Articles
249 Documents
Search results for
, issue
"Ilmu Administrasi Negara"
:
249 Documents
clear
<![CDATA[KINERJA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA STUDI DI DESA SUNGAI RINGIN KECAMATAN SEKADAU HILIR ]]>
<![CDATA[E/2072151047 - 2017, Heru Wahyudi]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mendeskripsikan kinerja anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Pemerintahan Desa melalui studi di Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir. Â Hasil penelitian menunjukkan bahwa, acuan tugas dan fungsi pengawasan aparat desa dalam membuat konsep petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja perangkat desa belum sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku, karena belum terlaksananya petunjuk kerja dari ketua untuk bawahan secara lisan dan tertulis. Faktor lingkungan kerja yang terdiri dari faktor eksternal dan internal juga masih kurang mendukung. Pada lingkungan internal peran aktif anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas terlalu terfokus pada arahan dan petunjuk atasan/ketua, terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan aparat desa, disisi lain terkesan terlalu formal dan kaku, akibatnya kreativitas dan prakarsa aparat desa kurang berkembang.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BERDASARKAN PMK-91/PMK.03/2015 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[E/2071141004 - 2016, Anggoro Probo Baskoro]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan kebijakan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan minimnya antusiasme Wajib Pajak pada KPP Pratama Pontianak yang memanfaatkan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak berdasarkan PMK-91/PMK.03/2015 dengan menggunakan pendekatan / teori George C. Edwards III melalui empat variabel dalam kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi. Â Penelitian ini dilakukan atas dasar permasalahan yang ditemukan bahwa hanya 53 Wajib Pajak saja atau sekitar 0,032% dari 167.330 jumlah Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Pontianak, yang menunjukkan komposisi yang tidak sebanding dengan keseluruhan total jumlah Wajib Pajak yang seharusnya terdaftar pada KPP Pratama Pontianak. Selain itu, jumlah tambahan pajak yang dapat dikumpulkan dari kebijakan ini hanya sekitar 26,40 milyar rupiah, jumlah tambahan pajak ini tidak dapat menutupi target penerimaan pajak KPP Pratama Pontianak yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2015. Dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak berdasarkan PMK-91/PMK.03/2015 pada KPP Pratama Pontianak berjalan cukup baik walaupun belum sepenuhnya optimal.]]>
<![CDATA[PELAYANAN ADMINISTRASI DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KABUPATEN KAPUAS HULU ]]>
<![CDATA[E/2072141059 - 2016, Ibnu]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Ibadah Haji merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan atas setiap umat muslim yang sanggup melaksanakannya, baik dalam bentuk kesanggupan secara fisik, ekonomi, tanggung jawab keluarga yang ditinggalkan, hingga masalah keamanan dalam perjalanan. Namun, apabila kita analisa lebh lanjut bahwa, kesanggupan seperti yang dimaksud juga harus diimbangi oleh pelayanan administrasi haji oleh pemerintah sebagai salah satu prasyarat yang mutlak harus disediakan secara layak oleh pihak penyelenggara haji (pemerintah). Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis deskripsikan melalui analisis teori pelayanan dari Irfan Islamy yaitu: aksestabilitas, kontinuitas, teknikalitas, profitabilitas, akuntabilitas, maka penulis memberikan kesimpulan secara umum bahwa pelayanan administrasi penyelenggaraan ibadah haji yang  dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas belum sepenuhnya dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. Adapun faktor-faktor yang memungkinkan dapat memberikan pengaruh terhadap kelancaran proses layanan administrasi pendaftaran haji di Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya : a. Tingkat Pendidikan calon jemaah mayoritas Sekolah Dasar, b. Usia jemaah rata-rata 55 tahun keatas, c. Kurangnya sumber daya manusia petugas haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu yang menguasai pengoperasian teknis komputer d. Sarana dan prasarana pendukung seperti perlengkapan dan peralatan pendukung Teknologi Informasi (TI) yang ketersediaannya masih belum memadai sehingga masih dilaksanakan secara manual dan belum tersambung langsung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. e. Jarak tempuh domisili calon jemaah yang cukup jauh ke Ibukota Kabupaten. Beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan solusi oleh Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu dalam penyelenggaraan pelayanan ibadah haji agar dapat berjalan lebih baik lagi adalah peningkatan sumber daya manusia dan sarana/prasarana serta koordinasi terhadap lembaga terkait lainnya, adanya pengadaan dan perbaikan sarana / prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi serta pemahaman mengenai SISKOHAT  (sistem  komputer  haji terpadu) secara lebih optimal.]]>
<![CDATA[PELAYANAN PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN ANAK DIBAWAH UMUR PADA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK SATUAN RESKRIM KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK KOTA ]]>
