cover
Contact Name
Harapan Tua Ricky Freddy S
Contact Email
jsdmu@ejournal.unri.ac.id
Phone
+6282288271616
Journal Mail Official
jsdmu@ejournal.unri.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jl.Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28292 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU)
Published by Universitas Riau
ISSN : 2775894X     EISSN : 2775963     DOI : https://doi.org/10.46730/jsdmu
Core Subject : Social,
Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul disingkat JSDMU merupakan jurnal yang dapat diakses secara terbuka dan Peer-reviewed Journal. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel yang dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi Manajemen Sumber Daya Manusia, Perencanaan Sumber Daya Manusia, Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Audit dan Riset Sumber daya manusia baik pada sektor publik maupun sektor swasta.
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU)" : 8 Documents clear
INVENTARISASI DAN PEMBERDAYAAN SEBAGAI STRATEGI BKD KOTA MALANG DALAM MENINGKATKAN SDM APARATUR SIPIL NEGARA Yusril Rahman Hakim; M. Nurul Huda Pradana Putra
Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU) Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.332 KB) | DOI: 10.46730/jsdmu.v1i2.2

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah kota miskin dalam menyusun strategi dan implementasi dalam mengembangkan dan menyiapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dapat memberikan layanan kepada masyarakat dengan baik dan benar, dan dalam hal mengembangkan ASN karyawan di kota Malang. Dalam hal ini, sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan, BKD di bidang Pengembangan Kompetensi memiliki wewenang untuk mengatasi GAP Kompetensi. Dalam perencanaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) di BKD Malang dalam bidang Pengembangan Kompetensi merupakan keharusan untuk mengoptimalkan penerapan fungsi-fungsi manajemen melalui pengembangan kompetensi agar menghasilkan Layanan Sipil Sipil yang profesional (ASN) dalam menjalankan tugas dan fungsi aparatur negara. inventarisasi sumber daya manusia akan digunakan nanti sebagai keputusan yang tepat.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU Syafrites Indrion; Zaili Rusli; Febri Yuliani
Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU) Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.401 KB) | DOI: 10.46730/jsdmu.v1i2.13

Abstract

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam pemenuhan hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi di Kota Pekanbaru, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari informan, yaitu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Kepala Seksi Rehabilitas dan Pemberdayaan Penyandang Cacat, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru serta Masyarakat penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi masih belum maksimal. Dimana baru sebatas pelatihan, belum adanya penyaluran untuk mendapatkan pekerjaan serta belum adanya sarana dan prasarana atau aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Adapun kendala yang dihadapi, yaitu Perusahaan masih kurang tertarik merekrut penyandang disabilitas, perasaan minder bersaing dengan orang normal, dan kualifikasi yang dipersyaratkan untuk bisa bekerja hanya untuk beberapa jenis disabilitas yang relatif ringan. Upaya yang bisa dilakukan adalah pemerintah daerah wajib segera menegur perusahaan agar merekrut penyandang disabilitas, menggencarkan sosialisasi peraturan yang berlaku dan merubah stigma diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) Wisnu Subroto; Meyzi Heriyanto; Okta Karneli
Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU) Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.281 KB) | DOI: 10.46730/jsdmu.v1i2.14

Abstract

Pendelegasian sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana telah termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Indragiri Hulu ke Camat Se-Kabupaten Indragiri Hulu. Bentuk layanan yang diberikan meliputi, Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan fasilitas pelayanan Pemerintah yang lain. Meskipun sudah ada PATEN, jumlah pengurusan perizinan yang dilakukan oleh masyarakat masih Rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor Implementasi Kebijakan (PATEN) di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Komunikasi yang terjalin baik antara pemerintah Kecamatan Lirik dengan Pemerintah Kabupaten sangat baik, maupun dengan masyarakat itu sendiri. Selain itu sumberdaya yang dimiliki sudah mencukupi dan jumlah staff yang ada cukup ideal dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam implementasi Kebijakan PATEN di Kecamatan Lirik. Disposisi dari implementator pada dasarnya telah diimplementasikan di Kantor Kecamatan Lirik. Struktur Birokrasi sudah sesuai dimana adanya pengawasan intensif dari Pemerintah Kabupaten dalam Implementasi Kebijakan PATEN di Kecamatan Lirik.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM MASJID PARIPURNA DALAM RANGKA PENINGKATAN FUNGSI MASJID Hafizhuddin; Zaili Rusli; Meyzi Heriyanto
Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU) Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.059 KB) | DOI: 10.46730/jsdmu.v1i2.15

