cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6289690645255
Journal Mail Official
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Lex Suprema
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : -     EISSN : 26566141     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 56 Documents
 2   3   4   5   6 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2020)" : 56 Documents clear
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBERI FIDUSIA YANG MENGALIHKAN ATAU MENYEWAKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK LAIN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PENERIMA FIDUSIA DI BALIKPAPAN Ade Rosadi
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.332 KB)

Abstract

Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pemberi fidusia yang mengalihkan atau menyewakan obyek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia di Balikpapan dan untuk mengetahui bagaimanakah pertanggung jawaban hukum terhadap pemberi fidusia yang mengalihkan atau menyewakan obyek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia di Balikpapan. Metode pendekatan penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang mendasarkan pada asas-asas hukum serta berbagai peraturan yang terkait dengan penelitian ini sebagai pendekatan utamanya yang didukung dengan cara wawancara dengan responden terkait. Adapun hasil penelitian mengenai Penegakan Hukum terhadap pemberi fidusia yang mengalihkan atau menyewakan obyek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia di Balikpapan adalah: Preventif yang telah dilakukan meliputi: pembacaan hak dan Kewajiban serta membubuhkan tanda tangan  oleh masing-masing pihak, pendaftaran Jaminan Fidusia di KEMENKUMHAM, mengasuransikan unit serta para pihak, dan memberikan peringatan 3 (tiga) kali sebelum melakukan pengamanan barang Jaminan Fidusia. Represif yang telah dilakukan meliputi penegakan hukum administrasi, penegakan hukum secara pidana dan penegakan hukum secara perdata.
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SEPEDA MOTOR SEBAGAI ANGKUTAN ALTERNATIF BERBASIS APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI Tri Sutrisno
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.809 KB)

Abstract

Isu hukum yang diambil dalam penelitian ini adalah Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi, belum dapat berjalan secara maksimal, dikarenakan adanya pelanggaran hukum terhadap beberapa ketentuan pasal yang diatur dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 tersebut, yaitu Pasal 5 ayat (3) huruf d dan huruf e.     Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi InformasiPendekatan dalam  penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian  hukum yang berfungsi untuk melihat hukum sesuai dengan kenyataan dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat dengan melakukan wawancara dengan responden terkait.     Adapun hasil dari penelitian ini adalah implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi  Pasal 5 ayat (3) huruf d dan huruf e, belum terlaksana sebagaimana mestinya, hal ini terbukti dari hasil penelitian masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan para pengemudi ojek online di beberapa wilayah Kota Balikpapan. Kata Kunci : Implementasi, Pengawasan, Penegakan Hukum
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM KASUS POLIGAMI Rafly Kurniawan
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.547 KB)

Abstract

AbstrakPerkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan sekalipun berpoligami, namun tidak jarang sikap tidak jujur di sini dilakukan antara lain menggunakan identitas palsu kepada petugas pencatat perkawinan. Di mana mereka mengaku berstatus masih perjaka, padahal secara hukum masih berstatus suami dari perempuan lain.Biasanya pemalsuan itu terdapat di dalam surat dan akta otentik yang berupa  identitas pelaku tersebut, akan tetapi jarang sekali terjerat oleh hukum dan sulit dibuktikan, perbuatan terencana dengan matang. Sehingga menjadi timbulnya rumusan masalah mengenai bagaimanakah akibat hukum bagi suami istri terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama.Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, karena sasaran dalam penelitian ini diarahkan pada hukum dan aspek-aspek norma hukum yang dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan melihat pada data penulis menyimpulkan Akibat hukum bagi suami istri terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Makassar adalah perkawinan tersebut menjadi putus sehingga hubungan suami istri antar keduanya menjadi tidak sah dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke kestatus semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.Perkawinan poligami karena pemalsuan identitas menurut Hakim Pengadilan Agama Klas 1A Makassar telah melanggar syarat administratif, yaitu pemalsuan identitas yang dilakukan calon suami yang mengaku berstatus perjaka padahal masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama.
MEKANISME PENYELESAIKAN SENGKETA ANTARA MASYARAKAT DAN PT. AGRO INDOMAS TERHADAP MEKANISME PENYELESAIKAN SENGKETA ANTARA MASYARAKAT DAN PT.AGRO INDOMAS TERHADAP LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA karyadi karyadi iyah
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (432.228 KB)

