cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fathiya Nabiila
Contact Email
fathiyanabila128@gmail.com
Phone
+6281325503662
Journal Mail Official
lontarmerah@untidar.ac.id
Editorial Address
Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsan, Magelang Utara, Kota Magelag, Jawa Tengah
Location
Kota magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum
Published by Universitas Tidar
ISSN : -     EISSN : 28292464     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Lontar Merah merupakan Media Riset Akademik Hukum dalam bentuk Jurnal Ilmiah yang mencakup bidang Ilmu Hukum yang meliputi: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasonal, Hukum Acara, Hukum Islam, Hukum Adat, Filsafat Hukum, serta bidang Ilmu Hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 132 Documents
 1   2   3   4   5 
ODGJ CARE GROUP SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAM BAGI ORANG GANGGUAN JIWA Fathiya Nabila; Winna Wahyu Permatasari; Niqo 'ruma Azizi; Farid Pardamean Putra Irawan; Ana Fatichatul Muflichah
LONTAR MERAH Vol 4, No 2 (2021): LONTAR MERAH
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.275 KB)

Abstract

Kesahatan mental merupakan salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus. Permasalahan Orang dengan Gangguan Jiwa atau yang biasa di sebut ODGJ telah menjadi stigma buruk pada lingkungan masyarakat. Pelayanan yang masih terbatas atau dapat dikatakan belum cukup layak sebagai pemenuhan HAM penderita ODGJ, maupun fasilitas pemberdayaan ODGJ yang masih dikatakan belum cukup baik Bahkan tidak jarang mendapati kasus penderita ODGJ yang terlantar dijalan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dimana penelitian ini melihat dari kehidupan nyata yang dikaitkan dengan pemberlakuan hukum yang berlaku. Dari berbagai permasalahan diatas diperlukan suatu wadah dan fasilitas sebagai upaya dalam bentuk pemberdayaan bagi penderita ODGJ agar tetap dapat terpenuhinya HAM. Selain dari pada itu, diperlukan adanya wadah untuk memberdayakan penderita ODGJ agar setelah dinyatakan pulih dapat memiliki suatu keahlian ataupun skill, sehingga tidak secara langsung dapat merubah stigma buruk penderita ODGJ di masyarakat secara bertahap. Dengan adanya sinergitas antara pemerintah (stakeholder) dan masyarakat dapat menjadi suatu langkah preventif dan represif yang dapat berjalan optimal.
PENYALAHGUNAAN APLIKASI BROADCAST YANG MENGACU PADA PORNOGRAFI Bagus Agung Nugroho; Ryandhika Taufik Ibrahim; Tesa Putri Dewi Pamuji; Della Yudistira; Bella Diah
LONTAR MERAH Vol 1, No 2 (2018): LONTAR MERAH
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (510.846 KB)

Abstract

Penyalahgunaan aplikasi Broadcast dalam bentuk video live streaming yang dilakukan  pengguna smartphone Android atau iOS yang mengacu pada pornografi.Disini dengan adanya aturan Undang – Undang yang tegas diharapkan setidaknya dapat mengurangi adanya penyimpangan yang terjadi.Tujuan penelitian diharapkan dengan adanya suatu aturan yang dibuat bukan seharusnya untuk dilanggar melainkan menjadikan aturan itu sebagai acuan dalam kita melakukan sesuatu hal seperti dalam penggunaan aplikasi Broadcast yang seharusnya dapat bermanfaat.Disini menggunakan metode penelitian normatif yang melihat pada suatu keteguhan yang pada dasarnya aturan yang berlaku itu harus dipatuhi.Dengan adanya suatu penelitian diharapkan suatu hasil mengenai penyalahgunaan aplikasi broadcast yang mengacu pada pornografi yang nantinya dapat membantu beberapa pengguna aplikasi broadcast dalam menghadapi masalah tersebut seperti orangtua, cybercrime dan korban penyalahgunaan aplikasi tersebut. Faktor penyebab seseorang bisa menyalahgunakan aplikasi broadcast yang menyimpang dari fungsi awal aplikasi tersebut. Pelanggaran aplikasi broadcast yang menyimpang berpotensi melanggar Undang-undang Pornografi dan Undang-undang ITE. Dalam menangani kasus tersebut dibutuhkan peran serta aparatur negara sebagai penegak hukum yang tugasnya melindungi masyarakat dan memberikan sanksi terhadap pelanggar. Peran orang tua juga sangat penting disini sebagai pengawas bagi anak tersebut agar anak tidak sembarangan menggunakan aplikasi broadcast
PERALIHAN HAK ATAS TANAH MILIK NEGARA PT. KERETA API INDONESIA (KAI) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Dhudy Hario Wintoko
LONTAR MERAH Vol 2, No 2 (2019): Lontar Merah
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (460.439 KB)

