cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rustamaji
Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id
Phone
+6285865999842
Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Verstek
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 23550406     DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 28 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 9, No 2: 2021" : 28 Documents clear
PEMBUKTIAN MENGGUNAKAN VISUM ET REPERTUM PSYCHRIATRIUM AHLI DOKTER JIWA BAGI TERDAKWA DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Putusan Nomor : 575/Pid.B/2013/PN-KIS.) Oktanti Nueke Sulistyani
Verstek Vol 9, No 2: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v9i2.51095

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui arti penting pengunaan visum et repertum psychiatricum bagi terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara penyalahgunaan narkotika khususnya golongan I Nomor 575/Pid.B/2013/PN-KIS di Pengadilan Negeri Kisaran, Sumatera Utara. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu[1]. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan yaitu bahwa visum et repertum psychiatricum merupakan alat bukti surat yang merupakan bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hasil visum tersebut mengindikasikan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan, sehingga tidak dapat dipidana karena adanya alasan penghapus pidana yaitu keadaan terdakwa sakit jiwa, bagi Penuntut Umum (Jaksa) keterangan itu berguna untuk menyusun tuntutan. Visum et repertum psychiatricum yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa ini merupakan hal-hal yang meringankan terdakwa dari tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Kemudian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sangat bergantung pada alat bukti yang ada, dan alat bukti tersebut mengindikasikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tetapi dilepaskan dari segala tuntutan hukum.Kata Kunci : Pembuktian, Visum et repertum psychiatricum, Narkotika ABSTRACTThis study aims to determine the important meaning of using Visum et repertum  psychiatricum for the defendant in matter of examination process narcotics abuse especially class I Number 575/Pid.B/2013/PN-KIS in the District Court of Kisaran, North Sumatera. The research method is a normative legal research that is prescriptive in nature. Prescriptive research is a study aimed at getting suggestions for solving certain problems. The data type use was secondary data. The secondary data sources used included primary and secondary law materials. Technique of collecting data use was library study and document study.  The analysis technique used was deductive silogism method. Considering the result of research of discussion, it can be concluded that visum et repertum psychiatricum is a document evidence for the substance of consideration by the judge in making a decision. The result of visum indicates that the defendant has mental disorder so that he cannot be indicated because there is punishment abolition evcuse, namely the defendant is insane. Meanwhile for the public prosecutor, that information is used to arrange indictment. Visum et repertum psychiatricum submitted by the defendant’s lawyer is the alleviating factor for the defendant from the prosecution filed by the public prosecution. And then the judges considerations in the making of verdict is depend on the presented evidences, and the evidence indicated that the defendant has done crimical act but he released from the lawsuits.Keywords : Authentication, Visum et repertum psychiatricum, Narcotics[1] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Depok, 1981, hlm. 10
PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE MEMBEBASKAN TERDAKWA ATAS DASAR TIDAK DIPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN DALAM PERKARA PERTAMBANGAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 K/Pid.Sus/2016) Wahyu Tri Hutomo
Verstek Vol 9, No 2: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v9i2.51077

Abstract

ABSTRAKTujuan dari Penelitian Hukum ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan putusan Judex Facti dan mengadili sendiri untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana, dalam kasus ini khususnya tindak pidana Pertimbangan Batu Bara. Menggunakan metode penelitian diantaranya: jenis penelitian hukum normatif atau doctrinal research, bersifat perskriptif, dan pendekatan kasus serta bahan hukumnya yaitu hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah dedukasi silogisme yaitu merumuskan fakta hukum dengan cara membuat konklusi atas premis mayor dan premis minor pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 K/Pid.sus/2016. Berdasarkan kasus ini dimana Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum maka sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) KUHAP Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 K/Pid.sus/2016), dan pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) karena Terdakwa terbukti bersalah seharusnya dijatuhi hukuman sesuai dengan dakwaannya.Kata kunci: Mahkamah Agung, Judex Factie, Pertambangan Batu Bara. ABSTRACTThe purpose of this Legal Research is to find out the consideration of the Supreme Court overturning the Judex Facti verdict and prosecuting itself for imprisonment of criminal offenders, in this case specifically the criminal act of Coal Consideration. Using research methods include: types of normative or doctrinal research, descriptive, and case approaches and legal materials namely primary and secondary law. The legal material analysis technique that I use in writing this law is syllogism education, namely formulating legal facts by concluding the major premise and minor premise on the Decision of the Supreme Court Number 153 K / Pid.sus / 2016. Based on this case where the District Court has wrongly applied the law in accordance with Article 255 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code the Supreme Court overturned the District Court's decision and tried itself (Study of the Supreme Court Number 153 K / Pid.sus / 2016), and the Supreme Court's consideration granted the filing of Cassation by the Public Prosecutor is in accordance with Article 193 paragraph (1) because the Defendant was found guilty of being sentenced according to his indictment.Keywords: Supreme Court, Judex Factie, Coal Mining. 
KETERANGAN AHLI PSIKIATRI FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG CONCURSUS DAN BERLANJUT (Studi Putusan MA Nomor 150/ Panmud.Pid/1246 K/ PID 2017) Annisa Indah Nuari
Verstek Vol 9, No 2: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v9i2.51101