<![CDATA[E/2072151026 - 2017, I. Gusti Bagus Krisna Fuady]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis pelayanan perlindungan korban persetubuhan anak di bawah umur antara umur 6 - 14 tahun oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polresta Pontianak Kota, dilihat dari indikator Reliability, Responsivitas dan Empati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Reliabilitas atau kehandalan pelayanan terhadap korban persetubuhan anak dibawah umur sudah terlaksana, namun belum maksimal, ini dapat dilihat dari keterbatasan kompetesi kemampuan petugas; 2) Responsivitas atau daya tanggap pelayanan sudah terlaksana dengan baik, meskipun belum maksimal, ini terlihat dari beberapa kasus yang ditangani dapat diselesaikan, meskipun masih ada sebagian kecil yang belum terungkap; 3) Empati pelayanan, belum terlaksana secara maksimal, ini terlihat dari sikap kontak petugas untuk memahami kebutuhan maupun kesulitan korban, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, serta kemudahan dalam melakukan komunikasi atau hubungan masih kurang.]]>
<![CDATA[PERAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MENINGKATKAN PRESTASI OLAHRAGA DI KABUPATEN PONTIANAK ]]>
<![CDATA[Sutrisno, Jarot]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1294.36 KB)
<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan Peran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Pontianak. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Prestasi olahraga dapat diraih, jika dilakukan pembinaan yang baik dan benar, yaitu dilakukan secara terarah, terpadu dan berjenjang dari pemassalan, pemanduan bakat, pembibitan serta pembinaan lanjutan. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan faktor-faktor yang mengakibatkan kenapa pembinaan yang dilakukan kurang maksimal. Faktor pendukung adalah adanya kebijakan Pemerintah, potensi yang dimiliki daerah serta adanya kerjasama. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sistem birokrasi yang bertangga, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), minimnya sarana dan prasarana yang ada serta kurangnya finansial Kata kunci : Kebijakan, Proses pembinaan, Sumber Daya Manusia (SDM), Koordinasi Sumber Dana.]]>
<![CDATA[KINERJA PEGAWAI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MELAWI ]]>
<![CDATA[E/2072151127 - 2017, Sri Wahyuni]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Pegawai pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi sudah cukup baik. Para pegawai bagian Instalasi Farmasi telah bekerja dengan cukup disiplin dalam pencapaian target pekerjaan serta menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan intruksi yang diberikan. Hal ini karena adanya penempatan pegawai sesuai latar belakang pendidikan dan keterampilan, rata-rata pegawai sudah berpengalaman, serta adanya pelatihan dan bimbingan teknis tentang tupoksi. Pegawai telah melakukan prosedur pelayanan sesuai standar yaitu menyiapkan sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan permintaan pada resep yang telah diberikan, menghitung kesesuaian dosis dan tidak melebihi dosis maksimum, mengambil obat dan pembawanya, menutup kembali wadah obat setelah pengambilan dan mengembalikan ke tempat semula, mencatat pengeluaran obat pada kartu stok, melakukan pemeriksaan akhir sebelum dilakukan penyerahan, memanggil nama pasien, memeriksa identitas, menyerahkan obat yang disertai pemberian informasi obat, meminta pasien untuk mengulang informasi yang telah disampaikan dan menyimpan resep pada tempatnya dan mendokumentasikan. Sarana-dan prasarana kerja Pegawai bagian Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Melawi juga sudah cukup memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas demikian juga dengan akuntabilitas kerja pegawai. Hal ini dapat tercapai berkat dukungan berbagai faktor seperti penempatan pegawai sesuai dengan kapasitas mereka. Pegawai bagian Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Melawi diharapkan dapat mendukung pencapain visi, misi, strategi kerangka penyelenggaraan tugas kedepan agar memiliki ekserasi dengan kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah Melawi.]]>
<![CDATA[EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA MUNGGUK KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK ]]>
<![CDATA[E2072171048, Sutri Sasmita Kusmianti]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Desa Mungguk merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak yang menerima Dana Desa untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan adanya pemanfaataan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dan tipologi/status desa, kemudian kerangka waktu pada siklus pengelolaan anggaran Dana Desa yang sulit dipatuhi desa serta pembayaran upah tenaga kerja Padat Karya Tunai tidak dibayar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kondisi ini menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan Dana Desa di desa Mungguk. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai dan menganalisis proses implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Mungguk Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk menilai dan menganalisa proses implementasi kebijakan ini, peneliti menggunakan teknik evaluasi proses implementasi dari konsep teori Ripley sebagaimana dikutip oleh Solahuddin, yaitu dengan menggunakan analisis perspektif compliance (kepatuhan) dan analisis perspektif what’s happening. Sedangkan untuk menilai manfaat kebijakan Dana Desa, peneliti menggunakan penilaian policy output dari konsep teori Ripley yang dipedomani oleh Purwanto dan Sulistyatuti. Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun tingkat kepatuhan implementor terhadap peraturan maupun perintah atasan sudah cukup tinggi namun proses pelaksanaannya masih belum maksimal karena dipengaruhi oleh faktor penyediaan kelengkapan program yang cenderung tidak tepat waktu, banyaknya aturan yang dibuat terpisah-pisah sehingga membuat bingung Pemerintah Desa, kurang tegasnya garis komando antara antara dinas/instansi pelaksana selaku implementor superior (pemberi perintah) dengan Pemerintah Desa selaku implementor sub ordinat (pelaksana) serta adanya faktor diluar kendali implementor yaitu faktor manusia dan faktor finansial. Manfaat Dana Desa yang dirasakan oleh target groups adalah meningkatnya pelayanan publik di desa. Mengingat pencapaian tujuan Dana Desa masih belum mampu untuk mengentaskan kemiskinan dan memajukan perekonomian desa secara signifikan di Desa Mungguk, Pemerintah Kabupaten Landak disarankan untuk melakukan sosialisasi/bimtek/pelatihan secara intensif dan berkelanjutan bagi Tim Penyusun RPJM Desa, RKP Desa dan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD), pengurus BUMDes dan Tim Evaluasi Kecamatan Ngabang, serta melakukan koordinasi dan konsultasi pada Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait percepatan penyediaan regulasi Dana Desa dan penerapan sanksi yang tegas dan bersifat mengikat kepada Desa.]]>
