Articles
249 Documents
Search results for
, issue
"Ilmu Administrasi Negara"
:
249 Documents
clear
<![CDATA[STRATEGI PENGELOLAAN ASET DAERAH DI KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU ]]>
<![CDATA[E2072171052, Arfhi Ajudia]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah mengetahui langkah apa saja yang telah dilakukan aktor pengelola dalam pengelolaan aset daerah di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian ini dipilih karena penulis melihat adanya fenomena dan masalah dalam pengelolaan aset daerah terutama aset berupa tanah dan kendaraan dinas. Timbulnya fenomena dan masalah tersebut tentu banyak faktor, akan tetapi penulis mempunyai asumsi bahwa apabila pengelolaan aset dikelola dengan strategi yang tepat maka akan menghasilkan aset yang tertata baik dari segi penggunan maupun dari segi laporan.  Penelitian ini didapatlah empat alternatif strategis dalam pengelolaan aset daerah dengan merujuk menggunakan konsep analisis SWOT yang dikembangkan oleh Freed R David sebagai pisau analisis yakni : a) Strategi SO (Strenghts-Opportunities) lebih menekankan kepada pengamanan aset terutama aset yang sifatnya bergerak. b) Strategi WO (Weakness-Opportunities) lebih menekankan dengan memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan eksternal. c) Strategi ST (Strenght- Threats) membentuk Tim Pengelolaan Aset Daerah yang anggotanya terdiri pegawai  dari antar instansi baik dalam Sekretariat Daerah maupun luar.  D) Strategi (Weakness-Threats) dipandang perlu adanya sistem aplikasi terpadu dan terintegrasi dalam pengelolaan aset guna menyusun pembukuan, menimalisir kesalahan dalam penginputan serta mengakomodasi semua proses pengelolaan agar penyusunan laporan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya alternatif strategi tersebut diharapakan dapat memberikan masukan dan solusi kepada instansi yang diteliti dalam pengelolaan aset daerah.]]>
<![CDATA[KINERJA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BELIAN PERMAI NANGA PINOH DI KABUPATEN MELAWI ]]>
<![CDATA[E/2072131003 - 2016, Markus]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mengambarkan kinerja Organisasi SMK Belian Permai terutama berkaitan dengan aspek Efektifitas, Resposibilitas dan Akuntabilitas dan faktor – faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja dinilai dari Efektifitas, Resposibilitas dan Akuntabilitas dari organisasi tersebut di Organisasi SMK Belian Permai belum sesuai dengan apa yang diinginkan, hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya tanggung jawab guru terhadap tugas dan fungsinya masing – masing sesuai jabatan dan kedudukannya. Pelayanan publik berupa pendidikan melalui   guru  kepada siswa/ siswi, melayani siswa/ Siswi  merupakan perwujudan dan fungsi guru  sebagai tenaga pendidik dan kependidikan, pada kondisi ini guru dituntut untuk lebih mampu memperbaiki kinerja dengan meningkatkan mutu dan kualitas tenaga pendidik itu sendiri dan diharapkan lebih mampu merumuskan konsep atau menciptakan keadaan yang kondusif sehingga sumber daya dalam dunia pendidikan dapat menjadi pendorong percepatan terwujudnya masyarakat yang cerdas, pintar dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekolah sebagai Lembaga Pendidikan harus terus berupaya sebaik mungkin dalam  pengembangan mutu pembelajaran, pengembangan guru, pengadaan sarana dan prasarana sebagai pendudukung kegiatan belajar mengajar, perbaikan manajemen sekolah, maupun pembinaan kesiswaan. Peningkatan mutu pendidikan di sekolah tidak hanya terpaku pada pencapaian aspek akademis, melainkan aspek non akademis juga, baik penyelengaraan dalam bentuk kegiatan kurikuler ataupun kegiatan ekstra kurikuler, Dengan demikian peserta didik diharapkan  memperoleh pengalaman yang utuh, sehingga motivasi belajarnya dapat berkembang secara optimal.]]>
<![CDATA[KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DI DAERAH PEMILIHAN DUA KABUPATEN SEKADAU ]]>
<![CDATA[E/2071151034 - 2017, Boni]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana kinerja DPRD dalam Penyerapan apirasi Masyarakat pada Hasil Musrenbang Tahun 2015 di Dapil dua Kabupaten Sekadau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganlisis kinerja DPRD dalam penyerapan apirasi masyarakat di Dapil dua Kabupaten Sekadau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan secara tepat suatu gejala atau peristiwa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa produktivitas yang dihasilkan DPRD Dapil dua Kabupaten Sekadau dalam Penyerapan aspirasi belum sepenuhnya diakomodir dengan baik. perumusan peraturan Daerah (Perda) sampai pada implementasinya berlum sepenuhnya mampu memberikan solusi terhadap maraknya persoalan masyarakat. Ada beberapa anggota DPRD masih sibuk dengan konflik kepentingan kelompok dan golongan terkait dengan proyek pembangunan dan masih ada beberapa anggota DPRD memprioritaskan kegiatan partai, sehingga kesannya mengabaikan kepentingan masyarakat. Ada beberapa aspek penting yang menentukan produktivitas yang dihasilkan DPRD antara lain; (1) iklim politik, (2) ketersediaan anggaran, (3) kualitas usulan masyarakat, dan (4) tingkat urgensi aspirasi. Kinerja Kualitas layanan anggota DPRD Kabupaten Sekadau sudah mulai cukup baik terutama dalam hal merumuskan pembangunan membangun kerjasama dengan pihak terkait, misalnya pihak Esekutif, Bappeda, Dinas dan pihak kecamatan. Kualitas layanan menjadi hal penting dalam penyerapan aspirasi karena dalam proses perencanaan pembangunan membutuhkan pelayanan yang baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang dihasilkan DPRD belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa aspirasi masyarakat belum terakomodir dengan baik, responsibilitas kinerja DPRD Dapil dua cukup baik, walapun masih terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki untuk kedepan sehingga kinerja yang dihasilkan dapat memberikan respons yang lebih baik bagi masyarakat. Akuntabilitas yang dihasilkan DPRD Dapil dua Kabupaten Sekadau belum memuaskan masyarakat. Maka dari itu, kinerja DPRD perlu dioptimalkan, anggota DPRD perlu terjun langsung mendengar, menghimpun dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dirumuskan dalam program pembangunan melalui usulan program prioritas guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPILDI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ]]>
<![CDATA[Sulistiana, Oktavia]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (390.651 KB)
<![CDATA[Kebijakan pemberian Ijin Belajar tertuang dalam Peraturan Bupati Sintang sedangkan pemberian Tugas Belajar diatur melalui Surat Edaran Bupati Sintang, kebijakan tersebut guna tertib administrasi dalam pembinaan kepegawaian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses implementasifaktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Keadaan yang terjadi dilapangan menunjukan bahwa ada beberapa PNS yang melanjutkan pendidikan melalui program Ijin Belajar dan Tugas Belajar tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Ini terlihat pada PNS yang melaksanakan Ijin Belajar pada perkuliahan kelas jauh dalam penyelenggaraannya dilaksanakan diluar domisili perguruan tinggi tersebut, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Permendiknas Nomor 30 Tahun 2009. Dalam Tugas Belajar masalah yang timbul adalah PNS yang mengambil program ini tidak menyertakan rekomendasi tertulis dari pimpinan SKPD mengingat rekomendasi tersebut merupakan syarat awal dalam pengajuan Tugas Belajar, serta adanya perkuliahan tanpa sepengetahuan BKD serta pimpinan SKPD-nya. Dalam menganalisa permasalahan,peneliti melakukan penelitian pada aspek-aspekantara lainOrganisasi yaitu diperlukan komitmen dari Bupati selaku pimpinan daerah, BKD dan Stake Holder lain yaitu Pimpinan SKPD, Interpretasi yaitu bagaimana PNS Pemroses Ijin Belajar dan Tugas Belajar menafsirkan atau memahami substansi kebijakan pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar mengenai prosedur dan mekanismenya, sehingga dapat dipahami oleh PNS pemohon Ijin Belajar dan Tugas Belajar selanjutnya pada aspek Penerapan yaitu bagi PNS Pemroses program Ijin Belajar dan Tugas Belajar melaksanakan tugas pelayanan berpedoman pada pembagian/uraian tugas masing-masing PNS di BKD Kabupaten Sintang dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dipengaruhi oleh faktor Pengahambat antara lain tidak lengkapnya hal-hal yang diatur dalam kebijakan pemberian Izin Belajar, sistem pengawasan yang masih rendah, tidak adanya komitmen, kurangnya keragaman Program Studi/Jurusan dan kurangnya kesadaran/kepedulian sedangkan faktor pendukungnya yaitu mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas, didukung oleh sumber daya yang memadai, pengaturan pengambilan keputusan yang jelas, sistem administrasi yang cepat dan motivasi lingkungan. Agar kebijakan ini dapat berjalan harus dilakukan revisi terhadap aturan terkait pemberian Ijin Belajar, melaksanakan sosialisasi serta adanya komitmen dari tiap-tiap unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Kata Kunci : Implementasi, Ijin Belajar, Tugas Belajar]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMECAHAN SERTIFIKAT TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG ]]>
