Articles
249 Documents
Search results for
, issue
"Ilmu Administrasi Negara"
:
249 Documents
clear
<![CDATA[INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM PENINGKATAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SINTANG ]]>
<![CDATA[Hartono, Budi]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (287.061 KB)
<![CDATA[Peningkatan pemungutan penerimaan daerah Kabupaten Sintang dari sektor pajak hotel melalui kegiatan intensifikasi pajak belum terlaksana dengan efektif sehingga mempengaruhi kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Sintang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu : a) masih ada hotel di Kabupaten Sintang yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, sehingga mempengaruhi basis penerimaan hotel, b) masih ada wajib pajak hotel di Kabupaten Sintang yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, c) masih ada prektek penyelundupan dan penunggakan pembayaran pajak oleh wajib sehingga terjadi kebocoran penerimaan pajak hotel sesuai dengan target yang ditetapkan, d) belum efektifnya pemungutan pajak hotel oleh DP2KA Kabupaten Sintang melalui kegiatan intensifikasi, e) masih minimnya kesadaran masyarakat membayar pajak, f) masih kurang maksimalnya penerapan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar, kurangnya pengawasan terhadap wajib pajak dan basis penerimaan pajak hotel yang kecil.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM PENCATATAN AKTA KELAHIRAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[E20721161019 - 2018, YUNIKA DEPRI LISTIANA]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini berjudul “Implementasi Program Pencatatan Akta Kelahiran dalam Mewujudkan Tertib Administrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianakâ€. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program Pencatatan Akta Kelahiran dalam Mewujudkan Tertib Administrasi di Kota Pontianak.  Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang mengatakan ada tiga variable, yakni : karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan variabel lingkungan. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yaitu belum maksimalnya masyarakat yang mendaftarkan akta kelahiran secara tepat waktu, hal ini disebabkan rendahnya kepekaan masyarakat terhadap kepentingan administrasi dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Peneliti merekomendasikan agar DISDUKCAPIL Kota Pontianak tidak hanya menerapkan aplikasi online hanya untuk instansi terkait saja, namun yang bisa diakses oleh umum. Kemudian perlunya evaluasi terhadap biaya gratis yang diterapkan apakah sudah menyerap respon masyarakat menjadi lebih baik/belum, diharapkan adanya sosialisasi secara berkala terhadap RT setempat dan masyarakat baik melalui media online dan lainnya agar masyarakat menjadi lebih aktif dan sadar akan pentingnya akta kelahiran, serta mewajibkan seluruh RS atau Bidan yang belum bekerjasama dengan DISDUKCAPIL Kota Pontianak untuk turut serta dalam program pencatatan akta kelahiran tentunya dengan adanya Peraturan Daerah.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADA KANTOR BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK, MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA (BP2AMKB) PROVINSI KALIMANTAN BARAT ]]>
<![CDATA[E11210030, Sri Eti Wahyuningsih]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (365.801 KB)
<![CDATA[Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis faktor yang menghambat dalam penyediaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui proses penunjukan langsung dengan pagu dana di bawah Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan masih belum optimal dikarenakan belum terealisasinya pelaksanaan pengadaan melalui Penunjukan Langsung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pelaksanaannya. Kurangnya pemahaman baik dari pihak pegawai dilingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan Anak Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat maupun penyedia barang/jasa atau rekanan mengenai Pengadaan Barang/Jasa melalui Proses Penunjukan Langsung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan pagu dana dibawah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), sehingga realisasi anggaran tidak tepat waktu dan mempengaruhi kinerja kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat. Analisis data mendeskripsikan bahwa, belum optimalnya pengadaan barang/jasa melalui proses penunjukan langsung di Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat diakibatkan beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain : sumber daya manusia, sumber daya financial, sumber daya wewenang, sumber daya informasi tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 . Kata Kunci: Pengadaan barang/jasa, penunjukan langsung.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAYANAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR OLEH SAMSAT KELILING DI KABUPATEN KETAPANG ]]>
