Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

6.179

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Lentera Hukum Spektrum Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum LAW REVIEW TANJUNGPURA LAW JOURNAL Widya Yuridika JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Yudisial Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa SABDAMAS Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Esensi Hukum Tadulako Master Law Journal Aktual Justice Collegium Studiosum Journal Jurnal Lemhannas RI Transnational Business Law Journal Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Lex Prospicit Jurnal KIK-AK

P. Karo, Rizky Pratama

Universitas Pelita Harapan

Author-ID : 2432738

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DALAM SATU PERUSAHAAN UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017 Karo Karo, Rizky; Sukardi, Ellora; Purnama, Sri
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v3i1.36

Latar belakang didasari oleh diskriminasi hak pekerja yang ingin melangsungkan perkawinan dalam satu perusahaan namun dilarang oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) Pasal 153 ayat (1) huruf f. Rumusan masalah yang diangkat ialah: (1). Bagaimanakah hak pekerja dalam satu perusahaan yang ingin melangsungkan perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017?; (2). Upaya apakah yang harus dilakukan oleh pihak pemberi kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017?.Tujuan hasil kajian ini adalah: (1). menganalisis konsekuensi hukum dan hak kepada pekerja yang melakukan hubungan perkawinan dengan rekan kerja satu perusahaan; (2). Untuk mengedukasi pekerja untuk tidak takut diberhentikan oleh pelaku usaha karena melangsungkan perkawinan dengan rekan sekerja dalam satu perusahaan yang sama. Metode penelitian adalah yuridis normatif, penulis menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 terhadap UU Ketenagakerjaan, menggunakan analisis kualitatif dan menarik kesimpulan dari umum ke khusus.Hasil penelitian adalah (1). Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dan hak asasi manusia oleh Mahkamah Konstitusi, dan pengusaha tidak dapat lagi memberhentikan pekerja yang akan melangsungkan perkawinan dengan teman di satu perusahaan yang sama; (2). Pemberi kerja wajib segera merubah Peraturan Perusahaan, perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama dengan menyesuaikan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XV/2017 jika tidak diubah maka peraturan perusahaan, perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama adalah batal demi hukum (nietigheid vanrechtswege).Adapun saran penulis ialah (1). Pengusaha wajib mengubah Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja Bersama dengan menyesuaikan Putusan MK yang pada pokoknya tidak dapat memberhentikan pekerja yang menikah dengan rekan satu perusahaan; (2). Jika pengusaha/pemberi kerja khawatir kedua pekerja tersebut akan melakukan kolusi maka kedua pekerja tersebut sebaiknya ditempatkan di divisi pekerjaan yang berbeda.

The Urgency of Law Establishment Regarding Block-Chain Technology in Indonesia Based on the Perspective of Dignified Justice (Keadilan Bermartabat) Prasetyo, Teguh; Karo Karo, Rizky P.P.; Pricilia, Vena; Setiadinata, Natasha
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v6i2.1827