Abstract

ABSTRAKPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan ahli psikiatri forensik dan pertimbangan makhamah agung yang mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum dalam tindak pidana perkosaan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut pada Putusan MA Nomor 150/ Panmud.Pid/1246 K/ PID 2017 . Penulisan normatif yang bersifat preskriptif adalah jenis yang digunakan dalam penulisan ini. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan studi kepustakaan untuk teknik pengumpulan bahan hukum, sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduksi silogisme. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pembuktian pada alat bukti keterangan ahli psikiatri forensik dalam Putusan MA Nomor 150/Panmud.Pid/1246 K/PID 2017 telah memenuhi ketentuan Pasal 183 (1) KUHAP, bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah menerapkan hukum yang keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis berdasarkan alat – alat bukti yang saling bersesuaian sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan, yaitu tidak dipertimbangkannya alat bukti keterangan ahli psikiatri forensik padahal di dalam tindak pidana yang saksi nya terbatas seperti kasus perkosaan ini, keterangan ahli dari pemeriksaan psikiatri (kejiwaan) korban dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat sehingga hakim dapat memperoleh keyakinannya dalam memutus.kata kunci : keterangan ahli psikiatri forensik, alat bukti, tindak pidana concursus ABSTRACTThe aim of this research is to have a better understanding on the strength of verification of statement from experts in forensic psychiatry and the Supreme Court's reasoning to grant the cassation's appeal by the public prosecutor regarding the criminal act of rape that is done together in groups and continuously according to the Supreme Court’s verdict number 150/Panmud.Pid/1246 K/PID 2017. The writing method used in this research is the prescriptive normative writing. The source of legal material used in this research is the primary and secondary legal material that is using literature study for the legal material’s collection technique, on the other hand the legal material’s analysis technique used is the syllogism deduction method. The result of this research shows that the verification on the evidence from the statement from experts in forensic psychiatry in the Supreme Court’s verdict number 150/Panmud.Pid/1246 K/PID 2017 has fulfilled the stipulation of Article 183 (1) KUHAP, it shows that the Judex Facti of the High Court of Banjarmasin applied the wrong law in consideration of the relevant facts juridically based on the corresponding evidence as shown in the trial, namely not taking the evidence from forensic psychiatry into consideration whereas in the criminal act that has limited witness such as this rape case, expert’s statement from the victim’s psychiatric checkup can be used as a strong evidence so that the judge may have confidence when making a verdict.Keywords : Forensic psychiatry expert’s statement, evidence, concursus criminal act
PEMAHAMAN KONSEP KEPEMILIKAN TUBUH PEMBENTUK KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) ATAU WETBOEK VAN STRAFTRECHT (WvS) BERKAITAN DENGAN HUBUNGAN SEKSUAL BAGI LAJANG Haniefah Muslimah
Verstek Vol 9, No 2: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v9i2.51100

