Articles
16 Documents
Search results for
, issue
"Ilmu Politik"
:
16 Documents
clear
<![CDATA[KOMUNIKASI POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PEMENANGAN PASANGAN ATBAH ROMIN SUHAILI DAN HAIRIAH PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 ]]>
<![CDATA[E/2092151032 - 2017, ROFI’ RAMADHONA IYOEGA]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji secara mendalam strategi komunikasi politik PKS dalam memenangkan pasangan Atbah Romin Suhaili dan Hairiah pada pemilukada Kabupaten Sambas tahun 2015. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa strategi komunikasi politik PKS meliputi merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan, menciptakan kebersamaan dengan khalayak, serta dengan membangun konsensus. Atbah dikenal sebagai sosok tokoh agama yang sangat friendly, menerima keberagaman, dan berbudaya. Selain itu, Atbah mampu menciptakan suasana yang homofili yakni dengan membangun persamaan keyakinan, kepentingan, dan motivasi dengan masyarakat. Atbah adalah seorang orator ulung sehingga dapat dengan mudah mempengaruhi khalayak melalui pesan - pesan politik yang persuasif. Kemenangan Atbah - Hairiah pada pemilukada Kabupaten Sambas tahun 2015 lalu adalah kemenangan yang tak terduga, perolehan suara mereka jauh melampaui perolehan suara pasangan lainnya yakni Tony - Eka dan Juliarti - Hasanusi. Pasangan Juliarti - Hasanusi awalnya diprediksi dapat mendulang suara terbanyak, posisinya sebagai petahana menguntungkan dari tingkat popularitas, jaringan atau relasi yang lebih luas, serta dukungan politik yang sangat kuat karena diusung oleh partai besar pemenang pemilu tahun 2014. Atbah yang tidak memiliki track record dalam birokrasi mampu unggul dengan perolehan suara yang signifikan. Kemenangan pasangan ini adalah hasil kerja kolektif dari para partai pengusung lainnya yang tergabung dalam koalisi. PKS sebagai partai pengusung utama memegang andil yang sangat besar. Komunikasi politik yang dibangun PKS salah satunya menjadi faktor yang membuat unggul pasangan ini.]]>
<![CDATA[KEPEMIMPINAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERIODE 2013-2018 ]]>
<![CDATA[E2091161006, Wahyu Fitriani]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran Kepemimpinan Gubernur Kalimantan Barat Periode 2013-2018. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Latar belakang Provinsi Kalimantan Barat sebagai daerah multi kultural yang dihuni oleh beragam suku dan budaya, namun sosok Cornelis mampu memimpin Kalbar selama dua periode. Hasil analisis peneliti melalui beberapa pendekatan menggambarkan gaya kepemimpinan Cornelis selaku Gubernur Kalimantan Barat yang cendrung mengarah pada tipe 1. Tipe militeristis, selama masa jabatan selaku Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mempunyai sikap disiplin keras, sehingga setiap anggota patuh mutlak,selain itu Cornelis menggemari upacara-upacara ritual berupa serangkaian adat istiadat dalam beberapa kegiatan adat yang muncul sebagai simbol kecintaan terhadap adat dan budaya khususnya adat Dayak2. Tipe rasional/birokratis, seperti adanya aturan yang baku dalam pelaksanaan tugas pada anggota selama masa jabatan Cornelis selaku Gubernur Kalimantan Barat 3. Tipe paternalistis/maternalistis(tradisional), adanya indikasi ikatan primordial yang dibangun oleh Cornelis selama masa jabatan selaku Gubernur Kalimantan Barat 4. Tipe karismatik,salah satu ciri tipe tersebut, yaitu Cornelismempunyai daya tarik yang sangat besar serta pembawaan luar biasa untuk mempengaruhi orang lain5. Tipe panutan,Cornelismempunyai sikap yang jujur, hidup sederhana, saling menghormati, tolong menolong, disiplin dan bekerja keras sehingga dapat dijadikan sebagai panutan.]]>
<![CDATA[ORIENTASI POLITIK PEDAGANG KAKI LIMA PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR ]]>
