Jurnal Lex Suprema
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Articles
30 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 2 (2020)"
:
30 Documents
clear
<![CDATA[FENOMENA PERNIKAHAN SIRI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ]]>
<![CDATA[Siska Ikhtiarina]]>;
<![CDATA[Ardiah Anggreni]]>;
<![CDATA[Ashar .]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (265.661 KB)
<![CDATA[Pernikahan siri di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan suatu permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Dinamakan siri karena dilangsungkan secara diam-diam, tertutup, rahasia atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi. Fenomena nikah siri ini terjadi karena berbagai factor yang menjadi pemicunya. Penikahan siri akan menimbulkan kerugian khususnya bagi perempuan baik dari sisi yuridis maupun sosiologis. Meskipun pernikahan sirri tidak memiliki kepastian hukum seperti status perkawinan, hak-hak perempuan yang diabaikan dan hak-hak anak yang tidak terjamin, namun fenomena nikah sirri tetap dilakukan hingga saat ini. Pentingnya Pencatatan perkawinan atau menikah secara resmi adalah untuk menjamin ketertiban hukum yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum dan sebagai salah satu alat bukti perkawinan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEKERJA PANTI PIJAT YANG MELAYANI JASA PROSTITUSI DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Kristian Anugrah Rumagit]]>;
<![CDATA[Nurfarahin .]]>;
<![CDATA[M. Firky Bahreysi]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (329.317 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menyebabkan para pekerja panti pijat melayani jasa prostitusi serta penulis juga ingin mengetahui bagaiamana peran pihak Kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap para pekerja panti yang melayani jasa prostitusi tersebut. Penelitian ini digunakan dengan metode kepustakaan serta melakukan metode penelitian dilapangan yang dilaksanakan di Subdit Renakta Reskrimum Polda Kaltim dengan melakukan wawancara terhadap salah satu penyidik untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan kasus tersebut serta penulis juga melakukan penelitian di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikapan (Disporapar) guna memperoleh data sekunder dan Primer. Selain itu juga penulis melakukan wawancara dengan pekerja panti pijat yang melayani jasa prostitusi tersebut. Hasil penelitian ini penulis memperoleh faktor–faktor apa saja yang menyebabkan para pekerja melakukan atau melayani jasa prostitusi tersebut, faktor-faktor yang dimaksud adalah faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor ekonomi. Adapun upaya penanggulangannya adalah ; melakukan pengecekan terhadap izin usaha panti pijat tersebut , melakukan upaya Preventif dan Represi]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN PENGGUNAAN DAN PENGADAAN SENJATA API STANDAR MILITER BAGI ANGGOTA KORPS BRIMOB POLRI UNTUK MENANGGULANGI TINDAK PIDANA TERORISME INTISARI ]]>
<![CDATA[Nur Faiz Setiawan]]>;
<![CDATA[H. Moch. Ardi]]>;
<![CDATA[Galuh Praharafi Rizqia]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (970.637 KB)
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penggunaan senjata api standar militer bagi Korps Brimob Polri untuk menanggulangi tindak pidana terorisme, berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementrian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, sehingga perlu ditinjau dari sisi yuridis. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan senjata api standar militer bagi Korps Brimob Polri untuk menangani tindak pidana terorisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan senjata api standar militer bagi Korps Brimob Polri tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena belum ada regulasi yang mengatur secara tegas dan jelas tentang penggunaan senjata api standar militer bagi Korps Brimob Polri. Akan tetapi Korps Brimob Polri dipandang perlu untuk memiliki kewenangan penggunaan senjata api standar militer guna menunjang tugas dan tanggung jawab sebagai alat keamanan dalam negeri dari ancaman terorisme.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG BERADA DI DALAM STATUS HUBUNGAN BERPACARAN ]]>
<![CDATA[Devira Safitriana]]>;
<![CDATA[Nia Apriliani]]>;
<![CDATA[Sri Hardiyanti Mutia]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (545.422 KB)
