Garuda - Garba Rujukan Digital

Anak di Embung Cinta: Pembentukan Wisata Ramah Anak di Kelurahan Nangkaan Bondowoso Dina Tsalist Wildana; Al Khanif; Sapti Prihatmini; Fany Tanuwijaya
Warta Pengabdian Vol 14 No 3 (2020): Warta Pengabdian
Publisher : LP2M Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/wrtp.v14i3.17172

Kelurahan Nangkaan memiliki keindahan alam berupa embung yaitu cekungan penampung air yang berguna untuk menjaga kualitas air, mencegah banjir dan berguna untuk irigasi sawah. Menariknya embung ini berbentuk hati hingga disebut dengan embung cinta. Keindahan alam ini dimanfaatkan untuk membentuk Desa Wisata Embung Cinta. Lebih khusus, desa wisata ini akan mengusung konsep ramah anak. Metode Asset Based Community Development (ABCD) akan menjadi berbagai kondisi kelurahan Nangkaan sebagai aset yang dapat dikembangkan menuju desa wisata ramah anak. Hasil kegiatan ini adalah berupa kesepakatan ide pembentukan desa wisata ramah anak dari para stake holder meliputi Kepala Pemerintahan Kelurahan Nangkaan, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan masyarakat. Beberapa program awal yang telah dilakukan adalah menyelenggaran lomba lukis dengan promosi tempat wisata dan membuat konsep wisata ramah anak. Masih banyak tahapan yang harus dilakukan menuju desa wisata ramah anak. Tentunya memerlukan dukungan dari berbagai pihak dan semangat yang harus terus dibangun.

Penguatan Industri Rumah Tangga Dodol Buah Naga Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Ekonomi Masyarakat Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi Al Khanif; Dina Tsalist Wildana; Dyah Octorina Susanti
Warta Pengabdian Vol 12 No 1 (2018): Warta Pengabdian
Publisher : LP2M Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/wrtp.v12i1.7630

Persoalan mendasar terkait produksi pertanian dan perkebunan di Indonesia adalah ketidak mampuan petani untuk mengolah produk-produk yang mereka hasilkan menjadi produk olahan. Persoalan ini juga dihadapi oleh para petani buah naga di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur yang selama ini selalu menjual buah naga dalam kondisi segar. Model penjualan produk pertanian seperti ini mengancam ketahanan ekonomi para petani karena harga jual buah naga menjadi tidak menentu dan cenderung murah ketika panen raya. Berdasarkan persoalan tersebut, perlu kiranya ada solusi untuk membantu petani buah naga agar mereka mendapatkan keuntungan yang sepadan. Salah satunya adalah pengenalan tentang pengolahan buah naga menjadi dodol buah naga. Salah satu hasil dari program ini adalah kemampuan petani untuk mengolah produk buah naga menjadi dodol buah naga. Program pengabdian ini juga berhasil mengembangkan koordinasi yang lebih intensif antara perajin dodol dengan pihak desa. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan kendala pemasaran dari produk dodol tersebut sehingga merekomendasikan perlunya kajian lebih lanjut melalui program pengabdian lain di tahun mendatang.

WOMEN, ISLAM, AND MODERN FAMILY CONSTRUCTION IN THE PERSPECTIVES OF LEGAL PLURALISM IN INDONESIA Al Khanif
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 4 No 2 (2019)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