<![CDATA[E2072161087, Lili Sri Susanti]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini berjudul: Efektifitas Pelayanan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor oleh Samsat Keliling di Kabupaten Ketapang. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalisis efektifitas pelayanan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor roda dua oleh Samsat Keliling di Kabupaten Ketapang, yang meliputi indikator: Kemudahan pelayanan wajib PKB roda dua , pelayanan yang wajar terhadap wajib PKB roda dua dan Keadilan pelayanan wajib PKB roda dua. Subjek penelitian yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan melalui masyarakat selaku wajib pajak kendaraan bermotor roda dua, Kepala UPPD Ketapang, dan Petugas Samsat Keliling Kabupaten Ketapang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Petugas Samsat Keliling dalam memberikan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor roda dua kepada wajib pajak relatif sudah menciptakan kemudahan pelayanan. Hal tersebut terlihat dari prosedur pelayanan yang cukup praktis dimana wajib pajak hanya membawa kelengkapan berupa notice pajak dan langsung diserahkan kepada petugas samsat keliling, pembayaran pajak juga langsung dibayar di mobil samsat keliling, hanya menunggu beberapa menit wajib pajak sudah mendapatkan kembali notice pajak yang sudah disahkan dan diperpanjang. Petugas samsat keliling sudah  memberikan pelayanan yang wajar dan akurat, dimana wajib pajak bisa mengecek secara online jumlah pajak kendaraan bermotor yang telah jatuh tempo, sehingga jika ada selisih data yang dibayarkan dengan data yang ada pada aplikasi, wajib pajak dapat secara langsung mempertanyakan hal tersebut kepada petugas samsat keliling, pelayanan yang diberikan juga sudah cukup adil dimana pelayanan yang diberikan harus mengikuti jalur antrian tanpa memandang status seseorang.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM BERAS MISKIN DI KECAMATAN BENGKAYANG KABUPATEN BENGKAYANG ]]>
<![CDATA[E/2072151004 - 2017, Bernarda Briggita]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Persoalan kemiskinan merupakan tantangan dunia, tidak hanya di Indonesia, tetapi permasalahan ini menjadi masalah terbesar pembangunan di abad 21. Seperti yang dikemukakan dalam Millenium Development Goals, yang disepakati PBB menjadi salah satu target bersama 186 negara guna mengurangi jumlah penduduk miskin dunia pada periode 2000-2015. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, melalui Program Beras Miskin (Raskin). Program Raskin sebenarnya merupakan sebagian dari usaha pemerintah yang dilakukan guna menanggulangi masalah kemiskinan. Program lain adalah Karya Usaha Mandiri dan Mitra Usaha Mandiri, Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Takesra/Kukesra, dan juga Program Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah (PMT-AS). Tujuan mulia pemerintah untuk memberikan bantuan pada keluarga miskin tidak luput dari penyimpangan. Menurut pemantauan di lapangan, ada empat masalah dalam penyaluran program raskin. Pertama, mengenai salah sasaran. Program raskin yang semestinya disalurkan atau dijual kepada keluarga-keluarga miskin ternyata (banyak juga yang) jatuh pada kelompok masyarakat lain (keluarga sejahtera). Salah sasaran ini banyak disebabkan oleh human error, dimana para petugas lapangan justru membagi-bagikan kupon raskin pada keluarga dekat atau teman kerabatnya. Bahkan tidak sedikit keluarga sejahtera yang “menagih jatah†beras murah tersebut. Dari paparan implementasi Program Raskin tersebut dapat disimpulkan bahwa penyaluran raskin amat rentan terhadap kesalahan, penyelewengan, dan bahkan manipulasi. Dengan melihat banyaknya permasalahan dalam penyaluran raskin kepada Rumah Tangga Miskin maka dengan itu penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Implementasi Program Raskin (Beras Untuk Rakyat Miskin) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Miskin (Studi kasus di Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang).]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 287 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DIWILAYAH KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[E/2071141051 - 2017, Suriadi]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi belum tertibnya jalan Ahmad Yani I Pontianak sebagai Kawasan Tertib Lalu Lintas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut meliputi : komunikasi, struktur birokrasi, disposisi dan sumber daya. Berdasarkan hasil penelitian, masih belum terwujudnya kawasan tertib lalu lintas dikarenakan masih terjadinya semrawutnya lalu lintas baik kemacetan lalu lintas maupun pelanggaran lalu lintas terutama pada jam-jam berangkat dan pulang kerja, kesemrawutan tersebut seperti banyaknya pengendara roda dua yang melintas lajur roda empat, belum terpasangnya lajur jalan dan marka jalan, masih terbatasnya anggaran yang ada di dinas perhubungan komunikasi dan informatika bagi Satlantas Polresta Pontianak dari faktor sumber daya manusia masih mengalami kekurangan personil sebanyak 36 personil. Rekomendasi yang diberikan dalam hal ini yaitu perlu adanya penambahan personil di Satlantas Polresta Pontianak serta sarana yang ada di Polri, perlu adanya sosialisasi tentang SOP KTL dari pusat dalam hal ini Mabes Polri supaya di lapangan tidak terjadi kesalahpahaman dalam melaksanakan tugas. perencanaan anggaran khusus KTL di Polri khususnya Satuan Lalu Lintas Polresta Pontianak, bagi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika perlu melakukan pembenahan dalam hal ini melakukan evaluasi KTL melalui rapat forum lalu lintas, perencanaan anggaran khusus KTL pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, pemberian fasilitas angkutan umum di wilayah KTL, Diharapkan adanya penambahan instansi yang terlibat dalam KTL ini, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENERTIBAN DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI ]]>
