cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Zainuddin Sunarto
Contact Email
zain2406@gmail.com
Phone
+6282232108969
Journal Mail Official
hakam.unuja@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid PO. BOX . 1 Karanganyar Paiton Probolinggo 67291 Jawa Timur
Location
Kab. probolinggo,
Jawa timur
INDONESIA
Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam
Published by Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
ISSN : 28295803     EISSN : 25808052     DOI : https://doi.org/10.33650/jhi
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam adalah jurnal ilmiah yang mengkaji tentang persoalan - persoalan hukum dan keislaman. Jurnal ini diterbitkan secara berkala setahun dua kali, yaitu setiap bulan Juni dan Desember oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Redaksi menerima naskah ilmiah ataupun hasil penelitian dalam bahasa Indonesia, bahasa inggris maupun bahasa arab. Di samping itu, Tim Redaksi juga berhak untuk mengedit dan menyempurkan naskah ilmiah yang akan diterbitkan tanpa menghilangkan esensi dan makna tulisan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2017): Juni" : 5 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYEDIAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (Undang–undang Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman) Sulaiman Sulaiman
JURNAL HAKAM Vol 1, No 1 (2017): Juni
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.222 KB) | DOI: 10.33650/jhi.v1i1.68

Abstract

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan menyediakan tanah dan memberikan kemudahan dalam pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.Tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah atas ketersediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman diatur di di dalam pasal 105 dan pasal 106. Dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disahkan untuk menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang sudah dianggap tidak sesuai dengan perkembangan saat ini.Namun dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 ini justru menimbulkan permasalahan baru. Permasalahannya adalah terkait pada Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memperoleh perumahan.Tanggung jawab Pemerintah Daerah  dalam penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berdasarkan Undang-undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.  Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pemerintah, Penyediaan Tanah, Perumahan dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
WANITA DI TENGAH ARUS KEMODERNAN DALAM PERSPEKTIF SACHIKO MURATA (Kajian Gender dengan pendekatan Feminis) Sulton Firdaus
JURNAL HAKAM Vol 1, No 1 (2017): Juni
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.886 KB) | DOI: 10.33650/jhi.v1i1.69

Abstract

Sachiko Murata adalah seorang Muslimah Jepang dan Professor Studi-Studi Agama di State University of New York,Stony Brook yang memperlihatkan simbolisme gender dalam karyanya The Tao of Islam, yakni sebuah antologi yang lengkap di bidang pemikiran Islam tentang hakikat hubungan antara Tuhan dan alam semesta, alam semesta dan manusia, serta manusia dan Tuhan. Dalam permasalahan gender, Sachiko Murata menggunakan argument-argumen berdasarkan pendekatan teori alam semesta (kosmologi) sebagai dasar pemikirannya dan lebih mengarah kepada batiniyah-tekstual (mistik) dengan “mempercayakan” pada penafsiran bi al-Riwayat(bi al-Ma’sur)atau lebih dikenal dengan konsep teologis. Dalam menguraikan relasi gender, Prof. Sachiko Murata menggunakan perspektif teologi,kosmologi dan psikologi. Hubungan antara Tuhan, makrokosmos dan mikrokosmos. Beliau banyak menganalogikakan relasi gender dengan keterhubungan diantaran ketiganya.Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa Gender dalam perspektif Sachico Murata adalah tradisi alam yang tidak terhindarkan lagi. Interpretasi ini di apresiasi lebih mendalam oleh tokoh sekaliber beliau yang mengatakan bahwa manusia di muka bumi ini sama dihadapan Allah kecuali kapasitas ketakwaanya. Melalui elaborasinya dalam pandangan Tao bahwa penciptaan manusia dengan bahan tanah. Dalam ajaran Tao tanah adalah Yin, sehingga realitas Yin ini sangatlah terhormat. Sachico Murata lebih menekankan semangat egalitarianisme dan antropoteosentrisme yang memihak universalitas kemanusiaan. Sachico Murata melihat bahwa keberadaan Gender merupakan anugerah yang mesti disyukuri sebagai nikmat manusia yang memiliki peran selain regenerasi juga mitra dalam menengarai kehidupan dunia. Keyword: Wanita, Seks dan gender
PROBLEMATIKA KELUARGA DAN IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM KELUARGA Alvan Fathony
JURNAL HAKAM Vol 1, No 1 (2017): Juni
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.689 KB) | DOI: 10.33650/jhi.v1i1.65

