Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
19 Documents
Search results for
, issue
"vol 10, no 2 (2022): april-juni"
:
19 Documents
clear
<![CDATA[Problematik Definisi Harta Pailit dalam Kepailitan dan PKPU untuk Mencapai Kepastian Hukum ]]>
<![CDATA[Adriel Michael Tirayo]]>;
<![CDATA[Yoefanca Halim]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67631
<![CDATA[Abstrak: Suatu produk hukum diharapkan dapat mewujudkan 3 tujuan hukum, yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum. Definisi harta pailit memang tidak disebutkan secara implisit di dalam Ketentuan Umum UU No. 37 Tahun 2004. Suatu ketentuan yang tidak dijelaskan secara implisit di dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat memberikan kepastian dan akan menimbulkan multitafsir bagi beberapa orang. Dalam hal ini, permasalahan yang ingin dijawab adalah terkait penerapan pendefinisian “harta pailit” dalam pelaksanaan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan bertolak pada data primer yang diperoleh dari sosialisasi pada bank Mandiri, Jakarta. Kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif dan kesimpulan ditarik secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi “harta pailit” dalam praktek memang masih tidak jelas dan timbul tindakan semena-mena dalam hal ini dilakukan oleh kurator dengan memasukkan harta pihak ketiga sebagai “harta pailit”. Oleh karena itu, dibutuhkannya definisi yang jelas di dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait dengan apa saja yang termasuk ke dalam “harta pailit”, melalui perubahan UU No. 37 Tahun 2004 karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan masyarakat. Kata kunci: Kepailitan; Kepastian hukum; Penundaan Kewajiban Pembayaran UtangAbstract: A legal product is expected to realize 3 legal purposes, which is Justice, Expediency and Legal Certainty. The definition of bankrupt assets is not mentioned implicitly in the General Provisions of Law No. 37 of 2004. A provision that is not implicitly explained in the legislation cannot provide certainty and will cause multiple interpretations for some people. In this case, the problem to be answered is related to the application of the definition of "bankrupt assets" in the implementation of Bankruptcy and Suspension of Payments. The research method used is empirical juridical based on primary data obtained from socialization at Mandiri Bank in Jakarta. Then the data has been analized qualitatively and conclusions are drawn inductively. The results showed that the definition of "bankruptcy assets" in practice is still unclear and arbitrary actions arising in this matter were carried out by curators by including third party assets as "bankrupt assets". Therefore, a clear definition is needed in Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU related to what is included in the "bankruptcy assets", through changes to Law No. 37 of 2004 because it was not in accordance with the times and peoples. Keywords: Bankruptcy; Legal certainty; Debt Payment Obligation Postponement]]>
<![CDATA[Dialektika Pertimbangan Hakim Perkara Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Yang Dilakukan Oleh Anak ]]>
<![CDATA[Adjie Pamungkas]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67695
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini memaparkan tentang masalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Yyk. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan menggunakan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen (library). Peneliti memilih teknik silogistik dengan pola penalaran deduktif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku sudah sesuai dengan KUHAP 183, alasannya karena telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sah yang telah diajukan ke penuntut umum dan hal ini bukti yang memberikan keyakinan kepada hakim dalam memutuskan anak pelaku salah melakukan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Hakim dalam memutus anak pelaku juga telah mempertimbangkan rekomendasi dari Balai Permasyarakatan (Bapas), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, serta asas kemanfaatan, keadilan, dan asas hukum. Kata kunci: Anak-anak; Kekerasan; Pertimbangan Hakim Abstract: The research describes about the problem of how judges consider in imposing criminal acts against perpetrators of violent crimes jointly committed by children in the jurisdiction of the Yogyakarta District Court in Decision Number 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Yyk. This research is a normative legal research that is perscriptive and uses a case approach. The type of data used is secondary data which includes primary legal materials and secondary legal materials. The data technique were collected from document study (library). The researcher chose syllogistic technique with deductive reasoning patterns. The result of analysis data showed that there were the judge in imposes a punishment on the perpetrators' child was appropriate with KUHAP 183, the reason is because he had considered at least 2 (two) valid evidences that have been submitted to public prosecutor and this evidence given conviction to the judge in decided the child of the perpetrator was wrong of committing a crime of violence that was carried out together. The judge in decided the perpetrators’ child also had considered recommendations from the Balai Permasyarakatan (Bapas), Law Number 11 of 2012 concerning SPPA, as well as the principles of expediency, justice, and legal certainty.Keywords: Children; Violence; Judges' Considerations]]>
