Jurnal Lemhannas RI
Jurnal Lemhannas RI (JLRI) is multidisciplinary, focusing on all aspects of national resilience. This journal publishes articles 4 issues every year. JLRI aims to provide a platform for intellectual discourse on topics such as Geography, Demography, Natural Resources, Ideology, Politics, Economics, Socio-Cultural, Defense and Security. Theoretical and conceptual analysis, foundational and applied research using qualitative or quantitative approaches are welcomed. Papers submitted may be in English or Indonesian, and they will be evaluated by peer-reviewed and must significantly contribute to national resilience in general or specific application areas.
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6 No 3 (2018)"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[Peran Kecerdasan Spiritual bagi Peningkatan Kinerja Legislatif di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fidiansjah Fidiansjah]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 6 No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (314.585 KB)
<![CDATA[Merujuk pada tugas dan wewenang lembaga legislatif, dibutuhkan karakteristik sumber daya manusia yang dapat mewujudkan pembangunan nasional secara berkesinambungan. Untuk meningkatkan kinerjanya secara menyeluruh, tidak cukup hanya memenuhi unsur kesehatan fisik, mental dan sosial saja, melainkan juga harus memenuhi kesehatan spiritual. Tulisan ini membahas peran kecerdasan spiritual bagi peningkatan kinerja lembaga legislatif di Indonesia sehingga dapat memberi dampak yang positif untuk tercapainya pembangunan nasional sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD NRI 1945.]]>
<![CDATA[Pembangunan Daerah Kepulauan untuk Kesejahteraan Rakyat ]]>
<![CDATA[Julius Jolly Suawa]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 6 No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (319.648 KB)
<![CDATA[Pembangunan daerah kepulauan merupakan bagian integritas dari pembangunan nasional. Namun, melihat permasalahan yang menonjol di daerah kepulauan seperti belum adanya regulasi yang mendasari pembangunan daerah kepulauan, keterbatasan infrastuktur dan perhubungan yang menyatukan kegiatan ekonomi pulau-pulau besar dan kecil serta keterbatasan pengelolaan pemberdayaan sumber daya alam, perlu dilakukan percepatan pembangun. Pembangunan daerah kepulauan diharapkan dapat memberi manfaat langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Tulisan ini membahas tentang kebijakan yang harus diambil pemerintah dalam mempercepat pembangunan daerah kepulauan di Indonesia.]]>
<![CDATA[Upaya Pemerintah Indonesia di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Meningkatkan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan ]]>
<![CDATA[Sindy Yulia Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 6 No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (426.418 KB)
<![CDATA[Isu ketenagakerjaan menjadi isu yang hangat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Indonesia. Hal ini berkontribusi terhadap pengembangan kompetensi SDM Indonesia untuk mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan daya saing sektor ketenagakerjaan. Sektor ketenagakerjaan masih menghadapi berbagai polemik dalam operasionalisasinya. Tenaga kerja Indonesia masih memiliki berbagai masalah, seperti kompetensi, latar belakang pendidikan, standar nasional tenaga kerja, teknologi, serta masih minimnya sarana dan prasarana. Dalam menganalisis isu ketenagakerjaan, tulisan ini mengimplementasikan konsep daya saing. Melalui konsep tersebut ditemukan, bahwa upaya peningkatan daya saing dapat dimulai dari substansi sektor tenaga kerja seperti keterampilan (skill) dan infrastruktur yakni kegiatan transfer teknologi untuk memajukan produktivitas tenaga kerja Indonesia. Kemudian, peningkatan daya saing juga membutuhkan reformasi sistem ketenagakerjaan yang diatur sedemikian rupa oleh pemerintah demi membangun kapasitas SDM yang jauh lebih baik di masa depan.]]>
<![CDATA[Prospek dan Tantangan Komunitas Politik Keamanan ASEAN ]]>
