cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fathiya Nabiila
Contact Email
fathiyanabila128@gmail.com
Phone
+6281325503662
Journal Mail Official
lontarmerah@untidar.ac.id
Editorial Address
Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsan, Magelang Utara, Kota Magelag, Jawa Tengah
Location
Kota magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum
Published by Universitas Tidar
ISSN : -     EISSN : 28292464     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Lontar Merah merupakan Media Riset Akademik Hukum dalam bentuk Jurnal Ilmiah yang mencakup bidang Ilmu Hukum yang meliputi: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasonal, Hukum Acara, Hukum Islam, Hukum Adat, Filsafat Hukum, serta bidang Ilmu Hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2020): Lontar Merah" : 7 Documents clear
URGENSI PEMBENTUKAN E-COURT SEBAGAI WUJUD PERADILAN YANG BERKEMBANG Desi Indah Jayani; Veren Yonita Elfitaningsih; Dwi Amalia Agustin; Rena Raditya
LONTAR MERAH Vol 3, No 1 (2020): Lontar Merah
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (498.159 KB)

Abstract

Pemanfaatan internet memudahkan peningkatan kualitas akses ke sistem layanan di berbagai bidang khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu bentuk pemanfaatan internet yang dapat dirasakan adalah adanya suatu inovasi terbaru oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan mengeluarkan sistem layanan pengadilan elektronik atau yang lebih dikenal dengan e-Court. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi pembentukan layanan e-Court pada lembaga peradilan di Indonesia. Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan statutory approach (perundang-undangan) dengan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa e-Court sendiri merupakan suatu bentuk layanan di bidang hukum yang berbasis teknologi secara online untuk memudahkan dalam pendaftaran perkara (e-Filling), mengetahui taksiran panjar biaya perkara (e-Payment),  pembayaran, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (e-Summons) dan persidangan yang dilakukan secara elektronik (e-Litigation). Adanya e-Court menjadi bukti komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mewujudkan pengadilan secara elektronik sebagai pengadilan yang modern dengan menggunakan prinsip cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Layanan e-Court tergolong baru dan sudah diterapkan di lembaga peradilan di Indonesia, namun baru advokat yang  dapat melakukan pendaftaran pada layanan e-Court. Dengan dihadirkannya e-Court memberikan banyak dampak positif dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan, serta sesuai dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan dijalankannya e-Court pada lembaga peradilan diharapkan dapat memajukan dan memperbaiki sistem peradilan di Indonesia serta memberikan keadilan untuk masyarakat Indonesia.
TINJAUAN HUKUM ADAT TERHADAP SANKSI DENDA PADA PERBUATAN PERZINAAN Tariza Novita Anggraeni
LONTAR MERAH Vol 3, No 1 (2020): Lontar Merah
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.305 KB)

Abstract

Dalam artikel ini, penulis mencoba untuk menganalisa dan membuktikan suatu sanksi dalam bentuk denda dengan sejumlah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki yang melakukan perbuatan zina dengan pihak perempuan, dimana keduanya masing-masing mempunyai pasangan yang sah. Pihak Ketua RT Kelurahan Pedongkelan Kapuk Jakarta Barat menganggap bahwa sanksi yang diberikan adalah sebagai bentuk hukum adat di daerahnya. Sanksi yang diberikan kepada pihak laki-laki berupa denda sebesar dua puluh juta rupiah diberikan kepada pihak perempuan dengan dasar sebuah kesepakatan tertulis sepihak yang dibuat dan dihadiri oleh Ketua RT setempat dan keluarga pihak perempuan. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan empiris, yaitu dengan cara menghimpun data dalam bentuk wawancara dari pihak terkait yang kemudian dianalisa dengan tinjauan Hukum Adat. Dari hasil analisa penulis, dapat disimpulkan bahwa: (1) Hukum adat dalam masyarakat tersebut ternyata sudah tidak eksis lagi, karena terbukti sebelum adanya kasus ini belum pernah terjadi penjatuhan sebuah sanksi adat terhadap perbuatan zina, hal ini dikarenakan masyarakat daerah Jakarta Barat desa tersebut sebagian besar penduduknya adalah warga rantau yang berasal dari berbagai daerah asal dengan membawa adat daerah masing-masing. (2) Sanksi yang diterapkan pada kasus ini bukan merupakan hukum adat, selain tidak terpenuhinya unsur-unsur hukum adat tidak adanya eksistensi hukum adat di wilayah tersebut memberikan bukti bahwa tidak ada hukum adat yang berkembang selain hukum barat.
WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG SECARA LISAN Erinda Lamonti; Diah Ayu Utami
LONTAR MERAH Vol 3, No 1 (2020): Lontar Merah
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (472.913 KB)