Abstract

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, sama halnya dengan negara-negara berkembang lainnya yang dalam pembangunan dan persebaran penduduknya akan semakin terus meningkat dengan seiring berkembangnya zaman. Karena hal itu mengakibatkan jumlah penduduk yang tidak merata apalagi pemerintah tidak terlalu mengkontrol masalah ini, sehingga salah satu contohnya yaitu di Pulau Jawa yang secara sensus, penduduknya lebih banyak dari pulau-pulau lain di Indonesia. Hal ini berbanding terbalik dengan luas tanah yang tersedia dan terbatas. Inilah yang menjadi tujuan dari penelitian yuridis normative untuk mengetahui penyebab terjadinya masalah dikemudian hari dalam bidang pertanahan seperti sengketa tanah antara PT. KAI dengan masyarakat di beberapa daerah pulau jawa. Berdasarkan hasil penelitian ini terjadi dikarenakan masyarakat merasa memiliki hak atas tanah yang ditempati dengan alasan bahwa tanah yang ditempati sudah diterlantarkan oleh PT. KAI selama berpuluh-puluh tahun dan masyarakat menolak penuh apabila terjadi penggusuran yang dilakukan oleh PT. KAI. Sengketa ini bermula dari rencana reaktivasi rel kereta api yang dipakai kembali dengan tujuan bersifat publik maupun privat, dengan berpegang pada grondkaart dari masa kolonial Belanda oleh PT. KAI. Grondkaart sendiri atau hak beheer Djawatan Kereta Api diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 menegaskan bahwa suatu instansi pemerintah yang masih menguasai hak beheer atas tanah haruslah dikonversi menjadi hak pengelolaan dan hak pakai untuk didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional guna mendapatkan setifikat sebagai tanda bukti. Namun dalam kenyataannya masih ada beberapa tanah PT. KAI yang belum dikonversi menjadi hak pengelolaan atau hak pakai. Dengan hal itu sebaiknya penyelesaian masalah penguasaan terhadap tanah PT.KAI dilakukan dialog bersama dan bermusyawarah dengan pihak-pihak yang terlibat serta mendatangkan ahli yang berkaitan dengan permasalahan itu supaya mendapat jalan tengah dan tidak ada yang merasa dirugikan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL Riri Novita Sari; Luluk Dwi Setiati; Agnes Indriani
LONTAR MERAH Vol 1, No 1 (2018): LONTAR MERAH
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.67 KB)

Abstract

Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku melecehkan atau merendahkan yang berhubungan dengan dorongan seksual yang dapat merugikan seseorang, yang terkena perlakuan itu. Bahkan dapat diartikan setiap perbuatan yang memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya.Tulisan ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pelecehan seksual yang nantinya dapat  membantu beberapa pihak yang terkait dalam menghadapi masalah tersebut seperti orangtua, polisi dan korban pelecehan seksual tersebut. Faktor penyebab mengapa seseorang melakukan pelecehan seksual dikarenakan faktor biologik dan faktor sosial budaya. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pelecehan seksual tercantum dalam Peraturan Undang-Undang-an, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam menangani kasus tersebut dibutuhkan peran serta aparatur negara, yaitu polisi sebagai aparat penegak hukum yang tugasnya melindungi masyarakat. Peran orang tua juga sangat penting disini sebagai penenang dan menjadi semangat bagi anak tersebut agar anak tidak menjadi trauma atas kejadian yang telah dialaminya.
TINJAUAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DALAM MENINGKATKAN POTENSI PARIWISATA PADA MASA PANDEMI Arief Nur Huda; Nur Rahmawati; Likha Muslichatun; Meiswara Kusumawati
LONTAR MERAH Vol 5, No 1 (2022): Lontar Merah
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.803 KB)

Abstract

Sektor pariwisata mempunyai peranan yang sangat signifikan bagi peningkatan perekonomian negara. Namun, dengan adanya pelonjakan positive rate di Indonesia, maka Pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan PPKM yang berdampak pada penutupan berbagai destinasi wisata. Penelitian bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam meningkatkan potensi pariwisata pada masa pandemi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan. Setelah adanya penurunan kasus positif di Covid-19, untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam implementasi pemulihan ekonomi pariwisata, terdapat tiga program utama, yaitu Program Rebound Destinasi Wisata, Pertemuan dan Koordinasi Reguler dengan PHRI dan Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata, dan Coaching Clinic Dana Pemulihan Ekonomi Nasional. Sedangkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam meningkatkan potensi pariwisata pada masa pandemi, yaitu Penyelenggaraan Vaksinasi Masal pada Destinasi Wisata, Penguatan Sinyal Pariwisata, dan Pemberlakuan Program Gerakan Bersih, Indah, Sehat, Aman (BISA).. Oleh karena itu, guna meningkatkan potensi pariwisata di daerah-daerah pada masa pandemi, pemerintah pusat mengupayakan sejumah kebijakan di antaranya berupa pengadaan Sosialisasi dan Publikasi Protokol CHSE, Sertifikasi CHSE, dan program pengembangan desa wisata yang secara khusus diusung oleh Kemenparekraf. 
PERAN HUKUM DALAM MEMBENTUK KARAKTER PANCASILAIS MELALUI SARANA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Anis Ari Wibowo
LONTAR MERAH Vol 2, No 1 (2019): Lontar Merah
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.715 KB)

Abstract

AbstrakBelajar tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada dasarnya adalah belajar tentang ke Indonesian, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian pancasilais, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaaran wajib yang harus diikuti baik di tingkat pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi, hal ini memperlihatkan begitu pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi warga negara indonesia.Pendidikan kewarganegaraan merupakan disiplin ilmu yang berasal dari tiga perpaduan ilmu yaitu ilmu hukum, moral dan ilmu politik. Pendidikan Kewarganegaraan dapat dijadikan sebagai solusi untuk mencegah bahkan menanggulangi permasalahan-permasalahan social dengan cara menanamkan pendidikan moral, hukum serta politik sesuai dengan falsafah Pancasila. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) juga memiliki misi sebagai pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, pendidikan moral/karakter. Dalam perkembangannya, ilmu hukum menjadi salah satu topik yang banyak diperbincangkan diawal tahun 2017 hingga sekarang, hal itu disebabkan karena banyak fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan hukum seperti meningkatnya angka kriminalitas, degradasi moral beredarnya informasi yang mengandung ujaran kebencian, sara, hingga lemahnya penegakan hukum. Oleh karena peran ilmu hukum diperlukan dalam upaya membentuk karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila, Pada karya ilmiah ini pemulis akan membahas peran Hukum dalam disiplin ilmu pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya dalam membentuk karakter bangsa yang pancasilais.
KONTROVERSI PERPRES NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG KENAIKAN IURAN BPJS DI TENGAH PANDEMI COVID-19 Farid Pardamean Putra Irawan
LONTAR MERAH Vol 4, No 1 (2021): LONTAR MERAH
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.877 KB)

