Articles
249 Documents
Search results for
, issue
"Ilmu Administrasi Negara"
:
249 Documents
clear
<![CDATA[EVALUASI PROSES IMPLEMENTASI PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU ]]>
<![CDATA[E/2072141055 - 2016, Rudolfus Adji Winursito]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah menganalisis evaluasi implementasi penyelesaian konflik pertanahan di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam menganalisi masalah, penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Budiman Rusli yang meliputi efektivitas dan efisiensi proses implementasi kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskrptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik pertanahan belumberjalan efektif dan efisien. Dari segi efektivitas penyelesaian melalui jalur pengadilan lebih efektif dalam hal kepastian hukum, namun demikian tidak efisien dari segi waktu karena memerlukan proses yang panjang sebelum ada keputusan dari pengadilan, selain itu penyelesaian melalui pengadilan, kurang memberikan kepuasan kepada pihak yang berkonflik karena hasil keputusan pengadilan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak yang kalah. Sementara penyelesaian konflik melalui jalur luar pengadilan lebih efektif dalam hal memberikan kepuasan kepada pihak yang berkonflik dan cenderung tidak ada gejolak setelah ada kesepakatan hasil musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat. Dari segi waktu, juga lebih efisien, karena semua pihak dapat duduk bersama kapan saja tanpa dibatasi waktu.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIKECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG ]]>
<![CDATA[E/E2072151046 - 2017, Siti Aisyah]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tesis ini mendeskripsikan proses dan factor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pernerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Kerja Pegawai di Kecamatan Serawai Kabuapten Sintang dalam rangka untuk mewujudkan disiplin PNS dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, professional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : a. komunikasi yang terjadi belum berjalan dengan baik yang disebabkan karena jarak yang sangat jauh dari ibu kota Kabupaten sehingga birokrasi tidak dijalankan sesuai tupoksinya jika:melakukan pengurusan ke Ibu Kota Kabupaten; b. sumberdaya sudah memadai hal ini terbukti dengan pendidikan pegawai yang sudah merata jenjang pendidikan dari SMP sampai dengan strata S2 sehingga koordinasi pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik dan saling kerjasama. c. pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan sudah komitmen hal ini terbukti dengan pekerjaan sesuai selesai sesuai dengan tepat waktu, semua ini. dilakukan oleh pimpinan yang diatur dengan baik, artinya jika pegawai tidak atau kurang memahami pekerjaan yang dibebankan maka selalu dilakukan dengan kejasama dengan bagian lain]]>
<![CDATA[KINERJA PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN IZIN GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE/HO) PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[E/2071141012 - 2016, Mutiara Devi Ardhiya Gharini]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kinerja pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan izin gangguan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak. Berdasarkan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dapat diketahui bahwa beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pegawai yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, komitmen kerja masih belum maksimal dan perlu perbaikan dibeberapa bagian. Adapun untuk indikator kemandirian sudah baik dan telah sesuai namun diperlukan peningkatan. Selanjutnya, ada beberapa hal yang dapat disarankan penulis agar dapat menciptakan kinerja pegawai untuk terwujudnya kualitas pelayanan izin gangguan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak, diantaranya : a. Mengadakan perputaran pegawai baik di dalam maupun di luar kantor BP2T, b. Mengadakan pendidikan dan pelatihan, pemberian reward and punnishment yang jelas, dan c. Mengadakan rapat-rapat koordinasi rutin baik ke dalam maupun ke luar kantor BP2T.]]>
<![CDATA[PELAYANAN PASIEN RUMAH SAKIT UMUM ADE MOHAMAD DJOEN SINTANG ]]>
<![CDATA[E/2072121081 - 2017, Muhammad Kandias]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (615.665 KB)
<![CDATA[Pelayanan publik dibidang kesehatan ini menjadi sangat penting karena berhubungan langsung dengan aspek keselamatan jiwa, oleh karena itu institusi pelayanan publik dibidang kesehatan harus mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Â Â Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, sarana dan prasarana pendukung layanan yang, ada di RSUD Ade Mohamad Djoen (Sintang cukup lengkap, yakni meliputi fasilitas fisik dan peralatan Kesehatan yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kualitas sumber daya manusia di RSUD Ade Mohamad Djoen Sintang cukup baik, hal ini diketahui berdasarkan penilaian kualitas sumber daya manusia yang dinilai cukup baik, berdasarkan indikator competence (kompetensi), credibility (kredibilitas), kejelasan, kedisiplinan, responsibility (tanggung jawab), kemampuan, kecepatan, keadilan, serta kesopanan dan keramahan Pegawai Rumah Sakit dalam memberikan pelayaan kepada pasien rawat inap di RSUD Ade Mohamad Djoen Sintang. Pihak RSUD Ade Mohamad Djoen Sintang diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanan kesehatan sehingga layanan prima dapat terwujudkan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA SEKADAU ]]>
<![CDATA[Indra, Indra]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengelolaan sampah di Kabupaten Sekadau khususnya di Kota Sekadau belum dapat dilaksanakan secara maksimal, maksudnya pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Proses pengelolaan sampah rumah tangga berwawasan lingkungan belum dapat sepenuhnya dilakukan sesuai dengan harapan, karena ada beberapa hal yang belum terlaksana seperti: 1) Perencanaan ini dilakukan untuk menentukan alternatif sistem yang terpilih, termasuk jenis dan jumlah peralatannya, 2) Pewadahan pengelolaan sampah umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu: wadah untuk sampah individual, dimana setiap sumber volume sampah terdapat tempat sampah, 3) Cara pengumpulan sampah yang dilakukan masyarakat dengan 2 cara, yaitu secara langsung ( door to door ) dimana proses pengumpulan dan pengangkutan sampah dilakukan bersamaan, 4) Pembuangan sampah dilakukan dengan cara pengelolaan sampah yang dilakukan di area TPA I masih menggunakan metode open dumping.]]>
<![CDATA[PELAYANAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DENGAN AUDIO INTEGRATED SYSTEM (AVIS) KEPOLISIAN RESORT KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[E/2072151119 - 2017, Joni]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mendeskripsikan pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan Audio Integrated System (AVIS) Kepolisian Resort Kota Pontianak. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, pelayanan Penerbitan Surat Izin Mengemudi(SIM) dengan Audio Visual Integreted System (AVIS) di Polres Pontianak sudah berjalan cukup efektif dengan berdasarkan standar pelayanan (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik), yaitu menyangkut prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana serta kompetensi petugas pemberi pelayanan. Sedangkan prosedur pelayanan yaitu Pemohon membayar biaya administrasi ke Bank (BRI) kemudian mengambil formulir di loket pendaftaran (registrasi) kemudian diserahkan ke loket pendaftaran, melaksanakan pengambilan identifikasi sidik jari dan pengambilan foto, setelah itu mengikuti ujian teori dengan Audio Visual Integreted System (AVIS) dan ujian praktek bila lulus semua maka dilakukan pencetakan dan pengambilan SIM. Berdaarkan kondisi demikian Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana khususnya kios komputer harus dioptimalkan minimal 10 (sepuluh) kios komputer harus dapat dioperasikan semua, karena komputer memegang peranan yang sangat penting dalam rangka pelayanan administrasi penerbitan SIM agar masyarakar pemohon SIM tidak terlalu lama mengantri/menunggu giliran dan agar pelayanan lebih efektif dan efisien sehingga bisa tercipta kepuasan masyarakat]]>
<![CDATA[KINERJA SEKRETARIS DESA SELAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG ]]>
<![CDATA[/E11211074 - 2013, Paulus Libat]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (425.228 KB)
<![CDATA[Diangkatnya Sekretaris Desa di Kecamatan Sungai Tebelian sebagai PNS dalam rangka mendukung fungsi Kepala Desa berdasarkan tugas pokok dan fungsinya belum tercapai sebagaimana mestinya, karena beberapa keterbatasan, berupa: Minimnya tingkat pendidikan, ditambah minimnya pelatihan/Bimtek yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sintang melalui pihak Kecamatan Sungai Tebelian menjadikan kemampuan dan kecakapan Sekretaris Desa dalam tata administrasi dan pelayanan desa berjalan seadanya. Kondisi demikian terjadi karena antara Kepala Desa dan Sekretaris Desa tidak dapat bekerjasama, Sekretaris Desa dinilai kurang disiplin, rendah kreativitas dan tanggung jawab dalam mengelola administrasi pemerintahan desa. Realitas yang terjadi beberapa Sekretaris Desa mengajukan mutasi pindah untuk menjadi staf di Kantor Kecamatan Sungai Tebelian, sedangkan Kepala Desa kemudian mengangkat Sekretaris Desa baru sesuai visi politiknya tanpa memperhatikan tingkat pendidikan, kecakapan dan keahlian. Realitas demikian tentunya menjadi salah satu persoalan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, karena hal ini selalu terjadi setiap kali pergantian Kepala Desa.]]>
<![CDATA[STRATEGI SEKOLAH MENGHADAPI PERSAINGAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI ]]>
<![CDATA[E/2072151091 - 2017, Mujiono]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dalam rangka menghadapi persaingan mutu pendidikan dan menganalisis strategi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dalam menghadapi persaingan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Nanga Pinoh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1).Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dalam rangka menghadapi persaingan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Nanga Pinoh masih belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut terlihat antara lain: Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan belum dilaksanakan secara maksimal, karena masih rendahnya faktor kualitas dan kuantitas guru, masih banyak guru yang minim pengalaman mengajar, kesiapan mengajar dan fasilitas pengembangan diri; 2) Analisis lingkungan strategis peningkatan persaingan mutu pendidikan melalui SKL belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal tersebut terlihat dari: Ketersediaan kurikulum dan rencana pembelajaran, struktur organisasi dan menajemen yang efektif dan efisien, ketersediaan sarana dan prasarana (fasilitas sekolah) yang sesuai dengan kebutuhan program, ketersediaan guru dan tenaga kependidikan yang professional dengan komitmen yang tinggi dan terbatasnya peserta didik atau siswa yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku (kompetensi) yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KETAPANG ]]>