Abstract

Perjanjian hutang piutang adalah perjanjian yang dilakukan antara pihak kreditur selaku pemberi pinjaman hutang dengan pihak debitur selaku penerima pinjaman hutang dimana objeknya ialah uang dan mencantumkan jangka waktu tertentu di dalam perjanjian tersebut,serta mewajibkan debitur mengembalikan sesuai batas waktu yang ditentukan. Perjanjian hutang piutang dapat dilakukan secara lisan, hal ini dapat terjadinya suatu wanprestasi antara para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Dasar yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang dilakukan melalui dasar negara yaitu Pancasila dan  peraturan perundang-undangan yakni UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberi wawasan pembaca mengenai hal yang menyebabkan munculnya perjanjian hutang piutang secara lisan dan akibat dari perjanjian tersebut serta langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian lisan. Dalam hal ini, perjanjian lisan tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi, apabila terjadi sengketa antara para pihak pembuktiannya sulit. Maka dari itu untuk menghindari wanprestasi para pihak,maka diperlukan kepastian mengenai hak dan kewajiban masing masing pihak.
IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP DI PENGADILAN NEGERI MUNGKID Nur Akmal Razaq
LONTAR MERAH Vol 3, No 1 (2020): Lontar Merah
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.577 KB)

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di Pengadilan Negeri Mungkid. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data penelitian dilakukan dengan wawancara dengan narasumber dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosial dalam menganalisis data dan disajikan secara kualitatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai bahan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tidak diterapkan dalam proses peradilan di Kabupaten Magelang. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PERMA tersebut tidak dipatuhi dan dilaksanakan di lingkungan wilayah hukum Kabupaten Magelang.
KAJIAN HUKUM ADAT JAWA DAN BATAK TERHADAP AHLI WARIS ANAK LUAR KAWIN Salsabilla Alfida Wulandari; Rian Jovi Pamungkas; Mariskha Sahila Nabila; Dimas Yusuf Aufa Wijaya; Abdurrohman Soleh
LONTAR MERAH Vol 3, No 1 (2020): Lontar Merah
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (494.191 KB)

Abstract

Kedudukan anak luar kawin pada Suku Batak dan Suku Jawa dalam hal pembagian waris yang menjadi perdebatan, anak luar kawin terkadang mendapatkan hak dan kewajiban yang berbeda dengan anak yang sah apalagi dalam hal pembagian warisan, lalu bagaimana sistem pembagian warisan menurut hukum adat pada suku tersebut? Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan memberikan informasi mengenai kedudukan anak luar kawin dalam Suku Batak dan Suku Jawa dalam pembagian warisan berdasarkan hukum adat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris yaitu dengan melakukan penelitian secara pendalaman terhadap sumber-sumber pustaka atau materi-materi yang diambil dari berbagai literatur yang tersedia disertai dengan meneliti seseorang yang berkaitan dengan penelitian ini serta hukum yang mengatur atau bekerja dalam masyarakat yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini yaitu antara hukum adat yang berlaku di Suku Jawa dan Suku Batak serta hukum positif yang ada di Indonesia. Hasil penelitian kami yaitu pembagian warisan dalam Suku Batak untuk anak luar kawin hanya dari ibu dan kerabat ibunya dan pada Suku Jawa anak luar kawin dapat warisan jika kedua orang tuanya menghendaki. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat tentunya agar tidak lagi memandang remeh hukum adat yang berkembang dalam masyarakat
PENGENDALIAN TERHADAP OCEAN DUMPING DI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI) Satria Arif Darmawan; Muhammad Gholib Ramdani; Delli Dwi Galih Anjasmoro; Muhammad Setia Mahendra
LONTAR MERAH Vol 3, No 1 (2020): Lontar Merah
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.455 KB)

