cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 249 Documents
 21   22   23   24   25 
Search results for , issue "Ilmu Administrasi Negara" : 249 Documents clear
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) SUATU STUDI PENINGKATAN KESERTAAN KB PRIA DI KECAMATAN MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU E/2072141070 - 2016, Flora Semba
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan kebijakan pemerintah untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yang sekaligus sebagai  strategi  peningkatan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang menjadi dasar bagi terwujudnya kondisi masyarakat Indonesia yang sejahtera.  Adapun fokus  dan   lokasi penelitian ini pada aspek proses Implementasi kebijakan Keluarga Berencana di Kabupaten Kapuas Hulu  melalui studi Kasus Peningkatan Kesertaan KB Pria di Kecamatan  Mentebah,  yang  juga sekaligus untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Melalui metode analisis kualitatif  peneliti  dapat mendeskripsikan bahwa  implementasi  kebijakan masih belum sepenuhnya  sesuai harapan. Kondisi ini terlihat dari masih   rendahnya  kuantitas dan kualitas  kepesertaan KB pria yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : intentitas komunikasi oleh PLKB yang masih rendah dan kualitas peserta dan calon peserta program KB Pria yang sebagian besar masih rendah, kualitas sumber daya yang rendah dan berakibat rendahnya disposisi implementator, serta struktur organisasi di  kecamatan yang masih belum baku bentuknya. Kenyataan lainnya juga  menunjukkan  adanya faktor yang juga cenderung mempengaruhi seperti mislnya pengaruh tokoh agama dan budaya masyarakat dimana mereka masih meragukan kehalalan KB Pria dan biasanya perempuan lebih bersifat mengalah dan lebih terbiasa untuk menjadi peserta KB dibandingkan pria dikarenakan hal yang dianggap baru serta karena kurangnya media penyuluhan bagi kaum pria.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PONTIANAK E/2072151023 - 2017, Berty Haswarie
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengembangan pariwisata daerah melibatkan multisektor dari pelaku pengembangan, untuk bekerja sama dan berkoordinasi di antara semua pihak yang berkepentingan. Membangun industri kepariwisataan di Provinsi Kalimantan Barat berarti melibatkan semua pihak terkait, di antara lain Pemerintah selaku pengambil kebijakan, pelaku industri pariwisata, dan terutama masyarakat setempat. Hal ini perlu untuk menyamakan persepsi sebagai upaya sinergisitas dalam mencapai tujuan agar tidak terjadi pendekatan yang berbeda dalam pengembangan pariwisata. Apalagi karena pariwisata merupakan industri padat modal, padat karya, dan padat informasi. Daerah Kota Pontianak sebagai daerah yang memiliki banyak obyek-obyek wisata yang potensial, namun belum sepenuhnya dikelola dengan baik. Berkembang tidaknya pembangunan di sektor pariwisata, bukan saja terletak pada peran pemerintah semata, akan tetapi lebih merupakan kerjasama antara pemerintah, masyarakat lokal dan pihak swasta lainnya. Untuk itu tema serta focus penelitian ini merupakan pendalaman kegiatan pada sektor pengembangan pariwisata di Kalimantan Barat yang meliputi: Kebijakan pengembangan industri pariwisata khususnya daya tarik wisata yaitu: Tugu Khatulistiwa, Keraton Kadariah, Taman Alun Kapuas, Mesjd Jam?I,  makam Raja Pontianak (Batu Layang), Aloe Vera Center, Kampung Beting, Mesium Provinsi, Replika Rumah Betang, Sungai Kapuas, Gereja Katedral, Masjid Mujahidin dan Rumah Adat Melayu di Provinsi Kalimantan Barat. Implementasi kebijakan dalam pengembangan pariwisata, meningkatkan pengembangan kualitas sumber daya aparatur; meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana kebudayaan pariwisata; meningkatkan pengawasan dan pengendalian pembangunan pariwisata.; melaksanakan pembinaan teknis dan manajemen kepada pengusaha objek wisata; meningkatkan nilai budaya dan seni serta melaksanakan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya.
EVALUASI KEBIJAKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK E2072171049, Priscilla Angela
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi  pelaksanaan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Landak, khususnya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan staf. Penelitian ini juga mendeskripsikan peningkatan kinerja yang diharapkan dengan adanya kebijakan pemberian tambahan penghasilan dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan serta upaya untuk mengatasinya. Peneliti menggunakan teori William N. Dunn yaitu kriteria efektivitas, perataan dan responsivitas. Desain penelitian yang dipakai adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Landak yaitu pada dua instansi terkait yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan  Sumber Daya Manusia dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  Kabupaten Landak.  Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian menggunakan tiga tahap yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan / verifikasi. Pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, evaluasi  pelaksanaan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Landak, khususnya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan staf sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, akan tetapi belum optimal dan tanggapan dari sasaran penerima kebijakan sangat baik dan positif meskipun  jika dilihat dari kriteria  efektivitas dan perataan kebijakan  pemberian tambahan penghasilan belum dianggap efektif dan manfaat yang diterima belum merata.
EVALUASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH / ASET PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS E/2072151036 - 2017, Herry Aprizal
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan predikat penilaian tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap pengelolaan keuangan daerah kepada setiap Kementerian/Lembaga/Daerah baik di pusat maupun di daerah. Pemberian opini ini diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan setiap tahun anggaran yang terdiri dari pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah/aset. Pemerintah Kabupaten Sambas sampai saat ini belum pernah memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pasca pemekaran Kabupaten Sambas menjadi 2 (dua) yakni Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang pada tahun 1999. Gejala yang terjadi di lapangan didapatkan, banyaknya persoalan permasalahan pengelolaan barang milik daerah/aset khususnya pada pengelolaan penghapusan, penatausahaan dan pengamanan. Hasil penelitian dari evaluasi pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah/aset Pemerintah Kabupaten Sambas terdapat permasalahan pada pengelolaan penghapusan, penatausahaan dan pengamanan barang milik daerah/aset disebabkan karena berbagai faktor diantaranya karena permasalahan pengelolaan sudah lama belum diselesaikan sehingga termasuk yang susah/rumit untuk diselesaikan, kurangnya dukungan berupa kebijakan yang terkait dengan perundang-undangan seperti kejelesaian isi kebijakan, sumber daya finansial yang dialokasikan, dukungan antar instansi, kejelasan dan konsistensi dari aturan, serta komitmen yang kuat dari aparat terhadap tujuan kebijakan tersebut. Selain kedua faktor diatas terdapat pula diluar peraturan perundangan diantaranya berupa tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor itu sendiri. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sambas khususnya melalui Bidang Aset sebagai koordinator pengelola untuk lebih berperan aktif mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan upaya-upaya diantaranya peningkatan koordinasi, pembuatan perda, dan peningkatan Sumber Daya Manusia.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU E/2072141001 - 2017, Nani Aprianingsih
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Hasil penelitian menunjukan bahwa, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau masih belum efektif. Hal ini terbukti dengan masih banyak Pedagang Kaki Lima yang masih beraktifitas di lokasi yang bukan merupakan kawasan PKL. Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau diantara factor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANANADMINSTRASI TERPADU KECAMATANPADA KANTOR CAMAT TELUK KERAMATKABUPATEN SAMBAS E/2072131026, M.Arfandi Usman
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul“Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Pada Kantor Camat Teluk Keramat Kabupaten Sambas“. Penelitian ini merupakan upaya penulis untuk mengkaji proses implementasi dari kebijakan penetapan  Kecamatan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi  Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Sambas, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Hambatan yang mempengaruhi belum optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi  Terpadu Kecamatan (PATEN)pada Kantor Camat Teluk Keramat sebagai Penyelenggara PelayananAdministrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Sambas tidak terlepas dari faktor komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan model George Edward III, secara umum Implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada Kantor Camat Teluk Keramat Kabupaten Sambas cukup baik. Hal ini didukung dengan adanya komunikasi antara penyelenggara pelayanan administrasi terpadu kecamatan pada Kantor Camat Teluk Keramat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kesimpulannya bahwa penetapan Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Sambas sesuai dengan harapan dan tujuan yaitu meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan  tentunya dengan beberapa penyempurnaan.
HUBUNGAN IMBALAN JASA PERAWATAN DENGAN KEPUASAN KERJA PERAWAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) dr. ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG Jukarni, Jukarni
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis hubungan imbalan jasa perawatan dan karakter perawat terhadap kepuasan kerja perawat. Sampel dalam penelian ini adalah para perawat, sebanyak 65 orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. Variabel penelitian adalah imbalan jasa keperawatan, karakteristik perawat dan kepuasan kerja perawat. Analisis data dilakukan dengan metode kuantitatif, yaitu dengan menggunakan uji kuadrat (Chi Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara imbalan jasa keperawatan dan karakteristik perawat terhadap kepuasan kerja perawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Abdul Azis Kota Singkawang.