<![CDATA[E/2092151018 - 2017, Rachmansyah]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mendeskripsikan orientasi politik pedagang laki lima pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kecamatan Pontianak Timur. Hasil temuan penelitian bahwa, adanya PKL yang pendidikannya tidak tamat SD dan sebagian yang tamat SLTP memiliki pengetahuan politik yang rendah, peroses sosialisasinya lambat cendrung membentuk kesadaran politik magis yang membentuk orientasi politik pasif karena ada kepercayaan diluar kemampuan individu (irasional), dalam hubungannya dengan tindakan memilih partai Politik dasar pertimbangan yang digunakan adalah lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan (ikut-Ikutan). Kondisi demikian juga membentuk budaya partisipasi politik yang rendah. Kepada pemerintah daerah dan berbagai pihak yang peduli terhadap pembangunan dan perkotaan, pembangunan masyarakat ekonomi lemah, dan pembangunan bidang politik harus dapat memanfaatkan potensi kawasan perdagangan dan potensi ekonomi masyarakat pedagang kaki lima pada umumnya. PKL harus didorong untuk mengorganisasikan dirinya melalui pembinaan dari pemerintah daerah, sehingga PKL tidak dipandang sebagai objek pembangunan tetapi sebagai subjek pembangunan.]]>
<![CDATA[PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBURAYA DALAM MELAKUKAN PENDIDIKAN POLITIKBAGI PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2018 DI SMA NEGERI 1 SUNGAI RAYA ]]>
<![CDATA[E2091161004, Rajemi]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya dalam melakukan pendidikan politik kepada pemilih pemula di SMA Negeri 1 Sungai Raya pada Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis Penelitian deskriptif. Hasil yang didapat dari penelitian pada peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018 di SMA Negeri 1 Sungai Raya menunjukkan bahwa, partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kubu Raya 2018 secara umum meningkat sebesar 72 persen.  Ada beberapa factor yang perlu mendapatkan perhatian diantara pendidikan politik pemilih pemula di Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan hanya pada saat menjelang Pemilu atau Pilkada dan tidak dilaksanakan secara rutin. KPU Kabupaten Kubu Raya dalam  melaksanakan pendidikan politik pemilih pemula dan masyarakat mengalami kendala seperti keterbatasan anggaran.  Selanjutnya, rentang kendali geografis wilayah Kabupaten Kubu Raya cukup luas, sedangkan jumlah personil pelaksana pendidikan politik dari KPU Kabupaten Kubu Raya terbatas, sehingga menyebabkan tidak semua wilayah dapat dijangkau. Pendidikan politik kepada pemilih pemula yang hanya dibebankan kepada Komisi Pemilihan Umum, menyebabkan dari segi waktu dan biaya menjadi tidak efektif dan efesien karena tidak mampu menyelesaikannya sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan.]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI POLITIK KAUM PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF KOTA PONTIANAK TAHUN 2014 ]]>
<![CDATA[E/2092151004 - 2017, Debby Nailufa]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan ingin mengungkapkan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Kaum Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kota Pontianak. Pengumpulan data menggunakan tehnik wawancara dan Dokumentasi, analisa data di laksanakan dengan menggunakan metode kualitatif, dapat penulis deskripsikan bahwa hasil pemilihan umum legislatif tahun 2014 di kota Pontianak tersebut yang menempatkan sebanyak 7 (tujuh) orang perempuan sebagai calon terpilih menjadi anggota DPRD Kota Pontianak, hal ini menunjukkan adanya peningkatan perolehan kursi caleg perempuan dibandingan dengan periode sebelumnya yang hanya menempatkan 6 (enam) orang caleg perempuan terpilih di DPRD Kota Pontianak. Dengan jumlah 7 (tujuh) orang perempuan yang dinyatakan terpilih sebagai anggota DPRD Kota Pontianak hasil pemilihan pemilihan umum Tahun 2014, atau 15,5% dari jumlah keseluruhan anggota DPRD Kota Pontianak sebanyak 45 Orang, merupakan angka yang masih sangat jauh dari yang diharapkan, adanya affirmative terhadap perempuan yang mensyaratkan sekurang-kurang 30% (tiga puluh persen) penyertaan perempuan dalam pencalonan yang diajukan oleh partai politik, kiranya perlu dilakukan peningkatan jumlah caleg perempuan yang dilakukan oleh partai politik. Selanjutnya, penulis memberikan saran agar pengurus partai politik melihat kaum perempuan sebagai aset besar untuk memperoleh suara, kepada caleg dari kaum perempuan itu sendiri diharapkan dapat membangun gerakan bersama disemua lapisan masyarakat, kepada pemerintah agar melakukan sosialisasi maksimal untuk membangun kesadaran politik kaum perempuan, guna untuk meningkatkan partisisipasi politik kaum perempuan khususnya, dan masyarakat kota Pontianak secara umum pada pemilu legislatif berikutnya.]]>
<![CDATA[FUNGSI KONTROL LEGISLATIF TERHADAP EKSEKUTIF DALAM PELAKSANAAN PROGRAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DI KABUPATEN SEKADAU ]]>
