cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Randi Atma
Contact Email
qaumiyyah@iainpalu.ac.id
Phone
+6282345682297
Journal Mail Official
qaumiyyah@iainpalu.ac.id
Editorial Address
Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara
Published by Universitas Islam Negeri DATOKARAMA PALU
ISSN : 27750299     EISSN : 27750299     DOI : https://doi.org/10.24239/qaumiyyah
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara dipublikasikan oleh Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Instutut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Terbit dua kali dalam setahun, jurnal ini mengundang para dosen, peneliti, dan pemerhati dalam bidang hukum tata negara dalam kaitannya dengan isu-isu keislaman untuk berpartisipasi dengan mempublikasikan hasil riset pada jurnal ini
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2021)" : 5 Documents clear
SISTEM PEMILU SEBAGAI WUJUD DEMOKRASI DI INDONESIA: ANTARA ORDE LAMA, ORDE BARU DAN REFORMASI Abdul Majid; Arif Sugitanata
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.179 KB) | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v2i1.18

Abstract

Indonesia is a country that upholds the values ​​of sovereignty in the nation and state. However, the transitional period with several elections that have been held has not been able to make Indonesia a well-established and well-democratic country. This shows that the legal system in Indonesia is still weak, which changes every time an election is held. This paper explains the journey of the democratic system and elections that have been carried out in Indonesia from time to time by conducting historical and juridical studies and the findings in this paper conclude that the ethics and morality of the personality of the political elite need to be built so that the democratic system in Indonesia can run well, because of the debate. politics and democracy so far have not been able to make political elites realize that democracy is a process that runs from the individual level. If the principles of democracy are mature from the individual level, they may be easily applied in the public political community, so that it will have an impact on changing the democratic system in Indonesia for the better. Abstrak Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedaulatan dalam berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, masa transisi dengan beberapa Pemilu yang telah dilaksanakan ternyata belum mampu mengantarkan Indonesia sebagai negara yang berdemokrasi dengan baik dan mapan. Hal ini terlihat masih lemahnya sistem hukum di Indonesia yang berubah-ubah setiap akan menyelenggarakan Pemilu. Tulisan ini menjelaskan perjalanan sistem demokrasi dan Pemilu yang pernah dilaksanakan di Indonesia dari masa ke masa dengan melakukan kajian historis dan yuridis serta temuan dalam tulisan ini menyimpulkan bahwa etika dan moralitas kepribadian elit politik perlu dibangun agar sistem demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik, karena perdebatan politik dan demokrasi selama ini tidak mampu menyadarkan para elit politik bahwa demokrasi adalah sebuah proses yang berjalan sejak tingkat individual. Apabila prinsip demokrasi sudah matang dari tingkat individunya, mungkin akan mudah diaplikasikan di dalam komunitas politik yang bersifat publik, sehingga akan berdampak pada perubahan sistem demokrasi di Indonesia yang lebih baik.
PENYERDEHANAAN SURAT SUARA PEMILU DALAM PRESFEKTIF SISTEM PEMILU DAN PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL Sahran Raden
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.368 KB) | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v2i1.19

Abstract

This paper aims to analyze the ideas and policy proposals for simplification of ballot papers implemented in the 2024 simultaneous elections. This simplification of ballots is carried out in an effort to make it easier for voters to vote on voting day in the simultaneous elections, especially in getting to know election participants and their candidates in the right way and legitimate. In addition, simplification of ballot papers makes it easier for election organizers in the process of vote counting accuracy. The design of the electoral ballot must always be relevant to the electoral system and the context of a country's system of government. How is the design of election ballots in the context of the electoral system and the presidential government system adopted in Indonesia. Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis gagasan dan usulan kebijakan penyederhaan surat suara yang dilaksanakan dalam pemilu serentak 2024. Penyederhanaan surat suara ini dilakukan dalam upaya untuk memudahkan pemilih dalam memilih saat hari pemungutan suara pada pemilu serentak terutama dalam mengenal peserta pemilu dan kandidatnya dengan cara yang benar dan sah. Selain itu penyederhaan surat suara memberikan kemudahan bagi penyelenggara pemilu dalam proses akurasi penghitungan suara. Desain surat suara pemilu harus selalu relevan dengan sistem pemilu dan konteks sistem pemerintahan suatu negara. Bagaimana desain surat suara pemilu dalam konteks sistem pemilu dan sistem pemerintahan Presidensial yang dianut di Indonesia.
OPTIMALISASI PERAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BAHODOPI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020 Muhammad Akbar; Muhajir Muhajir; Hamiyuddin Hamiyuddin
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.882 KB) | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v2i1.20

