cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 249 Documents
 7   8   9   10   11 
Search results for , issue "Ilmu Administrasi Negara" : 249 Documents clear
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN SANGGAU E/2071141058 - 2017, Atuer Umbara
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengetahui faktor penyebab implementasi kebijakan penyaluran alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Sanggau yang didasarkan atas adanya indikasi fenomena yang menunjukan bahwa implementasi kebijakan penyaluran alokasi dana desa di Kabupaten Sanggau belum berhasil dan tidak berjalan sesuai dengan ketetapan yang telah digariskan. Melalui metode penelitian deskriptif dapat diungkapkan bahwa belum berhasilnya dan tidak berjalannya implementasi kebijakan penyaluran alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Sanggau sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan disebabkan oleh dua faktor utama yaitu : a. sumberdaya yang dimiliki oleh badan pelaksana kebijakan belum memadai yaitu fasilitas yang sangat terbatas, jumlah tenaga yang kurang serta terbatasnya anggaran yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyaluran alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Sanggau, b. lemahnya koordinasi dan komunikasi yaitu jalinan komunikasi dan koordinasi antara para badan pelaksana kebijakan dan antara badan pelaksana kebijakan dengan pemerintah desa tidak terjalin secara berkelanjutan dikarenakan ada rangkaian kegiatan yang terputus.
KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA PONTIANAK E/, Indah Sulisdiani
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.256 KB)

Abstract

Tujuan peneltian ini adalah untuk mendeskripsikan kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak dalam pelaksanaan tugasnya melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Pontianak Tenggara. Data penelitian diperoleh dari hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam terhadap subjek penelitian (informan) yang dipilih secara purposive (bertujuan), dan dengan mengkaji data sekunder yang berasal dari Kantor Sekretariat Satpol PP Kota Pontianak. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pegawai Satpol PP Kota Pontianak relatif masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari aspek akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas kinerja dari pegawai Satpol PP Kota Pontianak yang masih belum memuaskan dalam upaya mereka melakukan penertiban PKL di lapangan.
PENGAWASAN LEMBAGA LEGISLATIF (DPRD) TERHADAP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI KABUPATEN MELAWI E/2072151135 - 2017, Atnita
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dan kinerja pengawasan Lembaga Legislatif (DPRD) terhadap tata Pemerintahan yang baik (Good Governance”). Faktor-faktor yang dimaksud tersebut antara lain adalah berbagai isu yang terkait dengan tata pemerintahan (governance) seperti; faktor-faktor yang mendorong penggunaan sumber daya pubik yang efisien serta persepsi mereka tentang tingkat kesejahteraan masyarakat). Adapun faktor pendukung dalam pengawasan DPRD Kabupaten Melawi adalah dalam hal kemampuan mempunyai perspektif yang luas. Kemampuan untuk memimpin, kemampuan berkomunikasi, kemampuan merencanakan program maupun kemampuan menyelesaikan tugas dan masalah. Sehubungan dengan itu, kemampuan selalu dijadikan tolak ukur untuk melaksanakan tugas dengan baik. Faktor penghambat adalah adanya ketidak mampuan anggota legislatif dalam menjalankan fungsi koordinasi tersebut, juga dipengaruhi faktor kebiasaan yang sangat mendominasi mengapa kemampuan anggota tidak standard. Pada sisi lain perlu adanya ketegasan dari ketua untuk menumbuhkan kerjasama antara anggota  supaya tidak terjadi stagnasi dalam merespon berbagai tugas dan pekerjaan.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, dari segi akuntabilitas pelaksanaan fungsi DPRD belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari tidak berjalannya fungsi DPRD dari faktor responsivitas dan efektivitas, jadi dengan demikian tidak banyak yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa, akuntabilitas DPRD Kabupaten Melawi terhadap masyarakat belum berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan, baik itu fungsinya sebagai pengawasan maupun fungsi regulator konflik.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DI SMP NEGERI 2 NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI E2072171044, Muhammad Disa Apriansyah
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMP Negeri 2 Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Tujuan penelitian adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan MBS dalam penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 2 Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, dilihat dari indikator pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses impementasi kebijakan MBS di SMP Negeri 2 Nanga Pinoh secara pengorganisasian belum menunjukkan sesuai dengan harapan karena masih ada beberapa hal yang belum diperhatikan seperti melakukan pendekatan secara struktural dan fungsional. Kemampuan interpretasi masih terbatas, hal tersebut terlihat dari pengoptimalan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolah dan proses pendidikan yang masih rendah. Aplikasi atau penerapan implementasi kebijakan MBS belum sesuai dengan harapan, karena secara menyeluruh sebagai realisasi desentralisasi pendidikan belum melakukan banyak perubahan tentang aspek-aspek yang menyangkut perencanaan. Adapun saran atau rekomendasi dalam penelitian ini rangka mengatasi proses implementasi kebijakan MBS, maka sekolah perlu melakukan perubahan terhadap aktivitas MBS seperti bekerja secara berkualitas bukan asal jadi, perbaikan kontinum bukan fragmentaris, perspektif jangka panjang bukan jangka pendek, orientasi prestasi bukan prestise, inisiatif bukan menunggu perintah, menjadi professional bukan sekedar menjalankan tugas.