<![CDATA[Mohadib Mohadib]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 6 No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (385.683 KB)
<![CDATA[Pembentukan Komunitas Politik Keamanan ASEAN didasarkan pada cita-cita kolektif anggota ASEAN untuk mengintegrasikan kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil dan harmonis. Sejak berdirinya ASEAN, tidak ada konflik dalam skala besar yang melanda kawasan ini. ASEAN telah berhasil mengelola konflik ataupun sengketa dengan pendekatan konsensus mufakat dan tidak mencampuri urusan dalam negeri anggotanya. Di samping itu ASEAN juga aktif dalam ikut serta dalam upaya perdamaian dunia. Hal tersebut merupakan prospek untuk menjadikan ASEAN sebagai komunitas politik keamanan. Namun demikian, pesimisme dan kritikan konstruktif terlontar ke ASEAN yang menyoroti kurang cepatnya respons terhadap persoalan yang mendera terhadap negara anggota ASEAN. Hal ini dianggap wajar karena ASEAN bukanlah institusi yang tanpa cela. Kondisi ini sebagai tantangan agar ke depan ASEAN terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan kerjasama, baik secara internal maupun eksternal, dalam rangka menciptakan wilayah yang damai, makmur dan stabil. Salah satu alasan utama mengapa negara-negara anggota tetap bersama hidup secara berdampingan secara damai adalah pendekatan ”ASEAN Way” dalam penyelesaian setiap permasalahan, meskipun masih ada yang berpandangan bahwa komunitas keamanan ASEAN baru sebatas retorika karena eksklusivisme penghormatan yang berlebihan atas kedaulatan negara anggota.]]>
<![CDATA[Peningkatan Daya Saing Ekonomi guna Mewujudkan Ketahanan Nasional ]]>
<![CDATA[Fadjar Abdillah]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 6 No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (183.359 KB)
<![CDATA[Daya saing nasional dan indeks inovasi Indonesia masih tertinggal di kawasan ASEAN. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai strategi ekonomi untuk merespon dinamika ekonomi internasional yang kompetitif. Namun, strategi ekonomi tersebut masih perlu untuk dievaluasi dan ditingkatkan. Tulisan ini membahas tentang tantangan dan hambatan penerapan strategi ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah sehingga dapat dievaluasi untuk peningkatan daya saing ekonomi nasional.]]>
<![CDATA[Memperbaiki Sistem Rekrutmen dan Kaderisasi Partai politik Guna Mewujudkan Wakil Rakyat yang Berkualitas ]]>
<![CDATA[Tanti Adriani Manurung]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 6 No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam sistem elektoral, anggota/pekerja partai politik seringkali menjadi terpinggirkan, sedangkan pemilik modal yang tidak paham politik dan sangat pragmatis pada akhirnya menguasai partai politik. Sistem demokrasi, khususnya pemilu legislatif dengan sistem proporsional terbuka, justru cenderung melanggengkan kondisi tersebut di atas. Ukuran masyarakat dalam memilih calon wakil rakyat bukan lagi didasarkan pada kemampuan kader/pekerja partai politik yang telah teruji di internal partai politik, melainkan lebih kepada popularitas. Memenuhi kebutuhan itu, banyak partai politik lebih memilih calon wakil rakyat dari luar partai politik yang popularitasnya tinggi namun belum teruji kemampuannya jika dibandingkan dengan kader/pekerja Partai politik yang telah teruji kemampuannya tetapi tidak populer. Tulisan ini membahas tentang sistem rekturmen dan kaderisasi partai politik yang sesuai dengan peraturan perundangan.]]>
<![CDATA[Peran Kecerdasan Spiritual bagi Peningkatan Kinerja Legislatif di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fidiansjah Fidiansjah]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 6 No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Merujuk pada tugas dan wewenang lembaga legislatif, dibutuhkan karakteristik sumber daya manusia yang dapat mewujudkan pembangunan nasional secara berkesinambungan. Untuk meningkatkan kinerjanya secara menyeluruh, tidak cukup hanya memenuhi unsur kesehatan fisik, mental dan sosial saja, melainkan juga harus memenuhi kesehatan spiritual. Tulisan ini membahas peran kecerdasan spiritual bagi peningkatan kinerja lembaga legislatif di Indonesia sehingga dapat memberi dampak yang positif untuk tercapainya pembangunan nasional sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD NRI 1945.]]>
<![CDATA[Pembangunan Daerah Kepulauan untuk Kesejahteraan Rakyat ]]>
<![CDATA[Julius Jolly Suawa]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 6 No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pembangunan daerah kepulauan merupakan bagian integritas dari pembangunan nasional. Namun, melihat permasalahan yang menonjol di daerah kepulauan seperti belum adanya regulasi yang mendasari pembangunan daerah kepulauan, keterbatasan infrastuktur dan perhubungan yang menyatukan kegiatan ekonomi pulau-pulau besar dan kecil serta keterbatasan pengelolaan pemberdayaan sumber daya alam, perlu dilakukan percepatan pembangun. Pembangunan daerah kepulauan diharapkan dapat memberi manfaat langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Tulisan ini membahas tentang kebijakan yang harus diambil pemerintah dalam mempercepat pembangunan daerah kepulauan di Indonesia.]]>
<![CDATA[Upaya Pemerintah Indonesia di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Meningkatkan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan ]]>
<![CDATA[Sindy Yulia Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 6 No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Isu ketenagakerjaan menjadi isu yang hangat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Indonesia. Hal ini berkontribusi terhadap pengembangan kompetensi SDM Indonesia untuk mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan daya saing sektor ketenagakerjaan. Sektor ketenagakerjaan masih menghadapi berbagai polemik dalam operasionalisasinya. Tenaga kerja Indonesia masih memiliki berbagai masalah, seperti kompetensi, latar belakang pendidikan, standar nasional tenaga kerja, teknologi, serta masih minimnya sarana dan prasarana. Dalam menganalisis isu ketenagakerjaan, tulisan ini mengimplementasikan konsep daya saing. Melalui konsep tersebut ditemukan, bahwa upaya peningkatan daya saing dapat dimulai dari substansi sektor tenaga kerja seperti keterampilan (skill) dan infrastruktur yakni kegiatan transfer teknologi untuk memajukan produktivitas tenaga kerja Indonesia. Kemudian, peningkatan daya saing juga membutuhkan reformasi sistem ketenagakerjaan yang diatur sedemikian rupa oleh pemerintah demi membangun kapasitas SDM yang jauh lebih baik di masa depan.]]>
<![CDATA[Prospek dan Tantangan Komunitas Politik Keamanan ASEAN ]]>
<![CDATA[Mohadib Mohadib]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 6 No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pembentukan Komunitas Politik Keamanan ASEAN didasarkan pada cita-cita kolektif anggota ASEAN untuk mengintegrasikan kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil dan harmonis. Sejak berdirinya ASEAN, tidak ada konflik dalam skala besar yang melanda kawasan ini. ASEAN telah berhasil mengelola konflik ataupun sengketa dengan pendekatan konsensus mufakat dan tidak mencampuri urusan dalam negeri anggotanya. Di samping itu ASEAN juga aktif dalam ikut serta dalam upaya perdamaian dunia. Hal tersebut merupakan prospek untuk menjadikan ASEAN sebagai komunitas politik keamanan. Namun demikian, pesimisme dan kritikan konstruktif terlontar ke ASEAN yang menyoroti kurang cepatnya respons terhadap persoalan yang mendera terhadap negara anggota ASEAN. Hal ini dianggap wajar karena ASEAN bukanlah institusi yang tanpa cela. Kondisi ini sebagai tantangan agar ke depan ASEAN terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan kerjasama, baik secara internal maupun eksternal, dalam rangka menciptakan wilayah yang damai, makmur dan stabil. Salah satu alasan utama mengapa negara-negara anggota tetap bersama hidup secara berdampingan secara damai adalah pendekatan â€ASEAN Way†dalam penyelesaian setiap permasalahan, meskipun masih ada yang berpandangan bahwa komunitas keamanan ASEAN baru sebatas retorika karena eksklusivisme penghormatan yang berlebihan atas kedaulatan negara anggota.]]>
