Articles
249 Documents
Search results for
, issue
"Ilmu Administrasi Negara"
:
249 Documents
clear
<![CDATA[EVALUASI KEBIJAKAN PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN POS PELAYANAN TERPADU DI KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[E/2071141033 - 2017, Suhartini]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah menguji dan menganalisis evaluasi dampak program kebijakan penguatan kapasitas kelembagaan pos pelayanan terpadu melalui pemberian BOP dan PMT di Kabupaten Kubu Raya. Bentuk penelitian ini adalah menggunakan metode mix method. Pengumpulan data menggunakan data primer berupa kuisioner dan wawancara dan data sekunder berupa data yang bersumber dari kader, pegawai BP3AKB dan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya. Sampel menggunakan Proportional Random Sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian kader, pegawai BP3AKB dan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 80 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penguatan kapasitas kelembagaan pos pelayanan terpadu di Kabupaten Kubu Raya berdampak pada peningkatan jumlah balita yang datang dan ditimbang berat badannya di Posyandu adalah berdasarkan Uji paired sample t-test di atas memperlihatkan nilai signifikansi (sig) sebesar 0,000 sampai 0,001. Dengan demikian dari 6 observasi menunjukkkan hasil signifikan ini mengindikasikan bahwa peristiwa sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan penguatan kapasitas kelembagaan pos pelayanan terpadu di Kabupaten Kubu Raya terhadap peningkatan jumlah balita yang datang dan ditimbang berat badannya di Posyandu.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN PENGAMBILAN PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C PADA BADA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MELAWI ]]>
<![CDATA[E/2072151057 - 2017, Isnaini]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan proses pengelolaan pajak bahan galian golongan C di Kabupaten Melawi, yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan penertiban serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh dilihat dari intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan di Kabupaten Melawi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, proses pengelolaan pajak bahan galian golongan C di Kabupaten Melawi belum dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa, intensitas perencanaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi masih rendah, baik dalam kegiatan pendataan terhadap wajib pajak, maupun sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan. Pelaksanaan tata cara pembayaran dan penagihan pajak bahan galian golongan C di Kabupaten Melawi tidak mencapai target yang telah ditentukan. Penertiban yang dilakukan instansi terkait masih tergolong relatif rendah, sehingga masih banyak para wajib pajak bahan galian golongan C yang belum melaksanakan kewajibannya. Kemudian bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya belum pernah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan daerah serta aspek pengawasan belum terlaksana secara maksimal.]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN PROGRAM LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKASI TANAH (LARASITA) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[E/2072141036 - 2016, H.Z.A Marwan Fidia]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisi skualitas pelayanan program Larasita dalam meningkatkan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dan menganalisis faktor yang menjadi kendala kualitas pelayanan program Larasita. Penelitian ini menggunakan teori kualitas pelayanan Zeithami-Parasuraman-Berry (1985:18-20), dengan indikatorya itu berwujud (tangibles), kehandalan (reliability), ketanggapan (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan program Larasita yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya belum mencerminkan kualitas pelayanan, hal ini dapat dilihat dari aspek berwujud (tangibles); kehandalan (reliability); ketanggapan (responsiveness); kepastian (assurance); dan empati (empathy) belum tercermin dalam proses pelayanan pengurusan pertanahan kepada masyarakat di Kabupaten Kubu Raya petuga sbelum sepenuhnya memberikan empati kepada masyarakat apabila menemui kendala ata utidak paham dengan persyaratan dan prosedur pelayana. Pelayanan program Larasita di Kabupaten Kubu Raya yang belum menunjukkan kualitas disebabkan oleh faktor, yaitu a) sistem, prosedur dan metode kerja yang masih memerlukan prosedur yang sulit dipahami dan dipenuhi oleh masyarakat; b) pengorganisasian program Larasita yang belum didukung dengan kerjasama yang baik antara pihak Kantor Pertanahan dan Pemerintah Desa; c) Kemampuan pegawai yang kurang memadai; d) tidak tersedianya sarana prasarana pelayanan yang memadai.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI KABUPATEN SINTANG ]]>
