Articles
249 Documents
Search results for
, issue
"Ilmu Administrasi Negara"
:
249 Documents
clear
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN OPERATOR DATA PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[E/2071151018 - 2017, Ika Yurni Puspitasari]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu bidang yang menjadi sorotan pegawai Kota Pontianak khususnya Badan Kepegawaian Daerah dewasa ini adalah pelayanan di bidang Administrasi Kepegawaian. Penelitian ini mendeskripsikan tentang proses implementasi Kebijakan Pelayanan Operator Data Pegawai Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak. Kondisi pelayanan kepegawaian selama ini citranya sangat buruk, tidak ada kepastian, sistem prosedurnya tidak jelas, persyaratan banyak dan beragam, proses berbelit-belit, lama dan tidak ada limit waktu, syarat dengan adanya nuansa kepentingan pribadi. Buruknya kondisi pelayanan ini berdampak dengan terganggunya implementasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Kota Pontianak khususnya Badan Kepegawaian Daerah. Dalam upaya mewujudkan reformasi pelayanan publik khususnya bidang kepegawaian di Kota Pontianak diperlukan komitmen dan kreatifitas serta inovasi yang kuat dari kepala daerah, dinas instansi terkait dan segenap aparatur Pemerintah Daerah Kota Pontianak untuk membangun sistem yang baik di bidang pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan perwujudan dan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat, di samping sebagai abdi negara. Agar terciptanya keseragaman bentuk dan langkah di bidang pelayanan umurn oleh aparatur pemerintah, perlu adanya suatu landasan yang bersifat umum dalam bentuk pedoman tatalaksana pelayanan umum. Pelayanan publik tidak terlepas dari peranan Pemerintah Daerah Kota Pontianak yang berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan kepegawaian, kepangkatan, yang dilakukan Walikota dengan dibantu instansi pelaksana yaitu Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak merupakan penyelenggara pelayanan umum.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017 ]]>
<![CDATA[E2071171024, Rahmi Hidayah]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian Implementasi Program Percepatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana proses implementasi Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitiannya adalah implementor Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Implementasi Program sudah terlaksana sesuai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program. Implementasi Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2017 berjalan dengan baik.  Selanjutnya diharapkan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat mengusulkan Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan, melakukan pengawasan  dan meningkatkan koordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian daerah Provinsi Kalimantan Barat/ Kabupaten/Kota terkait pemberian ijin belajar bagi peserta program pendidikan tenaga kesehatan dengan status Pegawai Negari Sipil (PNS).]]>
<![CDATA[STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN BADAU KABUPATEN KAPUAS HULU ]]>
<![CDATA[E/2072141073 - 2016, Agus Triyono]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dalam penelitian ini adalah mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan proses Standar Pelayanan Minimal di Pendidikan Dasar Negeri di Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan wujud pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan kewenangan di bidang pendidikan. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimaksudkan untuk memastikan bahwa di setiap sekolah /madrasah terpenuhi kondisi minimum yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang memadai. Oleh karena itu, Standar Nasional Pendidikan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu dan berkualitas yang mana untuk merealisasikan hal tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi dalam implementasi standar pelayanan minimal Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Badau. Standar Nasional Pendidikan Dasar akan lebih optimal apabila memperhatikan standarisasi, proses, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.]]>
<![CDATA[EVALUASI PROGRAM TRANSMIGRASI MELALUI MODEL KERJA SAMA ANTAR DAERAH DI KABUPATEN MELAWI (STUDI PELAKSANAAN TRAMSMIGRASI PADA UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI (UPT) DI LENGKONG NYADOM KECAMATAN ELLA HILIR KABUPATEN MELAWI) ]]>
<![CDATA[E/2072151125 - 2017, Indra Kusumajaya]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis konsistensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses tahapan penyelenggaraan program transmigrasi meliputi proses perencanaan yakni tahapan penyuluhan, pendaftaran, seleksi, pelatihan, dan pemidahan warga transmigrasi dari tempat asal menuju ketempat pemukiman yang baru yakni di UPT Lengkong Nyadom Kec. Ella Hilir Kabupaten Melawi. Hasil penelitian ini menunjukan : 1) Proses pelaksanaan kebijakan transmigrasi melalui model kerjasama antar daerah melalui sistem bottom-up dan top-down di Pemukiman Transmigrasi Lengkong Nyadom Kec. Ella Hilir Kabupaten Melawi belum dapat dikatakan berjalan baik dan para aparatur pemerintah belum dapat berperan sebagai regulator, mediator, motivator dan fasilitator program. Kondisi perekonomian warga UPT lebih banyak ditopang dari pekerjaan sampingan dari pada hasil pertanian sebagai transmigran; 2). Program transmigrasi pola kerjasama antar daerah ini serta merta belum dapat memberikan perubahan pada praktek perencanaan dan pelaksanaan program di lapangan. Tahapan penyelenggaraan program ini sejak dari perencanaan, penyiapan permukiman, sampai dengan pembinaan terhadap transmigran masih belum berhasil dilaksanakan sesuai harapan kebijakan (UU nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian; 3). Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan menghambat adalah adanya konsistensi dan komitmen pemerintah baik pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten yang telah disepakati bersama. Sedangkan factor penghambatnya adalah penerapan paradigma baru melalui model KSAD masih belum dapat memberikan perubahan pada praktek perencanaan dan penyelenggaraan di lapangan karena masih adanya pemahaman yang keliru pada sebagian penyelenggara program transmigrasi. Adanya anggapan bahwa, transmigrasi masih dianggap sebagai program pemerintah pusat yang masih memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pusat. Rekomendasi yang diberikan peneliti untuk agar program ini berhasil di implementasikan, perlu adanya peningkatan peranan masyarakat dan swasta melalui pengembangan kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan transmigrasi; Pelaksanaan program transmigrasi di daerah hendaknya dapat diarahkan sebagai pendekatan untuk mendukung pembangunan daerah, melalui pembangunan pusat-pusat produksi diperluasan kesempatan kerja.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENGAWASAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KAPUAS HULU ]]>
<![CDATA[E/2072141054 - 2016, Evi Ratna Yuliati]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis pengawasan APIP Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dengan menggunakan teori kinerja Robbins Stephan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu terhadap kinerja pegawai di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga belum berjalan efektif, hal ini dikarenakan bentuk pengawasan berupa audit, review, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya, belum didukung dengan jumlah auditor yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga pelaksanaan pengawasan tidak dilakukan secara mendalam. pengawasan yang dilakukan oleh APIP terhadap kinerja pegawai di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas, hal ini terlihat dari kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas dan kemandirian yang belum menunjukkan perubahan kearah yang positif guna mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan standar pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal ini tercerrmin dari banyaknya rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dilaksanakan oleh pegawai di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu untuk melakukan perbaikan pelaksanaan tugas.]]>
<![CDATA[KINERJA PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[E/2071141036 - 2017, Ria Indah Hidayati]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam Pelaksanaan dan Pencapaian Program di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ditinjau dari kemampuan dan Motivasi, pegawai dalam bekerja. Bentuk penelitian ini adalah menggunakan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan data primer berupa kuisioner dan wawancara dan data sekunder berupa data yang bersumber dari PLKB, Kepala BP3AKB, Kepala Bidang KB-KS BP3AKB, PPKBD dan masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Sampel menggunakan purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 14 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan mempengaruhi kinerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana berupa pegawai mampu menyelesaikan tugas tepat pada waktunya, kreativitas pegawai dalam bekerja, inovasi pegawai dalam bekerja dan kemampuan pegawai menggunakan fasilitas/peralatan kantor dalam bekerja. Sedangkan faktor motivasi yang dapat mempengaruhi kinerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana berupa perhatian terhadap prestasi, penghargaan terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan, tanggung jawab pegawai didalam bekerja, pengakuan status pegawai, hubungan iterpersonal pegawai dan keseuaian penggajian dengan pekerjaan yang dilakukan oleh PLKB.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN AMBALAU KABUPATEN SINTANG ]]>
<![CDATA[Iskandar, Iskandar]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu isu krusial dalam pengembangan wilayah saat ini adalah semakin maraknya sengketa batas wilayah di Kabupaten Sintang. Kecamatan di Kabupaten Sintang yang cukup banyak menghadapi permasalahan batas wilayah Desa adalah Kecamatan Ambalau. Penyelesaian sengketa batas wilayah desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Proses implementasi penegasan dan penetapan batas desa di Kecamatan Ambalau belum membuahkan hasil yang maksimal. Kondisi ini terlihat dari adanya sebagian besar tahapan Penegasan dan Penetapan Batas Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa belum dilaksanakan]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2015 DI KABUPATEN KAPUAS HULU ]]>
<![CDATA[E/2072141071 - 2016, Abidin Has]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Program Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa sumber pendapatan desa dapat bersumber dari bagian perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/kota. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 72 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa “alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khususâ€. Pengalokasian dana ADD di tiap-tiap desa di Kecamatan Putussibau Selatan sudah cukup merata. Sementara penggunaan dana alokasi desa untuk operasional pemerintahan desa dan belanja modal untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat juga sudah cukup berimbang. Akan tetapi khusus untuk pemanfaatan dana dalam pembangunan masyarakat dari pengamatan pra penelitian penulis menunjukkan bahwa terdapat ketidaksingkronan antara alokasi dana dengan hasil pembangunan, khususnya menyangkut pembangunan yang sifatnya fisik. Tidak mengherankan apabila hasil pembangunan juga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Banyak penggunaan dana ADD tersebut tidak sejalan dengan rencana program kerja yang dituangkan dalam anggaran pendapatan belanja desa. Sesuai dengan ketentuan bahwa proses pemanfaatan Alokasi Dana Desa sesuai dengan jenis kegiatan dan besar anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kualitas Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai faktor internal yang pada umumnya tergolong rendah. Penyebabnya dilatar belakangi oleh pendidikan dari aparatur pemerintah desa yang ada ditingkat desa di Kecamatan Putussibau Selatan yang masih kurang, tetapi sebenarnya masalah ini dapat diatasi dengan memberikan bimbingan dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan. Kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa di Kecamatan Putussibau Selatan menyebabkan munculnya suatu masalah bahkan untuk mendiskusikan suatu masalah pemerintah desa di Kecamatan Putussibau Selatan mengalami kesulitan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR DESA OLEH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MELAWI DI KECAMATAN ELLA HILIR ]]>
<![CDATA[E/2072151123 - 2017, Lungguk Manurung]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelaksanaan Pendidikan pelatihan bimbingan teknis oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Melawi untuk meningkatkan produktivitas kerja aparatur desa di Kecamatan Ella Hilir. Pelaksanaan pendidikan pelatihan bimbingan teknis aparatur desa dilaksanakan sesuai dengan tuntutan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggambarkan secara cermat terhadap suatu fenomena sosial dalam jangka waktu tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pendidikan pelatihan bimbingan teknis aparatur desa untuk menunjang produktivitas aparatur desa dalam tata kelola administrasi pemerintahan desa dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah Kecamatan Ella Hilir belum terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari ketidakmampuan kepala desa dan perangkatnya serta badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan, terutama dalam proses perencanaan pembangunan desa, perencanaan keuangan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa. Faktor penyebab tidak optimalnya pelaksanaan pendidikan pelatihan bimbingan teknis di wilayah Kecamatan Ella Hilir antara lain: rendahnya skill (keahlian) sumber daya aparatur, rendahnya mentalitas sumber daya aparatur desa, komunikasi organisasi yang kurang efektif, kondisi yang kurang memadai. Selanjutnya peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Melawi lebih meningkatkan pembinaan kepada pemerintah desa dengan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan pelatihan bimbingan teknis aparatur desa dalam rangka produktivitas kerja tata kelola administrasi pemerintahan desa.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDISTRIBUSIAN BANTUAN LOGISTIK SAAT DARURAT BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT ]]>
<![CDATA[E2071171030, Rondang Ani Suwanti Hutabarat]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai Implementasi Kebijakan Pendistribusian Bantuan Logistik Saat Darurat Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan penelitian ini adalah manggambarkan dan menganalisis proses pengorganisasian, interpertasi dan aplikasi dalam implementasi Kebijakan Pendistribusian Bantuan Logistik Saat Darurat Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Subjek penelitian yang diperoleh melalui wawancara Kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Staff Bidang kedaruratan logistik, Team Reaksi Cepat (TRC), dan Penjaga Gudang dan pengurus Gudang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, proses implementasi kebijakan pendistribusian bantuan logistik saat darurat bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat dilihat dari tahap pengorganisasian atau kelembagaan menunjukkan bahwa sudah jelas, artinya pelaksanaannya secara umum sudah mengikuti aturan yang ada dalam pedoman umum maupun petunjuk pelaksanaan teknis (Juknis). Tahap interpretasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana masih rendah, dimana tahapan penjabaran kebijakan masih bersifat abstrak atau lebih bersifat teknis operasional. Tahap aplikasi belum sepenuhnya diterapkan, kerena kebijakan yang dilaksanakan masih belum mencapai keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan logistik bagi korban bencana, terlambatnya penyaluran bantuan logistik terhadap penanggulangan darurat bencana dan terbatasnya sarana dan prasarana dalam pendistribusian bantuan logistik.]]>
