Jurnal Lex Suprema
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Articles
60 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 2 (2019)"
:
60 Documents
clear
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Residivis Anak Dalam Kasus Pencurian Motor Di Kota Balikpapan ]]>
<![CDATA[Said Lutfhi Nuh]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (862.119 KB)
<![CDATA[ABSTRAKRumusan masalah dalam penelitian ini adalah adanya permasalahan mengenai kasus pencurian motor di Kota Balikpapan yang dilakukan oleh anak. Kasus ini menarik Karena terhadap pelaku anak sudah pernah dilakukan upaya penegakan hukum, namun ternyata kembali melakukan pencurian motor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap residivis anak dalam kasus pencurian motor di Kota Balikpapan dan untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum pidana terhadap residivis anak dalam kasus pencurian motor di Kota Balikpapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis (hukum) dengan sebuah kenyataan atau fakta yang ada di lapangan mendekati masalah yang diteliti dengan melakukan wawancara dengan Satuan Polres Kota Balikpapan dan Unit PPA (Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Polres Kota Balikpapan. Hasil penelitian ini maka dapat di simpulkan bahwa dalam penegakan hukum yang dilakukan adalah secara preventif dengan cara Operasi yang dilakukan dibeberapa sekolah, sosialisasi. Dan secara represif mengenai kasus tersebut hukuman yang diberikan kepada anak adalah ½ (satu perdua) dari orang dewasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan budaya, faktor sarana dan prasarana.Kata Kunci : Anak, Residivis, Penegakan Hukum]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMONOLOGIS LAKI-LAKI YANG MELAKUKAN PEMERKOSAAN TERHADAP LAKI-LAKI ]]>
<![CDATA[Lady Uriyana Nainggolan]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (409.696 KB)
<![CDATA[ABSTRAKPenulisan ini akan mengkaji tentang pemerkosaan laki-laki terhadap laki. Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap laki-laki merupakan tindak pidana yang jarang terjadi serta tidak umum. Maka peneliti merumuskan masalah Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelaku laki-laki melakukan pemerkosaan terhadap laki-laki. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelaku laki-laki melakukan pemerkosaan terhadap laki-laki.Maka tujuan penelitian hendak mengetahui penelitian ini diarahkan untuk menjawab untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan laki-laki melakukan pemerkosaan terhadap laki-laki. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah metode yuridis normatif, dimana data-data di kumpulkan dari sumber-sumber atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder.Berdasarkan kesimpulan pengaturan pemerkosaan laki-laki yang melakukan pemerkosaan terhadap laki-laki belum ada aturan yang mengaturnya tapi pengaturan pemerkosaan terhadap anak diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, yang sekarang sudah di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak.Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku laki-laki melakukan pemerkosaan terhadap laki-laki yaitu pengaruh perkembangan budaya, gaya hidup atau mode pergaulan, tingkat kontrol masyarakat (social control) yang rendah, ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya, rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan, serta keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.Kata kunci : tindak pidana, kriminologi, pemerkosaan terhadap laki-laki]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PESERTA PEMILU CALON ANGGOTA DPRD YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN KEGIATAN KAMPANYE KEPADA POLRI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA ]]>
<![CDATA[Oky Rompana]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (423.007 KB)
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PESERTA PEMILU CALON ANGGOTA DPRD YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN KEGIATAN KAMPANYE KEPADA POLRIDI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Oky RompanaFakultas Hukum Universitas BalikpapanJl. Pupuk Kelurahan Gunung BahagiaOky39.or@gmail.com/082255127686 ABSTARACTRumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap peserta pemilu calon anggota DPRD yang tidak memberitahukan kegiatan kampanye kepada Polri di Kabupaten Penajam Paser Utara dan penegakan hukum terhadap peserta pemilu calon anggota DPRD yang tidak memberitahukan kegiatan kampanye kepada Polri di Kabupaten Penajam Paser Utara.