cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Susi Susantijo
Contact Email
susi.susantijo@uph.edu
Phone
+622125535168
Journal Mail Official
notary.journal@uph.edu
Editorial Address
Universitas Pelita Harapan Graduate Campus Plaza Semanggi lt. 3 dan 16, Jl. Jend. Sudirman No. 50, RT.1/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Notary Journal
Published by Universitas Pelita Harapan
ISSN : 27970213     EISSN : 27766616     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Notary Journal is published by the Master of Notary Study Program of the Faculty of Law at Universitas Pelita Harapan and serves as a venue for scientific information in the notary field resulting from scientific research or research-based scientific law writing. The journal aims to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners to publish original research including, but not limited to, Notary Law and Regulation, Business Law, Agrarian Law, and Intellectual Property Rights Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 2: October 2022" : 5 Documents clear
Tugas dan Kewenangan Notaris Dalam Pelaksanaan Divestasi Saham Perusahaan Kontrak Karya Pertambangan Mineral Desy Nurlita
Notary Journal Vol 2, No 2: October 2022
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v2i2.5535

Abstract

Divestment is used for the term sale, separation or disposal of a subsidiary, business unit, or simply a product line to another party for cash, stock, or both. Basically, divestment can be carried out by the Indonesian government and/or foreign legal entities engaged in mining. Until now, the regulation on the implementation of Share Divestment in a contract of work company is still a phenomenon that deserves to be investigated, therefore the author is interested in conducting an in-depth study of the process of PT Kasongan Bumi Kencana's Share Divestment activities with the aim of research to resolve the problems that occur in the Share Divestment activity process of the mineral mining CoW PT Kasongan Bumi Kencana and to find out the duties, authorities, and the responsibilities of a Notary in conducting Share Divestment activities in mineral mining CoW companies.  The results of this study indicate that the process of PT KBK's Share Divestment activities is divided into two, namely the initial stage and the offering stage. Then related to the authority and responsibility of a Notary in carrying out Share Divestment activities in a mineral mining Contract of Work company including making a deed of company establishment, making a deed of sale and purchase of shares required in the Minister of Energy and Mineral Resources Decree regarding share divestment that must be stated in the form of a deed of sale and purchase of shares, making an opening deed. offer, making deed of minutes of GMS, and responsibility for providing legal counseling related to the deed made.Bahasa Indonesia Abstrak: Divestasi digunakan untuk istilah penjualan, pemisahan atau pelepasan anak perusahaan, unit bisnis, atau hanya lini produk kepada pihak lain untuk mendapatkan kas, saham, atau keduanya. Pada dasarnya Divestasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau badan hukum asing yang bergerak dalam bidang pertambangan. Sampai saat ini pengaturan pelaksanaan Divestasi Saham pada perusahaan kontrak karya masih menjadi fenomena yang layak untuk diteliti, maka dari itu Penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam dengan metode penelitian normatif empiris terhadap proses kegiatan Divestasi Saham PT Kasongan Bumi Kencana dengan tujuan penelitian untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi pada proses kegiatan Divestasi Saham perusahaan kontrak karya pertambangan mineral PT Kasongan Bumi Kencana dan untuk menemukan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Notaris dalam melakukan kegiatan Divestasi Saham perusahaan Kontrak Karya pertambangan mineral. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses kegiatan Divestasi Saham PT KBK terbagi menjadi dua, yaitu tahap awal dan tahap penawaran. Kemudian terkait dengan kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam melakukan kegiatan Divestasi Saham perusahaan Kontrak Karya pertambangan mineral meliputi pembuatan akta pendirian perusahaan, pembuatan akta jual beli saham yang diwajibkan dalam KepMen ESDM mengenai divestasi saham bahwa wajib dituangkan dalam bentuk akta jual beli saham, pembuatan akta pembukaan penawaran, pembuatan akta berita acara RUPS, dan tanggung jawab terhadap pemberian penyuluhan hukum terkait akta yang dibuat.
Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) sebagai Dasar Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah Sanindia Septia Kisedi Putri
Notary Journal Vol 2, No 2: October 2022
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v2i2.5543

