Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Ipteks bagi Masyarakat: Pemberdayaan UKM melalui Kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Serang dalam Kegiatan Sosialisasi E-Commerce I Nyoman Aji Suadhana Rai; Sindy Yulia Putri; Wiwiek Rukmi Dwi Astuti
JURNAL Comunità Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 1 No. 2 (2019): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Univesitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/cs.v1i2.1288

Abstract

Abstrak Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Serang merupakan salah satu faktor penunjang pertumbuhan ekonomi rakyat. Namun UKM Serang masih menghadapi berbagai masalah. Sentralitas UKM dalam pertumbuhan ekonomi tidak berbanding lurus dengan kapasitas SDM/tenaga kerja UKM dalam memanfaatkan teknologi, terlebih lagi di era revolusi industri 4.0 saat ini. Tenaga kerja masih belum memahami sepenuhnya bagaimana memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan penetrasi pasar dan promosi produk. Padahal, melalui e-commerce, UKM dapat menyebarkan informasi lebih luas kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui deskripsi produk-produk UKM. Produk-produk tersebut memiliki kualitas yang baik, namun karena rendahnya promosi dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial, penjualan produk menjadi kurang maksimal. Maka dari itu, program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan pemahaman pelaku usaha UKM dalam memanfaatkan teknologi e-commerce untuk berniaga. Melalui program PkM akan diupayakan transfer of knowledge mengenai pemanfaatan e-commerce untuk meningkatkan potensi UKM Kabupaten Serang. Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan tanya jawab/diskusi dengan mengimplementasikan pendekatan cooperative learning untuk para peserta. Hasil dari program PkM ini adalah adanya peningkatan minat dan pemahaman pelaku usaha UKM dalam mengoperasionalisasi gawai untuk meningkatkan intensitas promosi produk UKM agar lebih dikenal di masyarakat dunia nyata maupun dunia maya. Kata Kunci: E-commerce; Pemerintah Kabupaten Serang; UKM Abstract UKM needs to prepare itself to be involved in production chains of regional scale. UKM in Serang Regency is one of the factors supporting people’s economic growth. But in reality, the centrality of UKM is not directly proportional to the human resources capacity of UKM in utilizing the technology, especially in the current era of industrial revolution 4.0. Workers still do not fully understand how to use technology to increase market penetration and product promotion. They also do not understand, how e-commerce runs. In fact, through e-commerce, UKM can disseminate information more widely to the public, so that people can find out descriptions of UKM products. These products have good quality, but the low promotion is still happening. Workers of UKM have minim access and capability to use technology and social media, so that product sales are not optimal. Through this program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), our team have been sharing how UKM internet and social media use could. Also, they can understand the knowledge transfer and technology transfer in industrial world. This PkM have partnership with Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Serang. Keywords: E-commerce; Pemerintah Kabupaten Serang; UKM
Pelatihan Penggunaan Sosial Media untuk Mengembangkan Akses Pasar bagi UMKM Kabupaten Serang Sindy Yulia Putri; Wiwiek Rukmi Dwi Astuti; Nurmasari Situmeang
JURNAL Comunità Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 2 No. 2 (2020): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Univesitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/cs.v2i2.1996

Abstract

With advances in digital technology, MSMEs have great opportunities to take part in it. Various SMEs in Serang Regency are still experiencing problems in promoting their merchandise. This community service program (PKM) aims to transfer knowledge about the use of social media to develop market access for MSMEs in Serang Regency. Indonesia is still facing the Covid-19 pandemic. Therefore, the socialization and training methods are carried out through online webinars with interactive discussion. This discussion is useful for finding solutions to problems faced by MSME business actors in operating social media to increase income. The result of this PKM is that the participants understand the webinar material well. As many as 72.7% of participants have and will create virtual shops to promote their products and 63.6% of participants strongly agree that the ability to use social media is a must have to increase market access for MSME products.
IMPLEMENTASI PROGRAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) PADA KASUS STUNTING DI INDONESIA Sindy Yulia Putri
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 5, No 2 (2021): PIR FEBRUARI 2021
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/pir.5.2.2021.163-174

Abstract

In 2018, the quality of Indonesian human resources was ranked 87 out of 157 countries. The good growth of Indonesian human resources, of course, starts from the womb or prenatal period, under five years of age, children, adolescents, to working productive ages. This study chose the topic of stunting, because of the urgency to improve the competitiveness of Indonesian human resources in the regional and international realms. Superior human resources are certainly formed from a long process since childhood. This paper aims to apply the concept of sustainable development goals (SDGs) as a framework adopted by the Government of Indonesia in reducing the prevalence of stunting cases and to provide the latest holistic analysis regarding the implementation of SDGs policies by the Government of Indonesia in reducing the prevalence of stunting cases. This study used qualitative research methods. The result of this research is that collaboration between state and non-state actors is needed to handle stunting cases in Indonesia. Starting from the synergy between ministries / institutions and collaboration with academics, public health scholars, companies, and foreign parties. These results are important as recommendations for each stakeholder in implementing the SDGs concept to reduce the prevalence of stunting cases in Indonesia.
DIPLOMASI KOMERSIAL JEPANG KE INDONESIA MELALUI PERUSAHAAN MULTINASIONAL JEPANG DI INDONESIA Sindy Yulia Putri
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 4, No 2 (2020): PIR FEBRUARI 2020
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/pir.4.2.2020.151-165