<![CDATA[E/2072151021 - 2017, Yusuf Dasman]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Program Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Penulisan Tesis ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis adanya fenomena-fenomena permasalahan yang terjadi yaitu masih banyak terdapat Pedagang Kaki Lima liar yang mendirikan lapaknya di sembarangan tempat tanpa ada izin dari pihak pemerintah daerah dan sepengetahuan dari pihak Satpol PP di Kecamatan Nanga Pinoh. Â Berdasarkan hasil pendataan tentang Pedagang Informal (Bappeda : 2014) pedagang kaki lima yang ada di Kecamatan Nanga Pinoh berjumlah 339 pedagang dengan bermacam jenis barang dagangan mereka yang digelar menyebar di wilayah Kecamatan Nanga Pinoh. Para pedagang tersebut dengan identitas dari penduduk Kecamatan Nanga Pinoh dan juga berasal dari luar Kecamatan, sehingga menjadi beban tugas bagi Pemerintah Kabupaten Melawi Kecamatan. Dengan demikian perlu perhatian serius Pemerintah Kabupaten Melawi Kecamatan untuk menuntaskan PKL melalui penyuluhan-penyuluhan, penertiban secara persuasif, penataan dan melakukan pembinaan terhadap mereka. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimana pihak-pihak yang berkepentingan dengan pihak aparat keamanan dalam menangani permasalahan Pedagang Kaki Lima yang ada dan apakah koordinasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima yang masih saja mendirikan lapak dagangannya di sembarang tempat.]]>
<![CDATA[PERAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MENINGKATKAN PRESTASI OLAHRAGA DI KABUPATEN PONTIANAK ]]>
<![CDATA[Sutrisno, Jarot]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1294.36 KB)
<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan Peran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Pontianak. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Prestasi olahraga dapat diraih, jika dilakukan pembinaan yang baik dan benar, yaitu dilakukan secara terarah, terpadu dan berjenjang dari pemassalan, pemanduan bakat, pembibitan serta pembinaan lanjutan. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan faktor-faktor yang mengakibatkan kenapa pembinaan yang dilakukan kurang maksimal. Faktor pendukung adalah adanya kebijakan Pemerintah, potensi yang dimiliki daerah serta adanya kerjasama. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sistem birokrasi yang bertangga, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), minimnya sarana dan prasarana yang ada serta kurangnya finansial Kata kunci : Kebijakan, Proses pembinaan, Sumber Daya Manusia (SDM), Koordinasi Sumber Dana.]]>
<![CDATA[KINERJA PENYULUH KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN BELITANG HULU KABUPATEN SEKADAU ]]>
<![CDATA[E/ 2072151013 - 2017, Megawati Syahbandi]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis kinerja penyuluh keluarga berencana di Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau dengan mengindentifikasinya melalui kualitas, kuantitas dan waktu penyelesaian pekerjaan. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengambilan data dilakukan melalui subjek penelitian dengan metode purposive sampling dan subjek penelitian sebanyak 8 orang yaitu Kepala Kantor, Kepala Seksi Keluarga Berencana, Petugas R/R, Camat, Penyuluh Keluarga Berencana dan Pembantu Pembina KB Desa dan Sub Pembantu Pembina KB Desa. Hasil Penelitian diperoleh bahwa Penyuluh keluarga berencana yang melaksanakan program kependudukan, keluarga berencan dan pembangunan keluarga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik di Kecamatan Belitang Hulu. kondisi tersebut terlihat pada kurangnya kualitas, kuantitas dan waktu penyelesaian pekerjaan yang cenderung bertele?tele dari penyuluh keluarga berencana. Kemudian saran yang dapat diberikan antara lain pembinaan dan evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan penyuluh keluarga Kecamatan Belitang Hulu secara rutin, penambahan saran komunikasi, informasi dan edukasi serta kewajiban penyusunan rencana kerja agar pekerjaan yang dilakukan penyuluh keluarga berencana dapat terukur keberhasilannya.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2009 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MELAWI ]]>
<![CDATA[E/2072151056 - 2017, Vivi Sukiyanti]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mendiskripsikan dan menganalisis implementasi penempatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan struktural pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi yang dikaji melalui aspek komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi. Â Latar belakang penelitian ini mengenai potret penempatan Aparatur Sipil Negara yang belum mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 yang berdasarkan profesionalisme sesuai dengan kompentensi pendidikan, karena pengangkatan melalui penempatan pegawai dalam suatu jabatan belum sesuai dengan penerapan prinsip kepegawaian (The Right Man On The Right Place), yaitu penempatan seseorang pekerja (pegawai) sesungguhnya harus sesuai dengan kemampuan atau keahliannya serta syarat obyektif lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan mengenai penempatan pegawai dalam jabatan struktural, belum terlaksana secara maksimal baik dilihat dari transmisi komunikasi, kejelasan pesan yang disampaikan dan konsistensi para pelaksana kebijakan. Disposisi atau sikap pelaksana implementasi kebijakan penempatan pegawai dalam jabatan struktural belum berhasil, baik dilihat dari pengangkatan birokrasi dan pemilihan personel pelaksana kebijakan bukan kepada orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan penempatan pegawai dalam jabatan struktural masih terbatas, seperti terbatasnya secara kualitas, minimnya anggaran, serta lemahnya informasi dan wewenang dan Struktur birokrasi dalam penempatan pegawai dalam jabatan struktural belum tercapai disebabkan pelaksanaannya belum sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan, prosedur operasi yang standar (SOP). karakteristik organisasi pelaksana.]]>