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memperoleh kajian terkait konsep kepemilikan tubuh dilihat dari pola pemikiran pembentuk KUHP (WvS). Hubungan seksual yang dilakukan oleh lajang dirasa kurang sesuai dengan nilai-nilai moralitas yang berkembang di masyarakat Indonesia. Perbedaan pemahaman konsep tersebut berdampak pada kekosongan hukum di dalam penerapannya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif-doktrinal yang bersifat preskriptif. Sumber yang digunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yakni deduktif dengan metode silogisme yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwasanya pembentukan KUHP (WvS) yang merupakan produk kolonial Belanda bercorak Liberalisme kontradiktif terhadap kehidupan bangsa Indonesia yang mengedepankan adanya ideologi Pancasila. Banyaknya nilai dan norma yang dipertimbangkan di dalam pelaksanaanya mengharuskan masyarakat untuk tunduk dan patuh akan nilai baik moral, etika hingga religi. Berangkat dari rendahnya moralitas masyarakat dianggap perlu adanya penyesuaian mengenai pemaknaan terakit konsep kepemilikan tubuh manusia. Hubungan seksual yang dilakukan bukan dengan pasangan yang sah (non marital) merupakan wujud adanya bias pemaknaan tubuh ditinjau dari konsep Hak Asasi Manusia. Tubuh manusia dapat dimaknai secara ownership maupun possession disesuaikan dengan pandangan individu yang menguasainya. Konsep KUHP (WvS) yang menganut paham Liberal menjadikan adanya pertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum dilihat dari tidak adanya delik yang mengaturnya memberikan ide bagi penulis untuk memaknai law in mind pembentuk KUHP (WvS).Kata kunci : kepemilikan tubuh; penegakan hukum; hubungan seksual lajang; KUHP ABSTRACTThis research get to know about the concept of body’s ownership its look from the point of view Criminal Code (WvS). Non marital sexual by single is incompatible with moral values those develop in Indonesian society. Difference about understanding concepts have an impact on the legal vacuum in its application. This research belongs to the type of prescriptive normative-doctrinal law research. The sources used primary and secondary legal materials. Analysis technique used deductive legal method with syllogism those determined into major and minor premises. Based on research author gets the formation of the Criminal Code (WvS) which is a product of the Dutch colonial with Liberalism type is contradictory to the life of the Indonesian nation who prioritizes the existence of the Pancasila ideology. Many values and norms those are considered in its implementation require the community to obey with moral, ethical and religious values. Departing from the low morality in society, it seems necessary to make adjustments regarding the meaning of the concept of ownership about human body. Non marital sexual by single is a manifestation of different prespective about body's meaning in terms of the concept of Human Rights. The human body be able to interpreted as ownership or possession based on  the point of views individuals. The concept of Criminal Code (WvS) adopted by Liberalism type so that there are conflicts with the values and norms in Indonesia. Unregulated law enforcement provides ideas for author to interpret law in mind Criminal Code (WvS) concept.Keywords : body ownership; law enforcement; sexual relation for single; Criminal Code (WvS)
KAJIAN BEWIJSVOERING ELECTRONIC EVIDENCE PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016 Elyana Safitri & Muhammad Rustamaji
Verstek Vol 9, No 2: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v9i2.51070

Abstract

ABSTRAKSalah satu hal fundamental yang terdapat dalam pembuktian di persidangan adalah uraian mengenai cara memperoleh dan menyampaikan suatu alat bukti kepada hakim (bewijsvoering). Penyadapan merupakan salah satu cara dalam memperoleh suatu alat bukti elektronik. Terdapat perdebatan mengenai bewijsvoering dan nilai pembuktian atas alat bukti elektronik yang berasal dari hasil penyadapan serta kaitannya dalam penegakan hukum pidana. Berdasarkan isu tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana diskursus mengenai nilai pembuktian alat bukti elektronik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder dan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai nilai pembuktian alat bukti elektronik hasil dari penyadapan. Argumentasi pertama menganggap bahwa antara bewijsvoering dengan pembuktian merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan sehingga alat bukti elektronik harus diperoleh sesuai dengan hukum yang berlaku agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Kedua, bahwa antara bewijsvoering dengan pembuktian adalah hal yang harus dipisahkan. Kata kunci : Bewijsvoering, Alat Bukti Elektronik ABSTRACTThe fundamental things contained in the evidence at the court is a description of how to obtain and submit an evidence to the judge (bewijsvoering).Interception is one way to obtain an electronic evidence. There is debate about bewijsvoering and the value of proof of electronic evidence originating from the results of interception and its relation to the enforcement of criminal law. Based on these issues this study aims to determine how the discourse regarding the value of proof of electronic evidence. This study is a normative legal research that uses primary and secondary legal materials and uses deductive methods. Based on the results of the study that there are two different opinions regarding the value of proof of electronic evidence resulting from interception. The first argument assumes that between bewijsvoering and proof is an inseparable thing so that electronic evidence must be obtained in accordance with applicable law so that it can be used as a valid evidence. Second, that between bewijsvoering and proof is something that must be separated. This is because of the urgency of electronic evidence to reveal the truth of the occurrence of a crime.Keyword: Bewijsvoering, Electronic Evidence
KESESUAIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG YANG MEMBEBASKAN TERDAKWA DALAM PERKARA NARKOTIKA DENGAN PASAL 239 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 485 K/Mil/2017) Bara Mega Yalena
Verstek Vol 9, No 2: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v9i2.51085

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung yang membebaskan terdakwa dalam perkara Narkotika dengan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penulisan Hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan semua publikasi ilmiah tentang penelitian hukum terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen (studi kepustakaan) baik dari media cetak maupun dari media elektronik (internet). Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa pertimbangan Mahkamah Agung yang membebaskan Terdakwa dalam perkara narkotika sesuai dengan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu pada huruf (a).Kata Kunci: Kasasi; Putusan Bebas; Peradilan Militer ABSTRACTThis article aims to determine suitability of the Supreme Court considerations that release the defendant of narcotics case according to article 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 regarding Military Court. This legal research method used in this legal writing include normative type of research, prescriptive nature of research type and sources of data for this research include primary data and secondary data. Primary data is obtained from the legislation and secondary data obtained from books and scientific publications related this research. The results of this study, it is the Supreme Court considerations that release the defendant of narcotics case are suitable according to the article 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 regarding Military Court.Keywords: Cassation; Free Decisions; Military Courts
DISSENTING OPINION MEMUTUS TINDAK PIDANA FIDUSIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 458K/PID.SUS/2017). Zalma Afika Nanda Pratiwi
Verstek Vol 9, No 2: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v9i2.51094