<![CDATA[E2072161100, Pankrasius]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah mengetahui deskripsi mengenai kebijakan yang seharusnya dilakukan Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam membangun kepariwisataan daerah disekitar ODTW karena dengan menjadikan masyarakat sebagai basis pembangunan berarti pula bertujuan menjadikan masyarakat sebagai subjek pengembangan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Ketapang. Penelitian mengenai kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Ketapang ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggambarkan fakta-fakta yang didapat dalam penelitian sesuai dengan apa adanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, tingkat transparansi dan akuntabilitas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai program yang mendapat tingkat pencapaian kinerja yang cukup baik atau dapat terrialisasi dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yaitu : a) Kegiatan pelayanan kesejahteraan pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ketapang b) Kegiatan pengembangan barang dan jasa kepariwisataan di Kabupaten Ketapang. c) Kegiatan pelaksanaan koordinasi dan monitoring pembangunan pariwisata. d) Kegiatan pelayanan publik kepariwisataan di Kabupaten Ketapang. e) Kegiatan pelaksanaan Pameran Budaya di Jakarta. f) Kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya meliputi lomba tari daerah Dayak dan Melayu, Gelar Seni Budaya MABM serta kunjungan Melayu Serumpun g) Kegiatan pelaksanaan promosi dan pemasaran parawisata meliputi pengadaan buku panduan wisata, CD interaktif pariwisata, pembuatan media cetak, pembuatan kalender wisata dan pembuatan profil wisata. h) Kegiatan pelaksanaan pengembangan penataan kawasan pariwisata meliputi penataan kawasan wisata yang ada di Kabupaten Ketapang. i) Kegiatan pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia penggerak pariwisata meliputi pelatihan pelayanan prima, standarisasi klasifikasi hotel dan restoran, seminar budaya serta kampanye sadar wisata dan sapta pesona. faktor-faktor yang menjadi kelemahan dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Ketapang antara lain : a. Belum adanya juklak pengelolaan obyek wisata serta Peraturan Daerah tentang retribusi masuk lokasi obyek wisata b. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pelaku pariwisata yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ketapang. c. Kurang optimalnya pemanfaatan dana yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Ketapang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku pihak pelaksana dalam usaha pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Ketapang belum memaksimalkan hasil kinerjanya. d. Kurangnya pihak swasta yang dilibatkan sebagai pengelola obyek-obyek wisata yang sangat potensial di Kabupaten Ketapang]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SUNGAI RAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT ]]>
<![CDATA[E/2071141010 - 2016, Abdul Harsin]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (454.393 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya secara umum cukup terlaksana dengan baik. Akan tetapi, ditemukannya berbagai permasalahan dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa. Kenyataan tersebut terungkap dari 3 (tiga) aspek proses implementasi kebijakan alokasi dana desa yang terdiri dari tahap pengorganisasian (organization), tahap interpretasi (interpretation) dan tahap aplikasi (application). Tahap pengorganisasian (organization) antara lain : implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 membutuhkan penataan sumber daya yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan kebijakan alokasi dana desa. Akan tetapi, penataan sumber daya manusia belum kompeten belum tersedianya standar operasional procedure (SOP) yang baku dan kesuksesan pelaksanaan implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 sangat berhubungan erat dengan kesatuan antar pelaksana. Pemerintah Desa Sungai Raya masih mengalami hambatan dalam menyukseskan kebijakan alokasi dana desa dikarenakan pendamping desa hanya berjumlah 1 orang dari jumlah 20 desa yang ada di Kecamatan Sungai Raya. Penetapan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. Sarana dan prasarana di Desa Sungai Raya sudah memenuhi standar dalam melaksanakan kebijakan alokasi dana desa. Tahap interpretasi (interpretation) antara lain : isi dan tujuan implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2014 yang bertujuan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa. Kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungai Raya sangat berhubungan dengan erat dengan petunjuk pelaksanaan. Petunjuk pelaksanaan yang saat ini dipedomani oleh pemerintah Desa Sungai Raya adalah Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2014. Pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 harus didukung dengan adanya perkiraan sumber daya manusia yang berkompeten. Akan tetapi, kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan kebijakan alokasi dana desa belum terlaksana dengan baik, ketelitian dan konsisten implementasi kebijakan alokasi dana desa belum terwujud, rendahnya dukungan dan sikap masyarakat terhadap kebijakan yang diakibatkan sosialisasi yang kurang kepada masyarakat. Tahap aplikasi (application) antara lain : diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan. realisasi penggunaan alokasi dana desa tahun 2015 di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan terlaksana dengan baik.]]>
