cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 249 Documents
 19   20   21   22   23 
Search results for , issue "Ilmu Administrasi Negara" : 249 Documents clear
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN PT. PINANG WITMAS ABADI DI DESA PASAK PIANG DAN DESA LINGGA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA E/2072141099- 2016, Yeni Kurniati
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah mendeskripsikan, mengetahui, dan menganalisis faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan TSLP/CSR oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PWA. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi CSR berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2014 oleh PT. Pinang Witmas Abadi di Desa Pasak Piang dan Desa Lingga, sudah dilakukan berupa, pembangunan infrastruktur desa yaitu pembangunan jalan dan jembatan penghubung desa, dan juga pemberian bantuan berupa dana tunai untuk kegiatan hari raya. Akan tetapi CSR yang dijalankan masih bersifat fisik, sementara bantuan beasiswa pendidikan dan program pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas SDM belum maksimal dilaksanakan.Belum optimalnya implementasi CSR PT. Pinang Witmas Abadi di Desa Pasak Piang dan Desa Lingga disebabkan oleh : 1) Faktor komunikasi, yaitu kebijakan CSR belum tersosialisasi dengan baik kepada perusahaan dan masyarakat, sehingga sosialisasi CSR perusahaan belum dilakukan secara transparan; 2) Faktor sumber daya; PT. Pinang Witmas Abadi sebagai implementor belum dapat melaksanakan CSR dengan maksimal karena mereka tidak memiliki dana CSR yang besar dan terprogram dengan baik; 3) Faktor disposisi; PT. Pinang Witmas Abadi belum menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan CSR sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2014. Hal ini terlihat dari bentuk CSR dalam bentuk pemberdayaan masyarakat yang bersifat non fisik belum dilaksanakan; 4) Struktur birokrasi; belum terdapat SOP baku, yang mengatur mengenai bentuk CSR yang sifatnya pemberdayaan kepada masyarakat. Selain itu, pembagian tugas mengenai CSR antara pemerintah perusahaan dan masyarakat masih belum diatur dengan jelas.
IMPLEMENTASI PROGRAM FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MELALUI KEGIATAN KEMASAN DI DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN KUBU RAYA Fadland, Deviana
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (513.433 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan kemasan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kubu Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan kemasan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kubu Raya sudah dilakukan dengan target sasaran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kubu Raya dari total pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya sebanyak 192 pelaku usaha yang sudah mendapat fasilitasi melalui kegiatan kemasan sebanyak 66 pelaku usaha. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya melalui bidang pemasaran dan pengembangan usaha berusaha mengimplementasikan program fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan kemasan semaksimal mungkin dengan harapan bahwa pelaku usaha mikro selain mendapatkan bantuan fisik juga mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai kemasan yang baik. Namun begitu pembuatan kemasan yang difasilitasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya dilakukan di Bandung Jawa Barat (Packaging House), hal tersebut tentu akan menimbulkan beberapa masalah antara lain jarak yang jauh, kurang efisien, biaya tinggi. Mengingat di Kalimantan Barat belum ada tempat pembuatan kemasan yang standar seperti packaging house di bandung, sehingga Dinas Koprasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya masih menggunakan jasa packaging house di Bandung hal tersebut dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya sumberdaya manusia, kegiatan lain yang termasuk dalam program ini adalah sosialisasi tentang kemasan dengan narasumber dari Kementerian koperasi dan UKM RI dan narasumber lokal. Untuk dapat