Abstract

Lebih dari setengah abad kemitraan Jepang dan Indonesia sudah dijalin kedua belah pihak. Selama rentang waktu tersebut, berbagai strategi diplomasi telah diimplementasikan Jepang dalam menjalin kemitraan dengan Indonesia. Tulisan ini akan menganalisis diplomasi komersial Jepang ke Indonesia dalam memperkuat eksistensi perusahaan miultinasionalnya di Indonesia. Topik ini diangkat, karena liberalisasi perdagangan dan pembangunan berkaitan erat dengan peran negara dan MNC. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Analisis dari tulisan ini akan menggunakan teori diplomasi komersial. Teori ini cukup komprehensif menerangkan mengenai berbagai aktivitas diplomasi komersial yang mencakup aktivitas perdagangan, investasi, dan pergerakan perusahaan dengan dorongan negara. Melalui proses analisis dan interpretasi data, maka hasil penelitian ini adalah Jepang berupaya mempertahankan eksistensinya sebagai mitra dagang dan bisnis melalui operasionalisasi berbagai perusahaan multinasionalnya di Indonesia. Multinational Corporation (MNC) Jepang menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha di Indonesia hingga akademisi. Hasil penelitian ini penting untuk menjadi acuan penelitian selanjutnya seputar diplomasi komersial.
Dinamika Hubungan Kerja Sama Indonesia Cina di Era Pemerintahan Joko Widodo Sindy Yulia Putri; Dairatul Ma’arif
Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 1 (2019)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.477 KB) | DOI: 10.55960/jlri.v7i1.47

Abstract

Hubungan kerja sama Indonesia dan Cina semakin menunjukkan intensitasnya selamapemerintahan Presiden Joko Widodo. Terlebih dalam lawatan Presiden Joko Widodoke Cina yang disambut oleh Presiden Xi Jinping. Kedua negara juga memperkuat kerjasama di beberapa sektor strategis seperti sektor perdagangan, keuangan, infrastruktur,perindustrian, pariwisata, hingga politik dan keamanan. Di era pemerintahan PresidenJoko Widodo, kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Cina juga sangat dinamis diberbagai bidang. Kunjungan Presiden Joko Widodo menghasilkan kerja sama yangkomprehensif antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Cina. Selanjutnya, keduabelah pihak menandatangani delapan dokumen kerja sama, yang meliputi MoU Kerjasama Ekonomi antara Menko Perekonomian RI dengan Komisi Nasional Pembangunandan Reformasi Cina, MoU Kerja sama Pembangunan Industri dan Infrastruktur antaraBUMN Indonesia dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi Cina, MoU proyekpembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung atau dikenal dengan Kereta CepatIndonesia Cina (KCIC), proyek jalur sutra atau One Belt One Road, dan lain sebagainya.Beragam kemitraan bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Cinamerepresentasikan hubungan diplomatik yang saling melengkapi
Kerja Sama Ekonomi-Politik Indonesia dan Cina pada Implementasi Program Belt and Road Initiative Sindy Yulia Putri; Dairatul Ma’arif
Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 3 (2019)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (697.576 KB) | DOI: 10.55960/jlri.v7i3.78

Abstract

Kebangkitan Cina menjadikan dunia tidak lagi bersifat unipolar dan bipolar, namun semakin multipolar. Negara tirai bambu tersebut menjadi cerminan bagi negara berkembang di Asia dalam memajukan pembangunan nasional. Cina sebagai kekuatan ekonomi baru semakin menunjukkan kapabilitasnya dalam industrialisasi dan aliran investasi asing. Kemampuan SDM yang kompetitif dan teknologi yang mumpuni, membuat Cina semakin menunjukkan eksistensinya dalam urusan ekonomi politik internasional dengan menginisiasi pembentukan jalur sutra Belt and Road Initiave (BRI) di tahun 2013. Kebijakan ini diimplementasikan pertama kali oleh Presiden Deng Xiao-Ping, yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Xi Jinping. Sejak dibukanya jalur kerja sama ekonomi lintas kawasan BRI, kemitraan Indonesia dan Cina semakin erat. Peningkatan perekonomian kedua negara menjadi magnet bagi warga kedua negara, baik untuk kepentingan perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan maupun budaya. Dengan semakin meningkatnya arus lalu lintas barang dan orang dari kedua negara, diperlukan pengelolaan dan kerja sama yang baik antara kedua belah pihak. Realitanya, kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan Cina dalam BRI dengan melibatkan lebih dari 65 negara, tidak terlepas dari kepentingan ekonomi-politik di antara keduanya dan berimplikasi positif dan negatif terutama bagi Indonesia.
Upaya Pemerintah Indonesia di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Meningkatkan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan Sindy Yulia Putri
Jurnal Lemhannas RI Vol 6 No 3 (2018)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (426.418 KB)