Abstract

In research conducted in Kab. Morowali with the theme of Siyasah Syar'iyah Review on Optimizing the Role of the Bahodopi District Election Committee in increasing participation in the 2020 Governor and Deputy Governor Elections shows that public participation in the regional head election in Morowali Regency, Bahodopi District is not optimal, even far from expectations, because many people are more choose not to participate in the election of regional heads in this case the election of the Governor and Deputy Governor. Several factors caused the suboptimal participation of the community in the 2020 regional head elections, including: first, the number of people who consider regional head elections unimportant and have no effect on people's welfare. Second, there are many people who have lost trust in local government so that they think that the regional head election does not have an impact on their lives. Third, many people are busy in their work. Fourth, due to the COVID-19 pandemic, many people choose to stay at home. the committee from the KPU has taken several steps to carry out its roles and responsibilities in optimizing public participation in regional head elections. However, the data shows that public participation in the election of regional heads in Morowali Regency, Bahodopi District is not yet optimal and even far from expectations, because many people prefer not to participate in regional head elections. Abstrak Dalam penelitian yang dilakukan di Kab. Morowali dengan tema Tinjauan Siyasah Syar’iyah Terhadap Optimalisasi Peran Panitia Pemilihan Kecamatan Bahodopi dalam meningkatkan partisipasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Morowali Kecamatan Bahodopi belumlah optimal bahkan jauh dari harapan, karena banyaknya masyarakat yang lebih memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah dalam hal ini pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur. Beberapa faktor penyebab kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020, diantaranya: pertama, banyaknya masyarakat yang menganggap pemilihan kepala daerah tidak penting dan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kedua, banyaknya masyarakat yang hilang kepercayaan terhadap pemerintah daerah sehingga menganggap pemilihan kepala daerah tidak memberikan dampak pada kehidupan mereka. Ketiga, banyaknya masyarakat yang sibuk dalam pekerjaannya. Keempat, dikarenakan pandemi covid – 19 sehingga banyaknya masyarakat yang memilih di rumah saja. panitia dari pihak KPU sudah melakukan beberapa langkah untuk melaksanakan peran dan tanggungjawabnya dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah. Namun, data menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Morowali Kecamatan Bahodopi belumlah optimal bahkan jauh dari harapan, karena banyaknya masyarakat yang lebih memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah.
PENYELENGGARAAN PROSES PILKADA OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DONGGALA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH Ahmad Arief; Zumria Zumria
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.38 KB) | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v2i1.21

Abstract

This study aims to find out how the implementation of the Pilkada process by the Donggala General Election Commission from the perspective of Fiqih siyasah. The author finds that in the process of holding the Pilkada there are several stages that need to be carried out by the KPU, namely: 1). First establish PPS or the so-called Voting Committee. 2). Residents who are not registered in the DPT (permanent voter list) can cast their vote as long as they use an ID card (KTP) which states that they are domiciled in the village or sub-district. 3) aged 17 years and over. 4). Elections must be in accordance with existing laws. what is the perspective of Fiqih siyasah in the implementation of the regional election process by the Donggalan General Election Commission, such as: 1). Budgeting. 2). Updating Voter Data. 3). Socialization. 4). Technical. 5). Law. The implications of this research are addressed to the Donggala KPU in terms of the implementation of the regional elections that must still be carried out transparently, carried out fairly without harming the community. And the KPU must be able to improve the quality of novice voters, so that their awareness increases to use their voting rights properly. The KPU must also carry out frequent socialization to the community, so that people are not easily influenced by the purchase of voting rights or often referred to as bribes, without this socialization, the public will be easily influenced and consider their voting rights not too important for the future, and this activity is very important. useful to prevent prospective leaders who want to commit fraud in the elections. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan proses Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum Donggala Prespektif Fiqih Siyasah. Penulis menemukan bahwasannya dalam proses penyelenggaraan Pilkada itu memiliki beberapa tahapan yang perlu dilakukan oleh KPU, yaitu : 1). Membentuk terlebih dahulu PPS atau yang disebut Panitia Pemungutan Suara. 2). Bagi Penduduk yang tidak terdaftar di DPT (daftar pemilih tetap) dapat memberikan hak suaranya selama menggunakan KTP (kartu tanda penduduk) yang menyatakan bahwa betul berdomisili di desa atau di kelurahan tersebut. 3) berusia 17 tahun keatas. 4). Pemilihan harus sesui dengan undang-undang yang telah ada. bagaimana prespektif Fiqih Siyasah dalam penyelenggaraan proses Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum Donggalan seperti : 1). Penyusunan anggaran. 2). Pemutahiran Data Pemilih. 3). Sosialisasi. 4). Teknis. 5). Hukum. Implikasi penelitian ini ditujukan kepada pihak KPU Donggala dalam hal pelaksanaan pilkada tetap harus dilakukan secara transparan, dilakukan secara adil tanpa merugikan masyarakat. Serta KPU harus bisa meningkatkan mutu pemilih pemula, agar meningkatnya kesadaran mereka untuk menggunakan hak suaranya dengan tepat. KPU juga harus sering melakukan sosialisai kepada masyarakat, agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan pembelian hak suara ataupun sering yang dikatakan sebagai suap, tanpa adanya sosialisai tersebut maka masyarakat akan mudah terpengaruh dan mengganggap hak suara mereka tidak terlalu penting untuk kedepannya, dan kegiatan ini pun sangat bermanfaat unutuk mencegah calon permimpin yang ingin melakukan kecurangan dalam pilkada.
EFEKTIFITAS HUKUM PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PILKADA TAHUN 2020 Elfi Isratul Janna; Gani Jumat; Wahyuni Wahyuni
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.951 KB) | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v2i1.22