Abstract

Semakin banyaknya lalu lintas di perairan Indonesia menyebabkan beberapa masalah timbul salah satunya pencemaran laut di wilayah Indonesia karena kegiatan dumping yang dilakukan oleh kapal kapal yang melintas. Dibutuhkan suatu solusi terhadap pencemaran laut yang terjadi karena kegiatan dumping. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data didukung oleh suber data primer dan sekunder yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan Pengendalian Terhadap Ocean Dumping di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) khususnya di Batam dan Bintan yang merupakan jalur ALKI. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukan tindakan pengendalian terhadap pencemaran laut seperti pengukuran batas mutu air terhadap limbah yang akan dibuang dan pembuangan limbah pada tempatnya sesuai peraturan yang berlaku serta pertanggung jawaban bagi yang melanggar. Ini berarti kapal asing yang melintasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk menindak pelanggar adalah dengan menggunakan asas strict liability atau asas tanggung jawab mutlak terhadap kapal asing yang melakukakan ocean dumping di laut Indonesia agar dampaknya tidak menyebar kemanan-mana.
TINJAUAN RUU KETAHANAN KELUARGA TENTANG LARANGAN JUAL BELI DAN DONOR SPERMA ATAU OVUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Nur Rahmawati; Muslichatun Muslichatun
LONTAR MERAH Vol 3, No 1 (2020): Lontar Merah
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (627.733 KB)

Abstract

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang sangat pesat. Salah satu bidang IPTEK yang berkembang pesat, yaitu teknologi reproduksi dalam proses inseminasi buatan pada manusia. Inseminasi buatan dapat dilakukan melalui jual beli dan donor sperma atau ovum. Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020, DPR mengajukan RUU Ketahanan Keluarga yang mengatur tentang larangan jual beli sperma atau ovum, yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2), Pasal 139, dan Pasal 140 RUU Ketahanan Keluarga. Serta terdapat hukuman pidana di dalam RUU Ketahanan Keluarga tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih lanjut RUU Ketahanan Keluarga terkait larangan jual beli dan donor sperma atau ovum. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Perspektif hukum pidana terhadap larangan jual beli dan donor sperma atau ovum dalam RUU Ketahanan Keluarga dapat didasarkan pada berlakunya hukum pidana menurut waktu (tempus delicti) dan tempat (locus delicti). Jika ditinjau hukum pidana dari waktu terjadinya, terdapat asas legalitas, asas retroaktif, dan asas transitoir. Dan jika ditinjau dari hukum pidana menurut tempat, terdapat asas teritorialitas, asas nasional pasif, dan asas nasional aktif. Asas-asas tersebut, dapat dikaitakan dengan RUU Ketahanan Keluarga tentang larangan jual beli dan donor sperma atau ovum. Respons masyarakat dari kalangan mahasiswa di Universitas Tidar terhadap RUU Ketahanan Keluarga yang melarang jual beli dan donor sperma atau ovum, yaitu mahasiswa telah mengetahui tentang adanya RUU Ketahanan Keluarga yang melarang jual beli dan donor sperma atau ovum. Mahasiswa juga mengetahui tujuan dari penyusunan RUU Ketahanan Keluarga tentang larangan jual beli dan donor sperma atau ovum yang berhubungan dengan kesehatan manusia. Mahasiswa masih ragu-ragu untuk setuju dengan adanya RUU Ketahanan Keluarga tentang larangan jual beli dan donor sperma atau ovum karena terlalu mengintervensi ranah privat warga negara. RUU Ketahanan Keluarga tentang larangan jual beli dan donor sperma atau ovum mungkin dapat dianggap melanggar HAM untuk memiliki keturunan yang dicantumkan dalam UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM. RUU Ketahanan Keluarga mengenai larangan jual beli dan donor sperma atau ovum mungkin dapat disahkan menjadi UU secara resmi jika sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan para mahasiswa setuju jika terdapat oknum yang terlibat dalam jual beli dan donor sperma atau ovum dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah Vol. 7 No. 2 (2024): HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL Vol. 7 No. 1 (2024): HUKUM HAM Vol. 6 No. 2 (2023): HUKUM BISNIS Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Perlindungan Konsumen Vol 6, No 1 (2023): Hukum Perlindungan Konsumen Vol. 5 No. 2 (2022): Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan Vol 5, No 2 (2022): Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan Vol 5, No 1 (2022): Lontar Merah Vol. 5 No. 1 (2022): Lontar Merah Vol 4, No 2 (2021): LONTAR MERAH Vol 4, No 1 (2021): LONTAR MERAH Vol 3, No 1 (2020): Lontar Merah Vol 2, No 2 (2019): Lontar Merah Vol 2, No 1 (2019): Lontar Merah Vol 1, No 2 (2018): LONTAR MERAH Vol 1, No 1 (2018): LONTAR MERAH More Issue