<![CDATA[Prinsip Ultimum Remedium Dan Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pelanggaran Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Jawa-Bali (Studi Putusan Nomor 33/Pid.C/2021/Pn.Kng) ]]>
<![CDATA[Ferdinan Wahyu Puji Saputro]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67622
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip ultimum remedium dalam perkara pelanggaran kebijakan PPKM Jawa-Bali dan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim memutus pidana denda pelanggaran kebijakan PPKM Jawa-Bali dengan Pasal 183 KUHAP jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi pustaka/dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam Putusan ini dapat dimaknai tidak menerapkan prinsip ultimum remedium yang sebaiknya perkara ini dapat diselesaikan dengan cara lain yaitu seperti pengggunaan sanksi administrasi. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap kasus pelanggaran kebijakan PPKM Jawa-Bali telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP karena hakim telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang kemudian hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana pelanggaran kebijakan PPKM Jawa-Bali.Kata kunci: Ultimum Remedium; Pertimbangan Hakim; Pelanggaran Kebijakan PPKM Jawa-BaliAbstract: This research is aimed to acknowledge the implementation of ultimum remedium principles in the case of the violation in public activities restriction (PPKM) on the island of Java-Bali and this research is pursposedly arranged to find out the compatibility of the judge's consideration in deciding the criminal fine for the violation of PPKM policy in Java-Bali based on the Article 183 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) in conjuction with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. This research is a perscriptive and applied normative legal research. The approach of this research is using case approach. Sources of legal materials used are the primary and secondary legal materials using literature studies. The legal materials analysis technique in this research uses syllogism method in analyzing the deductive mindset. The result of this research shows the decision can be interpreted as not applying the principle of ultimum remedium which should be resolved in the use of administrative penalties. The judge's consideration in imposing a fine for the case of violating the PPKM policy on the island of Java-Bali is in accordance with Article 183 in conjunction with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code because the judge has considered two valid evidence, witness statements, defendant statements, and evidence in which the judge obtained the conviction that the defendant was found guilty and committed a criminal offense against the Java-Bali PPKM policy.Keywords: Ultimum Remedium; Judge’s Consideration; Violation of PPKM Policy in Java- Bali]]>
<![CDATA[Kesesuaian Alasan Kasasi Terdakwa dalam Perkara Korupsi yang Dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Pasal 253 Ayat 1 KUHAP ]]>
<![CDATA[Anissa Triastina]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67690
<![CDATA[Abstract: Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan mengenai alasan permohonan Kasasi yang diajukan Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya apakah telah sesuai dengan Pasal 253 Ayat 1 KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan sumber hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Penulis melakukan analisis terhadap putusan Nomor 1555K/Pid.Sus/2019. Teknik pengumpulan hukum dalam penelitian ini dengan cara studi pustaka dan bahan hukum yang diperoleh diolah dengan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengajuan kasasi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat 1 KUHAP. Alasan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa telah memenuhi ketiga unsur yang terdapat dalam Pasal 253 Ayat 1 KUHAP, yaitu kesalahan judex facti dalam menerapkan hukum, tidak berwenangnya judex facti dalam menangani perkara dan tata cara mengadili judex facti tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Kata kunci: Alasan Kasasi Terdakwa; Perkara Korupsi; Putusan Mahkamah AgungAbstract: This legal research aims to examine the problem of the reason for the appeal proposed by the defendant with his legal advisor whether in accordance with Article 253 clause 1 of the Criminal Procedure Code. This research is a normative legal research, with legal resources