mengoptimalkan implementasi program fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan kemasan, dapat ditelaah mulai dari siapa yang terlibat dalam implementasi atau sebagai implementaor, dasar administrasi dari program fasilitasi pengembangan usaha mikro, kepatuhan pada kebijakan, dampak dan pengaruh dari implementasi kebijakan tersebut. Implementasi program fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan kemasan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya diharapkan memberi pengetahaun bagi pelaku usaha mikro bagaimana kemasan yang baik dan diharapkan produk yang dikemas dengan baik dapat melebarkan pasaran dari produk tersebut. Kata Kunci : Implementasi, Fasilitasi, Kemasan, Produk Pangan, Pengembangan, Pemasanan, Usaha Mikro.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU E2072161022, Theodora Febrianty
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan dan menganalisi implementasi layanan sosialisasi Peraturan pemerintah No.37 tahun 2007 tentang pendaftaran kependudukan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sanggau khususnya pada pembuatan Akta Kelahiran. Adapun jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengorganisasian hakekatnya sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang Pendaftaran Kependudukan Khususnya Pembuatan akta, kelahiran dalam proses kebijakan administrsi kependudukan di Kabupaten Sanggau sangat membantu dalam merealisasikan program Pendaftaran Kependudukan khususnya Pembuatan Akta Kelahiran oleh aparatur di Kabupaten Sanggau. Pendaftaran Kependudukan Khususnya Pembuatan Akta Kelahiran yang dilakukan oleh pihak Kabupaten Sanggau berdasarkan Peraturan sebagai salah satu bagian dari aspek administrasi kependudukan dapat dilaksanakan dengan baik disebabkan aparat pelaksana dapat mensosialisasikan pesan-pesan yang relevan dengan kebijakan pelaksanaan registrasi penduduk melalui berbagai saluran yang tersedia. Interpretasi dalam pembuatan Akta Kelahiran di Kabupaten Sanggau pada dasarnya telah dilakukan berbagai kegiatan dalam rangka menyebarkan informasi mengenai kebijakan pendaftaran penduduk. Salah satu kegiatan yang paling kerap dilakukan adalah melalui sosialisasi hukum dimana masalah pendaftaran penduduk menjadi salah satu materi di dalamnya. Aplikasi mekanisme/prosedur pembuatan Akta Kelahiran ditegaskan oleh Lurah bahwa, sebenarnya untuk melakukan pelaporan dari penduduk tidak ada hambatan atau kesulitan. Namur demikian masih terdapat penduduk yang belum melaporkan hal-hal yang terkait dengan perubahan status kependudukannya disamping masih lemahnya sanksi hukum bagi penduduk yang tidak memiliki Akta Kelahiran.
EVALUASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN NANGA MAHAP KABUPATEN SEKADAU E/2072141096 - 2016, AL Sugito
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi pengalokasian ADD oleh aparatur desa di Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengalokasian ADD di Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau belum sepenuhnya terlaksana dengan efektif dan efisien karena belum melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan ADD sebagaimana yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari penyusunan alokasi dana untuk setiap kegiatan yang dibayai ADD belum didasarkan atas perhitungan yang matang jumlah biaya dan hasil yang ingin di capai, selain itu kurang dilakukan secara transparan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat desa, sehingga hasil (output) ADD dalam pembangunan desa belum menunjukkan manfaat yang signifikan. Pengalokasian ADD yang belum efektif dan efisien ini juga disebabkan oleh lemahnya aspek organisasi  pemerintahan desa yang belum ditunjang dengan kemampuan SDM dalam menganalisis dan menyusun program kegiatan yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan  sehingga usulan kegiatan tidak sesusai dengan apa yang menjadi kebutuhan serta kondisi geografis wilayah sebagian besar desa masih sulit dijangkau sehingga dalam pengalokasian ADD yang terbatas tidak dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan infra struktur desa.
KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT E/2072151121 - 2017, Hendry Aulia
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Kepegawaian Kabupaten Sintang sudah cukup baik  berdasarkan indikator efisiensi, efektivitas, Keadilan dan daya tanggap. Para pegawai telah bekerja dengan cukup efisien dalam pekerjaan serta menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan intruksi yang diberikan. Tercapainya kuantitas kerja yang cukup baik  karena rata-rata pegawai telah berpengalaman. Selain itu sarana dan prasarana untuk  bekerja juga sudah cukup memadai baik dari segi jumlah maupun kuantitas. Efektivitas dan profesionalisme kerja sudah cukup baik  karena adanya penempatan pegawai sesuai latar belakang pendidikan dan keterampilan, rata-rata pegawai sudah berpengalaman. Badan Kepegawaian Kabupaten Sintang dalam memberikan pelayanan kepada pegawai negeri sipil di kabupaten Sintang selama ini sudah mengedepankan prinsip keadilan dan daya tanggap yang baik dikarenakan adanya dukungan sejumlah faktor seperti adanya tupoksi yang jelas. Diharapkan untuk kedepannya kinerja Badan Kepegawaian Kabupaten SintangProvinsi Kalimantan Barat dapat terus ditingkatkan, agar dalam melakukan pekerjaan dapat lebih efektif dan efisien dan perlu kiranya dilakukan penambahan personalia. Diharapkan juga adanya inisiatif agar memfasilitasi kemudahan bagi pegawai untuk bekerja baik melalui meningkatkan sarana dan prasarana maupun memberikan kesempatan kepada pegawai yang ingin meningkatkan kemampuannya melalui jalur pendidikan formal ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA SEHAT PADA KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT E/2071141018 - 2016, Saibriker
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini  mendeskripsikan  aspek pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi dari proses implementasi kebijakan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dengan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses Implementasi kebijakan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Hal tersebut disebabkan beberapa kendala diantaranya: 1) Pengorganisasian program KIS di Kecamatan Sungai Kakap terlihat belum maksimal. seperti pendataan masyarakat miskin yang belum merata; 2) Interpretasi atau pemahaman masyarakat pengguna KIS masih rendah yang disebabkan minimnya pelaksanaan sosialisasi program KIS dalam satu tahun hanya 1 (satu) kali pertemuan oleh tim pelaksana program (implementor); 3) Aplikasi program KIS di Kecamatan Sungai Kakap belum sepenuhnya memberikan kontribusi bagi masyarakat miskin serta kurangnya keterlibatan aparatur kecamatan atau desa sehingga sering terjadinya kesalahan dalam pendataan mayarakat miskin.
IMPLEMENTASI PROGRAM SIMPANAN KELUARGA SEJAHTERA PADA MASYARAKAT DESA JANGKANG DUA KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA E/2072141009 - 2016, Amaludin
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.754 KB)

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini bersumber pada pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS)  pada masyarakat Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya yang belum sepenuhnya memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan program tersebut, sehingga masyarakat merasa belum mengetahui dan memahami berbagai kegiatan program yang akan dilaksanakan.  Melalui teori yang dikemukakan oleh Jones (2006:46) yang menyatakan bahwa, untuk mengoperasikan sebuah program ada tiga kegiatan sebagai pilarnya, yaitu pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi  mendeskripsikan bahwa proses implementasi PSKS di Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu Kebupaten Kubu Raya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, hal tersebut disebabkan : a) Tahap pengorganisasian PSKS terlihat belum maksimal; b) Tahap interpretasi, menunjukkan bahwa Tim Pelaksana Program belum dapat menginterpretasikan sepenuhnya maksud dan tujuan PSKS dan juga dalam mensosialisasikan kebijakan PSKS belum optimal ; c) Tahap aplikasi PSKS dalam meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap bantuan langsung belum sepenuhnya memberikan kontribusi bagi masyarakat miskin. Berdasarkan kondisi demikian perlu beberapa tindakan untuk mengatasinya, diantaranya : penyusunan program sesuai kebutuhan masyarakat dengan skala prioritas, melakukan sosialisasi yang intensif, pendataan yang akurat, serta memfasilitasi proses musyawarah masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DI SMA NEGERI 1 KECAMATAN SAYAN KABUPATEN MELAWI E/2072151115 - 2017, M. Sulaiman