Abstract

In Indonesia, many land statuses, particularly in rural areas, still lack land rights certificates.It becomes one of the factors that causes many land disputes.One of them is land that is still in the status of statement of land rights (SPH) which is considered to have a position that is as strong as evidence of certificate of land rights.The key contributing cause is that the community is still perplexed about how to obtain confirmation of ownership of land rights, as well as the conditions and processes for obtaining it. Therefore, research is needed so that the legal position of SPPHAT as the basis for proof of ownership of land rights is clearer and can be understood by the community. This research was conducted in a normative juridical manner with a legal and conceptual approach. Based on the result, it is concluded that according to land law, land status with SPPHAT evidence is state land. Therefore, efforts to process land rights applications and land registration are still needed. So that a land certificate is issued as proof of ownership of the land.Bahasa Indonesia Abstrak: Masih banyaknya status tanah di Indonesia yang belum memiliki sertipikat hak atas tanah khususnya di wilayah-wilayah pedesaan. Menjadi salah satu faktor memunculkan banyak sengketa tanah yang terjadi. Salah satunya tanah yang masih berstatus Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah (SPH) dianggap memiliki kedudukan yang sama kuatnya dengan bukti sertipikat hak atas tanah. Faktor penyebab utamanya adalah masih terdapat kebingungan di masyarakat perihal pengaturan terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah dan syarat-syarat serta mekanisme untuk memperolehnya. Oleh karena itu diperlukan penelitian agar kedudukan hukum SPH sebagai dasar bukti kepemilikan hak atas tanah semakin jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa secara hukum pertanahan, status tanah dengan bukti SPPHAT merupakan tanah negara. Oleh karenanya, masih diperlukan upaya proses permohonan hak atas tanah dan pendaftaran tanah. Sehingga terbit sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah.
Perlindungan Hukum Pemegang Sertipikat Hak Milik yang Diterbitkan Kembali Sertipikat atas Nama Pihak Ketiga dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nurul Khomariyah Syahroni; Gunanegara Gunanegara
Notary Journal Vol 2, No 2: October 2022
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v2i2.5766

Abstract

A land title certificate is proof of ownership for a person or legal entity related to land. Land certificates can be issued when a person or legal entity submits an application for land registration. Land registration is an activity that aims to provide legal certainty for land owners. Land registration activities for the first time can be carried out sporadically by land owners while systematic land registration is carried out simultaneously by the government. One of the systematic land registration activities carried out by the government is the complete systematic land registration (PTSL). Land registration is one of the ways the state does to create legal protection related to land ownership and land owners. In fact, when the state implements a complete systematic land registration (PTSL) program to create legal certainty, maladministration occurs when land certificates overlap between one piece of land and another. Overlapping of land rights certificates has been a case in administrative courts and that is the object of this research. The research was conducted using the juridical-normative method. The purpose of this research is to analyze the legal protection of land rights certificate holders. A land certificate with a systematic land registration program which is declared to have no legal force by the court.Bahasa Indonesia Abstrak: Sertipikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan bagi seseorang atau badan hukum yang terkait dengan tanah. Sertipikat tanah dapat diberikan ketika seseorang atau badan hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah. Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dapat dilakukan secara sporadik yang dilakukan oleh pemilik tanah sedangkan pendaftaran tanah secara sistematik yang dilakukan secara serentak oleh pemerintah. Kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Pendaftaran tanah merupakan salah satu cara yang dilakukan negara untuk menciptakan perlindungan hukum terkait kepemilikan tanah dan pemilik tanah. Pada kenyataannya, ketika negara melaksanakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) untuk menciptakan kepastian hukum terjadi maladministrasi ketika sertipikat tanah tumpang tindih antara sebidang tanah dan sebidang tanah lainnya. Tumpang tindih sertipikat hak atas tanah telah menjadi kasus di pengadilan administrasi dan itulah objek penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif. Tujuan penelitian untuk menganalisis perlindungan hukum pemegang sertipikat hak atas tanah. Sertipikat tanah dengan program pendaftaran tanah sistematis yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum oleh pengadilan.
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Karyawan yang Melakukan Perbuatan Pemalsuan Surat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Irfan Wijaya; Endang Pandamdari
Notary Journal Vol 2, No 2: October 2022
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v2i2.6039