obtained from primary and secondary legal materials. The author performs an analysis of the verdict number 1555K/Pid. Sus/2019. The legal collection techniques in this study by means of literature studies and the acquired legal materials are processed by a method of deductive silogism. The results showed that the application of casation was in accordance with the provisions of article 253 clause 1 of the Criminal Procedure Code. The reason for the appeal filed by the defendant has fulfilled the three elements contained in article 253 clause 1 of the Criminal Procedure Code, namely Judex facti error in applying the law, not in the case of Judex facti in dealing with the case and the procedure of prosecute Judex facti not in accordance with the provisions of the law. Abstract: Reasons for cassation of the defendant, Corruption, Supreme Court]]>
<![CDATA[Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Denda terhadap Anak Pada Tindak Pidana Narkotika dengan Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2019/Pn. Bil.) ]]>
<![CDATA[Shafira Safa Widyacahayani]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67636
<![CDATA[Abstrak: Artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bil atas penjatuhan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) telah sesuai dengan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atas tindak pidana narkotika oleh Anak mengingat pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diatur mengenai pidana denda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dengan teknik analisis menggunakan metode silogisme deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidaklah sesuai dengan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim; Tindak Pidana Narkotika; Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana AnakAbstract: This article aims to determine the conformity of judgment considerations on the verdict number: 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bil. in sentencing fines of Rp.1.000.000.000,00 (one billions rupiah) with Article 71 Paragraph of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children of Narcotics Crime by children considering that the Law on the Juvenile Criminal Justice System does not regulate about fines. This research used normative legal research method that is prescriptive and applied. The case approache used in this research and the technical analysis is syllogism deductive. Based on the research it is concluded that the judgment consideration in sentencing fines of Rp.1.000.000.000,00 (one billions rupiah) has not conformed to Article 71 Paragraph 3 of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children to Narcotics Crime by Children.Keywords: Judgment Consideration, Narcotics Crime, Law of The Criminal Justice System for Children. ]]>
<![CDATA[Konstruksi Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan, Dokumen Dan Rekening Nasabah Bank Syariah (Studi Putusan Nomor : 89/PID.B/2020/PN.Slk) ]]>
<![CDATA[Agnes Thalia Sahwa Ratnadilla]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67699
<![CDATA[Abstrak: Artikel ini menganalisis mengenai konstruksi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana pencatatan palsu dalam pembukuan, dokumen dan rekening nasabah bank syariah di Pengadilan Negeri Solok. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dakwaan apakah yang tepat diterapkan dalam perkara tindak pidana pencatatan palsu dalam pembukuan, dokumen dan rekening nasabah bank syariah studi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor89/PID.B/2020/PN.Slk. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (case study). Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis yang penulis gunakan yaitu teknis analisis deduksi silogisme.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa punutut umum menggunakan dakwaan berbentuk alternatif dalam perkara tindak pidana tindak pidana pencatatan palsu dalam pembukuan, dokumen dan rekening nasabah bank syariah karena untuk membuktikan salah satu dari perbuatan mana dari ketentuaan pidana yang didakwakan akan terbukti nantinya di Pengadilan, hal tersebut Untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana (crime liability) dikarenakan keragu-raguan dari Penuntut Umum tentang ketentuan pidana mana yang akan ditetapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata bukti.Kata kunci: Dakwaan Alternatif; Pencatata Palsu; Perbankan SyariahAbstract: This article analyzes the construction of the public prosecutor's indictment for the criminal act of false registration in books, documents and accounts of Islamic bank customers at the Solok District Court. This legal research aims to find out what form of indictment is appropriate to apply in cases of criminal acts of false registration in books, documents and accounts of Islamic bank customers in the study of Solok District Court Decision Number 89/PID.B/2020/PN.Slk. This type of legal research is normative legal research which is prescriptive and applied. The research approach that the