Abstract

Kehidupan rumah tangga dapat dikatakan sebagai kehidupan yang diidam-idamkan oleh kebanyakan manusia. Kendati kehidupan keluarga diimpikan banyak orang, bukan berarti kondisi orang yang berkeluarga selalu ada pada jalur yang sesuai dengan koridor hukum. Berbagai problematika keluarga tentu akan muncul, termasuk terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, sebagai akibat dari penyatuan dua insan yang memiliki karakter dan watak yang berbeda. Saat itu, tentu ada salah satu pihak yang dirugikan oleh pihak lain. Oleh karena itu, Negara perlu hadir untuk memberi rambu-rambu dengan segenap peraturan yang dibuatnya, agar pihak yang dirugikan itu mendapat hak yang seharusnya, sementara pelaku mendapat sanksi yang menjerakannya. Problematika keluarga dalam tulisan ini mencakup berbagai segi, seperti praktik poligami, nikah sirri, dan lain sebagainya. Maka dari itu, melalui tulisan ini penulis berupaya untuk membaca berbagai persoalan tersebut dari kaca mata hukum, berikut hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum para pihak, utamanya korban agar terjamin hak asasinya.Kata Kunci: Problematika Keluarga, Hukum, dan HAM
OTORITAS IBADAH; ANTARA CITA DAN FAKTA Bashori Alwi
JURNAL HAKAM Vol 1, No 1 (2017): Juni
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.408 KB) | DOI: 10.33650/jhi.v1i1.66

Abstract

Sebagaimana firman Allah dalam QS, Ad-Dzariyah : 56 bahwa menciptaan jin dan manusia tidak lain agar mereka menyembah kepada-Nya, oleh karena Ibadah merupakan urusan makhluq dan khaliq maka ia menjadi urusan pribadi tanpa ada keterkaitan dengan siapapun, akan tetapi karena ibadah membutuhkan sarana dalam pelaksanaannya, maka secara tidak langsung mereka membutuhkan orang lain untuk kesempurnaan ibadahnya. Untuk menghindari perbedaan dalam penyediaan sarana tersebut maka peran pemerintah sangat dibutuhkan agar pelaksanaan ibadah dapat berjalan dengan khidmah. Akan manusia tetaplah manusia, dimana kepuasan terhadap pelayanan Negara tidak sama, sehingga tidak jarang sebagian dari umat manusia khususnya di Indonesia menyediakan pelanan dalam ibadahnya dilakukan sendiri atau kelompok, contoh paling nyata adalah penetapan awal puasa ramadlan, di Negara ini sering sekali terjadi perbedaan dalam penetapan awal dan akhir ramadlan, hal ini terjadi karena sebagian dari mereka telah memiliki sarana sendiri dalam penetapannya. Kata Kunci: Ibadah, Sarana, dan Pemerintah
Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Oleh Negara Faridy Faridy
JURNAL HAKAM Vol 1, No 1 (2017): Juni
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (104.39 KB) | DOI: 10.33650/jhi.v1i1.67

Abstract

Tanah dalam kehidupan manusia merupakan hal yang sangat urgen, di mana pertambahan penduduk yang begitu pesat yang tidak diiringi dengan penambahan luas tanah ini telah menimbulkan persoalan, terutama dalam pengadaan sarana  prasarana kehidupan, oleh karena itu nagara harus membuat regulasi yang tepat untuk pengadaan tanah, mengingat tanah yang dikuasai oleh negara terbatas sedangkan kebutuhannya yang sangat mendesak cukup luas dan sering menimbulkan konflik kepentingan antara pihak yang berhak dengan pelaksana pengadaan tanah.Tulisan ini memakai pendekatan yuridis normatif, pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur atau fasilitas umum sebagai pemenuhan kebutuhan kehidupan warga negara oleh negara, dengan disertai beberapa contoh putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach van gewesdezaak)Negara sebagai organisasi kekuasaan dapat membuat regulasi yang tepat dalam pengadaan tanah dan dapat menyelesaikan konflik atau perselisihan antara pihak yang berhak dengan penyelenggara pengadaan tanah, maka diterbitkannya UU No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tasnah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.Kata kunci: Penyelesaian, Perselisihan, Tanah.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 2 (2025) Vol 9, No 1 (2025) Vol 8, No 2 (2024) Vol 8, No 1 (2024) Vol 7, No 2 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017): Desember Vol 1, No 1 (2017): Juni More Issue