AbstractBlock-chain technology has been utilized in various countries in the world, specifically in Indonesia. Block-chain brings positive impact on the development of businesses in Indonesia, but it also has negative impacts if the government of Indonesia doesn’t keep an eye on it. The Positive impacts are that block-chain can improve the efficiency of time and transactions fee. But on the other hand, block-chain gives opportunity to the beginning of cybercrime, for example data theft, client’s financial data. The formulation of problems are: 1. What is the urgency of the establishment of law concerning block-chain technology utilization in Indonesia based on the perspective of dignified justice; 2. What kind of legal protection should be established concerning consumer and business founder protection on the utilization block-chain technology. This research method is a normative empirical method conducted the way of analyzing norms, the laws and regulation on regarding the topic and with profound interviews with experts/officials who has decent knowledge in this specific area. The purpose of this research is to analyze the consumer and founder protection related on the usage of block-chain and to give an input to the ministry on the urgency of the formation of the law on blockchain in Indonesia. The results of this study are that the blockchain technology has been used in various businesses, such as financial / banking sector, agriculture, etc. Blockchain technology can change the paradigm in the financial sector from a centralized system to a decentralized system and to improve system security. Blockchain must be monitored because the blockchain system contained data privacy, financial privacy to prevent the criminal acts. The conclusion is that the supervision of the blockchain system is carried out by forming special regulations on the blockchain or adding new norms which are based on the dignified justice about blockchain in Bank Indonesia Regulations or Financial Services Authority Regulations related to financial technology.Keywords: Blockchain, Consumers Protection, Money Laundering, Renewal Law, Justice Dignity (Keadilan Bermartabat)Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Teknologi Blockchain di Indonesia berdasarkan Keadilan BermartabatAbstrakTeknologi blockchain telah banyak dimanfaatkan di berbagai negara di dunia, khususnya di Indonesia. Penggunaan blockchain membawa dampak positif bagi pengembangan dunia bisnis di Indonesia, namun juga memiliki dampak negatif jika tidak diawasi oleh baik oleh Pemerintah Indonesia. Dampak positif penggunaan blockchain dapat meningkatkan efisiensi waktu, biaya lalu lintas transaksi keuangan. Namun disatu sisi, blockchain menimbulkan dampak negatif yakni membuka peluang munculnya kejahatan dunia maya (cybercrime) misalnya pencurian data privasi, data keuangan nasabah. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah: 1. Apakah yang menjadi urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan terkait manfaat teknologi blockchain di Indonesia berdasarkan perspektif keadilan yang bermartabat; 2. Apa jenis perlindungan hukum yang perlu dibangun tentang perlindungan konsumer dan pelaku usaha dalam penggunaan teknologi block chain. Metode yang digunakan ialah normatif empiris yang dilakukan dengan cara menganalisis norma, peraturan perundang-undangan terhadap topik yang diangkat dan dengan metode wawancara yang mendalam kepada narasumber/pejabat yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Tujuan penelitian untuk menganalisis perlindungan konsumen pelaku usaha terkait penggunaan blockchain dan untuk memberi masukan bagi Kementerian terkait tentang urgensi pembentukan peraturan penggunaan blockchain di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah teknologi blockchain telah dipergunakan di pelbagai usaha, baik di sektor keuangan/perbankan, pertanian dan lain sebagainya. Teknologi blockchain dapat merubah paradigma di sektor keuangan dari sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi dan untuk meningkatkan keamanan sistem. Blockchain wajib diawasi karena di dalam sistem blockchain terdapat privasi data, privasi keuangan dan agar tidak disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana. Kesimpulannya adalah pengawasan sistem blockchain dilaksanakan dengan membentuk peraturan khusus tentang blockchain atau menambahkan norma baru yang berprinsipkan keadilan bermartabat tentang blockchain dalam Peraturan Bank Indonesia ataupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait teknologi finansial. Kata Kunci: Blockchain, Perlindungan Konsumen, Pencucian Uang, Pembaharuan Hukum, Keadilan Bermartabat

LEGAL ASPECT OF CONSULTATION WITH DOCTOR VIA ONLINE SYSTEM IN INDONESIA Karo Karo, Rizky; Pasaribu, Debora
Tadulako Master Law Journal Vol 2, No 2 (2018): JUNE
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Development of technology, communications and the internet make people life easier and faster. Online systems provide changes to buy foods & goods, reserve online transportation even to get consultation with doctor. This research aims to examine the legal aspects of online consultation between doctor and patient or users, about the limitations that can be given in the consultation. The method used is the normative juridical method, using secondary data in the form of books, journals, articles and related regulations and data analysis techniques used are qualitative descriptive. The results of the study: (1). People can consult & communicate with doctors through the online medium by providing true information about their disease history, use of certain drugs and doctors would give the opinions according to the patient's information and the code of ethics; (2). The consultation of doctors through online media obeyed to the Law on Technology & Information, the Health Act, the Medical Practice Act, Consumer Protection Act.Key words: doctor, online consultation, patient, law on techology and informationKey words: doctor, online consultation, patient, law on techology and information

ASPEK HUKUM KONSULTASI DOKTER MELALUI MEDIA ONLINE DI INDONESIA Karo Karo, Rizky
Tadulako Master Law Journal Vol 3, No 2 (2019): JUNE
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kemajuan teknologi, komunikasi dan internet sekarang ini membuat kegiatan masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat. Sistem Online memberikan perubahan dalam membeli barang, memesan transportasi, makanan hingga konsultasi dokter juga dilakukan secara online. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum konsultasi dokter melalui media online di Indonesia, dan batasan dalam konsultasi tersebut. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, menggunakan data sekunder berupa buku, artikel dan perundang-undangan yang terkait, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah (1). Masyarakat berkonsultasi dengan dokter melalui media online dengan memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai riwayat penyakit penggunaan obat tertentu dan dokter memberikan pendapat sesuai keterangan tersebut & kode etik praktik kedokteran; (2). Konsultasi dokter melalui media online tunduk pada UU Teknologi & Informasi, UU Â Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, UU Perlindungan Konsumen.

Pengawasan Teknologi Finansial Melalui Regulatory Sandbox oleh Bank Indonesia Atau Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Perspektif Keadilan Bermartabat Rizky P.P Karo Karo; Laurenzia Luna
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol 2, No 2: Desember 2019
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Financial technology (TF) cannot be released by the community both in rural areas or urban areas. TF provides a paradigm shift for the community. TF makes it easy for humans to make financial transactions simply by using a smart phone (HP) that humans can make payment transactions, borrow money. People will certainly choose TF that is safe and reliable and profitable, but sometimes people rarely know that a good and correct TF is a TF that has passed the Regulatory Sandbox (RS) test or a limited trial room. Two Government institutions that are authorized to carry out hospitals are Bank Indonesia (BI) through Bank Indonesia Regulation No: 19/12 / PBI / 2017 concerning Financial Services and Financial Services Authority (OJK) Implementation through “Financial Services Authority Regulation NUMBER 13 /POJK.02/2018 about Digital Financial Innovation in the Financial Services Sector”. The formulation of the problem raised is how is the TF supervision mechanism through the hospital implemented by BI or OJK? The method used in this scientific paper is a normative juridical method, using secondary data in the form of primary legal material consisting of laws and regulations relating to TF, secondary legal material in the form of scientific articles, journals and tertiary legal materials in the form of dictionaries. The research results obtained are that TF must pass the trial in the Regulatory Sandbox applied by BI or OJK. BI and OJK have the authority to determine whether the proposed TF is feasible or not feasible. RS is a significant method, according to the laws and regulations to get a TF that is suitable and safe for consumers and contains dignified justice, justice for business people and consumers.

PERADILAN TINDAK PIDANA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (SIDANG PIDANA ONLINE) SAAT PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT: TANTANGAN DAN REKOMENDASI Rizky P.P. Karo Karo
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 17, No 2 (2020): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Pandemi Covid-19 telah merubah tatanan hidup masyarakat, Covid-19 telah menciptakan tatanan baru (new normal) termasuk tatanan baru bagi peradilan penyelesaian tindak pidana di Indonesia. Sidang tindak pidana dilakukan melalui media elektronik (online) untuk menekan angka penyebaran Covid-19 Rumusan masalah adalah bagaimana rekomendasi terhadap pelaksanaan peradilan tindak pidana online saat pandemi Covid-19 perspektif teori keadilan bermartabat? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, dan menggunakan analisis kualtitatif. Hasil penelitian adalah Mahkamah Agung perlu segera menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung terkait mekanisme peradilan tindak pidana secara online, mengatur sedemikian rupa teknis peradilan dalam setiap agenda sidang pemeriksaan. Kita tidak bisa berharap menunggu perubahan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena akan memakan waktu lama. Peraturan Mahkamah Agung ini adalah peraturan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan bermartabat bagi terdakwa, jaksa, advokat, dan hakim untuk menyelesaikan perkara pidana. Hal ini ditujukan agar tidak ada terjadi penyebaran di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), rumah tahanan dan juga untuk menekan angka penyebaran di Pengadilan.

Konsepsi Omnibus Law terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Indonesia Rizky. P. P. Karo Karo; Amanda Fitri Yana
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 14, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v14i4.901

PENYULUHAN HUKUM TENTANG HUMAN TRAFFICKING DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA MASYARAKAT SUMBA Rizky P.P. Karo Karo; Dian Parluhutan; Velliana Tanaya
SABDAMAS Vol 1 No 1 (2019): SABDAMAS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unika Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.645 KB)

Latar belakang pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini adalah sebagai pelaksanaan surat No. 74/V.7h/STT-GKS/IV/2019 tertanggal 2 April 2019 tentang Tindak Lanjut MoU UPH dan Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumba (STT GKS). Human Trafficking (HT) dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Sumba sudah sangat meresahkan dan menimbulkan banyak korban. Tujuan PkM ini ialah untuk memberikan penyuluhan hukum dan pendampingan hukum kepada masyarakat Sumba pada umumnya dan mahasasiswa/mahasiswi serta dosen di Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumba (STT GKS) Lewa khususnya tentang pencegahan HT, KDRT dan upaya, serta partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum HT dan KDRT. Metode kegiatan ini adalah penyuluhan dan pendampingan hukum serta pendekatan keragaman manusia (a human diversity). Hasil kegiatan ialah telah terlaksana penyuluhan hukum, pendampingan hukum, sosialisasi, dan edukasi tentang upaya preventif, upaya represif, dan upaya pemulihan kondisi korban. Simpulan kegiatan ialah upaya preventif, upaya represif, dan upaya pemulihan kondisi korban sangat penting untuk dilaksanakan. Upaya preventif penting dilakukan guna mencegah HT dan KDRT. Upaya represif penting dilakukan untuk memberi efek jera bagi pelaku. Upaya pemulihan penting dilakukan agar korban dapat melangsungkan kehidupannya kembali dan beraktivitas secara normal kembali.

PELAKSANAAN POLLUTER PAYS PRINCIPLE PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DALAM PEMULIHAN PENCEMARAN LAUT [The Implementation of the Polluter Pays Principle for Mining Companies in Marine Pollution Recovery] Morita Christallago; Yossi Niken Respati; Rizky Karo-Karo
Law Review Volume XX, No. 2 - November 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v20i2.2492

The Panel of Judges examining case No. 26/Pdt.G/2009/PN.TPI issued a verdict which stated that the action of PT Cahaya Bintan Abadi (Defendant I), PT S&B Investama (Defendant II) and PT Perjuangan (Defendant III) carried out bauxite mining and construction of ports for wharves that have stockpiled at the edge of the wharf resulting sea pollution and death of fishes and marine habitats pier the place of Plaintiff’s livelihood is a tort. And stated that the construction of ports carried out by Defendant II and Defendant III did not carry out the function of environmental supervision and cause the sea pollution was an act of tort. According to civil law, in environmental dispute, plaintiff have the rights to make claims for compensation which is stated in Article 1365 Indonesia Civil Code. Polluter Pays Principle (PPP) is a principle of justice which regulates that the costs of pollution prevention and control should be borne by the polluter. The method used is qualitative research method. This study focuses on Case Number: 26/Pdt.G/2009/PN.TPI (inkracht), an environmental dispute between mining companies and fishermen in Tanjung Pinang City, where the mining companies polluted the sea, inflict a financial loss for fishermen and harmed the marine life. The result of this study shows that Case No. 26/Pdt.G/2009/PN.TPI has sentenced the Defendants to pay compensation to the Plaintiffs, yet it is not optimal enough in applying the Polluter Pays Principles.Bahasa Indonesia Abstrak: Majelis Hakim pemeriksa perkara Putusan No. 26/Pdt.G/2009/PN.TPI telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan PT Cahaya Bintan Abadi (Tergugat I), PT S&B Investama (Tergugat II) dan PT Perjuangan (Tergugat III) yang melakukan penambangan bauksit dan pembuatan pelabuhan untuk dermaga yang telah menimbun atau stok piil di pinggir dermaga berakibat tercemarnya air laut dan kematian ikan dan habitat laut tempat mata pencaharian Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Dan menyatakan bahwa pembangunan dermaga dan/atau pelabuhan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III tidak menjalankan fungsi pengawasan lingkungan sehingga tercemarnya laut adalah perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hukum perdata, dalam sengketa lingkungan hidup, penggugat yang merasa dirugikan mempunya hak untuk menuntut ganti rugi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Polluter Pays Principle (PPP) merupakan prinsip keadilan yang mengatur bahwa biaya pencegahan dan pengendalian pencemaran wajib ditanggung oleh pencemar. Metode yang digunakan adalah penelitian ini adalah yuridis normatif. Studi ini berfokus pada Putusan Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.TPI yang telah berkekuatan hukum tetap, merupakan sengketa lingkungan hidup antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat nelayan Kota Tanjung Pinang, dimana perusahaan pertambangan telah mencemari laut dan menimbulkan kerugian finansial bagi masyarakat nelayan dan juga membahayakan kehidupan laut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.TPI telah menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, namun belum optimal dalam menerapkan Polluter Pays Principle.

PIDANA UANG PENGGANTI TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Rizky P. P. Karo Karo
Jurnal Yudisial Vol 13, No 2 (2020): VINCULUM JURIS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v13i2.366

ABSTRAKPutusan Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST yang telah dikuatkan dengan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI adalah putusan yang pertama kali diberikan kepada korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hakim menjatuhkan putusan pidana tambahan uang pengganti. Rumusan masalah artikel ini adalah bagaimana ratio-legis hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap korporasi dalam perkara a quo? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa penafsiran hakim dalam memberikan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada PT DGI/PT NKE hanya berorientasi pada pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dibuktikan atas laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan. Putusan ini juga menunjukkan adanya terobosan hukum karena hakim telah berhasil menggali hubungan hukum antara terdakwa dengan tindakannya yang memanfaatkan PT DGI/PT NKE untuk memperkaya diri sendiri secara melawan hukum. Maksud pidana tambahan ini adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang seharusnya tidak terjadi, jika PT DGI/PT NKE tidak mencari keuntungan pribadi secara melawan hukum. Kata kunci: korporasi; pidana tambahan; uang pengganti. ABSTRACTDecision Number 94/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST which has been strengthened by Decision Number 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI is the rst decision given to a corporation proven to have committed an act corruption in Indonesia. The judge gave a criminal verdict on additional replacement money. The formulation of the problem in this article is what is the ratio-legis of judges in imposing additional sanction in the form of compensation payments to corporations in a quo case? This research uses normative research methods. The research approach used is a case approach and a statutory approach. The results obtained are that the judge’s interpretation of giving additional penalties in the form of replacement money to PT DGI/PT NKE is only oriented towards recovering state nancial losses that have been proven on the audit report of the Supreme Audit Agency. This decision shows that there is a legal breakthrough because the judge has succeeded in exploring the legal relationship between the defendant and his actions of using PT DGI/PT NKE to enrich himself illegally. The purpose of this additional crime is to recover state nancial losses that should not have occurred if PT DGI/PT NKE did not seek personal gain against the law. Keywords: corporation; additional criminal; compensation money.

Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Abednego Ozora Abraham Ethan Albar, Rafsi Azzam Hibatullah Amanda Fitri Yana Anastasia Pritahayu Ratih Daniyati Arnoldus Pawe Arnoldus Pawe Arnoldus Pawe Asri Winnie Irawati Sularto Bernice Bernice Brandon Hartanto Christine Susanti Debora Pasaribu Debora Pasaribu Debora Pasaribu Debora Pasaribu, Debora Dian Laksmi Dewi, Cokorde Istri Dian Parluhutan Dwi Putra Nugraha Dwi Putra Nugraha Erwin Firmansyah Erwin Firmansyah Faisal Alif Bima Saputra Giovani, Ryan Graceyana Jennifer Graceyana Jennifer Hosiana Daniel Adrian Gultom Indah Sriulina br. Ginting Indah Sriulina br. Ginting Irene Puteri A. S. Sinaga Irene Puteri A.S Sinaga Irene Putri A. S. Sinaga Jeremiah Maximillian Laza Kumagap, Elsa Finelia Laurenzia Luna M. Naufal Shidqi Dhiyaulhaq Morita Christallago Naufan Mufti Sudarmono Nindyatami, Pawestri Pawe, Arnoldus Pricilia, Vena Reinaldy Reisia Palmina Brahmana Renee Lim Respati, Yossi Niken Ridawati br. Tarigan Samuel Kaban Solavide Sebastian, Agnes Serlly Waileruny Setiadinata, Natasha Shafira Marsa Sharon Rheinata Sinaga, Irene Puteri A.S Sri Purnama Stefana, Violent Ester Steven Steven Sugianto, Joanne Natasha Sukardi, Ellora Sundah, Pierre Mauritz Surya Lung Teguh Prasetyo Vanesia Ciayadi Kwang Velliana Tanaya Vincensia Esti Purnama Sari Vitto Andhika Putra Willy Wendy Fernando Yoshin Nainggolan Zahra

Title

Found 43 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 43 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 43 Documents
Search