cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Caturida Meiwanto Doktoralina
Contact Email
journallemhannasri@gmail.com
Phone
+6287808067428
Journal Mail Official
jurnal@lemhannas.go.id
Editorial Address
Jl. Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat 10110
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Lemhannas RI
Published by Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
ISSN : 22528555     EISSN : 28305728     DOI : https://doi.org/10.55960/jlri
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Lemhannas RI (JLRI) is multidisciplinary, focusing on all aspects of national resilience. This journal publishes articles 4 issues every year. JLRI aims to provide a platform for intellectual discourse on topics such as Geography, Demography, Natural Resources, Ideology, Politics, Economics, Socio-Cultural, Defense and Security. Theoretical and conceptual analysis, foundational and applied research using qualitative or quantitative approaches are welcomed. Papers submitted may be in English or Indonesian, and they will be evaluated by peer-reviewed and must significantly contribute to national resilience in general or specific application areas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10 No 4 (2022)" : 6 Documents clear
Penerapan Telemidisin Di Indonesia Berbasis Nilai Teori Keadilan Bermartabat: Pengaturan dan Peran Dokter Reisia Palmina Brahmana; Rizky Karo Karo
Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v10i4.365

Abstract

Latar belakang penulisan ini ialah layanan telemedisin dalam pandemic COVID-19 memiliki peranan penting dan bermanfaat bagi masyarakat Indoneia untuk dapat berkonsultasi apabila takut datang ke fasilitaskesehatan. Tujuan penelitin ini adalah untuk menganalisis pengaturan telemedisin di Indonesia; tujuan kedua, untuk menganalisis peran dokter dalam memberikan layanan kesehatan telemedisin di Indonesia? Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative, penulisan ini menggunakan data sekunder dan analisis secara kualitatif. Penulis mengelaborasi data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian pertama adalah pengaturan telemedisin di Indonesia dengan dasar hukum yakni Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4829/2021 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Hasil penelitian kedua adalah dokter memiliki peranan penting dalam memberikan layanan kesehatan secara elektronik. Dokter memberikan saran medis sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pasien/pengguna. Kesimpulan adalah berdasarkan nilai keadilan bermartabat bahwa layanan telemedisin memberikan manfaat bagi masyarakat untuk dapat layanan konsultasi kesehatan menggunakan gawai (smartphone).
Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman dari Five Power Defence Arrangement (FPDA) Gistyger Hasudungan Manullang; Muhammad Fauzi Abdul Rachman
Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v10i4.367

Abstract

Five Powers Defence Arrangement (FPDA) merupakan aliansi pertahanan yang dilakukan oleh lima negara (Inggris, Australia, Selandia Baru, Singapura, dan Malaysia). Pembentukan FPDA untuk membantu negara persemakmuran Inggris yaitu Malaysia dan Singapura karena kedua negara ini menganggap Indonesia sebagai ancaman. Sebaliknya, Indonesia juga menganggap FPDA sebagaisebuah ancaman karena negara tiga negara anggota FPDA berbatasan langsung dengan Indonesia dan FPDA memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu untuk menghadapi ancaman yang mungkin datang dari FPDA, salah satunya dengan melakukan diplomasi pertahanan. Penelitian ini akan membahas bagaimana Indonesia dapat menghadapi ancaman dari FPDA. Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Selain itu, teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah internet based research. Data-data yang diperoleh akan dikelola sesuai dengan topik penelitian. Dalam hal ini, terdapat dua upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk bisa mengimbangi kekuatan FPDA, yaitu meningkatkan diplomasi pertahanan dengan negara anggota FPDA dan membangun kemitraan strategis dengan negara great power (Amerika Serikat, Rusia, dan Cina).
Perlindungan Hukum terhadap Ibu dan Anak Usia 0 – 3 Tahun di Lembaga Pemasyarakatan Evy Harjono; Aznina Lembayung Batubara; Maryam Christine Situmorang; M. Radityo Ari Wibowo; Sarah Deviari
Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v10i4.368

Abstract

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan tentang perlindungan hukum, seperti apa yang semestinya dimiliki oleh seorang anak yang mengikuti ibunya ke lembaga pemasyarakat dan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan perlindungan hukum atas hak ibu dan anak berusia nol sampaik usia tiga belas tahun di lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini menurut UU Pemasyarakatan yang baru. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan ide serta pemaknaan fenomena dan ide tersebut ke dalam analisis norma peraturan perundang-undangan yang ada. Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder berupa UUD, UU terutama UU No. 22 Tahun 2022, ditambah dengan kebijakan-kebijakan, literatur dan dokumen terkait lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh beberapa kenyataan bahwa adanya peraturan yang cukup tetapi dalam pelaksanaanya aturan UU Permasyarakatan yang baru masih tidak sesuai dengan harapan dalam memberikan perlindungan hukum kepada ibu dan anak di lapas dikarenakan kondisi Lembaga Permasyarakatan saat ini yang overcapacity sementara jumlah narapidana wanita yang membawa anak semakin meningkat.
Musyawarah Desa Sebagai Komunikasi Pembangunan yang Efektif untuk Memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tanaman Kopi di Kecamatan Sidikalang, Kab Dairi, Provinsi Sumatera Utara Ridawati br. Tarigan; Rizky Pratama Putra Karo Karo
Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v10i4.369

Abstract

Latar belakang: latar belakang tulisan ini dikarenakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai subyek hukum yang telah dilindungi oleh Undang-undang beserta peraturan perundang-undangannya. Pengembangan, dan pemanfaatan Bumdes dapat meningkatkan pembangunan desa. Namun, permasalahan komunikasi, pembangunan terhadap Bumdes harus lebih ditingkatkan. Salah satu Bumdes yang diambil pada penulisan ini ialah Bumdes di Kecamatan Sidikalang. Metode yang dilakukan yakni metode penelitian kualitatif, dengan data berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik peneliti. Hasil penelitian pertama bahwa komunikasi pembangunan harus dilaksakanakan dalam pemberdayaan Bumdes di seluruh wilayah Indonesia, dan khususnya di Kecamatan Sidikalang. Hasil penelitian kedua adalah musyawarah desa adalah komunikasi pembangunan yang berbentuk kearifan lokal yang bertujuan untuk memecahkan masalahyang terjadi, baik masalah pendanaan, penjualan, hingga manajemen Bumdes. Simpulan penelitian ini adalahBumdes memiliki peranan penting untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.
Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat Rizky Pratama Putra Karo Karo
Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v10i4.370

Abstract

Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) mengamanatkan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kebebasan berpendapat di Indonesia sudah merupakan sebuah hak yang dilindungi oleh konstitusi. Walaupun hak tersebut diamanatkan dan dilindungi oleh konstitusi, namun penyalahgunaan masih sering terjadi untuk kepentingan diri sendiri, dan merugikan orang lain. Perkembangan teknologi memudahkan penyamapian pendapat, penyampaian kritik, namun memudahkan juga untuk menyebarkan ujaran kebencian. Peneliti akan meneliti tentang bahaya&pengaturan tentang hate speech yang dapat merusak persatuan Bangsa Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normative menggunakan data sekunder di bidang hukum. Hasil penelitian pertama bahwa penyebaran hate speech dapat merusak persatuan Bangsa Indonesia, hate speech bukanlah bentuk kebebasan berpendapat, masyarakat tidak boleh membalas hate speech dengan hate speech juga melainkan dapat mendiamkan konten hate speech tersebut atau mengadukannya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dihapus. Hasil penelitian kedua, UU ITE memberikan pemidanaan bagi setiap orang yang terbukti melakukan hate speech baik berbentuk pencemaran nama baik ataupun berisi ujaran kebencian terhadap Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan.
Literasi Digital di Sekolah Dasar Negeri 03 Batok, Kabupaten Bogor: Bentuk Penguatan Nilai Ketahanan Nasional Pierre Mauritz Sundah; Rizky Karo Karo
Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v10i4.371

Abstract

Latar belakang penulisan ini adalah teknologi, informasi, digitalitasi adalah hal yang sangat dekat dengan masyarakat namun tingkat pemanfaatan serta literasi akan hal tersebut masih belum merata. Dengan tidak meratanya literasi terutama literasi digital dalam masyarakat menyebabkan terjadinya kesenjangan digital. Oleh karena itu sosialisasi mengenai literasi digital perlu untuk dilakukan agar terjadinya pemerataan tingkat literasi digital dalam masyarakat. Kesenjangan digital terlihat terjadi dalam SDN 03 Batok, Kabupaten Bogor. Kondisi tersebut terjadi karena kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung di sekolah baik bagi guru maupun siswa, pelajaran TIK yang masih untuk siswa kelas lima atau enam saja hingga kurangnya pengetahuan guru mengenai literasi digital. Berangkat dari permasalahan itu maka Universitas Pelita Harapan (UPH) melakukan sosialisasi kepada Guru di SDN 03 Batok. Rumusan masalah yang diangkat yakni bagaimana manfaat sosialiasi literasi digital sebagai bentuk penguatan nilai ketahanan nasional? Tujuannya agar para Guru memiliki pengetahuan mengenai literasi digital dan dapat membagikannya kepada siswa, orang tua siswa dan masyarakat sekitar. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris, penulisan ini merupakan dari hasil Pengabdian kepada masyarakat bersama mahasiswa. Penulis mengelaborasi data lapangan dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah sosialiasi terhadap literasi digital memiliki manfaat bagi guru di SDN 03 Batok. Sosialisasi bagi guru ini diharapkan dapat diteruskan oleh guru tersebut kepada siswa, orang tua siswa dan masyarakat sekitar. Selain literasi digital, dilakukan juga sosialisasi untuk memberantas berita bohong di media sosial. Kesimpulan tulisan ini bahwa literasidigital memiliki manfaat bagi pelbagai pihak, dan harus sering disosialisasikan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025) Vol 13 No 1 (2025) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 1 (2015) Vol 2 No 1 (2014) More Issue