<![CDATA[E/2072141107 - 2016, Nur Fajar Hijriah]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis proses dalam pelayanan pemecahan sertipikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang serta faktor-faktor yang menyebabkan lamanya pelayanan pemecahan sertipikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang. Dalam menganalisis hasil penelitian digunakan teori implementasi kebijakan Edward III, yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini dilaksanakan secara kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian memmjukkan bahwa implementasi kebijakan pemecahan sertipikat tanah di Kabupaten Sintang oleh Kantor Pertanahan belum terlaksana efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari waktu pengurusan yang belum sesuai dengan standar pelayanan dan pengaturan pertanahan. Implementasi kebijakan pemecahan sertipikat tanah belum berjalan efisien dari segi waktu disebabkan oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan sturktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga berkas permohonan masyarakat tidak dapat diperoses dengan cepat. Bberapa factor yang berpengaruh diantaranya kurangnya sosialisasi mengenai prosedur dan persyaratan pemecahan sertipikat tanah, minimnya dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana dan pendanaan serta komitmen dan motivasi petugas dalam melaksanakan pelayanan dengan baik juga masih belum terlihat, ditambah dengan minimnya koordinasi dengan pemerintahan desa atau kelurahan pada saat dilakukannya pengukuran tanah.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPPD KOTA SINGKAWANG ]]>
<![CDATA[E/2072151031 - 2017, Apu B]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Singkawang. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi kebijakan pemungutan pajak kendaraan bermotor belum efektif masih terdapat tunggakan pajak kendaraan bermotor roda dua, salah satu kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang pajak daerah kemudian di ubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Karena adanya fenomena penurunan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah khusus pajak kendaraan bermotor (PKB) yang terjadi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat khusus di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Singkawang. Ada pun permasalahan utama yang terjadi, bagaimana pendapatan potensi pajak merupakan modal dasar dalam menentukan nilai perolehan pajak daerah yang dapat diukur secara pasti dasar untuk menentukan target-target pendapatan daerah, disamping masih ada faktor-faktor lain. Mekanisme atau sistem pelayanan yang ada, sangat berpengaruh terhadap kesadaran,kemudahan, kecepatan dan kemudahan peayanan, penyuluhan pajak daerah mampu menunjukan dan memberi motivasi kepada seluruh lapisan masyarakat Wajib Pajak, sehingga memberi dampak positif terhadap peningkatan pelayanan publik. Sumber daya manusia tidak ada instrument kebijakan berupa kewenangan yang mengarah masalah kebijakan pemungutan pajak itu sendiri. Staff sudah memadai baik dari kuantitas maupun kulaitas sebagai unit pelayanan pendapatan daerah. Fasilitas cukup baik dengan sarana sudah memadai, akan tetapi belum memenuhi standar yang dininginkan. Proses ini tidak akan memberikan infomasi mengenai standar pelayanan yang harus ditetapkan, tetapi juga infomasi mengenai kelembagaan yang mampu mendukung terselenggaranya proses manajemen yang menghasilkan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yang sesuai dengan standar operating prosedur (SOP).]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA(ADD) DI DESA TRIGADU KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS ]]>
<![CDATA[E/2072151118 - 2017, Suryadi]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur jembatan, jalan tani dan penimbunan jalan keluarga melalui program Alokasi Dana Desa (ADD). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dalam pendekatan kualitatif dan menggunakan teori partisipasi menurut Tjokroamidjoyo, yaitu untuk mewujudkan partisipasi masyarakat ada tiga tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pemanfaatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat masih sangat kurang, pada tahap pelaksanaan masyarakatnya sangat antusias dan berpartisipasi secara sukarela dalam pembangunan jembatan tani, jalan tani, rabat beton dan penimbunan jalan keluarga, namun pada saat pelaksanaan terdapat hambatan yang dialami pemerintahan desa yaitu rendahnya SDM perangkat desa dan koordinasi yang kurang baik dari tim pelaksana dan tim pengelola dana ADD. Pada tahap pemanfaatan masyarakat sangat merasakan manfaatnya karena dengan adanya pembangunan tersebut dapat memperlancar masyarakat petani untuk membawa hasil taninya yang selanjutnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka terutama bagi masyarakat miskin di Desa Trigadu Kecamatan Galing  Kabupaten Sambas.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO. 39 TAHUN 2015 OLEH PERUSAHAAN PT. SINTANG AGRO MANDIRI DI DESA TELUK KELANSAM KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG ]]>