Abstract

Kebijakan masjid paripurna berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, tentunya akan menimbulkan persoalan tersendiri terkait implementasi dan kendala-kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan aturan tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui implementasi Kebijakan Masjid Paripurna yang dilakukan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan fungsi masjid. dan Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan Kebijakan Masjid Paripurna. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara.Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam implementasi kebijakan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru belum optimal kecuali kendala-kendala yang dihadapi oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan Kebijakan Masjid Paripurna bisa terselesaikan dengan baik. Untuk menciptakan masyarakat Pekanbaru kota metropolitan yang madani dengan meningkatnya fungsi Masjid Paripurna Kota Pekanbaru. Berdasarkan kesimpulan pembahasan pelaksanaan fungsi Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan yaitu idarah dalam hal Perilaku hubungan antar organisasi yang melibatkan stakeholder belum berjalan maksimal. Perilaku implementor (aparat/birokrat) tingkat bawah, serta Perilaku kelompok sasaran belum menciptakan kerjasama yang baik. Selanjutnya tidak berjalanya surat menyurat, keuangan, perencanaan sehingga dapat dikatakan tidak adanya sikap kemandirian pengurus. Selain itu implementasi masjid paripurna di Kota Pekanbaru kenyataan terdapat beberapa kendala yaitu jarang ada suatu kondisi terjadinya komunikasi dan koordinasi yang sempurna, lembaga pelaksana tidak mandiri dilihat dari hasil perbandingan dari beberapa Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan, kurangnya partisipasi masyarakat, serta Kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang yang memadai tapi masih kurang.
PENERAPAN E-PROCUREMENT DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA Alfiandri; Meyzi Heriyanto; Febri Yuliani
Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU) Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.358 KB) | DOI: 10.46730/jsdmu.v1i2.16

Abstract

Penerapan E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan sistem yang sering di sebut dengan e-procurement, merupakan sistem yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa pemerintah (LKPP) yang bertujuan untuk menciptakan proses pengadaan yang efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, tidak diskriminatif dan akuntabel sehingga menghasilkan produk pekerjaan atau jasa yang kompetitif. Pada penerepannya, banyak kendala-kendala yang dihadapi, mulai dari sisi penganggaran, keterbatasan Sumber daya manusia dan perangkat sistem untuk menunjang pelaksanaan e-procurement. Penerapan e-procurement pada Pemerintah Kota Dumai dalam proses pengadaan barang/jasa dimulai pada Tahun Anggaran 2012, hingga tahun 2020, sudah delapan tahun Pemerintah Kota Dumai menerapkan e-procurement, dengan menghasilkan total efisiensi anggaran sebesar Rp. 83.338.897.116 selama delapan tahun penerapan e-procurement dengan tingkat efisiensi sebesar Rp. 10.417.362.140, tingkat persentase 6,62%. Dengan kendala-kendala yang dihadapi, pelaksanaan e-procurement dinilai mampu memberikan manfaat yang cukup signifikan, berbeda dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa non e-procurement yang dinilai minim tingkkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan, serta tidak terciptanya proses pengadaan yang akuntabel dan terbuka, maka pelaksanaan e-procurement dinilai wajib dilaksanakan untuk menciptakan iklim pengadaan barang/jasa pemerintah yang sehat dan akuntabel.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR Sari Awaliyah; Zaili Rusli
Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU) Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.256 KB) | DOI: 10.46730/jsdmu.v1i2.17