Abstract

Law No. 7 of 2017 concerning General Affairs, contains various rules and prohibitions to facilitate the process of conducting general elections and those who violate the election will be subject to sanctions. One of the things regulated in the Election Law is the prohibition for State Civil Apparatus (ASN) to be the executor and team of the general election campaign as stated in Article 280 paragraph 2 letter (f). The results of the supervision of the RI Bawaslu during the 2019 election there were 1,096 legal violations related to the neutrality of the ASN, TNI and Polri. RI Bawaslu data as of April 2019 showed that there were 227 violations of ASN neutrality in 24 provinces, while the Central Sulawesi Bawaslu found 10 (ten) cases of ASN violations, followed by Kab. Banggai 8 (eight) cases, Banggai Laut 5 (five) cases, Toli-Toli 3 (three) cases, North Morowali 2 (two) cases, Parigi Moutong 2 (two) cases, Palu 2 (two) cases and Central Sulawesi 1 (one) Case. Therefore, the Central Sulawesi Province Bawaslu made several efforts to monitor the neutrality of ASN including conducting socialization related to ASN towards ASN in the Central Sulawesi Regional Government, making pamphlets or brochures and then distributing them to the Central Sulawesi regional government and on social media, sending letters of appeal. to local government agencies in Central Sulawesi and the formation of Pokja Teams at every stage involving election observers and the mass media in supervising ASN activities. However, the supervision carried out by the Bawaslu of Central Sulawesi Province in the 2020 Pilkada has not been effective because there are still individuals who violate the Neutrality of the State Civil Apparatus. Abstrak Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memuat berbagai aturan-aturan dan larangan untuk memperlancar proses pelaksanaan pemilihan umum dan bagi yang melanggarnya akan memperoleh sanksi. Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu tersebut adalah larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi pelaksana dan tim kampanye pemilihan umum sebagaimana disebutkan dalam pasal 280 ayat 2 huruf (f). Hasil pengawasan Bawaslu RI pada saat pemilu 2019 terdapat 1.096 pelanggaran hukum terkait netralitas ASN, TNI dan Polri. Data bawaslu RI per April tahun 2019 menunjukan bahwa terdapat 227 pelanggaran netralitas ASN di 24 Provinsi, adapun Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menemukan 10 (sepuluh) kasus pelanggaran ASN, kemudian di susul Kab. Banggai 8 (delapan) kasus, Banggai Laut 5 (lima) kasus, Toli-Toli 3 (tiga) kasus, Morowali Utara 2 (dua) kasus, Parigi Moutong 2 (dua) kasus, Palu 2 (dua) kasus dan Sulawesi Tengah 1 (satu) Kasus. Karena itu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan beberapa upaya dalam mengawasi netralitas ASN diantaranya ialah melakukan sosialisasi terkait netralitas ASN terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, membuat pamflet atau brosur kemudian di sebarkan dilingkungan kerja pemerintahan daerah Sulawesi Tengah dan di media sosial, mengirim surat himbauan kepada instansi pemerintahan daerah di lingkungan Sulawesi Tengah dan dembentuk Tim Pokja (Kelompok Kerja) di setiap tahapan yang melibatkan pemantau pemilu dan media massa dalam mengawasi kegiatan ASN. Namun demikian, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pilkada 2020 belum efektif karena masih tetap ditemukan oknum yang melakukan pelanggaran terhadap terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025) Vol. 5 No. 2 (2024) Vol. 5 No. 1 (2024) Vol. 4 No. 2 (2023) Vol. 4 No. 1 (2023) Vol. 3 No. 2 (2022) Vol. 3 No. 1 (2022) Vol. 2 No. 2 (2021) Vol. 2 No. 1 (2021) Vol. 1 No. 2 (2020) Vol. 1 No. 1 (2020) More Issue