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah ingin mengetahui dan menganalisis proses implementasi kebijakan MBS dalam pelaksanan sistem penyelenggaraan pendidikan dan faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan MBS. dilihat dari indikator berupa pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan implementasi kebijakan MBS yaitu menururnnya jumlah siswa kelas X, XI dan XII dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Proses impementasi kebijakan MBS di SMA Negeri 1 Kecamatan Sayan secara pengorganisasian belum menunjukkan sesuai dengan harapan, karena masih ada beberapa hal yang belum diperhatikan, seperti melakukan pendekatan secara struktural dan fungsional. Kemampuan interpretasi masih terbatas. Hal tersebut terlihat dari pengoptimalan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolah, proses pendidikan yang masih rendah. Aplikasi atau penerapan implementasi kebijakan MBS belum sesuai dengan harapan, karena secara menyeluruh sebagai realisasi desentralisasi pendidikan belum melakukan banyak perubahan tentang aspek-aspek yang menyangkut perencanaan, Kemudian saran atau rekomendasi dalam penelitian ini yaitu dalam rangka mengatasi proses implementasi kebijakan MBS, maka sekolah perlu melakukan perubahan terhadap aktivitas MBS, seperti bekerja secara berkualitas bukan asal jadi, perbaikan kontimum bukan fragmentaris, perspektif jangka panjang bukan jangka pendek, orientasi prestasi bukan prestise, inisiatif bukan menunggu perintah, menjadi professional bukan sekedar menjalankan tugas.
EVALUASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAPUAS HULU E/2072141074 - 2016, Lapi Naim
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan evaluasi implementasi Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu. Hasil penelitian dapat dideskripsikan diketahui bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu telah berjalan dengan cukup lancar.Pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu telah mensosialisasikan peraturan tersebut kepada para pegawai dalam kegiatan rapat pegawai.Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu juga didukung dengan sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia yang cukup memadai.Pengelolaan anggaran dilakukan cukup ketat, implementasi peraturan tersebut juga didukung dengan jumlah personel yang memadai serta memiliki latar belakang pendidikan, kompetensi dan pengalaman kerja yang cukup memadai. Disposisi dalam implementasi Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai NegeriSipil pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu cukup memadai. Hal ini tercermin dari karakteristik serta sikap pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu yang mendukung implementasi peraturan.Struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu telah disusun secara terinci dan tidak berbelit-belit, sehingga memudahkan Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya.
KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MELAWI E/2072151054 - 2017, Yopita Desy
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini  menggambarkan dan menganalisis kinerja pelayanan Bidang Pembinaan, Penganalisa dan Pengandalian Aparatur di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Melawi melalui aspek kualitas, kuantitas dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kinerja pelayanan yang dilakukan aparatur Bidang Pembinaan, Penganalisa dan Pengendalian Aparatur di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Melawi belum sesuai dengan harapan, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya: 1) Kinerja pelayanan yang dilakukan aparatur Bidang Pembinaan, Penganalisa dan Pengendalian Aparatur, dikaji dari aspek  kualitas belum maksimal, karena pelaksanaan program peningkatan kualitas pelayanan aparatur belum mencapai sasaran atau target; 2) Kinerja pelayanan yang dilakukan aparatur dikaji dari aspek kuantitas menunjukkan bahwa jumlah tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan belum mencapai hasil sesuai dengan harapan, seperti pelaksanaan beberapa program kegiatan pembinaan pegawai, belum seluruhnya terealisasikan atau masih banyak yang tertunda; 3)iKinerja pelayanan yang dilakukan aparatur, dikaji dari aspek waktu penyelesaian pekerjaan terlihat belum maksimal. Seperti ketersediaan waktu dalam pelaksanan program kegiatan masih relatif kurang, efisiensi jumlah input dan outpun tidak berbanding terbaik.

Page 21 of 25 | Total Record : 249

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Sosiologi Ilmu Administrasi Negara Ilmu Politik