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap peserta pemilu calon anggota DPRD yang tidak memberitahukan kegiatan kampanye kepada Polri di Kabupaten Penajam Paser Utara dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap peserta pemilu calon anggota DPRD yang tidak memberitahukan kegiatan kampanye kepada Polri di Kabupaten Penajam Paser Utara. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang berarti bahwa dalam menganalisa permasalahan hukum didasarkan pada asas-asas hukum serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini penulis juga di dukung dengan melakukan wawancara langsung terkait dengan penegakan hukum terhadap peserta pemilu calon anggota DPRD yang tidak meberitahukan kegiatan kampanye terhadap Polri di Kabupaten Penajam Paser Utara belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan jumlah kegiatan kampanye yang banyak dan dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan sedangkan pengawas dilapangan hanya ada 1 orang setiap desa atau kelurahan sehingga tidak semua kegiatan kampanye  dapat dipantau dan diawasi.Kata kunci : Penegakan Hukum, Pemilu   ]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Guru yang Melakukan Tindakan Disiplin Terhadap Murid ]]>
<![CDATA[hardiyani hardiyani]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (381.36 KB)
<![CDATA[Dalam penelitian ini akan mengkaji tindakan guru yang melakukan tindakan disiplin terhadap muridnya dalam kasus pelecehan terhadap profesi guru di SDN Penjalin Kidul V Majalengka Jawa Barat.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap guru yang melakukan tindakan disiplin terhadap murid serta faktor – faktor yang mempengaruhi guru melakukan tindakan disiplin terhadap murid.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap guru yang melakukan tindakan disiplin terhadap murid serta untuk mengetahui faktor – faktor apakah yang mempengaruhi guru melakukan tindakan disiplin terhadap murid .Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan penelitian mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai tindakan guru yang melakukan tindakan disiplin.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dilakukan dengan cara preventif yaitu berupa Undang – Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 12 Agustus 2016 yang berbunyi “ Guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa†dan perlindungan hukum secara represif yaitu karena guru memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan edukasi terhadap murid yang dilindungi oleh peraturan perundang – undangan maka sepanjang tugas dan wewenang guru tersebut tidak disalahgunakan untuk tujuan lain maka tindakan disiplin oleh guru tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik pertanggungjawaban hukum administrasi maupun pertanggungjawaban hukum pidana.Berdasarkan rumusan masalah pertama saran penulis dengan semakin banyaknya kasus kasus pemidanaan guru yang melakukn tindakan disiplin terhadap murid diharapkan wali murid serta murid lebih menghargai profesi guru dan kedepannya tidak ada lagi kasus pemidanaan guru karena melakukan tindakan disiplin terhadap muridnya serta berdasarkan rumusan masalah kedua diharapkan guru memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis mengajar, disamping menguasai ilmu atau bahan yang diajarkan dan guru dapat memberikan sanksi kepada muridnya yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Profesi Guru, Disiplin ]]>
<![CDATA[IMPELEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 736/MENKES/PER/VI/2010 TENTANG TATA LAKSANA PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM KHUSUSNYA DI WILAYAH PENAJAM PASER UTARA ]]>
<![CDATA[Sahransyah Sahransyah]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (895.83 KB)
<![CDATA[ABSTARACTRumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/VI/ 2010 tentang tata laksana pengawasan kualitas air minum di wilayah Penajam Paser Utara, serta bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha terkait Peraturan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang tata laksana pengawasan perlindungan hukum kualitas air minum di Penajam Paser Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/VI/ 2010 tentang tata laksana pengawasan kualitas air minum di wilayah Penajam Paser Utara, serta untuk mengetahui Pertanggungjawaban Hukum terhadap pelaku usaha terkait Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Perlindungan Hukum Kualitas Air Minum di Penajam Paser Utara. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang berarti bahwa dalam menganalisa permasalahan hukum didasarkan pada asas-asas hukum serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini penulis juga di dukung dengan melakukan wawancara langsung terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang tata laksana pengawasan kualitas air minum di wilayah Penajam Paser Utara belum dilaksanakan secara maksimal karena dari 251 Pelaku usaha depot air hanya 67 yang syarat kualitas air yang baik bangunannya dan 184 memiliki sertifikat Laik Hygiene yang sudah tidak berlaku lagi dan bahkan tidak sesuai dengan Standar kualitas air parameter wajib Ph 6,5-8,5 yang ditetapkan oleh pemerintah Perbuatan tersebut dapat diberikan pertanggungjawaban hukum secara administrasi. Kata kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Bentuk-bentuk Pengawasan, Kualitas Air minum]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENGAJUAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL DALAM IZIN PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN DI REMBANG ]]>