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya kebutuhan akan gas Elpiji3 kg yang mana gas Elpiji 3 kg hanya didistribusikan oleh pihak SPPBE yang elah diatur Pertamina, namun tidak banyak Badan Usaha yang bisa menjadi Mitra Pertamina.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Kebijakan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan Infrastruktur pada PT. Awalbros Bumi Pusaka Pekanbaru, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi sudah cukup baik. Namun dalam pengurusan izin SPBBE memerlukan waktu yang cukup lama.Perilaku implementor (aparat/birokrat) tingkat bawah petugas Stasiun Pengisian dan Penganggkatan Bulk Elpiji (SPBBE) sudah bekerja sesuai aturan yang diberikan oleh PT. Awalbros Bumi Pusaka Pekanbaru. Perilaku kelompok sasaran dari kebijakan ini adalah adalah agen yang telah ditunjuk PT. Pertamina dan masyarakat pengguna gas LPG. Ada agen yang nakal, yaitu agen yang menjual di atas harga yanng telah ditetapkan oleh PT. Pertamina. Kendala yang ditemukan yaitu, proses pengurusan izin kepada PT. Pertamina memakan waktu yang cukup lama dan sangat ketat, Pengurusan pengajuan penggantian tabung gas yang rusak ke PT. Pertamina sangatlah lamban dan adanya agen yang telah ditunjuk olehPT. Pertamina dan masyarakat pengguna yang menimbun dan menjual gas yang telah didistribusikan oleh PT. Awalbros Bumi Pusaka dengan harga yang lebih mahal
EFEKTIVITAS KINERJA DINAS PENDIDIKAN PROV. SUMBAR DALAM PELAKSANAAN PPDB TAHUN 2020 Fitriani Amallia; Nora Eka Putri
Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU) Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.261 KB) | DOI: 10.46730/jsdmu.v1i2.18

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar dalam Pelaksanaan PPDB Tahun 2020 di Provinsi Sumbar dan Kendala yang dialami oleh Dinas Pendidikan Provinsi baik dari kendala Eksternal maupun Kendala Internal. Latar belakang penelitian ini adalah masih banyaknya ditemukan masalah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mulai dari website yang sempat diretas sehingga menyebabkan penundaan pelaksanaan PPDB beberapa kali dan beberapa problema lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan bentuk penelitian kualitatif deskriptif, Uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Manual Data Analysis Procedure (MDAP). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumbar dalam Pelaksanaan PPDB Online Tahun 2020 tingkat SMA/SMK Negeri dapat dikatakan belum efektif secara optimal karena masih ada beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga kinerja Dinas Pendidikan kurang optimal dalam melaksanakan PPDB Tahun 2020. Semua itu dilihat dari indikator Tujuan, Standar, umpan balik, alat atau sarana dan Kompetensi serta kendala internal dan eksternal yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam Pelaksanaan PPDB Tahun 2020.
PENGARUH KOMPETENSI DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA TENAGA TEKNISI INDIHOME PT.WILAYAH TELKOM RIAU DARATAN Teguh Alvandi Anwar
Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU) Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.426 KB) | DOI: 10.46730/jsdmu.v1i2.19

Abstract

Kompetensi adalah karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang langsung mempengaruhi kinerja dengan baik, kompetensi dibutuhkan untuk memecahkan ide, standar kerja yang baik, dan kemampuan untuk menciptakan kinerja yang optimal. Selain kompetensi faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yaitu kompensasi. Dengan adanya kompensasi yang diberikan kepada karyawan maka para karyawan akan memiliki dorongan dalam diri untuk meningkatkan kinerja dan lebih bekerja secara maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Pekanbaru, pengaruh kompensasi terhadap kinerja PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk Pekanbaru, dan Pengaruh kompetensi dan kompensasi terhadap kinerja PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Matode Kuantitatif dengan pendekatan survei. Teknik analisis yang digunakan yaitu Analisis Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji t, Uji f, dan Koefisien Determinasi. Jumlah populasi pada penelitian ini yaitu 373 dan sampel 79 dengan menggunakan rumus slovin. Hasil penelitian ini yaitu (1) Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja, (2) Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja, (3) Kompetensi dan Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja.

Page 1 of 1 | Total Record : 8