<![CDATA[E/2121002 - 2016, Nobertus Meky Yoma Putra]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Munculnya krisis kepercayaan masyarakat karena kegagalan/kekurangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dalam memberikan pelayanan publik salah satunya diindikasikan oleh lemahnya kinerja pengawasan oleh lembaga legislative terhadap berbagai persoalan pemerintah daerah, ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penulis untuk meneliti kebijakan Pemerintah tentang pelaksanaan pengawasan pembangunan politik masyarakat di wilayah itu, khususnya pada kinerja lembaga DPRD Kabupaten Sekadau yang berfungsi sebagai lembaga kontrol di wilayah Kabupaten Sekadau. Implementasi fungsi pokok dan faktor yang mempengaruhi fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sekadau terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang diinginkan masyarakat. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini difokuskan pada pengawasan DPRD Kabupaten Sekadau dalam ketertiban pengawasan pelaksanaan Fungsi Kontrol Legislatif Terhadap Eksekutif Dalam Pelaksanaan Program Masyarakat Ekonomi ASEAN di Kabupaten Sekadau. Dalam Otonomi Daerah susunan pemerintah meliputi DPRD dan Pemerintah daerah DPRD dipisahkan dari pemerintah daerah. Dengan maksud untuk lebih memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah daerah pada rakyat. Oleh karena itu fungsi pengawasan DPRD dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan daerah sangat penting.]]>
<![CDATA[PERAN PETUGAS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2013 DI KABUPATEN PONTIANAK ]]>
<![CDATA[E/2092151001 - 2017, Maman Suratman]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan pemilihan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota (Bab I Pasal 21). Penyelenggaraan pilkada yang diselenggarakan oleh KPUD juga adalah wujud dari penerapan dari fungsi pemerintahan di mana KPUD merupakan salah satu lembaga negara yang diberikan amanat oleh undang-undang untuk melayani hak pilih masyarakat dalam rangka menentukan jalannya roda pemerintahan. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan peran petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pontianak pada Tahun 2013. Berdasarkan pengumpulan data melalui wawancara dan diolah dengan menggunakan metode kualitatif dapat dideskripsikan bahwa, peran petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pontianak pada Tahun 2013 kurang maksimal dalam pencapaian tugasnya berdasarkan wewenang KPU dalam melaksanakan PP Nomor 6 tahun 2005 jo PP Nomor 17 tahun 2005 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2008.  Berdasarkan kondisi demikian dapat diberikan beberapa alternatif saran sebagai solusi dari permasalahan diantaranya : a. KPU Kabupaten Pontianak perlu melakukan rekrutmen PPS, PPK dan KPPS yang mempunyai kapasitas dan menambah kegiatan pendidikan dan pelatihan terhadap PPK,PPS dan KPPS, b) Meningkatkan aspek konseptualitas praktis dalam memperluas partisipasi masyarakat tentang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, c)  Peningkatan kapasitas kelembagaan yang mengemban fungsi sosialisasi dan informasi seperti peningkatan keterampilan dan komitmen pertugas untuk pengabdian di tingkat kecamatan, desa/kelurahan.]]>
<![CDATA[FAKTOR INTERNAL PELAKSANAAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PERBATASAN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA TAHUN 2014 DI KECAMATAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU ]]>
<![CDATA[E/20921141006, Sugino]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (353.143 KB)
<![CDATA[Tesis ini berjudul : “ Faktor Internal Pelaksanaan Partisipasi Politik Masyarakat Perbatasan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2014 di Kecamatan Entikongâ€. Tesis ini bermaksud menjelaskan faktor yang berpengaruh terhadap tingginya partisipasi politik masyarakat perbatasan pada Pemilu tersebut. Tingginya partisipasi politik masyarakat perbatasan dipengaruhi oleh faktor internal. Faktor internal yang dimaksud adalah kesadaran politik masyarakat perbatasan, intrik kepentingan, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Masyarakat perbatasan memahami bahwa partisipasi politik mereka dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai salah satu perwujudan hak asasi politik warga negara dalam sistem demokrasi. Mereka juga memahami partisipasi politik mereka sebagai salah satu upaya untuk memperjuangkan perbaikan dan peningkatan kehidupan sosial. Dan untuk itu masyarakat perbatasan berharap kepada presiden dan wakil presiden terpilih mengakomudir dan menjawab kebutuhan dasar hidup yang menjadi pokok permasalahan yang mereka hadapi. Berbagai permasalahan yang mereka hadapi adalah: infrastruktur, transportasi, pertumbuhan ekonomi, penerangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ancaman adanya potensi desitegrasi bangsa.]]>