author uses in this study is a case study. The types and sources of legal materials in this study are in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials in this research is a literature study or document study. The analysis technique that the author uses is the syllogism deduction analysis technique. The results obtained from this study are that public prosecutors use alternative forms of indictment in cases of criminal acts of fraudulent recording in books, documents and accounts of Islamic bank customers because to prove one of which actions of the criminal provisions that were charged will be proven later in court, this is to prevent the perpetrator from being released or free from criminal liability (crime liability) due to doubts from the Public Prosecutor about which criminal provisions will be determined by the judge for actions which according to his considerations have been real proof.Keywords: Alternative Charges; Fake Registrar; Syariah banking]]>
<![CDATA[Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dan Pertimbangan Hakim Tidak Menjatuhkan Pidana Penjara Dalam Memutus Persidangan Perkara Dibidang Perikanan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 491 K/Pid.Sus/2015) ]]>
<![CDATA[Avarakha Denny Prasetya]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67628
<![CDATA[Abstrak: Tujuan dilakukannya penilitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian alasan kasasi mengabaikan keterangan ahli tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap warga negara asing (wna) dalam tindak pidana dibidang perikanan dengan KUHAP jo Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dibidang perikanan. Jenis penelitian hukum ini adalah hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Hasil dalam penilitian ini adalah alasan kasasi mengabaikan Keterangan Ahli tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap Warga Negara Asing (WNA) dalam Tindak Pidana dibidang Perikanan telah sesuai dengan KUHAP jo Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yaitu Keterangan Ahli merupakan alat bukti yang sah untuk dipakai sebagai pertimbangan Hakim dalam memutus perkara, sehingga dalam memutus perkara Hakim salah dalam menerapkan hukum yang berlaku dan berlakunya hukuman pidana penjara bagi Terdakwa karena terbukti melakukan kejahatan dibidang Perikanan. Kata kunci: Mengabaikan Keterangan Ahli, Pembuktian, Pertimbangan HakimAbstract: The purpose of this research is to know the appropriateness of the reason for the cassation to ignore the expert's explanation not to impose the imprisonment on the foreign citizen (wna) in the criminal act in fishery field with KUHAP jo Law of the Republic of Indonesia Number 31 Year 2004 as already amended by Law of the Republic of Indonesia Number 45 Year 2009 concerning Fisheries, so that the Defendant was found guilty of criminal acts in the field of fisheries. This type of legal research is a type of normative legal research is prescriptive and applied. The results of this study are the appropriateness of the reasons for the cassation to ignore the Expert’s Testimony not to impose the imprisonment of foreigners in the Criminal Act in the field of Fisheries in accordance with Article 184 paragraph (1) letter b KUHAP jo Article 102 jo Article 5 paragraph (1) b Law of the Republic of Indonesia Number 31 Year 2004 as already amended and amended by Law Number 45 Year 2009 on Fisheries namely Expert’s Testimony is a legal evidence to be used as judges consideration in deciding cases, so that in deciding the Judge case is wrong in applying the applicable law and enforcement of imprisonment for the Defendant as a crime proven in the field of Fisheries. Keywordrs: Ignored the Expert Testimony, Evidence, Judge Consideration ]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 97/PK/PID.SUS/2019) ]]>
<![CDATA[Melza Debbyana Barnas]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67693
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji persoalan kelayakan putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif preskriptif dan terapan. Jenis bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode silogisme deduktif yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan pengajuan premis mayor yaitu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. dikaitkan dengan premis minor yaitu fakta hukum terkait alat bukti dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim terhadap sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Kata kunci: pertimbangan hakim; putusan pidana; tindak pidana korupsi Abstract: This study aims to describe and examine the issue of appropriateness of judges' judgment in imposing criminal sanctions in the crime of corruption with Article 11 of the Law Number 20 of 2001 on Amendments to Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption. The research method used is prescriptive and applied normative legal research. Types of legal materials include primary and secondary legal materials. The legal material collection