Abstract

Isu ketenagakerjaan menjadi isu yang hangat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Indonesia. Hal ini berkontribusi terhadap pengembangan kompetensi SDM Indonesia untuk mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan daya saing sektor ketenagakerjaan. Sektor ketenagakerjaan masih menghadapi berbagai polemik dalam operasionalisasinya. Tenaga kerja Indonesia masih memiliki berbagai masalah, seperti kompetensi, latar belakang pendidikan, standar nasional tenaga kerja, teknologi, serta masih minimnya sarana dan prasarana. Dalam menganalisis isu ketenagakerjaan, tulisan ini mengimplementasikan konsep daya saing. Melalui konsep tersebut ditemukan, bahwa upaya peningkatan daya saing dapat dimulai dari substansi sektor tenaga kerja seperti keterampilan (skill) dan infrastruktur yakni kegiatan transfer teknologi untuk memajukan produktivitas tenaga kerja Indonesia. Kemudian, peningkatan daya saing juga membutuhkan reformasi sistem ketenagakerjaan yang diatur sedemikian rupa oleh pemerintah demi membangun kapasitas SDM yang jauh lebih baik di masa depan.
Upaya Women Migrant Workers Filipina dalam Realisasi Agenda SDG 8 Periode 2017-2019 Gibran Fakhrishan; Nurmasari Situmeang; Sindy Yulia Putri
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 12 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.265 KB) | DOI: 10.5281/zenodo.6943542

Abstract

This study aims to describe how the efforts of Women Migrant Workers in helpingto alleviate poverty are reviewed through SDG 8 as an indicator of the success ofthe government's reciprocal relationship regarding the rights and protections thatthey have and should get during the 2017-2019 period. To discuss this problem, theresearcher uses a framework of thought through feminism theory of internationalpolitical economy, migration theory, compliance theory, and also the concept ofnon-state actor. The results of this study indicate that Women Migrant Workershave succeeded in sending 19.2% of the total remittances during that period.However, their rights and protection have not been addressed through a review ofSDG 8. For internal factors, SDG 8 cannot fulfill its objectives optimally becauseits position is not stronger than national law. Then externally, WMWs recipientcountries have their own regulations in handling the migration process, so thatgender-sensitive migration conditions have not been realized. Keywords: Women Migrant Workers, Philippines, Poverty, SDG 8, Rights andProtections
Bantuan Luar Negeri sebagai Bentuk Implementasi Economic Persuasion Amerika Serikat ke Sudan Sindy Yulia Putri
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 7, No 1 (2022): PIR AGUSTUS 2022
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/pir.7.1.2022.46-58

Abstract

The foreign aid provided by the United States in the Darfur’s conflict, Sudan has received attentions from the global community. This assistance reflected on the policy of economic persuasion as a number of the United States’ political and economic interests in Sudan. The US was assumed to be inconsistent. The US still committed to provide aids to Sudan whereas it imposed economic sanctions on Sudan. A wide variety of aids included humanitarian assistance, food, sanitation, technical assistance, conditional loans, grants, and so forth. This paper has used a descriptive qualitative approach, because this study only described the US interests behind a number of foreign aid’s distributions, when the US carried out economic sanctions against Sudan. The result of this study is that the US empowered foreign aid as a form of realization of economic persuasion, especially a structural economic linkage. Although the US enforced economic sanctions on Sudan, the US still distributed foreign aid to that country. The US had ambitions to obtain an access to energies such as oil and gas, as well as to maintain a political stability in the African region. The US played a role in minimizing the Darfur’s conflict by providing a range of foreign assistances not only to normalize diplomatic relations with Sudan, but also to maintain sustainable partnerships with among countries in an African region.
Kerjasama Indonesia dan Belanda dalam Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur Pelabuhan Periode 2015-2020 Goldy Melina Febry Fajriani; Shanti Darmastuti; Sindy Yulia Putri
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 21 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (69.82 KB) | DOI: 10.5281/zenodo.7302373

Abstract

Indonesia is one of the largest maritime countries in the world, therefore ports are very important for Indonesia in the national maritime sector. To maximize the quality of national ports to support export and import activities, international standard ports are needed. Unfortunately, ports in Indonesia still do not meet international standards, therefore Indonesia cooperates with the Netherlands as a form of Indonesia's commitment to improve the quality of national ports. Indonesia and the Netherlands established a Maritime Cooperation which was signed in Den Haag as a Memorandum of Understanding on 22 April 2016. At the implementation stage of this cooperation, several obstacles were encountered which resulted in the construction of this port being still unfinished. This study try to explain the cooperation between Indonesia and the Netherlands in the development and management of Indonesia's national port infrastructure, namely the Kuala Tanjung Port in the 2015-2020 period. This study uses a functional bilateral cooperation approach to see the economic improvement and investment of the two countries in port development in Indonesia. The results of the study show that the Indonesia-Netherlands bilateral cooperation in the construction of the Kuala Tanjung Port can be realized although in some cases it is still experiencing obstacles and is in the negotiation stage from both parties.