The Constitutional Court decision in 2010 on the recognition of Siri, an unofficial, unregistered marriage ignited debate in Indonesian society. Even though the main reason of the recognition of Siri is to protect children born from this marriage, allowing Siri marriage will broaden the legal spectrum in the Indonesian Marriage Law and potentially causes legal uncertainty for the perpetrators. It may be argued that the decision is to negotiate legal sources that affect the norms in the marriage law. Yet, this decision has the both positive and negative social impacts. The positive impact of the approval of Siri marriage is the children born from such practices will be able to obtain financial, biological, and psychological protection. The negative impact of the decision is that more Siri marriages in the community will lead to increasingly complex social and legal problems. If the women involved in the marriages have insufficient financial capacity and adequate knowledge, they will be very dependent on their husbands. In the event of a divorce, these women will face more serious psychological and financial problems after marriage. Abstrak: Keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010 tentang pengakuan pernikahan Siri, yaitu pernikahan yang tidak resmi dan tidak terdaftar memicu perdebatan di masyarakat Indonesia. Meskipun alasan utama pengakuan pernikahan siri adalah untuk melindungi anak-anak yang lahir dari pernikahan ini, perizinan pernikahan siri akan memperluas spektrum hukum dalam Undang-Undang (UU) Perkawinan Indonesia, dan berpotensi menyebabkan keraguan hukum bagi para pelaku. Dapat dikatakan bahwa keputusan ini adalah untuk menegosiasikan sumber hukum yang mempengaruhi norma-norma dalam hukum perkawinan. Namun, keputusan ini memiliki dampak sosial positif dan negatif. Dampak positif dari persetujuan pernikahan siri yaitu anak-anak yang lahir dari pernikahan ini dapat memperoleh perlindungan secara finansial, biologis, dan psikologis. Sedangkan dampak negatif dari keputusan ini adalah semakin banyaknya pernikahan siri di masyarakat yang akan menimbulkan masalah sosial dan hukum yang semakin kompleks. Jika para wanita yang terlibat dalam pernikahan ini memiliki kapasitas keuangan dan pengetahuan yang tidak memadai, mereka akan sangat bergantung pada suami. Jika terjadi perceraian, para wanita ini akan menghadapi masalah psikologis dan keuangan yang lebih serius. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Hak Perempuan, Perkawinan, Pluralisme Hukum di Indonesia

Kebijakan Pemulangan WNI Eks Islamic State of Iraq and Syria Ditinjau dari Perspektif Hukum Maya Cristiana; Al Khanif; Bayu Dwi Anggono
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 3 No 1 (2022): May 2022
Publisher : Program Pasca Sarjana Unej

Artikel ini berjudul Kebijakan Pemulangan WNI eks ISIS Ditinjau dari Perspektif Hukum. Latar belakang dari penulisan ini dimana kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting karena adanya perlindungan hukum oleh negara terhadap warga negaranya. Sejak ISIS dinyatakan kalah, sebagian warga negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS berkeinginan untuk kembali ke Indonesia. Munculnya wacana pemulangan WNI eks ISIS menjadi suatu hal yang dilematis, namun kebijakan tersebut harus tetap diambil oleh pemerintah demi menjaga stabilitas keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan analitis. Berdasarkan hasil penelitian tulisan ini dapat disimpulkan bahwa dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan seseorang kehilangan kewarganegaraanya berkaitan dengan tindakan sesorang terhadap negara lain. Namun disisi lain negara berkewajiban memberikan hak kepada seluruh warga negara dalam segala aspek sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia. Kata Kunci: Warga Negara Indonesia, ISIS, Status Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia

Kepastian Batas Waktu Penetapan Status Tersangka dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Moh Holilullah; Al Khanif
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 2 No 2 (2021): November 2021
Publisher : Program Pasca Sarjana Unej

Proses penyelidikan dan penyidikan adalah tahap yang sangat penting dalam proses penegakan hukum, karena kedua proses inilah yang menjadi titik awal perbuatan seseorang tersebut merupakan suatu tindak pidana ataupun tidak, bukti-bukti yang diperoleh dalam proses tersebut sangatlah menentukan di dalam proses pemeriksaan di persidangan, apabila proses ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka harkat dan martabat orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dipertaruhkan. Dalam KUHAP belum diatur dengan jelas mengenai kepastian hukum batas waktu penetapan status tersangka oleh penyidik, sehingga dengan tidak adanya aturan hukum terkait kepastian batas waktu dalam penetapan status tersangka tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum. Disisi lain pada prinsipnya pengekangan dan pembatasan terhadap kebebasan seseorang tidak boleh dilakukan, namun menurut Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UUHAM), pembatasan hak dan kebebasan seseorang hanya dapat dilakukan semata-mata didasarkan pada supremasi hukum, untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan mendasar lainnya, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa dan negara, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 74 UUHAM bahwa tidak ada ketentuan undang-undang yang dapat ditafsirkan bahwa pemerintah, partai, kelompok atau pihak manapun untuk mengurangi, menghancurkan atau menghapuskan HAM atau kebebasan mendasar yang ditetapkan dalam hukum. Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Dengan ketentuan pasal diatas tentunya memiliki korelasi dengan batas waktu dalam hal penetapan tersangka, dikarenakan semakin lama proses penyidikan tentunya hak-hak tersangka untuk diadili sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta semakin lama seseorang menyandang status tersangka hal ini dapat melanggar hak-hak tersangka.

Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Berdasarkan Asas Kebebasan Berserikat Charina Lucky Pratiwi; Aries Harianto; Al Khanif
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 2 No 1 (2021): May 2021
Publisher : Program Pasca Sarjana Unej

Pekerja/buruh merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang berhak dalam keberlangsungan hidupnya dengan melakukan pekerjaan. Kedudukan pekerja/buruh lebih lemah dibanding dengan pengusaha, maka dalam melindungi kepentingan serta hak-hak pekerja/buruh salah satunya dengan bergabung kepada serikat pekerja/serikat buruh. Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik dalam perusahaan maupun diluar perusahaan yang bersifat mandiri, bebas, demokratis dan bertanggung jawab guna mempertahankan, meningkatkan, memperjuangkan dan melindungi hak serta kepentingan untuk kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative. Beberapa peraturan yang melandasi kewajiban serikat pekerja/serikat buruh untuk mendaftarkan dan mencatatkan dirinya kepada pihak yang bewenang dibidang ketenagakerjaan diantaranya Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pasal 1 ayat (21) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pencatatan serikat pekerja/serikat buruh tidak bertentangan dengan asas kebebasan berserikat karena hal tersebut tidak ada keterangan yang jelas mengenai asas yang dianut oleh serikat pekerja/serikat buruh, namun kebebasan berserikat dijadikan dasar atau landasan dalam organisasi serikat pekerja/serikat buruh.

Islam and Human Rights: Friend or Foe? Fariz Ulul Abshar; Al Khanif; A'an Efendi; Muktafi Muktafi
ADDIN Vol 15, No 2 (2021): ADDIN
Publisher : LPPM IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/addin.v15i2.14868

In the context of the relationship between Islam and democracy along with human rights, Islam represents two opposing positions (the two faces of Islam). On the one hand, Islam is seen as a religion of compassion (raḥmat li al-‘ālamīn), respects plurality, upholds tolerance and cares about human rights. On the other hand, Islam is often identified with separatism, discrimination, intolerance and violent phenomena. In Islamic countries and Muslim-majority countries, violations of human rights frequently occur. Islam often appears with a double face. In addition to being a source of law to bring about peace, it is often used as the basis for violent ideologies from state’s repressive policies to terrorism movements. This article elaborates on the basic concept of human rights in Islam and the dynamics of protecting and upholding human rights. Using a conceptual approach, this study aims to seek religious awareness in the midst of globalization where religion can strengthen the concepts of human rights. When religion is used as a source in the rational policy framework of a country, especially the protection and enforcement of human rights, it can be ascertained that human rights in that country will flourish and will be accepted by the citizens.

Islam and Human Rights: Friend or Foe? Fariz Ulul Abshar; Al Khanif; A'an Efendi; Muktafi Muktafi
ADDIN Vol 15, No 2 (2021): ADDIN
Publisher : LPPM IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/addin.v15i2.14868

In the context of the relationship between Islam and democracy along with human rights, Islam represents two opposing positions (the two faces of Islam). On the one hand, Islam is seen as a religion of compassion (raḥmat li al-‘ālamīn), respects plurality, upholds tolerance and cares about human rights. On the other hand, Islam is often identified with separatism, discrimination, intolerance and violent phenomena. In Islamic countries and Muslim-majority countries, violations of human rights frequently occur. Islam often appears with a double face. In addition to being a source of law to bring about peace, it is often used as the basis for violent ideologies from state’s repressive policies to terrorism movements. This article elaborates on the basic concept of human rights in Islam and the dynamics of protecting and upholding human rights. Using a conceptual approach, this study aims to seek religious awareness in the midst of globalization where religion can strengthen the concepts of human rights. When religion is used as a source in the rational policy framework of a country, especially the protection and enforcement of human rights, it can be ascertained that human rights in that country will flourish and will be accepted by the citizens.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search