Abstract

ABSTRACT Masalah pengadaan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena itu di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan. Proses pengadaan tanah tidak akan pernah lepas dengan adanya masalah ganti rugi, maka perlu diadakan penelitian terlebih dahulu terhadap segala keterangan dan data-data yang diajukan dalam mengadakan taksiran pemberian ganti rugi. seperti yang terjadi sengketa terhadap tanah masyarakat yang diperuntukkan bukan untuk kepentingan umum, dimana pemerintah daerah memberikan izin untuk lahan perkebunan oleh PT. Agro Indomas untuk membuka lahan kelapa sawait, sehingga sebagian tanah masyarakat dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit. Hal inilah yang menimbulkan sengketa antara masyarakat dan PT. Agro Indomas. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria sudah sangat jelas menyebutkan bahwa mengandung beberapa prinsip keutamaan dimana didalam Undang-Undang Pokok Agraria menjamin hak milik pribadi atas tanah tersebut tetapi penggunaannya yang bersifat untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat sehingga timbul keseimbangan, kemakmuran, keadilan, kesejahteraan bagi masyarakat maupun pribadi yang memiliki tanah. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, jelas bahwa Undang-Undang pokok agrarian Pasal 6  memberikan arahan bahwa semua tanah hakikatnya berfungsi sosial, sepanjang peruntukkan tanah masyarakat untuk kepentingan umum maka kepentingan pemilik tanah sebagai hak milik dapat dicabut asalkan demi kepentingan umum yang berfungsi sosial. Namun faktanya sering terjadii sengketa terhadap tanah msyarakat yang diperuntukkan bukan untuk kepentingan umum, dimana pemerintah daerah memberikan izin untuk lahan perkebunan oleh PT. Agro Indomas untuk membuka lahan kelapa swait, sehingga sebagian tanah masyarakat dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit. Disimpulkan bahwa faktor yang sering terjadinya adanya hal tersebut yakni karena lahan masyarakat yang kurang jelas, Perbedaan tuntutan dari Legalitas kepemilikan masyarakat (ada yang minta ganti rugi dan minta dibuatkan kebun plasma) dan tidak konsistennya luas dan setiap pemberian izin. Kata kunci: Lahan perkebunan, Perkebunan Kelapa Sawit, Sengketa, Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI PENGGUNA KACA FILM YANG MELEBIHI BATAS PROSENTASE KEGELAPAN PADA KENDARAAN RODA EMPAT DI KOTA BALIKPAPAN dwi aditya pambudi
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (88.144 KB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pengemudi kendaraan roda empat  yang menggunakan kaca film yang melebihi batas prosentase kegelapan yang di perbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009  serta Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan roda empat  yang menggunakan kaca film yang melebihi batas prosentase kegelapan yang di perbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.            Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pengemudi kendaraan roda empat  yang menggunakan kaca film yang melebihi batas prosentase kegelapan di Kota Balikpapan, apakah sudah ada upaya atau belum dalam pertanggungjawaban hukumnya, serta untuk mengetahui Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan roda empat  yang menggunakan kaca film yang melebihi batas prosentase kegelapan di Kota Balikpapan dari perspektif hukum pidana.            Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, dengan kenyataan atau fakta dilapangan dengan melakukan wawancara dengan anggota Kepolisian bagian unit tilang Polres Balikpapan, serta mengkaji sumber peraturan perundang-undangan yang mengatur.            Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pengemudi kendaraan roda empat yang menggunakan kaca film yang melebihi batas prosentase kegelapan di Kota Balikpapan dapat diberikan pertanggungjawaban hukum pidana dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Akan tetapi hal tersebut belum berjalan maksimal dalam hal pertanggungjawaban pidana, sedangkan penegakan hukumnya sampai saat ini kurang efektif dalam penegakan hukum secara represif berupa sanksi tilang, yang lebih banyak Penegakan Hukumnya bersifat preventif pada waktu razia operasi keselamatan, berupa memberikan teguran dan peringatan serta memberikan penjelasan terhadap pengemudi yang menggunakan kaca film yang melebihi batas prosentase kegelapan di Kota Balikpapan. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pengemudi yang menggunakan kaca film yang melebihi batas prosentase kegelapan, yaitu terletak pada faktor masyarakat, faktor penegak hukum, faktor sarana dan pra sarana, dan  faktor kebudayaan.
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 447/Pid.Sus/LH/2018/PN.Bpp TENTANG PERKARA MELAKUKAN KEGIATAN USAHA TANPA IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGUSAHAAN AIR DAN ATAU SUMBER-SUMBER AIR TANPA IZIN DARI PEMERINTAH Rogelio Eric Sibuea
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.544 KB)

Abstract

Pada Perkara Nomor : 447/Pid.Sus/LH/2018/PN.Bpp, terhadap putusan tersebut subjek hukum dan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tidak sesuai dengan amar putusan yang diputus oleh hakim. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutus Perkara Nomor : 447/Pid.Sus/LH/2018/PN.Bpp. Dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan maka penulis menganalisa melalui suatu penelitian hukum dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian terhadap Putusan Nomor : 447/Pid.Sus/LH/2018/PN.Bpp yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena amar putusan tidak sesuai dengan yang didakwa oleh jaksa penuntut umum, baik subjek hukum maupun tindak pidananya dengan demikian terhadap putusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Akan tetapi putusan batal demi hukum harus melalui putusan pengadilan yang lebih tinggi. Putusan ini dimungkinkan apabila dilakukan upaya hukum berupa banding atau kasasi. Permasalahannya apabila tidak ada pihak yang melakukan upaya hukum untuk menyatakan putusan tersebut batal demi hukum, putusan tersebut tidak bisa diperbaiki

Page 6 of 6 | Total Record : 56

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue