Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
30 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9, No 1: 2021"
:
30 Documents
clear
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG MEMBATALKAN PUTUSAN JUDEX FACTI DAN MENGADILI SENDIRI UNTUK MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (Studi Putusan Mahakmah Agung Republik Indonesia Nomor 72 K/ Pid.sus/2017) ]]>
<![CDATA[Bimo Mahardhika Aji & Sri Wahyuningsih Yulianti.]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (245.968 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.49925
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Agung membatalkan putusan Judex Facti dan mengadili sendiri untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana, dalam kasus ini khususnya tindak pidana penyalahgunaan penggunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Menggunakan metode penelitian diantaranya: jenis penelitian hukum normatif atau doctrinal research, bersifat perskriptif, dan pendekatan kasus serta bahan hukumnya yaitu hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah dedukasi silogisme yaitu merumuskan fakta hukum dengan cara membuat konklusi atas premis mayor dan premis minor pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 72 K/Pid.sus/2017. Berdasarkan kasus ini dimana Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum maka sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) KUHAP Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 72 K/Pid.sus/2017), dan pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) karena Terdakwa terbukti bersalah seharusnya dijatuhi hukuman sesuai dengan dakwaannya.Kata kunci: Hakim Agung, Judex Facti, Narkotika. ABSTRACTThis Legal Research aims to determine the consideration of the Supreme Court Judge to cancel Judex Facti's verdict and judge himself to impose imprisonment against perpetrators of crimes, in this case in particular the criminal act of abuse of Narcotics use of group I for themselves. Using research methods include: types of normative or doctrinal research, descriptive, and case approaches and legal materials namely primary and secondary law. The legal material analysis technique that I use in writing this law is syllogism education, namely formulating legal facts by concluding the major premise and minor premise on the Supreme Court Decision Number 72 K / Pid.sus / 2017. Based on this case where the District Court has wrongly applied the law, according to Article 255 paragraph (1) of the KUHAP the Supreme Court overturned the District Court's decision and tried itself (Study of Supreme Court Decision Number 72 K / Pid.sus / 2017), and consideration of the Supreme Court granted the filing of Cassation by the Public Prosecutor is in accordance with Article 193 paragraph (1) because the Defendant was found guilty of being sentenced according to his indictment.Keywords: Chief Justice, Judex Facti, Narcotics]]>
<![CDATA[KAJIAN PERTIMBANGAN JUDEX JURIS MENJATUHKAN PIDANA MELEBIHI TUNTUTAN PENUNTUT UMUM ATAS DASAR DISSENTING OPINION DALAM PERKARA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Luthfi Novianto Syuhada & Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (308.425 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.50001
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Judex Juris memutus Terdakwa bersalah atas dasar Dissenting Opinion dan menjatuhkan pidana melebihi tuntutan Penuntut Umum terhadap Pasal 193 Ayat (1) KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kasus Tindak Pidana Korupsi terhadap Terpidana Totok Midiyanto oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Surabaya diputus lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) dan Penuntut Umum mengajukan Kasasi dengan alasan Judex Facti telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata. Judex Juris dalam putusannya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Toto Midiyanto melebihi tuntutan Penuntut Umum atas dasar Dissenting Opinion. Kata Kunci: Pertimbangan Judex Juris, Tindak Pidana Korupsi ABSTRACTThis Study aims to determine the appropriateness of Judex Juris consideration to decide that a defendant is guilty on the basis of Dissenting Opinion and impose a sentence in excess of the demands of the Public Prosecutor for Article 193 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. The Case of Corruption Crime against Totok Midiyanto inmates by the Judex Facti Surabaya District Court was cut off from all lawsuits (onslag van recht vervolging) and the Public Prosecutor submitted a Cassation on the grounds that Judex Facti had made real mistaked. Judex Juris in his decision to impose a sentence against defendant Totok Midiyanto exceeded the demands of the Public Prosecutor on the basis of Dissenting Opinion.Keywords: Judex Juris Consideration, Corruption]]>
<![CDATA[ANALISIS AKIBAT HUKUM PUTUSAN DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM TERHADAP STATUS HUKUM TERDAKWA TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 190/PID.SUS/2018/PN.SKT) ]]>
<![CDATA[Dian Heny Nastuti]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (257.572 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.49934
<![CDATA[ABSTRAKTujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui mengenai kesesuaian pertimbangan hakim yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dalam perkara tindak pidana asusila terhadap anak serta kesesuaian Penuntut Umum dalam memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan ke Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 144 KUHAP jo 76 KUHP. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif.Hasil penelitian ini, diketahui bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor 190/Pid.sus/2018/Pn.Skt menyatakan surat dakwaan batal demi hukum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Serta dalam memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan batal demi hukum, terhadap putusan perkara Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt sesuai dengan Pasal 144 KUHAP dapat diajukan kembali meskipun perkara telah melalui pemeriksaan tahap pembuktian pokok perkara dan diputuskan di akhir persidangan, tidak melekat unsur nebis in idem, sehingga tidak sesuai Pasal 76 KUHP. Putusan surat dakwaan batal demi hukum karena belum memutus pokok perkaranya tidak termasuk nebis in idem dapat diperbaiki dan diajukan kembali sekali lagi oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri secepatnya.Terhadap putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, status Terdakwa harus segera dibebaskan dari tahanan kecuali hakim menentukan lain.Kata Kunci: dakwaan, batal demi hukum, asusila, anak, nebis in idem ABSTRACTThe purpose of this study was to analyze and find out about the suitability of judges who stated that the indictment was null and void based on the provisions of Article 143 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code in cases of immoral crimes against children and the suitability of the Public Prosecutor in correcting and re-submitting the indictment to the District Court based on provisions Article 144 KUHAP joins 76 Criminal Code. The type of research that I use is normative legal research. The results of this study, it is known that the consideration of the District Court Judges in Decision Number 190/Pid..Sus/2018/PN.skt states that the indictment is null and void according to Article 143 paragraph (3) KUHAP. As well as in correcting and re-submitting the invalid letter by law, the case decision Number 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt in accordance with Article 144 of the KUHAP can be resubmitted even though the case has gone through the examination of the principal evidence and decided at the end of the trial. not attached to the element nebis in idem, so it is not in accordance with Article 76 of the Criminal Code. Decisions of the indictment are null and void because they have not decided on the subject matter, not including nebis in idem, can be corrected and again submitted by the Public Prosecutor to the District Court as soon as possible. other.Keyword : indictment are null and void, immoral, child, nebis in idem]]>
<![CDATA[STUDI TENTANG GUGATAN INTERVENSI TUSSENKOMST PADA GUGATAN PERKARA PERDATA (Studi Putusan Nomor 548/Pdt.G/2015/PN.Sby) ]]>
<![CDATA[Melisa Citra Wardhani & Zakki Adlhiyati]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (261.682 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.50012
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan proses pemeriksaan pada Gugatan intervensi, alasan Gugatan intervensi tersebut dikabulkan dan apa akibat hukumnya atas adanya intervenient bagi Penggugat dan Tergugat pada putusan nomor 548/Pdt.G/2015/PN.Sby. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan jenis dan sumber bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses pemeriksaan Gugatan intervensi tidak berbeda dengan Gugatan perdata biasa, apabila Gugatan tussenkomst maka Gugatan tersebut harus ada kaitannya dengan perkara asal. Gugatan intervensi dikabulkan karena salah satu bukti yang diajukan yaitu Kitir Buku Bilyet Giro, merupakan bukti tertulis akta di bawah tangan. Bukti tersebut dapat menjadi sempurna karena diakui oleh Penggugat Intervensi sehingga bukti tersebut sah dan saling menguatkan dengan Bilyet Giro. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hanya berdasarkan fakta-fakta saja dan tidak menggunakan metode penemuan hukum. Akibat hukumnya dengan adanya intervenient untuk Penggugat adalah Gugatan ditolak sedangkan akibat hukum untuk Tergugat adalah eksepsi Tergugat Asal turut ditolak serta berkaitan dengan pengalihan dan balik nama objek sengketa yang meggunakan tanda tangan Penggugat Asal dan Tergugat Asal maka harus dilaksanakan oleh Penggugat Asal dan Tergugat Asal.Kata Kunci: Gugatan intervensi, Tussenkomst ABSTRACTThis study describes and examines the problems of the inspection process in the intervention lawsuit, the reason of the intervention lawsuit be granted, the legal consequences due to the intervention of the plaintiff and defendant in the decision number 548 / Pdt.G / 2015 / PN.Sby. This study employed normative legal research by which the types and sources in this research usedprimary and secondary legal materials. The research also occupiedthe data collection techniques using literature study. The results of the study can be concluded that the process of the intervention lawsuit inspection is not different from the ordinary civil lawsuits. The claim in tussenkomstlawsuit must be related to the original case. The intervention lawsuit was granted because one of the evidences submitted, namely the cheque book, was a written evidence under the private deed. The evidence can be perfect if it is acknowledged by the plaintiff's intervention so that the evidence is valid and mutually reinforcing the cheque. The Panel of judges consider only based on facts and do not use the legal discovery method. The legal consequences due to the existence of intervenient for the original plaintiff are that the lawsuit is rejected. Furthermore, land title transfer of the disputed object using the original plaintiff's and defendant's signature must be carried out by the original plaintiff and original defendant.Keywords: Lawsuit intervention, Tussenkomst]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGADILI DELIK ADUAN TURUT SERTA MELAKUKAN ZINAH YANG TELAH KEDALUWARSA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 360/K/MIL/2017) ]]>
<![CDATA[Alodia Pandora]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (260.605 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.49929
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini mengkaji permasalahan daluwarsa penuntutan pada studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 360 K/MIL//2017 yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 360 K/MIL//2017. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah putusan Judex Facti dalam delik aduan turut serta melakukan perzinahan yang telah kadaluwarsa tidak sesuai dengan Pasal 74 Ayat (1) KUHP. Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak berdasar pada hukum sebagaimana mestinya dan mengabaikan fakta bahwa sesungguhnya penuntutan tersebut sudah kedaluwarsa melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan.Kata Kunci: Kedaluwarsa, Perzinahan ABSTRACTThis study examines the problem about criminal complaint which has exceeded the statute of limitation on case study of Supreme Court Decision Number 360/K/MIL/2017 according to regulation on Criminal Law Code, Military Criminal Law Code and Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice towards law fact which occurred on Supreme Court Decision Number 360/K/MIL/2017. The result from this study shows that the District Court judgment for granting criminal complaint on complicity in adultery crime which has exceeded the statute of limitations is not in accordance with Article 74 Act (1) Criminal Law Code. The District Code has been wrong in applying the law or groundless on law and ignoring the fact that criminal complaint has exceeded the statute of limitation, exceed 6 (six) months time period.Keywords: Statute of Limitations, Adultery]]>
<![CDATA[KAJIAN TERHADAP KESALAHAN PENERAPAN HUKUM OLEH JUDEX FACTIE SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498K/PID.SUS/2015) ]]>
<![CDATA[Elsie Caroline Wibowo]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (314.933 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.50005
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan diajukannya kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.. Pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan putusan karena menganggap Judex Factie salah menerapkan hukum, tidak mempertimbangkan saksi yang meringankan terdakwa serta keterangan ahli dalam persidangan. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat Nomor: 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. Judex Factie telah keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tapi tidak sebagaimana mestinya dan hal tersebut sangat sesuai sebagai dasar pengajuan kasasi tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang,sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) sub a KUHAP.Kata Kunci: Kasasi, Judex Facti, Pertimbangan Hakim ABSTRACTThis research aims to know the reason of Cassation filed by the public prosecutor against the decision of the Central Jakarta District Court Number. 1824 / Pid.Sus / 2013 / PN.Jkt.Pst. The research method used was the normative legal research. Consideration of the Supreme Court overturned the verdict because it considers Judex Factie misapplied the law, does not consider the accused defense witnesses and expert testimony in the trial. The Supreme Court overturned the verdict of the District Court of Central Jakarta Special Class IA No. 1824 / Pid.Sus / 2013 / PN.Jkt.Pst. Judex Factie has erroneously applied the law or to apply the law but not as it should be and it is so appropriate as the basis submission of Cassation is not implemented in accordance with the provisions of the Act, in accordance with article 253 paragraph (1) sub a KUHAP.Keywords: Cassation, Judex Facti, Consideration of the Judge.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG YANG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1507K/PID.SUS/2016) ]]>
<![CDATA[Hanim Choirunnisa]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (252.779 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.49924
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini mengkaji permasalahan mengenai alasan permohonan Kasasi Penuntut Umum terhadap kesalahan Judex Factie dalam perkara perdagangan orang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kesesuaian alasan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 1507K/Pid.Sus/2016 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang pada pokoknya menyatakan alasan Kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan Judex Facti Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari semua dakwaan yang tidak sesuai dengan fakta hukum di Persidangan. Sehingga alasan-alasan Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.Kata Kunci : Kasasi; Pertimbangan Hakim ; Putusan Bebas ; Tindak Pidana Perdagangan Orang ABSTRACTThis study examines the problem of the Cassation reason of Public Prosecutor against Judex Factie about proof error of Human Trafficking. This research is a normative law study which in nature is prespective. Sources of legal materials obtained from primary and secondary legal materials. Approach that usedin this legal writing is case study. The techniques used in collecting the legal material had been done be means of literature study. The legal materials that had been obtained then processed using the deductive syllogism method. Based on the results of the study it is known that the suitability of the Cassation reasons submitted by the Public Prosecutor in the Crime of Human Trafficking decided by the Supreme Court with the Decision Number 1507K / Pid.Sus / 2016 is in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) letter a KUHAP which basically states the reasons Cassation of the Public Prosecutor can be justified by Judex Facti. The District Court has wrongly applied the law to release the Defendants from all charges which are not in accordance with the legal facts in the Trial. So that the reasons for Cassation by the Public Prosecutor are in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) letter a KUHAP.Keywords: Cassation; Judge Considerations; Free Verdict; Crime of Human Trafficking]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS PASAL 138 AYAT 2 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TENTANG PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA DARI PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK ]]>
<![CDATA[Laras Dewi Kinanti]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (290.049 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.50000
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pengembalian berkas perkara dari penuntut umum ke penyidik berdasar dengan Pasal 138 ayat 2 dan mengetahui permasalahan dalam pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik.Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dihasilkan, dapat disimpulkan bahwa Alasan pengembalian berkas perkara dari penuntut umum ke penyidik berdasar Pasal 138 ayat (2) KUHAP baik dalam teori dan praktik. Berkas perkara akan dikembalikan apabila syarat materiil maupun formilnya belum lengkap. Ketidaklengkapan berkas itu misalnya terletak pada alat bukti terkait unsur Pasal yang menjerat pelaku tindak pidana. Permasalahan dalam pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik karena tidak ada pembatasan berapa kali pengembalian itu, maka penuntut umum dapat bersikap akan mengembalikan lagi atau akan menghentikan penuntutan Kata Kunci : Berkas Perkara, Kejaksaan, Kepolisian, Pengembalian, Penuntut Umum ABSTRACTThis research aims to know the reasons of return docket of the public prosecutor to investigators based with article 138 verse 2 and knowing problems in repayment docket of the public prosecutor to the investigators. Writing this is a normative or legal research, also known as the doctrinal legal research done by examine the references or secondary data composed of primary law, secondary law materials, and legal materials tertiary. The primary legal materials consists of legislation, official records or treatise in making legislation and rulings of the judge. As for secondary legal materials in the form of all publications about law which are not official documents. Based on the results of the research and the resulting discussion, It can be concluded that the reason of return docket of the public prosecutor to investigators based on Article 138 verse 2 The Book of Law of Criminal Procedure in both theory and practice. Docket will be returned in terms of material as well as the terms of the formyl incomplete. Incomplete file such evidence lies in the related items Section that is trapping the perpetrators of criminal acts. Problems in repayment docket of the public prosecutor to the investigators because there are no restrictions on how many times it returns, then the public prosecutor can behave will return again or will stop the prosecutionKeywords : Docket, Prosecutor's Office, The Police, The Refund, The Public Prosecutor.]]>
<![CDATA[KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 248K/PID/2017) ]]>
<![CDATA[Binta Haryo Yudhanto]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (325.749 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.49935
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji alasan Kasasi Penuntut Umum karena kesalahan penerapan hukum pembuktian hakim menilai pembunuhan berencana sebagai pembunuhan biasa serta pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dan menilai terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu preskriptif mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Kemudian sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Hasil penelitian ini bahwa Alasan Kasasi Penuntut Umum Karena Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian akibat hakim menilai pembunuhan berencana sebagai pembunuhan biasa dengan Pasal 253 KUHAP. Pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian akibat putusan hakim Pengadilan Negeri Martapura yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin menilai pembunuhan berencana sebagai pembunuhan biasa, karena dengan tidak dipertimbangkan atau diabaikannya fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidanganKata Kunci: Kasasi, kesalahan penerapan hukum; pembunuhan berencana ABSTRACTThis study aims to examine the reasons for the public prosecutor because of the misapplication of the law judges to assess the murder of plans as a normal murder and consideration of the Supreme Court is granting the application of cassation and assessing Defendants proved to be committed murder. The research methods used are legal studies are prescriptive and applied. Law as a prescriptive study of the purpose of law, the values of justice, the validity of the rule of law, legal concepts and legal norms. Then as applied science, jurisprudence sets standard procedures, provisions, guidelines for implementing the rule of law. The results of this study that the reason for the prosecutor's appeal due to the error of application of the proof of law due to judge assessed the murder planning as a regular murder with article 253 KUHAP. The Supreme Court consideration has occurred misapplication of the evidence of the law as a result of the judge of Martapura District Court which was strengthened by the High Court of Banjarmasin to assess the killing plan as a common murder, because with Not considered or ignored the legal facts revealed in front of the trial.Keywords: Casation, misapplication of the law; Murder planning]]>
<![CDATA[TELAAH YURIDIS PERBEDAAN PANDANGAN HUKUM ANTARA PENUNTUT UMUM DAN JUDEX JURIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 500 K/PID/2017) ]]>
<![CDATA[Nabila Yasmine]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (402.03 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.50013
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan padangan hukum antara Penuntut Umum dan Judex Juris dalam Perkara Nomor 500 K/PID/2017 serta mengetahui seharusnya pendapat hukum atas kasus tersebut. Jenis penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Penelitian dengan jenis normatif dilakukan berdasarkan library based dengan bahan-bahan hukum primer dan sekunder diantaranya adalah Putusan Nomor 500 K/PID/2017.Hasil penelitian dan pembahasan dapat ketahui bahwa perbedaan pandangan Penuntut Umum dan Hakim tersebut tidak hanya mengenai alasan kasasi Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 253 KUHAP tetapi juga terdapat perbedaan pandangan mengenai dihadirkannya saksi yang bersifat testimonium de auditu serta terdapat pula saksi mahkota (kroongetuide) yang tidak dihadirkan di persidangan, yang pada akhirnya berdasarkan alasan-alasan tersebut tidak tercapai suatu pembuktian sehingga dapat diketahui telaah idealis terhadap pendapat hukumnya.Kata kunci: alasan kasasi, testimonium de auditu, saksi mahkota ABSTRACTThis research aimed to find out the different legal perspectives of Public Prosecutor and Judex Juris in the Case Number 500 K/PID/2017 and the legal opinion should be on the case. This study was a normative research, the one conducted with library study. This normative research was library based with primary and secondary law materials, including among others Verdict Number 500 K/PID/2017.The result of research and discussion showed that the different perspective of Public Prosecutor concerned not only the Public Prosecutor’s reason of appealing to Supreme Court inconsistent with the provision of Article 253 of KUHAP (Code of Criminal Procedure) but also the presence of witness that is testimonium de auditu in nature and the crown witness (kroongetuide) not presented in the trial and considering those rationales, eventually an authentication was achieved so that it could be found the idealistic study on the legal opinion.Keywords: the rationale of appeal to Supreme Court, testimonium de auditu, crown witness ]]>