<![CDATA[KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU ]]>
<![CDATA[E/2072141048 - 2016, Hengki Ginanjar]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini berjudul “Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu†dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kinerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Permasalahan dalam penelitian ini bersumber pada profesionalisme pegawai Badan Kepagawaian Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, baik dilihat dari kualitas kinerja, kuantitas kinerja dan waktu pelaksanaan tugas yang masih rendah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kinerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah belum sesuai dengan harapan, hal tersebut dapat dilihat dari aspek kualitas kinerja pegawai belum optimal, tingkat konsistensi kebijakan program belum sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dari aspek kuantitas kinerja pegawai belum mencapai hasil sesuai dengan harapan dan dari aspek waktu penyelesaian pekerjaan pegawai, terlihat bahwa ketersediaan waktu dalam pelaksanan program kegiatan masih relatif kurang. Saran atau rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu dilakukan upaya peningkatan program pendidikan dan pelatihan, program pencapaian motivasi kerja bereprestasi dan program penghargaan serta menambah jumlah pegawai dengan keahlian yang diperlukan dalam melaksanakan program kegiatan di bidang kepegawaian.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI SMP NEGERI 1 NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI ]]>
<![CDATA[E/2072151059 - 2017, Sri Sumarsih]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah pada SMP Negeri 1 Nanga Pinoh Kabupaten Melawi melalui aspek ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target,  serta  Ketepatan lingkungan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskreptif kualitatif yang bersifat eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi Kebijakan MBS  yang diterapkan di SMP Negeri 1 Nanga Pinoh telah dapat meningkatkan kinerja sekolah dan meningkatkan kualitas pelayanan, akan tetapi terhambat oleh Kebijakan sekolah gratis yang dipropagandakan pemerintah. Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi hendaknya melaksanakan kegiatan sosialisasi maupun pelatihan yang lebih intensif  mengenai Permen no 19 tahun 2007 tentang pengelolaan sekolah sebagai pedoman implementasi kebijakan MBS dengan menyertakan kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi sekolah, serta komite sekolah sehingga ada kesatuan paham tentang peran dan fungsi masing –masing dalam implementasi kebijakan MBS. Kepala Sekolah dalam pelaksanaanya hendaknya menempatkan orang- orang yang tepat untuk memegang tanggung jawab kegiatan serta siapa saja yang terlibat agar sumber- sumber daya yang ada dapat dikelola secara optimal diiringi dengan kegiatan monitoring dan evaluasi secara internal maupun eksternal. Perlunya upaya peningkatan pemahaman pengurus komite sekolah tentang peran dan fungsinya agar partisipasi mereka tidak terbatas pada partisipasi bidang pendanaan saja, namun agar dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Menciptakan lingkungan internal dan eksternal yang kondusif dengan membangun hubungan kebersamaan dan komunikasi yang baik agar masing- masing dapat berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan peranya secara proporsional dan professional. Peningkatan kualitas layanan dirumuskan langkah- langkah dan tahapan- tahapanya sesuai dengan kemampuan dan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang tersedia.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN SUMBER DAYA AIR SUNGAI MELAWI OLEH BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG ]]>
<![CDATA[E/2072151070 - 2017, A.M.Deddy Zulverdy]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya permasalahan mendasar pada implementasi kebijakan pengendalian pencemaran Sumber Daya Air Sungai Melawi oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang. Permasalahan tersebut dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edwards III (dalam Subarsono, 2005:90), yang menyatakan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel atau faktor, yakni :Â komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Â Hasil penelitian ini dapat dideskripsikan bahwa, terdapat berberapa hasil temuan sehubungan dengan implementasi kebijakan Pengendalian Pencemaran Sumber Daya Air Sungai Melawi Oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang diantaranya : (1) Belum optimalnya komunikasi dan hubungan antar organisasi dalam implementasi kebijakan pengendalian pencemaran sumber daya air Sungai Melawi oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang. (2) Masih terbatasnya dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumber daya non manusia (non human resources). (3) Dari aspek disposisi, yaitu masih lemahnya komitmen dan pemahaman aparatur pelaksana terhadap pelaksanaan kebijakan Pengendalian Pencemaran Sumber Daya Air Sungai Melawi. (4) Dari aspek struktur birokrasi, yaitu belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) Kebijakan Pengendalian Pencemaran Sumber Daya Air Sungai Melawi oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.]]>