<![CDATA[Tindakan kekerasan dalam suatu hubungan nyatanya bukan hanya dari kalangan suami istri saja yang lebih kita kenal dengan KDRT. Bahkan kini banyak pula perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan dalam status hubungan pacaran. Tindakan  kekerasannya tidak mesti berupa kekerasan fisik tetapi juga psikis. Kekerasan dalam status hubungan pacaran memang menempati urutan kedua dalam kasus kekerasan terhadap perempuan setelah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Timbulnya kekerasan dalam status berpacaran pada dasarnya merupakan salah bentuk ketidak mampuan pasangan dalam melakukan kontrol diri. Kekerasan dalam pacaran seringkali diawali oleh kekerasan emosional dan kata-kata yang kemudian diikuti oleh kekerasan fisik atau kekerasan seksual.Kata Kunci: Kekerasan Terhadap Perempuan]]>
<![CDATA[ANALISIS NORMATIF TERKAIT PENEGAKAN HUKUM BAGI BANGUNAN YANG MEMASUKI GARIS SEMPADAN JALAN DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Permata Sari]]>;
<![CDATA[Hendry Irvani]]>;
<![CDATA[Dewi Ayu Maulitha]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (538.613 KB)
<![CDATA[Penulisan ini akan mengkaji tentang penegakan hukum garis sempadan jalan. Permasalahan yang dibahas mengenai bangunan-bangunan yang pembangunannya memasuki garis sempadan jalan dan mengakibatkan tidak adanya ruang terhadap jalan. Maka penelitian ini merumuskan masalah Bagaimakah penegakan hukum terhadap garis sempadan jalan di Kota Balikpapan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimakah penegakan hukum terhadap garis sempadan jalan di Kota Balikpapan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dimana data-data di kumpulkan dari sumber-sumber atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan keseluruhan daya yang diperoleh baik data primer dan data sekunder. Berdasarkan kesimpulan garis sempadan jalan masih menjadi persoalan yang belum menemui penyelesaian hingga saat ini. Penegakkan hukum garis sempadan jalan ini belum terlaksana dengan baik. hal ini diakibatkan oleh adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakkan hukum terkait permasalahan garis sempadan jalan di kota Balikpapan. Faktor- faktor yang menghambat tersebut yaitu ketiadaan aturan yang konkret dan spesifik mengenai garis sempadan jalan serta perhitungan atau pengukuran terkait garis sempadan jalan di Kota Balikpapan. Ketiadaan aturan ini berpengaruh terhadap proses penegakkan hukum dimana di Indonesia sendiri menganut asas legalitas sehingga penegakkan hukum belum dapat terlaksana sebelum ada aturan yang mengaturnya. Kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan tata ruang telah tertuang di dalam Pasal 11 Ayat (1) dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.]]>
<![CDATA[OTORITAS NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBERANTASAN SITUS JUDI ONLINE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hernanda Ramdhani]]>;
<![CDATA[Muhammad Fauzi]]>;
<![CDATA[Alexandro Martin Tiga]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (265.648 KB)
<![CDATA[Penelitian ini diajukan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, peneliti ingin mengetahui dan menganalisis kepastian hukum yang seharusnya muncul akibat terbatasnya penegakan hukum dalam memberantas situs judi online Internasional, dengan menelusuri sisi tujuan, serta masalah yang muncul dari sudut pandang hukum pidana yang ada di Indonesia, dalam hal implementasi pemberantasan tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh bandar di luar negeri. Kedua, peneliti ingin mengetahui pihak dari Corporate Crime mana yang dapat dipidana ditinjau dari peraturan tindak pidana judi online di negara Indonesia, dalam hal pemberantasan bandar judi online Internasional, dalam hal ini peneliti mengidentifikasi kesesuaian antara pengaturan dengan pelaksanaanya, penelitian ini menelusuri dari sisi masalah yang muncul dalam penegakan hukum terhadap situs judi online Internasional. Jenis penelitian menggunakan pendekatan doktrinal dan pendekatan normatif, pengaturan hukum bagi tindak pidana judi online adalah bentuk penerapan sanksi pidana dalam hukum di Indonesia. Dengan tujuan memberikan kepastian hukum setiap perbuatan yang dianggap menyimpang moral, norma dan nilai ideologi Pancasila, terhadap penerapan sanksi pidana atas tindak pidana judi online. Hal yang mempengaruhi proses dari penegakan hukum seperti faktor yang menghambat dalam proses pembuktian yang masih konflik dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sehingga menyebabkan unsur dari pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE tidak berjalan efektif. Secara yurisdiksi dalam Undang-Undang ITE memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia baik warga negara Indonesia maupun sebaliknya atau badan hukum Indonesia maupun sebaliknya yang memiliki akibat hukum di Indonesia.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN ZONASI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA BALIKPAPAN DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Nita Pandini Legawi]]>;
<![CDATA[Elvina Nanda Pradina]]>;
<![CDATA[Joshua Jodie Gabriel]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (200.762 KB)
<![CDATA[Dilatar belakangi oleh keresahan yang dirasakan oleh para orang tua yang memiliki anak hendak masuk ke Sekolah Menengah Atas, kesulitan untuk masuk di sekolah yang dinginkan dengan adanya sistem zonasi. Zonasi dinilai membatasi siswa cerdas yang kediamannya agak jauh dari sekolah dan menguntungkan siswa biasa yang nilai ujian nasionalnya lebih rendah tetapi berdomisili lebih dekat dari sekolah. Orangtua siswa menyesalkan adanya sistem tersebut. Rumusan masalah dalam hal ini ialah bagaimanakah kebijakan zonasi di Tingkat Sekolah Menengah Atas ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia. Peneliti menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis (hukum), bertujuan untuk mengetahui kebijakan zonasi di Tingkat Sekolah Menengah Atas ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia. Dengan kesimpulan, yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan zonasi adalah sebuah sistem yang mengganggu hakekat pendidikan itu sendiri. Sistem zonasi akan sangat berpengaruh pada psikologis peserta didik dalam pengembangan semua potensi yang ada dalam dirinya. Terdapat masih banyak kendala atas pelaksanaan Penerimaan Peseerta Didik Baru (PPDB) dan kurangnya sosialisasi yang dirasa perlu untuk orang tua kertika pendaftaraan online berlangsung. Juga terdapat kendala server yang eror serta masih banyak lagi kendala lainnya yang harus dipertimbangkan oleh Pemerintah Terhadap berlakunya sistem Zonasi di Kota Balikpapan.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MELAKUKAN AKTIVITAS BERCOCOK TANAM DI KAWASAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN (PERIMETER) PENERBANGAN BANDAR UDARA SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN SEPINGGAN BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Sri Rahayu]]>;
<![CDATA[Bruce Anzward]]>;
<![CDATA[Johan’s Kadir Putra]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (335.373 KB)
<![CDATA[Kawasan Operasi Penerbangan (Perimeter) adalah kawasan yang berbahaya bagi orang yang tidak berkepentingan maupun bagi penerbangan itu sendiri sehingga kawasan ini harus terbebas dari segala gangguan agar tidak membahayakan penerbangan, sehigga segala aktivitas orang yang tidak berkepentingan/masyarakat umum dilarang di area kawasan keselamatan operasi penerbangan khususnya daerah perimeter. Tetapi di beberapa bandar udara di Indonesia masyarakat umum masih dapat leluasa melakukan aktivitas di area ini. Seperti yang terjadi di Kota Balikpapan masyarakat melakukan aktivitas bercocok tanam diarea perimeter bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, masyarakat sekitar bercocok tanam. Permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap orang yang melakukan aktivitas bercocok tanam di kawasan keselamatan operasi penerbangan (perimeter) Bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan.Metode yang digunakan pada penilitian ini adalah yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini bahwa penegakan hukum terhadap orang yang melakukan aktivitas bercocok tanam di kawasan keselamatan dan keamanan (perimeter) penerbangan Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan adalah Penegakan hukum secara administratif terhadap orang yang melakukan aktivitas bercocok tanam di kawasan keselamatan operasi penerbangan Bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dilakukan dengan cara preventif dan represif. Penegakan hukum preventif dapat dilakukan beberapa upaya yaitu dengan cara penyuluhan, sosialisasi terencana yang dilakukan PT. Angkasa Pura 1 (Persero), pemasangan plang larangan aktivitas, pemasangan CCTV, dan patroli. Penegakan hukum represifnya dilakukan dengan cara manusiawi terlebih dahulu seperti teguran dan pembongkaran paksa, apabila masyarakat masih melakukan aktivitas bercocok tanam tersebut dikawasan keselamatan dan operasi penerbangan di Bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan maka pihak PT. Angkasa Pura I (Persero) akan menjatuhkan tindakkan secara pidana sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.Kata Kunci : Kawasan Operasi Penerbangan (Perimeter), dan Penegakan Hukum]]>