technique used is literature study, furthermore the technical analysis used is the deductive syllogism method, namely drawing conclusions based on the major premise submission namely Article 11 of the Law Number 20 of 2001 on Amendments to Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption. is associated with a minor premise, namely legal facts related to the evidence and consideration of judges in Decision Number 97 PK/Pid.Sus/2019. The results of the study showed that the judge's judgment of criminal sanctions in the crime of corruption was in accordance with the provisions of Article 11 of the Law Number 20 of 2001 on Amendments to Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption. Keywords: judge's consideration; criminal verdict; a criminal act of corruption]]>
<![CDATA[Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Enr) ]]>
<![CDATA[Charista Eforina Waruwu]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67688
<![CDATA[Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 354 Ayat (2) KUHP danUndang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus.Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknikpengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yangdigunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode silogisme dengan menggunakan pola berpikirdeduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim dalam Putusan Pengadilan NegeriEnrekang Nomor 3/Pid.sus-Anak/2020/PN-Enr telah memberikan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 79 Ayat (2) UU Sistem Perlindungan Pidana Anak. karena Hakim tidakmemberikan pertimbangan yang mengacu pada Pasal 354 KUHP. Kata kunci: Penganiayaan; Putusan Hakim; Terdakwa AnakAbstract: This article aims to determine the suitability of the judge's decision in imposing prison sentences on children who are perpetrators of abuse based on the provisions of Article 354 Paragraph (2) of the Criminal Code and the Law on the Juvenile Criminal Justice System. The type of research used is normativelegal research which is prescriptive and applied. This legal research approach is a case approach. The legalmaterials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used is literature study. The technique of analyzing legal materials used in writing this law is the syllogism method using deductive thinking patterns. The results of this study indicate that the judge'sdecision in the Enrekang District Court Decision Number 3/Pid.sus-Anak/2020/PN-Enr has given a decision that is not in accordance with the provisions contained in Article 79 Paragraph (2) of the Child CriminalProtection System Act. because the Judge did not give consideration that refers to Article 354 of the CriminalCode. Keywords: Persecution; Judge's Decision; Child Defendant]]>
<![CDATA[Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyertaan Disertai Kelalaian yang Menyebabkan Kematian dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP (Studi Putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Trk) ]]>
<![CDATA[Dealita Dwitarani]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67638
<![CDATA[Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas permasalahan hukum mengenai kesesuaian pembuktian dalam perkara ikut serta dalam perbuatan yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia di Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor: 19/Pid.B/2021/PN.Trk meninjau keikutsertaan terdakwa dalam tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan dengan menghadirkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa. Penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Majelis Hakim mengingat kembali ketentuan Pasal 183 KUHAP, dalam menjatuhkan pidana penjara 10 (bulan) terhadap terdakwa yang telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.Kata Kunci: Pembuktian; Pasal 184 Ayat (1) KUHAP; Penyertaan; KelalaianAbstract: The purpose of this study is to discuss legal issues regarding the suitability of proof in cases of participating in acts that due to negligence cause others to die at Trenggalek District Court Number: 19/Pid.B/2021/PN.Trk review the defendant's participation in the criminal act of negligence that caused the victim to die. This legal research is a normative legal research. The results of the research showed that the evidence by the Public Prosecutor was carried out by presenting evidence of witness testimony, evidence of letters, and defendant's statement. The assessment of the evidence presented at the trial has been in accordance with the provisions of Article 184 of the Criminal Code Procedure. The Panel of Judges recalls the provisions of Article 183 of the Criminal Code Procedure ,in imposing a prison sentence of 10 (months) against defendants who have been proven legally and convincingly according to the legal means of evidence in accordance with the provisions of Article 184 paragraph (1) of the Criminal Code Procedure.Keywords: Proof; Article 184 Paragraph (1) of The Criminal Code Procedure; Participation; Negligence]]>