Abstract

Land Deed Making Officials (PPAT) require employees to assist them in carrying out their duties, but PPAT must also pay attention to every action taken by their employees in carrying out their duties. Additionally, PPAT accuracy must be considered, particularly in the administration of their office. This research discusses PPAT's responsibility for the forgery of letters performed by their employees, and the judge's consideration in the decision on case No. 16/Pid.B/2018/PN.MTR. The author employs a normative juridical research method in this study. The research findings in terms of PPAT's responsibility for employee letter forgery; administrative responsibility, subjected to a sanction of suspended of written warning by head of land office; civil law responsibility, subjected to a sanction caused of unlawful act; criminal responsibility, can’t be charged for responsibility; PPAT must always pay attention to the regulations applicable to their positions to avoid mistakes and sanctions. PPAT supervision and guidance must still be carried out properly in order to build better quality of PPAT.Bahasa Indonesia Abstrak: Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memerlukan karyawan untuk membantu menjalankan jabatannya, namun PPAT juga harus memperhatikan setiap tindakan yang dilakukan oleh karyawannya dalam menjalankan pekerjaannya, selain itu juga ketelitian PPAT perlu diperhatikan terutama terhadap administrasi kantornya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban PPAT terhadap perbuatan pemalsuan surat yang dilakukan oleh karyawannya; dan pertimbangan hakim dalam Putusan No. 16/Pid.B/2018/PN.MTR. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian dalam hal pertanggungjawaban PPAT terhadap perbuatan pemalsuan surat yang dilakukan oleh karyawannya; tanggung jawab secara administrasi dapat dikenakan sanksi teguran tertulis; tanggung jawab secara perdata dapat dibebankan perbuatan melawan hukum atas kelalaian yang mengakibatkan kerugian; tanggung jawab secara pidana tidak dapat dibebankan. Menurut penulis atas kejadian ini, PPAT harus selalu memperhatikan peraturan yang berlaku dalam menjalankan jabatannya agar terhindar dari kesalahan dan sanksi yang berlaku, kemudian adanya pengawasan dan pembinaan terhadap PPAT masih harus dilaksanakan dengan baik guna membangun kualitas PPAT yang lebih baik.
Perlindungan Hukum Penjual dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanpa Itikad Baik Pembeli (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 50/Pid/2019/PT BTN) Kellie Angiarti
Notary Journal Vol 2, No 2: October 2022
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v2i2.5542

Abstract

Authentic written evidence is one form of providing certainty, order and legal protection made by in the presence of an authorized official. Every legal event that occurs is recorded and stated in writing in the form of an authentic deed which is needed from time to time as evidence for the parties concerned or in court if an unwanted event occurs. However, in the legal event of buying and selling land, sometimes there is bad faith from the Buyer who justifies any means to buy and sell land belonging to the Seller without the knowledge of the Seller. The formulation of the problems studied in this study principally concerns the authority and responsibility of the Land Deed Maker Officer and legal protection for the seller in making the deed of sale and purchase of land without the buyer's good faith. The research method used is juridive normative. The results showed that the Notary is not obliged to check the authenticity of a deed, the responsibility of the official making the birth certificate at the time of the violation and legal protection of the Seller can be done by filing a lawsuit to the court.Bahasa Indonesia Abstrak: Alat bukti tertulis bersifat autentik memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang dibuat oleh/atau di hadapan pejabat yang berwenang. Setiap peristiwa hukum yang terjadi dicatat dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk akta autentik sebagai alat bukti bagi para pihak bersangkutan ataupun dalam persidangan jika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. Namun dalam peristiwa hukum jual beli tanah terkadang terdapat itikad tidak baik dari Pembeli yang menghalalkan segala cara untuk memperjualbelikan tanah milik Penjual tanpa sepengetahuan Penjual. Rumusan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini pada pokoknya menyangkut tentang kewajiban, tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dan perlindungan hukum terhadap Penjual dalam pembuatan akta jual beli tanah tanpa itikad baik pembeli. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris tidak berkewajiban memeriksa keaslian suatu akta, tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah lahir saat terjadinya pelanggaran serta perlindungan hukum terhadap Penjual dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026): April Vol. 5 No. 2 (2025): October Vol. 5 No. 1 (2025): April Vol. 4 No. 2 (2024): October Vol 4, No 1: April 2024 Vol. 4 No. 1 (2024): April Vol 3, No 2: October 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): October Vol 3, No 1: April 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): April Vol 2, No 2: October 2022 Vol. 2 No. 2 (2022): October Vol 2, No 1: April 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): April Vol 1, No 2: October 2021 Vol. 1 No. 2 (2021): October Vol 1, No 1: April 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): April More Issue