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BENGKAYANG E/2072141002 - 2016, Barry
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bengkayang bidang yang menangani kegiatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup adalah Bidang Amdal dan Penataan Hukum Lingkungan dan Bidang Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.  Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi Instansi Lingkungan Hidup di Daerah untuk memberikan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif  ataupun pelayanan dasar kepada masyarakat. Masih belum optimalnya pelaksanaan  Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup  pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bengkayang, untuk itu dilakukan penelitian terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Bengkayang yang bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi itu sendiri sekaligus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Bengkayang.
EVALUASI PROGRAM PENYEDIAAN BANTUAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN DESA DI KABUPATEN KUBU RAYA E/2071151021 - 2017, Triatmojo
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini menilai tingkat keberhasilan Program Penyediaan Bantuan Bahan Pustaka Perpustakaan Desa di Kabupaten Kubu Raya menggunakan indikator  yang merujuk pada pemikiran Bridgman dan Davis yang mengacu pada indikator input, proses dan output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Evaluasi Program Bantuan Bahan Pustakan Perpustakaan Desa di Kabupaten Kubu Raya belum berjalan dengan baik. Pada indikator input Sumber daya manusia petugas pengelola yang masih ragkap jabatan selain itu juga belum mengikuti pelatihan perpustakaan, belum adanya alokasi pengganggaran untuk perpustakaan desa serta sarana dan prasarananya masih minim. Pada indikator proses perencanaan sudah sesuai dengan mekanisme penganggaran, penentuan desa yang mendapatkan bantuan buku  kurang terkoordinasi dengan baik kepada pemerintah Kecamatan dan Desa. Pengaadaan buku sudah sesuai hanya saja buku-buku yang diberikan kurang memperhatikan potensi masing-masing desa.  Pada indikator output pengunjung Perpustakaan serta anggota  perpustakaan desa masih minim jika dibandingkan dengan jumlah penduduk masing-masing desa. Untuk mengatasi hal tersebut diatas, maka disarankan pada indikator input, perlu menunjuk petugas khusus dalam mengelola perpustakaan desa dan mengikuti pelatihan perputakaan, dalam penganggaran perlunya adaya penegasan penggunaan alokasi dana desa untuk perpustakaan desa.  Indikator proses, perlunya  koordinasi dengan stakeholder terkait dalam penentuan desa yang mendapatkan bantuan dan pengaadaan buku setiap desa sebaiknya memperhatikan potensi masing-masing desa sehingga desa penerima bantuan buku. Indikator output, perlunya sosialisasi dari pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Desa setempat mengenai keberadaan perpustakaan desa agar masyarakat mau berkunjung ke perpustakaan untuk .menumbuhkan minat dan budaya baca
KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH E/2072141050 - 2016, Ridwani
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengawasan hakekatnya adalah suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan merupakan unsur penting  dalam proses manajemen pemerintahan, pengawasan memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujutnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi public yang saat ini dianggap lemah dan memiliki kendala, terutama dibidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif. Inspektorat Kabupaten merupakan suatu lembaga pengawas dilingkungan pemerintah daerah. Inspektorat Daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Inspektorat Daerah menjadi pilar yang mempunyai tugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertata dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk menunjang agar pelaksanaan tugas dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan dapat berjalan secara maksimal, diperlukan adanya kinerja yang lebih intensif dan optimal dari Inspektorat Daerah demi optimalisasi tugas serta tanggungjawab. Kinerja dari Inspektorat Daerah sangat penting, oleh karena dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara maksimal. Hasil analisis menunjukkan bahwa,  kinerja Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kabupaten Kapuas Hulu belum berjalan efektif. Hal ini terlihat dengan pembuktian bahwa Independensi dari Inspektorat belum Nampak, Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur pengawasan yang belum mencukupi dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai seperti jaringan internet.