Abstract

ABSTRAKPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim Agung menjatuhkan putusan Kasasi yang terdapat Dissenting Opinion dengan Pasal 182 ayat (6) jo Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa dengan adanya Dissenting Opinion dalam perkara tindak pidana Fidusia yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor  458 K/Pid.Sus/2017 dengan perbedaan pendapat dari oleh Hakim Anggota yaitu Dr. H. Andi Samsan Nganro S.H.,M.H  yang menyatakan bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan sesuai Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 14 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pertimbangan dalam pengambilan putusan telah sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) jo Pasal 182 ayat (6) KUHAP.Kata Kunci: Kasasi, Dissenting Opinion, Fidusia ABSTRACT This research aim to determine the suitability considerations Chief Justice dropped a ruling of Cassation contained Dissenting Opinion with article 182 subsection (6) jo Article 255 para (1) jo 193 Article paragraph (1) letter a KUHP. The research method used was the normative nature of legal research and applied perspectives. Results of the study showed that the presence of Dissenting Opinion in the case a criminal act Fiduciary that is terminated by the Supreme Court in Ruling Number 458 K/Pid. Sus/2017 with a dissent by judge Members namely from Dr. H. Andi Samsan Nganro S.H.,M.H stating that the reason of Cassation the public prosecutor could not be justified accordingly 30 of Supreme Court Act and section 14 of the Act the powers of Judicial consideration in the taking of the verdict were in accordance with the provisions of Article 255 Article paragraph (1) jo 193 Article paragraph (1) jo Article 182 subsection (6) of the KUHP.Keywords: Cassation, Dissenting Opinion, Fiduciary  
PROBLEMATIKA JANGKA WAKTU PENAHANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 29/PID.SUS-ANAK/2018/PN.SMN) Wildan Tantowi
Verstek Vol 9, No 2: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v9i2.51106

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian jangka waktu penahanan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial (BPRSR)Yogyakarta dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn dengan Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan baham hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang kemudian di analisis menggunakan pola berpikir deduktif dengan menggunakan premis mayor yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan terkait dan premis minor yaitu fakta hukum mengenai jangka waktu penahanan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di BPRSR Yogyakarta dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn. Selanjutnya dari kedua premis tersebut dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jangka waktu penahanan Anak yang Berkonflik dengan hukum di BPRSR Yogyakarta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Kata Kunci : Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Jangka Waktu Penahanan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Balai Perlidungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta ABSTRACTThe research aims to determine the conformity of the detention period of juvenile delinquent in The Youth Protection and Social Rehabilitation Center Yogyakarta in the Verdict Number 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn. with the provisions of Article 34 and Article 35 of Law Number 11 of 2012 concerning The Criminal Justice System for Children. This research used a normative legal research method that prescriptive and applied with the statute and case approaches. This research used secondary data were used primary and secondary legal material sources. Meanwhile, the technical data collection in this research used a literature study which was analyzed by deductive thinking that used in the major promises is Law Number 11 of 2012 concerning The Criminal Justice for Children and related regulations. The minor premises is fact about the detention period of Juvenile Delinquent in The Youth Protection and Social Rehabilitation Center Yogyakarta in the Verdict Number 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn. Furthermore, from two promises can get the conclusion that the detention period of  juvenile delinquent in The Youth Protection and Social Rehabilitation Center Yogyakarta in the Verdict Number 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn is not in accordance with the provisions of Article 34 and Article 35 of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children.Keywords : Juvenile Delinquent, Detention Period of Juvenile Delinquent, The Youth Protection and Social Rehabilitation Center Yogyakarta

Page 3 of 3 | Total Record : 28

 1   2   3 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 4: OKTOBER - DESEMBER 2024 Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024 Vol 11, No 4 (2023) Vol 11, No 3: 2023 Vol 11, No 2: 2023 Vol 11, No 1: 2023 Vol 11, No 1: JANUARI - APRIL 2023 Vol 10, No 4: 2022 Vol 10, No 3: 2022 Vol 10, No 2: 2022 Vol 10, No 1 (2022): JANUARI - APRIL Vol 10, No 1: 2022 Vol 9, No 4: 2021 Vol 9, No 3 (2021) Vol 9, No 3: 2021 Vol 9, No 2: 2021 Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 1: 2021 Vol 9, No 2: MEI - AGUTUS Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER JURNAL VERSTEK VOL. 8 NO. 3 ( SEPTEMBER - DESEMBER 2020 ) Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 8, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 8, No 1: JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019): Foreword Vol 7, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 7, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 7, No 1: JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018): DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue