Jurnal Lex Suprema
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Articles
60 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 2 (2019)"
:
60 Documents
clear
<![CDATA[PENANGKAPAN SERTA PENAHANAN TERHADAP PELAKU DUGAAN KEPEMILIKAN SENJATA API OLEH PIHAK KEPOLISIAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA ]]>
<![CDATA[Novia Pratiwi]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (113.722 KB)
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini akan mengkaji penangkapan serta penahanan terhadap pelaku dugaan kepemilikan senjata api oleh pihak kepolisian di Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dan bahan kepustakaan terkait prosedur penangkapan serta penahanan terhadap pelaku tindak pidana apabila terjadi perubahan tindak pidana dalam proses penyidikan, hal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penangkapan serta penahanan terhadap pelaku tindak pidana apabila terjadi perubahan dugaan tindak pidana dalam proses penyidikan dan prosedur penangkapan serta penahanan berdasarkan peraturan perundang-undangan.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait pelaksanaan kegiatan penangkapan serta penahanannya bertentangan dengan Pasal 17 KUHAP yakni tidak adanya bukti permulaan yang cukup, tidak melakukan pemeriksaan sebagai tersangka, melakukan perubahan BAP dan tidak sesuai dengan pertimbangan yang baik. Saran penulis terhadap pihak kepolisian dalam hal ini Polda seharusnya lebih teliti dalam melakukan proses penyelidikan dan dapat meminimalisir atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan terkait bukti maupun data yang diperoleh secara langsung. Serta upaya dari Direktur Reserse Kriminal Umum dalam memberikan bimbingan secara teknik pada tingkat polda dan polres secara langsung atau tertulis. Kata kunci :Penangkapan, penahanan, Senjata api]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Asnaniah Asnaniah]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (582.202 KB)
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pemilihan gubernur terkait pelaksanaan kampanye antara lain pemasangan alat peraga yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dan penerapan sanksi yang berupa sanksi administratif dan sanksi pidana pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan timur pada tahun 2018 di kota Balikpapan dan mengkaji faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pemilukada pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan timur pada tahun 2018 di kota Balikpapan.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitan ini berupa pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dilapangan terkait permasalahan penegakan hukum terhadap alat peraga kampanye. Metode penelitian ini berfungsi untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.Hasil penelitian penulis mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran alat peraga kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 di kota Balikpapan telah dilakukan penegakan hukum secara preventif yakni berupa sosialisasi kepada Unsur Masyarakat, Mahasiswa, Partai Politik, Tokoh Pemuda dan Lembaga Swadaya Masyarakat, pada penegakan hukum represif Bawaslu telah memberikan sanksi secara administratif. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pemasangan alat peraga kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 di Kota Balikpapan yaitu, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan budaya.KATA KUNCI: Penegakan Hukum, Alat Peraga Kampanye, Pemilukada]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BANK BRI SYARIAH AKIBAT HILANGNYA AGUNAN DEBITUR DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[LUH ARTIKA PUTRI]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (405.739 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman serta memberikan pemecahan terhadap pertanggung jawaban hukum Bank BRI Syariah akibat hilangnya agunan debitur di Kota Balikpapan dan penyelesaian sengketa antara Bank BRI Syariahdan nasabah terhadap hilangnya agunan debitur di Kota Balikpapan. Rumusan masalah dalam penulisan ini, yang pertama adalah bagaimana pertanggung jawaban hukum Bank BRI Syariah akibat hilangnya agunan debitur di Kota Balikpapan. Kedua bagaimana penyelesaian sengketa antara Bank BRI Syariah dan nasabah terhadap hilangnya agunan debitur di Kota Balikpapan. Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang memandang hukum sebagai gejala sosial empiris yang menekan eksistensi hukum dalam konteks sosial.         Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pertanggung jawaban hukum Bank BRI Syariah dapat dilakukan dalam dua hal, pertama pertanggung jawaban hukum Bank BRI Syariah akibat hilangnya agunan debitur di Kota Balikpapan secara pidana dapat dikenakan Pasal 374 KUHP tentang dugaan tindak pidana penggelapan karena tidak adanya dokumen milik Ir. H. Herman Arsyad berupa ijin mendirikan bangunan (IMB) Nomor/ 245/ BT/ MB sebagaimana tanda terima Nomor/ B/ KCS/ X/ ADP/ 06/ 2008 tanggal 12 juni 2008, secara perdata PT. Bank BRI Syariah harus memberikan izin mendirikan bangunan rumah tempat tinggal milik Ir. H. Herman Arsyad atau meluruskannya yang baru dengan cara yang sah.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PENGENDARA RODA DUA YANG BERKENDARA SECARA MELAWAN ARUS DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Ahmad Risky Adha]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (737.278 KB)
<![CDATA[INTISARIOleh   : Ahmad Risky Adha[1], Susilo Handoyo[2], Rosdiana[3]           Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah pertama, bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengendara roda dua (2) yang berkendara secara melawan arus di kota Balikpapan serta yang kedua, bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pengendara roda dua (2) yang berkendara secara melawan arus di kota Balikpapan.           Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengendara roda dua yang berkendara secara melawan arus dan mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pengendara roda dua yang berkendara secara melawan arus di kota Balikpapan.           Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, karena dalam penelitian ini menitikberatkan pada hukum beserta kaidahnya yang meliputi peraturan perundang-undangan dan produk hukum yang ada agar dapat sesuai dengan kenyataan yang ada agar dapat sesuai dengan kenyataan yang ada dengan wawancara kepada pihak-pihak terkait dengan objek penelitian untuk memperoleh solusi dari permasalahan yang ada.           Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa terkait dengan pertanggungjawaban hukum terhadap pengendara roda dua (2) yang berkendara secara melawan arus belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih mengalami kesulitan dalam penerapannya, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat terhadap penegakan hukum terhadap pengendara roda dua (2) yang berkendara secara melawan arus. Faktor-faktor tersebut antara lain karena masyarakat belum sepenuhnya mentaati peraturan lalu lintas yang berlaku. Selain itu karena faktor budaya di masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari tentang pentingnya mentaati peraturan perundang-undangan khususnya undang-undanglali lintas dan angkutan jalan. Penegakan hukum dapat digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu penegakan hukum secara represif dan penegakan hukum secara preventif.[1] Mahasiswa Fakultas Hukum Univrsitas Balikpapan[2] Dosen Fakultas Hukum Unibersitas Balikpapan, Pembimbing I[3] Dosen Fakultas Hukum Unibersitas Balikpapan, Pembimbing II]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENJUAL OBAT ABORSI SECARA ONLINE YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Bella Claudia Maria Giovana]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1516.262 KB)
<![CDATA[Banyaknya produk penggugur kandungan diperkenalkan dalam media sosial online dan jual beli yang dilakukan secara langsung merupakan salah satu kasus penyebab tingginya angka aborsi di Indonesia. Maraknya penjualan obat keras yang dijual melalui media daring (online) yang tidak memiliki izin menjual obat aborsi di Indonesia harus diwaspadai. Melalui media online oknum-oknum tersebut lebih mudah mempromosikan obat berbahaya tersebut, bahkan untuk meyakinkan calon pembeli para oknum-oknum tersebut memasang testimoni bahwa obat yang mereka jual sudah terbukti dapat mengugurkan kandungan. Dan sangat meresahkan masyarakat di Indonesia, terutama di Balikpapan. Rumusan masalah penelitian ini adalah pertanggungjawaban hukum terhadap penjual obat aborsi secara online yang tidak memiliki izin di kota Balikpapan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dengan melakukan penelitian pendekatan mengenai hal-hal yang bersifat empiris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pelaku dapat diminta pertanggungjawaban hukum karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 196, dengan pertanggungjawaban pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan dalam Pasal 197 yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas)tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Penjualan Obat Online, Obat Aborsi, Aborsi]]>
<![CDATA[PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN MELALUI MEDIA ONLINE YANG MERUGIKAN NASABAH BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG TANAH GROGOT DI KABUPATEN PASER ]]>
<![CDATA[Novita Permatasari]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (336.979 KB)
<![CDATA[Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap penipuan melalui media online yang merugikan nasabah Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tanah Grogot di Kabupaten Paser dan apa faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap penipuan melalui media online yang merugikan nasabah Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tanah Grogot di Kabupaten Paser.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap penipuan melalui media online yang merugikan nasabah Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tanah Grogot di Kabupaten Paser, serta untuk mengetahui apa faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap penipuan melalui media online yang merugikan nasabah Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tanah Grogot di Kabupaten Paser.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yang berarti bahwa dalam menganalisa permasalahan hukum didasarkan pada asas-asas hukum serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini penulis juga di dukung dengan melakukan wawancara langsung terkait dengan masalah yang sedang diteliti.Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa penegakan hukum terhadap penipuan melalui media online yang merugikan nasabah Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tanah Grogot di Kabupaten Paser dilakukan secara preventif dan represif. Yaitu dengan melakukan upaya pencegahan seperti himbauan kepada masyarakat serta upaya penindakan seperti melakukan pemblokiran rekening terhadap nasabah yang menyalahgunakan penggunaan rekening.Serta Kepolisian dapat melakukan tindakan penangkapan dan penahan terhadap pelaku penipuan melalui media online. Namun ada beberapa faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap penipuan melalui media online yang merugikan nasabah Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tanah Grogot di Kabupaten Paser yaitu ada faktor hukum seperti terbatasnya proses penyelidikan dikarenakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, faktor penegak hukum seperti kurangnya kompetensi penegak hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik, faktor sarana atau fasilitas pendukung seperti tidak ada unit khusus dari Kepolisian dalam menangani kejahatan dunia maya serta faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang ada di Kabupaten Paser.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENYEDIA JASA PENYEWAAN GAME YANG MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI DAN KESUSILAAN BAGI ANAK DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Priyanti Tangkeara]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1171.046 KB)
<![CDATA[Penyedia Jasa Penyewaan Game yang Mengandung Unsur Pornografi dan Kesusilaan Bagi Anak, masih banyak di Kota Balikpapan dan beberapa pemilik jasa penyewaan game yang beralasan tidak mengerti atau tidak memahami mengenai aturan yang ada padahal sebelum membuka usaha jasa tersebut penyedia jasa penyewaan game sudah diberikan aturan mengenai kewajiban apa saja yang harus mereka lakukan dan tidak boleh mereka lakukan. Rumusan masalah penelitian ini adalah Pertanggungjawaban hukum terhadap penyedia jasa penyewaan game yang mengandung unsur pornografi dan kesusilaan bagi anak di Kota Balikpapan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dengan melakukan penelitian pendekatan mengenai hal-hal yang bersifat empiris. Hasil penelitian ini adalah Pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan yakni Penyedia Jasa Penyewaan Game yang Mengandung Unsur Pornografi dan Kesusilaan Bagi Anak di Kota Balikpapan pertanggungjawaban hukum pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, sedangkan pertanggungjawaban hukum administrasi berdasarkan Pasal 14 Peraturan Walikota Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Jasa Internet.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR APABILA TERJADI KERUSAKAN PADA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIAKIBATKAN OLEH PEKERJA BONGKAR MUAT DI PELABUHAN KELOTOK BALIKPAPAN – PPU ]]>
<![CDATA[Muhammad Nur Fathoni]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (453.023 KB)