<![CDATA[Minarti Raja Gukguk]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (780.004 KB)
<![CDATA[Penulisan ini akan mengkaji dan menganalisis suatu mekanisme pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam izin pembangunan pabrik semen di Rembang. Latar belakang permasalahan ini terkait pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah yaitu PT. Semen Indonesia. Konflik pembangunan pabrik semen ini bermula pada Tahun 2009 PT. Semen Indonesia telah selesai melakukan pengajuan kelengkapan izin AMDAL dari BLH Provinsi Jawa Tengah, bersama dengan selesainya kelengkapan izin pembangunan dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan sebuah Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik PT. Semen Indonesia yang isinya adalah menyempurnakan dan memperbarui izin lingkungan dan dokumen addendum AMDAL pada Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 99/PK/TUN/2016 pada tanggal 5 Oktober 2016. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan pustaka antara lain bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah mekanisme pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan proses penyusunan AMDAL dalam pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa IMB dan penyusunan AMDAL telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan hal ini dapat dilihat dari izin terakhir dalam SK Gubernur Nomor 660.1/6 Tahun 2017 bahwa penerbitan surat izin lingkungan sudah didukung oleh dokumen AMDAL berdasarkan mekanisme yang tepat dan merupakan jawaban dari putusan Peninjauan Kembali MA karena telah melalui mekanisme wajib AMDAL hingga ke Sidang Komisi Amdal dan diterbitkan izin lingkungan dan izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),PabrikSemen]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS YANG TIDAK MELAPORKAN PENGANGKUTAN JENAZAH YANG DILAKUKAN DENGAN CARA IRING-IRINGAN DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Monalisa Tjhoeng]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (360.497 KB)
<![CDATA[Â Â Â Â Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai kegiatan iring-iringan jenazah ke tempat pemakaman yang menggunakan iring-iringan kendaraan bermotor yang wajib dilaporkan kepada petugas Kepolisian, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemakaman. Maka penulis merumuskan masalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap ahli waris yang tidak melaporkan pengangkutan jenazah yang dilakukan secara iring-iringan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemakaman di Kota Balikpapan. Tujuan penelitian ini untuk untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap ahli waris yang tidak melaporkan pengangkutan jenazah yang mempengaruhi lemahnya penerapan sanksi terhadap ahli waris yang tidak dilakukan secara iring-iringan di kota Balikpapan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataanya di masyarakat. Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder memberikan gambaran tinjauan dan bersifat analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemakaman bahwa pengangkutan jenazah ke tempat pemakaman yang menggunakan iring-iringan kendaraan bermotor wajib di laporkan kepada petugas Kepolisian belum dilakukan, baik dalam bentuk penegakan hukum secara preventif maupun penegakan hukum secara represif.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALON ANGGOTA DPRD KOTA BALIKPAPAN YANG MELAKSANAKAN KAMPANYE DENGAN MENJANJIKAN ATAU MEMBERIKAN UANG DAN IMBALAN LAIN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ]]>
<![CDATA[Bambang Sasmito]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (435.921 KB)