<![CDATA[E/2072151076 - 2017, Tri Kurnaini]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini menganalisis pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi kebijakan pembangunan perkebunan/tanah kas desa oleh perusahaan perkebunan yang ditunjuk khususnya di Desa Teluk Kelansam Kecamatan Sintang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif adalah data dan fakta secara actual pada saat penelitian berlangsung di lapangan sebagaimana adanya, sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan Pembangunan Kebun/Tanah Kas Desa Oleh Perusahaan Perkebunan di wilayah Desa Teluk Kelansam Kecamatan Sintang belum sepenuhnya berhasil sesuai tujuan peraturan Bupati Sintang. Hal tersebut ditandai dengan ketidakmampuan para aparat terkait dan para pimpinan/manajer perusahaan perkebunan yang di tunjuk yakni PT. Sintang Agro Mandiri dalam mengorganisasi, menginterpretasikan dan mengaplikasikan /merealisasikan tugas dan fungsinya dalam pembangunan perkebunan/tanah kas desa, menuju masyarakat yang sejahtera. Disi lain adanya kendala faktor dalam (Internal Factors) dan faktor luar (External Faktors) organisasi pelaksana ,baik dari para aparat terkait maupun dari pihak perusahaan perkebunan PT. Sintang Agro Mandiri selaku implementor pembangunan Kebun/Tanah Kas Desa di Desa Teluk Kelansam Kecamatan Sintang. Untuk mengatasi hal tersebut, maka disarankan perlu dilakukan pengembangan kualitas aparatur implementor baik aparatur pemerintah yang terlibat dalam hal pembinaan dan pengawasan dan pihak perusahaan pelaksana pembangunan perkebunan/tanah kas desa yang di tunjuk yakni PT. Sintang Agro Mandiri.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM SICEPOY (SIDANG CEPAT OPERASI YUSTISI) OLEH SATPOL PP KOTA PONTIANAK TERHADAP RUMAH KOST DI KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[E2071171006, Muhammad Fadhil]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi program Sicepoy (Sidang Cepat Operasi Yustisi) oleh Sat Pol PP Kota Pontianak terhadap rumah kost di Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi program Sicepoy oleh Sat Pol PP Kota Pontianak terhadap rumah kost di Kota Pontianak telah berjalan cukup baik dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum Pasal 44 Ayat 1 dan juga telah didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta sumberdaya personil yang cukup memadai di Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Sat Pol PP Kota Pontianak. Walaupun implementasi program Sicepoy (Sidang Cepat Operasi Yustisi) oleh Sat Pol PP Kota Pontianak sudah berjalan cukup baik namun belum optimal yag disebabkan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat di Kota Pontianak dalam mentaati Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum Pasal 44 Ayat 1 masih rendah. Kenyataan tersebut terungkap dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi di lapangan dalam implementasi kebijakan yang terungkap dari tahap komunikasi, tahap sumberdaya, tahap disposisi dan tahap struktur birokrasi yaitu : pada tahap komunikasi temuan yang ditemukan yaitu sosialisasi terhadap masyarakat di Kota Pontianak belumlah maksimal. Tahap sumberdaya antara lain : perlu adanya peremajaan pada kendaraan pendukung kegiatan dan perlu adanya pendidikan dan pelatihan yang rutin terhadap anggota Sat Pol PP Kota Pontianak. Tahap disposisi antara lain : pelaksanaan melakukan koordinasi dengan Kelurahan-Kelurahan dan Ketua RT/ RW di wilayah Kota Pontianak belum maksimal. Tahap struktur birokrasi : jadwal razia penertiban rumah kost harus fleksibel dan perlu adanya koordinasi dengan pihak Pengadilan Negeri Pontianak untuk merubah jadwal Sidang Tipiring (tindak pidana ringan).]]>
<![CDATA[EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN (KIPEM) DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[E/2071151016 - 2017, Debbie Yuari Sialaggan]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih banyaknya penduduk musiman yang belum membuat KIPEM, belum adanya pendataan penduduk musiman dan rumitnya prosedur pembuatan KIPEM. Untuk mengevaluasi kebijakan ini peneliti menggunakan teori Ripley dengan dua aspek yaitu: Perspektif Compliance dan Perspektif What?s Happening. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, belum efektifnya pelaksanaan kebijakan peraturan Daerah Kota Pontianak No 5 tahun 2004 tentang Kartu Identitas Penduduk Musiman. Kondisi ini terlihat dapat dilihat dari minimnya kepatuhan para bawahan terhadap perintah ataupun arahan dari atasannya, pelaksanaan kebijakan tidak sesuai dengan guide lines, masih terbatasnya sumberdaya manusia, keuangan dan peralatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi ada tiga yaitu sosialisasi, karektiristik agen pelaksana, dan komunikasi antar organisasi. Selanjutnya mengenai hasil jangka pendek dari kebijakan ini yaitu belum efektif dikarenakan masih banyak ditemukan penduduk musiman yang belum memiliki KIPEM.]]>