Abstract

Penularan dan penyebaran Pandemi Covid-19 di Indonesia yang tidak menunjukkan jumlah yang berkurang yang mengakibatkan berbagai sektor ekonomi menjadi lumpuh, baik ekonomi mikro maupun makro. Hal ini juga bersamaan dengan meningkatnya korban yang terdampak dari Pandemi Covid-19, membuat pemerintah harus mengeluarkan anggaran lebih untuk menanganinya. Dilansir oleh merdeka.com., di Indonesia sendiri sampai tanggal 22 Februari 2021 tercatat sudah 1.278.653 kasus yang positif terpapar Covid-19. Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan Iuran BPJS menjadi tekanan tambahan di tengah Pandemi Covid- 19 bagi masyarakat kurang mampu yang sudah memiliki kartu BPJS sebagai harapan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan demi menunjang kehidupan yang layak. Tujuan penelitan yaitu, untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam perdebatan dan akibat-akibat yang ditimbulkan dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan Iuran BPJS. Metode penelitian, menggunakan metode yuridis normatif, adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dengan berlakunya peraturan tersebut sangat membebankan masyarakat pengguna kartu BPJS disebabkan kenaikan iuran yang terjadi ditengah keadaan Pandemi Covid-19. Hal tersebut juga mendapatkan pertentangan dari lembaga-lembaga hukum dan lembaga pemerintah dalam langkah presiden mengambil kebijakan tersebut.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH JAWA TENGAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMULIHAN PASCA PANDEMI COVID-19 Dimas Prasetyo; Natasya Okta Setiani; Intan Wulandari; Ayu Tri Dara Puspita; Nasyfa Septina
LONTAR MERAH Vol 5, No 1 (2022): Lontar Merah
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.78 KB)

Abstract

Dalam artikel ini, penulis mencoba untuk menganalisa kebijakan pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang sempat terpuruk bahkan menurut data dari BPS pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada kuartal 2 tahun 2020 sebesar -5,91% atau mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi namun terjadi perumbuhan pada kuartal I tahun 2021 sehingga hanya mengalami penurunan sebesar -0,84%.  Penelitian ini disusun dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan suatu fenomena atau kondisi yang berada di masyarakat apa adanya tanpa mengalami rekayasa terhadap data yang ada. Dari hasil analisa penulis dapat disimpulkan bahwa Covid-19 menimbulkan dampak negatif di berbagai sektor kehidupan manusia termasuk di provinsi Jawa Tengah, sektor yang terdampak adalah seperti sektor pariwisata, sektor perekonomian, sektor kesehatan, dan lain sebagainya. Kondisi tersebut sangat menjelaskan tentang dibutuhkanya suatu kebijakan yang berperan dalam mengatasi hal ini sekaligus perlunya rencana tentang pemulihan pasca pandemi Covid-19. Strategi yang dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi di provinsi Jawa Tengah adalah dengan mempercepat vaksinasi dan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat, peningkatan daya beli, menstabilkan harga kebutuhan pokok, mendorong sektor ekonomi potensial agar kembali beraktivitas, dan lain-lain. Dengan strategi-strategi tersebut pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah yang sempat memburuk, sekarang berangsur  membaik dengan pertumbuhan rata-rata pada setiap kuartal dan triwulan mencapai 5%.
PENDIDIKAN HUKUM MELALUI METODE PAKEM DI MI AL-IMAN NGAWUNGGO Riri Novita Sari; Luluk Dwi Setiati; Muhammad Arif Fathur Rohman; Margaretha Sekar Ayu Larasati; Dini Novia
LONTAR MERAH Vol 2, No 1 (2019): Lontar Merah
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.454 KB)

Abstract

AbstrakPendidikan di sekolah dasar merupakan lembaga yang dikelola dan diatur oleh pemerintah yang diselenggarakan secara formal berlangsung 6 tahun, dengan maksud dan tujuan yang tidak lain agar anak Indonesia menjadi seorang individu yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tim pengabdian akan menerapkan metode PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan) di sekolah-sekolah dasar yang tujuannya untuk mengetahui dan memecahkan suatu permasalahan dalam membentuk karakter siswa dan memberikan pengetahuan tentang hukum kepada siswa. Yang menjadi sasaran tim pengabdian yaitu siswa-siswi kelas 4 dan 5 MI Al Iman Ngawunggo, yang terletak di Kecamatan Kaliangkrik, Magelang. Dari MI Al Iman masih terdapat beberapa kekurangan seperti tenaga pengajar yang masih sangat minim, buku-buku penunjang pelajaran yang hanya dipegang oleh gurunya, dan sopan santun dari siswa-siswi. Materi yang tim pengabdian berikan kepada siswa-siswi adalah mengenai hukum dan pendidikan kewarganegaraan menggunakan Metode PAKEM serta diselingi dengan outbound edukasi. Siswa-siswi sangat antusias menyambut kedatangan tim pengabdian dan mereka belajar dengan semangat serta fokus terhadap materi yang diberikan. Dalam pembelajaran yang dilakukan kurang lebih empat bulan mengalami peningkatan yang bagus seperti siswa-siswi menjadi lebih berani mengungkapkan argumennya di depan teman-teman yang lain, siswa-siswi lebih aktif dalam pembelajaran dan tidak malu untuk bertanya.Kata Kunci: Pendidikan, Hukum, Metode PAKEM.AbstractEducation in elementary schools is an institution managed and regulated by the government which is formally held for 6 years, with the intent and purpose that is no different so that Indonesian children become individuals who have been mandated in the 1945 Constitution. The dedication team will apply the PAKEM method ( Active, Creative, Effective and Enjoyable Learning) in elementary schools whose purpose is to know and solve a problem in shaping the character of students and provide knowledge about the law to students. The target of the dedication team was MI 4 Iman Ngawunggo grade 4 and 5 students, located in Kaliangkrik District, Magelang. From MI Al Iman there are still some shortcomings such as teaching staff who are still very minimal, learning support books that are only held by the teacher, and courtesy of the students. The material that the service team gave to students was about law and citizenship education using the PAKEM Method and interspersed with outbound education. The students were very enthusiastic to welcome the service team and they learned with enthusiasm and focus on the material provided. n the four months of learning that experienced a good increase as students became more courageous in expressing their arguments in front of other friends, students were more active in learning and were not ashamed to ask questions.
URGENSI PEMBENTUKAN E-COURT SEBAGAI WUJUD PERADILAN YANG BERKEMBANG Desi Indah Jayani; Veren Yonita Elfitaningsih; Dwi Amalia Agustin; Rena Raditya
LONTAR MERAH Vol 3, No 1 (2020): Lontar Merah
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (498.159 KB)

Abstract

Pemanfaatan internet memudahkan peningkatan kualitas akses ke sistem layanan di berbagai bidang khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu bentuk pemanfaatan internet yang dapat dirasakan adalah adanya suatu inovasi terbaru oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan mengeluarkan sistem layanan pengadilan elektronik atau yang lebih dikenal dengan e-Court. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi pembentukan layanan e-Court pada lembaga peradilan di Indonesia. Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan statutory approach (perundang-undangan) dengan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa e-Court sendiri merupakan suatu bentuk layanan di bidang hukum yang berbasis teknologi secara online untuk memudahkan dalam pendaftaran perkara (e-Filling), mengetahui taksiran panjar biaya perkara (e-Payment),  pembayaran, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (e-Summons) dan persidangan yang dilakukan secara elektronik (e-Litigation). Adanya e-Court menjadi bukti komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mewujudkan pengadilan secara elektronik sebagai pengadilan yang modern dengan menggunakan prinsip cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Layanan e-Court tergolong baru dan sudah diterapkan di lembaga peradilan di Indonesia, namun baru advokat yang  dapat melakukan pendaftaran pada layanan e-Court. Dengan dihadirkannya e-Court memberikan banyak dampak positif dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan, serta sesuai dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan dijalankannya e-Court pada lembaga peradilan diharapkan dapat memajukan dan memperbaiki sistem peradilan di Indonesia serta memberikan keadilan untuk masyarakat Indonesia.

Page 1 of 14 | Total Record : 132

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah Vol. 7 No. 2 (2024): HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL Vol. 7 No. 1 (2024): HUKUM HAM Vol. 6 No. 2 (2023): HUKUM BISNIS Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Perlindungan Konsumen Vol 6, No 1 (2023): Hukum Perlindungan Konsumen Vol. 5 No. 2 (2022): Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan Vol 5, No 2 (2022): Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan Vol 5, No 1 (2022): Lontar Merah Vol. 5 No. 1 (2022): Lontar Merah Vol 4, No 2 (2021): LONTAR MERAH Vol 4, No 1 (2021): LONTAR MERAH Vol 3, No 1 (2020): Lontar Merah Vol 2, No 2 (2019): Lontar Merah Vol 2, No 1 (2019): Lontar Merah Vol 1, No 2 (2018): LONTAR MERAH Vol 1, No 1 (2018): LONTAR MERAH More Issue