cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
idj@unej.ac.id
Editorial Address
Pascasarjana Universitas Jember Kalimantan Road 37, Tegalboto Campus Jember, East Java, Indonesia
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities
Published by Universitas Jember
ISSN : -     EISSN : 27755045     DOI : https://doi.org/10.19184/idj
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences, and Humanities (IDJ) is a scientific journal which publishes original articles on the most recent knowledge, researches, or applied researches and other development in fields of academic practitioners, researchers, scientists, and consultants. IDJ is a magnificent platform to discuss interdisciplinary disciplines. Manuscript with an interdisciplinary and empirical approach will be preferable. However, the journal will still consider the manuscript with a descriptive approach for publication as long as it provides cases and contextual discussion and uses an interdisciplinary approach to examine the cases. This objective of this journal comes from the current context of issues within the framework of social sciences, law, and humanities that need to be discussed from various kinds of approaches. Thus, the scope of this journal covers interdisciplinary studies on social issues such as poverty, crimes, development, public policy, economy, law, gender, culture, education, and any other social realm.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 2 (2021): November 2021" : 5 Documents clear
Kepastian Batas Waktu Penetapan Status Tersangka dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Moh Holilullah; Al Khanif
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 2 No 2 (2021): November 2021
Publisher : Program Pasca Sarjana Unej

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.968 KB) | DOI: 10.19184/idj.v2i2.25564

Abstract

Proses penyelidikan dan penyidikan adalah tahap yang sangat penting dalam proses penegakan hukum, karena kedua proses inilah yang menjadi titik awal perbuatan seseorang tersebut merupakan suatu tindak pidana ataupun tidak, bukti-bukti yang diperoleh dalam proses tersebut sangatlah menentukan di dalam proses pemeriksaan di persidangan, apabila proses ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka harkat dan martabat orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dipertaruhkan. Dalam KUHAP belum diatur dengan jelas mengenai kepastian hukum batas waktu penetapan status tersangka oleh penyidik, sehingga dengan tidak adanya aturan hukum terkait kepastian batas waktu dalam penetapan status tersangka tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum. Disisi lain pada prinsipnya pengekangan dan pembatasan terhadap kebebasan seseorang tidak boleh dilakukan, namun menurut Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UUHAM), pembatasan hak dan kebebasan seseorang hanya dapat dilakukan semata-mata didasarkan pada supremasi hukum, untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan mendasar lainnya, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa dan negara, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 74 UUHAM bahwa tidak ada ketentuan undang-undang yang dapat ditafsirkan bahwa pemerintah, partai, kelompok atau pihak manapun untuk mengurangi, menghancurkan atau menghapuskan HAM atau kebebasan mendasar yang ditetapkan dalam hukum. Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Dengan ketentuan pasal diatas tentunya memiliki korelasi dengan batas waktu dalam hal penetapan tersangka, dikarenakan semakin lama proses penyidikan tentunya hak-hak tersangka untuk diadili sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta semakin lama seseorang menyandang status tersangka hal ini dapat melanggar hak-hak tersangka.
Penerapan Restorative Justice sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan Iklimah Dinda Indiyani Adiesta
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 2 No 2 (2021): November 2021
Publisher : Program Pasca Sarjana Unej

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.476 KB) | DOI: 10.19184/idj.v2i2.25842

Abstract

Abtract This paper aims to analyze the handling of minor crimes with the conventional justice system and test the chances of restorative justice applied as an innovation in the settlement of minor criminal cases. Public disillusionment with the implementation of criminal proceedings led to the insistence on reforming the solution. The handling of minor crimes with the conventional justice system, judged not to reflect a sense of justice. The inequality of understanding the value of losses and the amount of fines makes the basis of a criminal act can be categorized as a minor crime between the police, prosecutors and courts raises a bad stigma regarding the handling of minor crimes today, in addition, the handling of minor crimes that do not maximize settlements oriented to the recovery of victim losses such as restorative justice. This research uses juridical-normative methods with conceptual and statutory approaches. The authors of this study used primary legal materials derived from legislation as well as secondary ones derived from books and legal journals relevant to the discussion. Then to enrich the references to this study, the authors used non-legal materials. This study shows that, the handling of minor crimes using the conventional justice system does not show the principle of proportionality in basing the category of a criminal act can be said to be a minor crime if looking at Perma No.2 Year 2012. In addition, the implementation of Perma, not maximum and the imposing of prison sanctions against perpetrators of minor crimes are ineffective. With such conditions, restorative justice can be used as an innovation in the settlement of minor criminal cases, because it has fulfilled all the requirements for a criminal act resolved by restorative justice. Keywords: Minor Crimes, Restorative Justice, Conventional Justice System
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Penyalahgunaan Transfer Pricing untuk Penghindaran Pajak Rafi Muhammad Irfan
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 2 No 2 (2021): November 2021
Publisher : Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.393 KB) | DOI: 10.19184/idj.v2i2.28009

Abstract

Abstrak Transfer Pricing kerap digunakan sebagai upaya untuk memperkecil pajak korporasi yang berada dalam satu grup induk dengan menggeser atau merubah harga atau laba antar korporasi. Perbuatan tersebut mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara yang berujung pada tindak pidana karena merugikan keuangan negara. Perkembangan dinamika ekonomi dan metode baru untuk memperkecil pajak perusahaan selalu satu langkah di depan dari pada peraturan hukum yang berlaku, disamping itu struktur kepengurusan korporasi yang kompleks terlebih untuk mengambil keputusan penghindaran pajak yang diputuskan secara kolektif menimbulkan pertanyaan siapa yang seharusnya bertanggungjawab, sebab keputusan tersebut untuk dan atas nama kepentingan korporasi bukan individu pengurus. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana penghindaran pajak dengan praktik transfer pricing serta memperjelas konsep pengaruh teori vicarious liability terhadap sanksi pidana korporasi akibat penyalahgunaan transfer pricing untuk menghindari pajak. Kata Kunci: Transfer Pricing, Kejahatan Korporasi, Penghindaran Pajak, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.
Ubud Writers and Readers Festival: Merangkum Dinamika Makna Dwi Windu (2004-2019) Pasca Bom Bali 1 Titan Kusuma Sakti
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 2 No 2 (2021): November 2021
Publisher : Program Pasca Sarjana Unej

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.2 KB) | DOI: 10.19184/idj.v2i2.24978

Abstract

Terpuruknya citra, pariwisata, dan perekonomian Bali pasca tragedi Bom Bali I yang terjadi di area legian menggugah banyak pihak untuk melakukan beragam proyek penyembuhan. Salah satu yang dilakukan berasal dari Yayasan Mudra Swari Saraswati melalui Ubud Writers and Readers Festival. Nyatanya kini Ubud Writers and Readers Festival telah berkembang begitu besar dan perjalanannya selama dwi windu (2004-2019) telah berdinamika. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini ingin menjawab bagaimana dinamika makna Ubud Writers and Readers Festival yang nampak dalam perjalanan dwi windu tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berpacu kepada pengamatan langsung, pengamatan terlibat, dan wawancara mendalam serta juga dibubuhi hasil literatur. Penelitian ini mengambil perspektif dari ruang lingkup Yayasan Mudra Swari Saraswati maupun Ubud Writers and Readers Festival dan mengesampingkan perspektif dari participant. Dinamika makna Ubud Writers and Readers Festval tersebut dapat dibagi ke dalam tiga babak, yaitu; periode awal sebagai usaha untuk mengembalikan citra Bali, Peralihan sebagai momentum untuk membesarkan diri, dan akhir yang mana Ubud Writers and Readers Festival sudah begitu besar sebagai arena pemahaman dan pembelajaran.
Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis Perempuan ketika Meliput Berita dalam Aksi Demonstrasi Elma Hardiyanti
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 2 No 2 (2021): November 2021
Publisher : Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.816 KB) | DOI: 10.19184/idj.v2i2.24959

Abstract

Jurnalis perempuan berpotensi mendapatkan risiko ganda karena posisinya sebagai jurnalis dan juga sebagai perempuan. Ketika meliput berita saat demonstrasi, jurnalis perempuan harus berhadapan secara langsung dengan demonstran dan aparat kepolisian. Selain itu, topik yang akan diberitakan bersifat sensitif sehingga dapat mengancam jurnalis perempuan seperti kekerasan dan pelecehan verbal. Berdasarkan hasil survei AJI Indonesia (2019), pelaku kekerasan terhadap perempuan terbanyak diduduki oleh aparat kepolisian. Berdasarkan persoalan tersebut, ada dua persoalan yang akan dikaji dalam artikel ini. Yang pertama adalah terkait perlindungan jurnalis, dan yang kedua adalah perbandingan mekanisme perlindungan terhadap jurnalis perempuan ketika meliput aksi di beberapa negara. Artikel ini menggunakan jenis penulisan yuridis normatif, yang dibantu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Kesimpulan artikel ini menunjukkan jika kebebasan pers di Indonesia, Filipina, dan Australia memiliki perbedaan cukup jauh dengan Belanda dalam upaya memberikan penanganan kasus kejahatan pada jurnalis perempuan walaupun perlindungan hukum tentang pers telah diatur.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2024): November 2024 Vol 5 No 1 (2024): May 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): May 2024 Vol 4 No 2 (2023): November 2023 Vol 4 No 1 (2023): May 2023 Vol 3 No 2 (2022): November 2022 Vol 3 No 1 (2022): May 2022 Vol 2 No 2 (2021): November 2021 Vol 2 No 1 (2021): May 2021 Vol 1 No 2 (2020): November 2020