<![CDATA[Transportasi adalah sarana yang penting dalam kebutuhan setiap orang, keberadaan pelabuhan kelotok dan speed boat Kampung Baru sangat membantu perekonomian Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Akan tetapi berbagai sarana dan prasarana transportasi memiliki karakteristik pelayanan yang berbeda, mulai dari daya tampung, kecepatan, biaya, kenyamanan, keselamatan dan lain sebagainya yang menjadi pertimbangan bagi pengguna dalam memilih jenis sarana transportasi yang akan digunakan. Pengelolaan dan pelayanan pelabuhan kelotok Kampung Baru dalam hal ini masih dikelola oleh perseorangan sering tidak memperhatikan keselamatan penumpang dan barang milik penumpang, hal ini jelas tidak sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terkait kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi penumpang. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemilik kendaraan bermotor apabila terjadi kerusakan pada kendaraan bermotor yang diakibatkan oleh pekerja bongkar muat di pelabuhan kelotok Balikpapan-PPU? dan bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pengelola jasa apabila terjadi kerusakan terhadap pemilik kendaraan bermotor yang diakibatkan oleh pekerja jasa bongkar muat di pelabuhan kelotok Balikpapan-PPU?      Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan serta data langsung dari pelabuhan kelotok Kampung Baru. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka.      Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum bagi pengelola pelabuhan, pemilik kapal dan pekerja bongkar muat kendaraan bermotor sampai saat ini masih belum maksimal karena keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah melalui KSOP dan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, meskipun memiliki kewenangan yang sedikit pemerintah dapat melakukan penegakan hukum preventif dan represif. Dari pihak Dinas Perhubungan Kota Balikpapan hanya dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bongkar muat dan penyeberangan orang dan barang, sedangkan KSOP yang seharusnya bisa melakukan penindakan karena yang mengeluarkan izin tetapi sampai sekarang belum bisa melakukan penindakan. Kata Kunci: Transportasi, Pelabuhan, Kelotok, Kendaraan Bermotor]]>
<![CDATA[PERAN APARAT KEPOLISIAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM MENYIKAPI BERITA HOAX PEMILU PRESIDEN 2019 DI WILAYAH HUKUM POLDA KALTIM ]]>
<![CDATA[Rino Sun Joy]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (239.608 KB)
<![CDATA[Menjelang dilakukannya Pemilihan Umum pada tahun 2019 ini muncul pemberitaan di media massa maupun media sosial mengenai berita bohong (Hoax) dimana tujuannya untuk menjatuhkan salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden didepan masyarakat sehingga membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Penegakan hukum khususnya tindak pidana cyber crime terkait dengan penyebaran Hoax memerlukan upaya dari semua lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan Aparat Kepolisian dalam menyikapi berita hoax yang beredar di masyarakat terkait Pemilu Presiden 2019. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Peran Aparat Kepolisian Terhadap Penegakan Hukum dalam Menyikapi Berita Hoax Pemilu Presiden 2019 dilakukan sesuai aturan hukum pidana yaitu Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku dikenai Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Kepolisian sudah melakukan upaya Pre-emtif, Preventif dan Represif guna mencegah terjadinya penyebaran berita bohong (hoax). Strategi yang digunakan yaitu sosialisasi kepada masyarakat tentang berita hoax, melakukan kerjasama dengan media massa, melakukan kerjasama dinas komunikasi dan informasi. Kata Kunci : berita bohong (hoax) , transaksi elektronik, penegakan hukum.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ISTRI KEDUA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Dwi Noor Putera]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (311.216 KB)
<![CDATA[Pada umumnya peraturan mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetapi bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat peraturan khusus, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Pada Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diperbolehkan menjadi istri kedua, ketiga atau keempat, dengan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat bagi yang melanggarnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa pelanggaran terhadap izin perkawinan yaitu menjadi istri kedua. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Dari hasil penelitian ini, peneliti mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menjadi istri kedua mulai dari proses pemeriksaan sampai dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menjadi istri kedua yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.]]>
