cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 249 Documents
 14   15   16   17   18 
Search results for , issue "Ilmu Administrasi Negara" : 249 Documents clear
IMPLEMENTASI STANDARD OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III PONTIANAK E/2072141015, Josep Ginting
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Standar Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pontianak yang  dilihat dari indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Standar dalam pelayanan kesehatan kepada pasien rawat inap di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pontianak belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut terlihat dari: 1) Komunikasi,  antara pihak pemberi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pontianak dengan keluarga pasien rawat inap belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal; 2) Sumberdaya, untuk implementasi standar pelayanan kesehatan belum sepenuhnya memadai baik sumberdaya manusia sebagai pelaksana maupun sumberdaya finansial (biaya/anggaran); 3) Disposisi, karateristik yang dimiliki oleh pihak pelaksana pemberi pelayanan belum maksimal, karena konsistensi keberlangsungan pelayanan belum sepenuhnya mengacu kepada SOP; 4) Struktur birokrasi,  implementasi standar dalam pelayanan kesehatan kepada pasien rawat inap belum tertata dengan baik. Baik dari susunan unit-unit kerja, tugas masing-masing komponen dengan fungsinya, tanggung jawab dalam melaksanakan dan memberikan pelayanan.
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS E/2072151041 - 2017, Nina Safitri
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya penilaian terhadap Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI tahun 2016 pada DPMPTSP Kabupaten Sambas berada pada zona merah atau berkategori rendah yang menunjukkan belum terpenuhinya standar pelayanan publik yang pengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan DPMPTSP dengan 7 strategi menuju pelayanan sukses menurut Chaterine De Vrye meliputi: Self Esteem, Exceed Exspectation, Recover, Vision, Improve, Care, Empower. Hasil penelitian mnunjukkan bahwa, DPMPTSP telah melakukan serangkaian strategi meningkatkan kualitas pelayanan serta perlu mengatasi kendala dan masalah yang berhasil ditemukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa yang akan datang ditinjau berdasarkan strategi ini. Self Esteem, perlu meningkatkan kualitas diri dari segi teknik dan manajemen serta pemahaman terkait profesinya. Exceed expectation, pengukuran kepuasan pelanggan terhadap pemenuhan janji tersebut masih kurang efektif dan tepat sasaran. Recover,  masih ada budaya kerja yang kurang baik, sarana pengaduan dan pengukuran kepuasan masyarakat belum efektif. Vision, kendala SDM yang kurang personil dan kompetensi pegawai, anggaran masih terbatas dibanding anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. Improve, perlu pengaturan terkait reward and punishment sehingga dapat memotivasi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya. Care, lebih menata dengan baik semua informasi di ruang tunggu yang terkesan asal ditampilkan agar nyaman dilihat dan menarik, meningkatkan sikap yang menunjukkan perhatian yang tinggi serta penyediaan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Empower, kendala mutasi pegawai yang berkompetensi dan anggaran terbatas untuk pengembangan kemampuan pegawai yang baru dan pegawai honor.
IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT - INTERNATIONAL FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT DI KABUPATEN KUBU RAYA E/2072141042 - 2016, Abdur Rani
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (450.543 KB)

Abstract

Berbagai program pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, namun pada kenyataannya belum dapat  memberikan manfaat yang berarti dalam peningkatan dan perbaikan taraf hidup masyarakat di kawasan pesisir. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan akses permodalan dalam pengembangan ekonomi produktifnya, membebaskan diri dari jeratan utang para rentenir,  memperoleh hak perlindungan  dan hak dasar maupun hak rasa amannya. Implementasi pemberdayaan masyarakat melalui Program CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya adalah untuk menjawab kebuntuan dari segenap kebijakan dan program pengembangan kawasan pesisir sebelumnya.  Penelitian ini mendskripsikan implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat melalui Program CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya  yang menunjukkan bahwa pada proses implementasi menunjukkan, CCD – IFAD bersama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya. Realisasi kegiatan Program CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya  juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menentukan keberhasilan program, berupa; komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PADA PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN MELAWI E/2072151136 - 2017, Pulus
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manajemen Kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang baru (UU No. 32 tahun 2004), dilakukan banyak perbaikan. Persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 mulai diperbaiki. Kondisi kepegawaian yang ada sekarang tidak bisa dipisahkan dari kebijakan penerimaan pegawai di masa lalu. Proses penataan kepegawaian selain melalui rekrutmen, pengorganisasian, juga sangat ditentukan iklim kebijakan pemerintahan dan atau pemerintah daerah dalam mensejahterakan pegawai negeri, melalui kenaikan gaji  dan pemberian tambahan penghasilan. Penataan kepegawaian termasuk penataan kebijakan dalam pemberian tunjangan menjadi salah satu prioritas yang diimplementasi oleh Pemerintah Kabupaten Melawi, dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja atau prestasi  pegawai. Kondisi yang demikian akan menuntut konsekuensi logis mengenai kemampuan pimpinan yang harus dapat menciptakan suasana kondusif yang mampu memberikan kesempatan dan kemudahan kepada bawahannya untuk  tumbuh, berkembang, serta berprestasi dalam suasana organisasi yang dinamis. Dengan tercapainya kinerja yang tinggi, maka diharapkan imbalan  yang akan diterima juga bertambah besar. Gomes (dalam Dessler  2004:44) memberikan kesan bahwa kinerja yang tinggi akan terjadi, bila ada hubungan yang kuat antara kinerja dan nilai imbalan. Hal ini juga ditegaskan oleh Padsakoff sebagaimana dikutif oleh Swasto (1996:36) yang menyatakan bahwa kinerja mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap imbalan. Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dengan Peraturan Bupati Melawi Nomor 66 Tahun 2008, telah mengeluarkan kebijakan memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan tujuan  untuk  meningkatkan  kinerja  di  Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi.