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA TENAGA KONTRAK PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN MELAWI E/2072151131 - 2017, Martini
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tenaga kontrak adalah karyawan yang diperbantukan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rutin suatu instansi, dan tidak ada jaminan kelangsungan masa kerjanya. Dalam kelangsungan masa kerja tenaga kontrak ditentukan oleh prestasi kerjanya. Semakin bagus prestasi kerjanya, tenaga kontrak akan dipertahankan oleh instansi, namun jika prestasi kerjanya tidak ada peningkatan maka instansi akan memberhentikan karyawan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, proses pengembangan sumber daya tenaga kontrak dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada Dinas Sosial Kabupaten Melawi, belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut terlihat dari aspek 1) analisis kebutuhan Diklat kepada tenaga kontrak belum terlaksana sesuai dengan harapan, baik di bidang ketatausahan, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, maupun Bidang perlindungan dan jaminan sosial; 2) Menentukan sasaran dan materi pelatihan yang dilihat dari aspek efektivitas masih rendahnya tingkat pemahaman tenaga kontrak peserta diklat terhadap materi diklat yang diperlukan; 3) Metode diklat yang dilaksanakan kepada tenaga kontrak Dinas Sosial secara efektif dan aplikatif, belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut terlihat dari belum adanya relevansi materi diklat yang diperlukan, baik di bidang ketatausahan, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, maupun Bidang perlindungan dan jaminan sosial. Saran atau rekomendasi dalam proses pengembangan sumber daya tenaga kontrak pada Dinas Sosial Kabupaten Melawi, yaitu Dinas Sosial Kabupaten Melawi perlu mengetahui dan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan (training needs) yang berkaitan dengan masalah-masalah kinerja tenaga kontrak di dalam organisasi seperti di bidang ketatausahan;  Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, dan Bidang perlindungan dan jaminan sosial.
IMPLEMENTASIKEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) SUATU STUDI TENTANG PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT E2071171027, Yan Ardhany
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyebab implementasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) di lingkungan kerja Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat.  Penelitian ini didasarkan atas adanya fenomena yang menunjukan indikasi bahwa, implementasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif kualitatif. Informan penelitian ditentukan secara purposive yaitu para pegawai dan wajib pajak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tax amnesty. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, belum berhasilnya implementasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) di Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat disebabkan karena pada aspek pengorganisasian belum memadainya sumberdaya baik dari segi jumlah pegawai dan anggaran yang tersedia, pada aspek interprestasi kebijakan secara umum tujuan kebijakan tax amnesty telah dipahami oleh para implementor dan wajib pajak namun belum dipahaminya secara teknis pelaksanaan kebijakan tax amnesty oleh implementor maupun wajib pajak, aplikasi kebijakanbelum secara efektif dan efisien dalam melaksanakan kebijakan karena risiko yang dihadapi dirasakan cukup berat dan terbentur sikap resistensi yang ditunjukan para wajib pajak terutama masalah penegakan hukum.
EVALUASI KEBIJAKAN PERDA NO. 6 TAHUN 2007. TENTANG GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI DESA JONGKONG KIRI KABUPATEN KAPUAS HULU E/2072141075 - 2016, Eka Fitriadie Syafaad
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sasaran pokok Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) adalah terjalinnya hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan HPH, tercapainya peningkatan kesejahteraan, kemandirian serta kesadaran lingkungan bagi masyarakat desa hutan. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian dan kesadaran lingkungan, program GNRHL dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat desa yang di dalam dan sekitar hutan untuk mengelola hutan, dengan demikian diharapkan akan tumbuh rasa ikut memiliki hutan di sekitarnya sehingga hutan akan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. Pernyataan menteri kehutanan menunjukkan bahwa GNRHL sebagai proses pencarian format pengelolaan yang paling ideal dengan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat setempat. Namun tersirat pula adanya kekhawatiran terhadap kelestarian hutan itu sendiri serta pengaruh pengelolaan GNRHL terhadap kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat.  Manfaat hutan sebagai kelompok fungsi produksi memiliki nilai komersil, dan sebagai fungsi sosial budaya ekonomi serta fungsi ekologis, manfaat hutan dapat berupa jasa yang dihasilkan hutan dalam rangka memenuhi kepentingan umum (Suhendang, 2002:132). Keberadaan manfaat hutan tersebut memberikan kontribusi yang besar bagi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat disekitar hutan. Karenanya hasil hutan seperti kayu, hasil hutan bukan kayu, air segar, dan lingkungan hutan lestari hanya akan dapat kita nikmati bila ketiga fungsi hutan terjaga dengan baik. Dari ketiga manfaat tersebut, yang menjadi perioritas saat ini adalah menjaga dan melestarikan hutan sebagai fungsi ekologis, karena itu kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan perlu mendapat perhatian serius dan merupakan kebijakan yang harus dilakukan. Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi akhir-akhir ini telah menumbuhkan kesadaran dari semua pihak untuk melakukan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang rusak dan berupaya memperbaiki dan mengembalikan fungsi produktivitas SDA tersebut.

Page 23 of 25 | Total Record : 249

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Ilmu Administrasi Negara Ilmu Politik Sosiologi