<![CDATA[E/2072151097 - 2017, Agus Akhmadin]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Sintang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang tidak pernah usai, bahkan semakin mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pelaksanaan Kebijakan P4GN di Kabupaten Sintang belum berjalan dengan baik karena setelah belum menunjukkan penurunan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sintang. Apabila dianalisis menggunakan pendekatan Edward III yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi maka apat dikatakan bahwa, pelaksanaan Kebijakan P4GN di Kabupaten Sintang juga tidak berjalan dengan baik, karena masih ada beberapa indikator yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Rekomendasi yang diberikan peneliti untuk BNN Kabupaten Sintang yaitu: (1) Perlu memberikan pemahaman yang lebih tentang permasalahan narkoba kepada masyarakat oleh BNN Kabupaten Sintang; (2) perlu penambahan personil atau pegawai BNN Kabupaten Sintang; (3) Sebaiknya penegakan hukum oleh BNN Kabupaten Sintang lebih tegas lagi terhadap para bandar/pengedar di wilayah hukum Kabupaten Sintang; (4) Perlu diusulkannya pembuatan gedung kantor BNN Kabupaten Sintang.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN PERTAMA KALI PENSERTIFIKATAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[E2071171031 - 2019, BAMBANG SULISTYO]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan pendaftaran hak atas tanah pertama kali pensertifikatan tanah di Kota Pontianak oleh Kantor Pertanahan. Penelitian ini mengunakan teori implementasi kebijakan Chalers O Jones, tentang proses implementasi yang menyangkut organisasi, interpretasi dan aplikasi. Berdasarkan pendekatan kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan pendaftaran pertama kali persertifikatan tanah di Kota Pontianak oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak belum berjalan efektif. Kondisi ini tergambar dari masih tingginya realisasi target penerbitan sertifikat yang diajukan oleh masyarakat. Proses implementasi dari tahap organisasi dan interpretasi sudah cukup baik, yaitu implementor sudah didukung dengan adanya struktur organiasi, dan sumber daya yang memadai, demikian pula dengan dukungan SOP yang sudah tersedia. Adapun permasalahan implementasi terletak pada tahap aplikasi masih banyaknya ditemukan berkas pengajuan oleh masyarakat yang tidak terproses oleh Kantor Pertanahan karena ditemukan permasalahan keaslian dan permasalahan hokum tanah yang dimohonkan yaitu tanah sedang dalam konflik atau sengketa. Kondisi ini tidak terlepas dari masih minimnya kesadaran hokum sebagai akibat dari minimnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat.Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pendaftaran Tanah, Pensertifikatan Tanah. ]]>
<![CDATA[PENERAPAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR 02 TAHUN 1999 TENTANG PEMBAGIAN UANG SERVICE PADA USAHA HOTEL, RESTORAN DAN USAHA PARIWISATA LAINNYA(STUDI DI HOTEL GARUDA PONTIANAK)) ]]>
<![CDATA[E/11208048, Nurwijayanto]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02 tahun 1999 tentang Pembagian Uang Service Pada Usaha Hotel, Restoran dan Usaha Pariwisata lainnya di Hotel Garuda Pontianak dan untuk mengetahui apakah pembagian uang service tersebut apakah bisa mempengaruhi motivasi kerja karyawan dalam melaksanakan tugasnya sebagai karyawan Hotel Garuda Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hotel Garuda Pontianak telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan Uang Service kepada karyawannya. Uang Service ini diberikan sebagai hasil dari pelayanan yang diberikan oleh karyawan terhadap tamu yang menginap di hotel maupun tamu yang membeli makanan dan minuman di hotel serta menggunakan fasilitas yang ada di hotel. Pihak manajemen yang dalam hal ini bertindak mewakili perusahaan, membagikan uang service yang diterima tersebut dan dibagikan kepada karyawan setelah dikurangi untuk resiko kehilangan atau kerusakan dan untuk pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia Hotel Garuda. Uang Service ini juga dimaksudkan sebagai penghasilan tambahan diluar upah yang diterima setiap bulan. Namun dalam pelaksanaanya pembagian uang service ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02 tahun 1999 tentang Pembagian Uang Service pada Uuaha Hotel, Restoran dan Pariwisata lainnya. Sehingga hal ini bisa menjadi salah satu faktor mengurangi motivasi kerja karyawan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari sebagai karyawan Hotel Garuda Pontianak.]]>
<![CDATA[EVALUASI PROSES KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI KECAMATAN SELAKAU KABUPATEN SAMBAS ]]>
<![CDATA[E/2072151050 - 2017, Tika Kristi Wulandari]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kemiskinan merupakan masalah yang rumit baik dilihat dari segi faktor penyebabnya maupun pengaruh yang ditimbulkannya. Upaya yang Indonesia lakukan untuk mengatasinya selama hampir 7 Pelita (± 30 tahun) melalui berbagai strategi pembangunan yang diambil saat itu ialah: Pertama mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dengan cara menyelenggarakan berbagai proyek Inpres. Kedua membuka akses bagi lapisan miskin untuk mendapatkan pelayanan sosial berupa pendidikan dalam wujud Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kesehatan dalam wujud Kartu Indosenesia Sehat (KIS). Ketiga menyediakan fasilitas kredit untuk masyarakat lapisan bawah seperti Kredit Bimbingan Masyarakat (BIMAS). Keempat membangun infrastruktur ekonomi perdesaan terutama untuk pertanian seperti Koperasi Unit Desa (KUD) dan sebagainya. Kelima pengembangan kelembagaan seperti Program Pengembangan Wilayah (PPW), Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT). Berkaitan dengan program bantuan langsung tunai (BLT), yang sasarannya diarahkan kepada manusia yang dikategorikan atau digariskan sebagai penduduk miskin atau rumah tangga miskin, memerlukan pendekatan persuasif dan komunikatif melalui ? human approach? dan ?human skill? secara terus menerus. Pendekatan ini akan menumbuhkan sikap dan tanggung jawab mereka berupa rasa percaya diri ( self convidence) yang kuat dalam mendukung produktivitas usahanya bagi peningkatan pendapatan, kesehatan dan kesejahteraan hidupnya. Program bantuan langsung tunai dalam konteks pembangunan sosial, merupakan suatu perangkat, mekanisme dan sistem yang diarahkan untuk pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial dalam hal ini adalah memecahkan masalah sosial yang mengandung arti mengusahakan atau mengadakan perbaikan terhadap sesuatu kondisi yang tidak diharapkan, yaitu masalah kemiskinan dan memenuhi kebutuhan sosial mengandung arti menyediakan pelayanan-pelayanan sosial yang diperlukan untuk membuat kondisi akan lebih baik dari sebelumnya. Secara umum ?masyarakat? sangat mendukung program ini, karena sejak Indonesia merdeka program BLT inilah yang memberikan uang tunai secara cuma-cuma dan langsung kepada rakyat miskin tanpa harus bekerja. Namun masyarakat juga mengakui bahwa program BLT tidak akan mampu membantu rumah tangga miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya yang sebenarnya semakin berat sebagai akibat naiknya harga BBM bahkan menimbulkan banyak permasalahan seperti munculnya konflik antar warga dalam satu Dusun/RT dan memunculkan budaya miskin perilaku ditengah-tengah masyarakat.]]>
<![CDATA[EVALUASI KEBIJAKAN KURIKULUM 2013 TINGKAT SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[E2071171002, Dwi Fitri Handoko]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.  Pendekatan dan metode yang dipilih sesuai dengan tema dan objek penelitian yang diharapkan mampu mendeskripsikan fenomena melalui data dan fakta yang ada. Penelitian ini memilih subjek penelitian secara purposive dimana dengan teknik purposive ini pemilihan subjek penelitian ditujukan pada orang mengetahui secara mendalam dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori  Replay yang menjelaskan tentang evaluasi proses yang terdiri dari Perspektif Complian yaitu kepatuhan dan Perspektif What's Happening.      Asas kepatuhan yang dimaksud adalah berkisar pada kepatuhan agen-agen dan birokrat-birokrat yang ada dalam posisi subordinat kepada perintah-perintah yang ada di posisi superior. Berdasarkan hasil peneitian dikatahui bahwa, Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat Pendidikan Dasar di Kabupaten Kubu Raya diketahui bahwa, data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya menunjukkan ada 326 jumlah Sekolah Dasar Negeri yang terdapat di Kabupaten Kubu Raya yang belum sepenuhnya melaksanakan Kurikulum 2013 berjumlah 94 Sekolah Dasar Negeri yakni sekitar 29% dari total keseluruhan jumlah Sekolah Dasar Negeri, 228 Sekolah Dasar Negeri atau sekitar 70% belum sepenuhnya melaksanakan Kurikulum 2013, serta 4 Sekolah Dasar Negeri atau sekitar 1% belum sama sekali melaksanakan Kurikulum 2013. Rata – rata Sekolah Dasar Negeri yang terdapat di Kabupaten Kubu Raya hanya 27% yang melaksanakan kurikulum 2013. Beberapa faktor penghambat yang menjadi pelaksanaan Kurikulum 2013 di Kabupaten Kubu Raya ini masih belum terlaksana dengan baik seperti factor kurangnya sosialisai, SDM, sarana dan prasarana, serta letak geografis. Diharapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya dan pihak sekolah yang menyelenggarakan Kurikulum sesuai Permendikbud 81A tahun 2013 dapat lebih meningkatkan lagi kierjanya dimasa mendatang.]]>
<![CDATA[EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENYALAKAN LAMPU UTAMA KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) PADA SIANG HARI DI JALAN RAYA KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 ]]>
<![CDATA[E/2071141055 - 2016, Patwa Saputra]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Evaluasi implementasi kebijakan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor roda 2 (dua) menyalakan lampu utama pada siang hari di jalan raya Kota Pontianak dalam Operasi Rutin Kepolisian tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Pontianak Kota belum berjalan dengan maksimal meskipun telah sering dilakukan secara rutin sosialisasi kepada pengendara sepeda motor namun masih banyak kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang belum menyalakan lampu utama pada siang hari. Belum berjalannya dengan maksimal implementasi kebijakan Pasal 107 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 dalam Operasi Rutin Kepolisian yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Pontianak Kota tahun 2015 disebabkan oleh sistem manajemen operasi Kepolisian masih belum berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, kurangnya jumlah personel, masih kurangnya personel dalam memahami implementasi kebijakan yang disebabkan oleh latar belakang pendidikan personel, minimnya refrensi aturan bidang lalu lintas yang dimiliki, masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung program serta masih minimnya dukungan anggaran untuk mengimplementasikan kebijakan di lapangan.]]>