<![CDATA[Tujuan penulisan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Calon Anggota DPRD yang melakukan kampanye dengan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum terhadap Calon Anggota DPRD Balikpapan yang memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainya pada Pemilihan Umum Tahun 2019.Metode penelitian ini penulis mengunakan pendekatan secara yuridis empiris. Metode yuridis atau dari segi hukum untuk mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum serta mengadakan penelitian dilakukan secara melihat kenyataan yang ada dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap Calon Anggota DPRD Balikpapan yang melakukan kampanye dengan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainya pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Hasil penelitian ini, penegakan hukum terhadap Calon Anggota DPRD Balikpapan yang melakukan kampanye dengan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu dilakukan melalui kerja sama semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan umum, terutama dalam proses kampanye, baik antar sesama penegak hukum maupun memperhatikan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PENYELENGGARAAN PONDOKAN DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Dela Kris Tanti]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangin karena ada 19 pondokan yang digrebek pada bulan September 2018. Dari gambaran yang didapat sebenarnya hal ini udah diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2006. Selain itu sanksinya sudah sangat jelas diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, pada faktanya di lapangan peneliti masih melihat adanya pelanggaran namun tidak adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara pondokan terkait dengan pelanggaran tersebut. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap penyelenggara pondokan yang melanggar Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2006 beserta faktor-faktor penghambatnya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pondokan yang melanggar Peraturan Daerah tersebut beserta faktor penghambatnya. Metode penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Penegakan hukum terhadap penyelenggara pondokan berdasarkan Peraturan Daerah tersebut meliputi penegakan preventif yaitu pengaturan sanksi yang tegas dari Pemerintah Kota Balikpapan yang terdapat di dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Balikpapan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pondokan. Sedangkan penegakan hukum represifnya berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga bulan) atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun faktanya, penerapan sanksi tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena penegakan hukum hanya diberikan kepada penyelenggara pondokan yang tidak memiliki izin serta tidak melakukan pembayaran pajak. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum Peraturan Daerah tersebut adalah kurangnya kesadaran pemondok dan juga penyelenggara pondokan, Kurang tegasnya aparat penegak hukum, Kurangnya sosialisasi Pemerintah terkait Peraturan Daerah tersebut serta banyaknya pondokan yang tidak memiliki izin sehingga menghambat aparat penegak hukum untuk menegakkan Peraturan Daerah tersebut.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL TELUR PENYU DI KOTA SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Evi Dwi Putri]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (193.794 KB)
<![CDATA[ABSTRAKAncaman terhadap penyu adalah perdagangan baik dalam bentuk daging, telur ataupun bagian tubuhnya. Perdagangan daging penyu ini masih terjadi di Kota Samarinda. Maka penulis merumuskan masalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap penjual telur penyu di Kota Samarinda dan bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap penjual telur penyu di Kota Samarinda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penjual telur penyu di Kota Samarinda. Serta untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap penjual telur penyu di Kota Samarinda.Metode Penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan Yuridis Empiris dimana penulis menggabungkan bahan bahan data sekunder dengan melakukan penelitian secara langsung di Kota Samarinda serta memadukan fakta lapangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat indonesia. Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder dan memberikan gambaran tinjuan yuridis (hukum) dan bersifat analisis kualitatif.Penegakan Hukum terhadap penjual telur penyu di Kota Samarinda dilakukan dengan upaya Preventif yaitu dengan cara sosialisasi yang dilakukan oleh BKSDA. Upaya represif dengan melakukan razia terhadap penjual telur penyu di pinggiran Kota Samarinda. Fakor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penjual telur penyu di Kota Samarinda yaitu kurang sadarnya masyarakat akan peraturan yang dan masih adanya mitos kepercayaan dengan mengkonsumsi telur penyu dapat meingingkatkan stamina dan mengobati beberapa macam penyakit. Pedagang yang menjual telur penyu yang di lindungi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) . ]]>