KINERJA PEGAWAI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH DI BAPPEDA KABUPATEN SINTANG E/2072151106 - 2017, Yohanes Ramon
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aparatur Negara merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan Kepemerintahan  Yang  Baik   (Good Governance)   bersama  dengan     dunia  usaha (corporate governance)  dan masyarakat  (civil society).  Ketiga  unsur  tersebut  harus   berjalan selaras dan serasi dengan peran  dan tanggungjawab masing-masing. Aparatur  Negara  sebagai  penyelenggara Negara dan pemerintahan diberikan  tanggungjawab  untuk  merumuskan  langkah-langkah  strategis  dan upaya-upaya kreatif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, demokratis dan bermartabat. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang dilakukan pegawai di Bappeda Kabupaten Sintang justru belum sepenuhnya optimal di lakukan pegawai untuk lebih meningkatkan kinerja. Hal ini dapat dilihat diantaranya pegawai masih belum memahami tentang Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah untuk menunjang kinerja pegawai, masih dijumpai adanya pegawai yang belum memanfaatkan waktu luang untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, masih terlambatnya penyelesaian laporan. Untuk itulah berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka masalah tersebut menarik untuk diteliti. Penataan Kepegawaian terus berlangsung dan sekarang Manajemen Kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang baru (UU No. 23 tahun 2014), dilakukan banyak perbaikan. Persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 mulai diperbaiki. Kondisi kepegawaian yang ada sekarang tidak bisa dipisahkan dari kebijakan penerimaan pegawai di masa lalu. Proses penataan kepegawaian selain melalui rekrutmen, pengorganisasian, juga sangat ditentukan iklim kebijakan pemerintahan dan atau pemerintah daerah dalam mensejahterakan pegawai negeri, melalui kenaikan gaji  dan pemberian tambahan penghasilan. Penataan kepegawaian termasuk penataan kebijakan dalam pemberian tunjangan menjadi salah satu prioritas yang diimplementasi oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja atau prestasi  pegawai. Kondisi yang demikian akan menuntut konsekuensi logis mengenai kemampuan pimpinan yang harus dapat menciptakan suasana kondusif yang mampu memberikan kesempatan dan kemudahan kepada bawahannya untuk  tumbuh, berkembang, serta berprestasi dalam suasana organisasi yang dinamis.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDARISASI MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUTUSSIBAU E/2072141083 - 2016, Masuhardi
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan  Standarisasi Mutu Pendidikan  merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan cara dibuatnya standarisasi Mutu Pendidikan yang tercantum pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 153/U/2015 tentang tujuan akhir nasional tahun pelajaran 2014/2015. Upaya peningkatan mutu pendidikan, yang muaranya adalah terwujudnya produk pendidikan yang bermutu, merupakan upaya yang harus dilaksanakan secara menyeluruh, baik pada aspek manajemen pendidikan, pelaksanaan pembelajaran, pengawasan, penilaian, maupun kebijakannya. Standarisasi kelulusan 3,01 sesuai dengan Nomor 421.3/411/DIKMEN maret 2014 yang diberlakukan pada tahun pelajaran 2014/2015. Pada sistem standar Mutu Pendidikan ini, dari 207 peserta (97,10%) di SMK Negeri 1 Putussibau yang mengikuti Ujian Nasional ternyata 2 orang (2,90%) dinyatakan tidak lulus. Kemudian setelah mengikuti Ujian Nasional Ulang 2 orang peserta tersebut dinyatakan lulus (100%), Kemudian pada tahun 2014/2015 diberlakukan standarisasi kelulusan 4,01 ini tertuang di Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dengan Nomor 153/U/2015. Pada sistem kelulusan ini, dari peserta yang berjumlah 123 (100%) orang yang mengikuti Ujian Nasional, semuanya dinyatakan lulus semua dan tidak ada yang ikut Ujian Nasional Ulang. Pada tahun berikutnya pemerintah Indonesia, khususnya Dinas Pendidikan Nasional menaikan lagi persentase kelulusan menjadi 4,26 dalam Surat Keputusan dengan Nomor 421.3/394.a/Dikmen-SMK 11 April 2015 yang diberlakukan pada tahun pelajaran 2004/2015. SMK Negeri 1 Putussibau, mendapatkan sosialiasi pula tentang kebijakan standarisasi dari Dinas Pendidikan tingkat kota. Selanjutnya pihak sekolah yang diberikan sosialisasi akan menyampaikan informasi kepada, wakil kepala sekolah, guru pengajar dan juga staf, murid, orang tua murid dan komite sekolah yang semuanya termasuk sebagai target sosialisasi kebijakan standarisasi kelulusan tersebut
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PAGAL BARU KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG E/2072151075 - 2017, Dwi Patnasari
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dijelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan tata kelola Dana Desa yang baik supaya dana tersebut tepat sasaran dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dalam pemanfaatan Dana Desa perlu mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan desa. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Pagal Baru dalam pelaksanaannya masih belum optimal hal ini karena pelaksanaan Dana Desa belum sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Kabupaten Sintang disarankan untuk melakukan Sosialisasi terhadap kebijakan Dana Desa diberikan kepada masyarakat luas; para pelaksana Dana Desa diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan; dan perencanaan pembangunan desa disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten.

Page 9 of 25 | Total Record : 249

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Ilmu Administrasi Negara Ilmu Politik Sosiologi