IMPLEMENTASI PERMENTAN NO 98 TAHUN 2013 TENTANG PERIZINAN LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWITDI KECAMATAN LEDO KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT E2072171011, Tri Wibowo
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat di Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Padahal penerbitan izin tersebut telah di atur dalam PERMENTAN No 98 Tahun 2013 yang menerangkan bahwa, lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat seluas kurang lebih 25 hektar wajib dilakukan pendataan oleh Bupati atau Walikota dengan diberikan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B). Berdasarkan data instansi terkait hanya terdapat 2 (dua) kebun kelapa sawit saja yang terdaftar di Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang dari total 6.384 hektar lahan yang terdata. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisa implementasi kebijakan PERMENTAN No 98 Tahun 2013 menurut Edward III dari sisi Komunkasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Jenis penelitian ini deskriptif dengan analisa kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan tidak adanya komunikasi yang dilakukan implementor terhadap kelompok sasaran untuk mensosialisasikan program kebijakan PERMENTAN No 98 Tahun 2013 sehingga mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat akan adanya kebijakan pemerintah tersebut. Begitu pula pada aspek sumber daya financial yang tidak direncanakan sehingga menghambat proses kebijakan. Sisi disposisi atau sikap pelaksana, implementor dianggap memiliki kualifikasi yang baik. Dan dari sisi struktur birokasi, sudah terdapat Standar Oprasional Prosedur (SOP) terkait kebijakan, namun dirasakan cenderung berbelit-belit.
PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM MENDUKUNG PROGRAM PEMBANGUNAN PASCA PEMBERDAYAAN : Studi Di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya E/2082141004 - 2016, Agip
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat yang dapat diartikan secara umum dan luas. Partisipasi adalah konsep sentral, dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena, di antara banyak hal partisipasi juga terkait erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat. Judul penelitian ini adalah “Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Mendukung Program Pembangunan Pasca Pemberdayaan : Studi Di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya”. Tujuan penelitian difokuskan pada aspek tingkat partisipasi, faktor-faktor yang mendorong dan  menghambat, termasuk bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desanya. Penelitian menggunakan metode kualitatif, untuk menggali informasi dan keterangan-keterangan dari informan yaitu kepala Keluarga, pemimpin formal dan informal di Desa Teluk Bakung serta Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalbar.  Sedangkan teknik analisis secara kualitatif  yang secara bersamaan yaitu pengumpulan informasi, catatan lapangan, penyajian informasi,  dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian beberapa faktor menyebabkan rendahnya partisipasi   masyarakat Desa Teluk Bakung dalam pembangunan di desanya yang bersifat internal (rendahnya kesadaran, tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat), dan bersifat eksternal (kurangnya sosialisasi dari aparat pemerintah).  Faktor yang mendorong (budaya dan keinginan masyarakat Desa Teluk Bakung untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik). Bentuk partisipasi masyarakat (memberikan saran/masukan, keterlibatan secara fisik dan bantuan bahan bangunan). Agar pembangunan desa berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari masyarakat, diperlukan sosialisasi atau penyampaian informasi kepada masyarakat tentang tujuan, manfaat dan dampak pembangunan bagi masyarakat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN (Studi di Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang) E/2072151079 - 2017, Karjito
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan Keprotokolan merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan keprotokolan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 28 tahun 2008  oleh Bagian Humas dan Protokol belum optimal. Hal tersebut terlihat dari beberapa aspek sebagai berikut: (1) Penyelenggaraan  yang belum sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan. Sebagai contoh pada beberapa kegiatan resmi pemerintah Kabupaten (yang dihadiri Forkompimda) mengenai susunan tempat duduk pejabat, susunan acara, cara penghormatan, dan sebagainya  belum sepenuhnya mengacu pada kedua peraturan perundang-undangan tersebut di atas. (2) Koordinasi antara SKPD/Unit Kerja dalam penyelenggaraan keprotokolan masih sangat rendah. Sebagai contoh, dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD/Unit Kerja yang melibatkan Pejabat Daerah tidak melakukan koordinasi dengan Bagian Humas dan Protokol. (3) Terbatasnya aparatur yang memahami dan mengerti pelaksanaan tugas keprotokolan. Dari jumlah aparatur  dilingkungan pemerintah Kabupaten Sintang sebanyak 6.128 orang Pegawai Daerah, hanya 11 orang yang pernah mendapatkan atau mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang keprotokolan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA RIAM BERASAP JAYA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA E/11210100 - 2016, Bustamy