<![CDATA[PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014 (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DI DESA BANING PANJANG KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG) ]]>
<![CDATA[E/2092141001 - 2016, Tri Wahyudi]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis deskrpsikan bahwa, ada beberapa kondisi dan perilaku pemilih dalam pemilihan anggota legislatif Kabupaten Sintang tahun 2014, antara lain yaitu: pertama, masyarakat Kecamatan Kelam Permai khususnya di Desa Baning Panjang didominasi oleh umat muslim dan suku Jawa, namun calon yang berasal dari suku Jawa kalah perolehan suara dari calon lain yang dari Etnis Dayak, kedua, sesuai data dari Kantor Kecamatan Kelam Permai dan Kantor Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sintang, serta Badan Pusat Statistik Daerah setempat bahwa jumlah penduduk di Desa Baning Panjang Kecamatan Kelam Permai secara umum berjumlah 1.678 jiwa, dengan suku jawa berjumlah 1182 jiwa, suku dayak 492 jiwa, suku melayu 4 jiwa dan terdaftar sebagai pemilih tetap yaitu sebanyak 1.150 jiwa. Dari jumlah tersebut yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 1.127 jiwa. Ketiga, penelitian serupa mengenai pergeseran perilaku pemilih belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dalam bentuk deskriptif sehingga akan memberikan gambaran yang jelas dengan apa yang akan diteliti. Keempat, adanya indikasi tekanan aspek sosio-psikologis untuk memenangkan pihak tertentu dan partisipasi pemilih di Desa Baning Panjang cenderung pasif dalam ikut serta dalam kampanye politik. Selanjutnya, faktor pendekatan yang mempengaruhi perilaku pemilih yaitu: sosiologis, psikologis dan rasional.]]>
<![CDATA[POLA REKRUTMENT POLITIK PARTAI BERBASIS ISLAM DALAM PEMILIHAN UMUM CALON LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KOTA PONTIANAK Studi Kasus Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera ]]>
<![CDATA[E20911661005 - 2018, SITI ROMLAH]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tesis ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pola rekrutmen yang diterapkan oleh PKB dan PKS dalam merekrut calon legislatif tahun 2014 dikota Pontianak. Berdasarkan masalah yang terjadi dalam penelitian ini terdapat adanya indikasi ketertutupan dalam merekrut calon legislatif tahun 2014 dikota pontianak pada partai PKS kemudian pada partai PKB melakukan secara terbuka akan tetapi tidak memenuhi target sehingga peneliti tertarik untuk menganalisa bagaimana pola rekrutment yang di terapkan oleh kedua partai tersebu. Metode dalam penelitian ini bersifat deskriptif Peneliti menggunakan teori pendekatan yang dikemukakan oleh Althoff dalam kartono (2007:242) menyatakan bahwa proses pengrekrutan politik memiliki dua sifat yaitu: (1) sifat tertutup; adalah suatu sistem pengrekrutan administratif yang didasarkan atas patronase (2) sifat terbuka; adalah sistem yang berdasarkan pada ujian-ujian terbuka Hasil analisa peneliti melalui pendekatan tersebut menggambarkan dari kedua partai tersebut memiliki perbedaan dalam merekrut calon yang akan diusung masing masing partai meski sama sama berbasis islam dan berlatar belakang ideologi yang sama . Model rekruitmen Partai PKB menggunakan sistem terbuka pada perencanaan dan Persiapan hingga dalam menentukan calon legislatif tahun 2014 dari mulai membuka pendaftaran hingga melalui tahapan tahapan kelengkapan lainnya  Sedangkan pola Rekruitmen yang diterapkan Partai PKS menggunakan sistem lebih cendrung tertutup dimana dalam Seleksi calon hingga pada Penetapan nomor urut calon tahun 2014 partai tidak melakukan dengan ujian ujian terbuka dimana hanya melibatkan dari kalangan internal partai dalam proses pencalegan hingga penetapan nomor urut caleg Sehingga pola yang diterapkan lebih cendrung tertutupKata Kunci : Rekrutmen, Partai, Islam, Politik, Legislatif.]]>