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis proses dan penyebab belum efektifnya implementasi penyusunan APBDesa Riam Berasap Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Analisis penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, yang meliputi aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, proses implementasi penyusunan APBDesa belum sejalan dengan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel. Hal ini terlihat dari program kegiatan dalam APBDesa yang disusun kurang berdasarkan skala prioritas yang menjadi kebutuhan Desa, belum didasarkan atas perhitungan yang matang, dan kurang transparan karena belum sepenuhnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat Desa. Implementasi kebijakan penyusunan APBDesa belum berjalan dengan makismal, disebabkan oleh faktor a)  komunikasi; dimana proses penyusunan APBDesa belum disosialisasikan secara menyeluruh baikkep ada aparatur Desa dan BPD serta masyarakat;b) Sumberdaya; dimana SDM aparatur Desa Riam Berasap Jaya masih rendah, sehingga mereka tidak dapat menyusun APBDesa dengan baik; c) Disposisi; implementor kebijakan belum menunjukan komitmen yang tinggi dalam setiap tahapan penyusunan APBDesa, hal ini tercermin dari upaya maksimal dalam menggali prioritas pembangunan Desa; dan d) Struktur birokrasi, yaitu koordinasi dalam proses penyusunan antara pihak terkait juga masih minim sehingga hasilnya tidak optimal.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DI KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK Gormico, Andrew
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.232 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui dan menganalisis secara rinci dan faktual efektivitas implementasi kebijakan pelimpahan wewenang Bupati Kepada Camat di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak serta mengetahui faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut. Melalui metode penelitian kualitatif, penelitian menunjukkan bahwa, implementasi kebijakan pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak belum berjalan dengan efektif, ini disebabkan banyak kewenangan yang belum dapat dilaksanakan oleh Camat. Bupati sebagai penerima wewenang belum memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan karena tidak ada kejelasan mengenai teknis pelaksanaan serta adanya kewenangan yang belum dilimpahkan secara langsung kepada Camat. Belum efektifnya implementasi kebijakan pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat di Kecamatan Sengah Temila disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya : a) Faktor komunikasi, Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2005 belum sepenuhnya dikomunikasikan secara baik kepada camat maupun instansi terkait, b) Faktor sumber daya, dimana Camat belum didukung dengan aparatur yang memadai, sumber pendanaan yang sesuai, sarana dan prasarana yang lengkap, serta informasi dan kewenangan yang jelas, c) Faktor disposisi, masih terdapat beberapa kewenangan yang sudah dilimpahkan oleh Bupati tetapi masih tetap belum diberikan sepenuhnya kepada Camat, dan d) Faktor struktur birokrasi, belum terdapat mekanisme koordinasi dan SOP (Standart Operational Procedure).
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MENUNGGAL SATU ATAP DIKABUPATEN MELAWI E/2072141025 - 2016, Caha
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul dalam penelitian ini adalah “Analisis Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Kabupaten Melawi”. Untuk mencapai pelayanan publik yang baik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menyusun standar pelayanan publik bagi instansi pemerintah dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dimana ketentuan umum pelayanan publik digariskan agar dapat dijadikan pedoman pelayanan baik oleh instansi pemerintah di pusat maupun di daerah. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kualitas pelayanan bagi wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap SAMSAT Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Nanga Pinoh Kabupaten Melawi merupakan salah satu Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang berbasis pada aktivitas layanan pengurusan surat kendaraan bermotor. Penanganan layanan ini melibatkan tiga instansi yang terkait yaitu Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Polisi Daerah (Polda), dan Jasa Raharja. SAMSAT Nanga Pinoh Kabupaten Melawi menjadi pusat pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan di kantor SAMSAT diharapkan mempermudah, memperlancar dan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Di sisi lain harapan masyarakat tidak selalu berjalan searah dengan realitas kegiatan SAMSAT. Hingga kini kenyataan di lapangan masih dinilai kurang memuaskan oleh masyarakat. Bertolak dari kesenjangan antara harapan dan kenyataan di lapangan dalam kacamata masyarakat maka lahirlah persepsi-persepsi tentang kualitas pelayanan publik di kantor SAMSAT Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.

Page 16 of 25 | Total Record : 249

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Sosiologi Ilmu Administrasi Negara Ilmu Politik