Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.304
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosial Budaya MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam AL-HUKAMA´ BILANCIA Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Bertuah : Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Constitution Journal Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum
Arif Sugitanata
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Religion Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Tradisi Ngorek Pada Upacara Nyongkolan Perkawinan Adat Sasak Tanak Awu Jamaludin Jamaludin; Arif Sugitanata
AL-HUKAMA Vol. 10 No. 2 (2020): December 2020
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2020.10.2.319-348

Abstract

This article discusses the tradition of ngorek at the nyongkolan ceremony in the traditional Sasak Tanak Awu marriage. The ngorek tradition is a tradition which is done in the afternoon when the nyongkolan event is taking place. At the time of the event, the groomsmen perform the tradition of chopping or stabbing one of his own limbs with a sharp weapon such as swords, kris and so on, so that sometimes these activities cause injuries to their limbs. The main focus of the study of this article is why the Sasak Tanak Awu people still practice the tradition of ngorek by using the concept of reasons for the emergence of legal practice in society which was initiated by Satjipto Raharjo, this paper finds that the factors of the Tanak Awu Village community in carrying out the Ngorek tradition are, first, to show off invulnerability, second, attracts girls and third, keeps tradition Artikel ini membahas mengenai tradisi ngorek pada upacara nyongkolan dalam perkawinan adat Sasak Tanak Awu. Tradisi ngorek adalah sebuah tradisi dimana dilakukan pada sore hari ketika acara nyongkolan sedang berlangsung. Pada saat acara tersebut, laki-laki pengiring pengantin melakukan tradisi ngorek dengan cara membacok atau menusuk salah satu anggota badannya sendiri dengan keras menggunakan senjata tajam seperti pedang, keris dan lain sebagainya, sehingga terkadang kegiatan tersebut menyebabkan terjadinya luka-luka pada anggota badan merekaf. Fokus utama kajian artikel ini adalah mengapa masyarakat Sasak Tanak Awu masih melakukan tradisi ngorek dengan menggunakan konsep alasan munculnya praktek hukum dalam masyarakat yang digagas oleh Satjipto Raharjo, tulisan ini menemukan bahwa faktor-faktor masyarakat Desa Tanak Awu melakukan tradisi Ngorek adalah, pertama, untuk memamerkan ilmu kebalnya, kedua, menarik perhatian para gadis dan ketiga, menjaga tradisi.
Dampak Larangan Adat Nyongkolan Bagi Masyarakat Sasak Montong Bongor Pada Masa Pandemi Covid-19 Hulaimi Azhari; Arif Sugitanata
Sosial Budaya Vol 18, No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Lembaga penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/sb.v18i1.12396

Abstract

Artikel ini membahas mengenai dampak larangan adat nyongkolan dalam perkawinan masyarakat sasak Montong Bongor pada masa pandemi covid-19. Larangan tersebut didasarkan dari surat edaran Bupati Lombok Tengah nomor: 338/ 18/ humas sebagai salah satu upaya mencegah dan meluasnya pandemi covid-19. Salah satu inti dari surat edaran tersebut adalah melarang pegelaran adat dan budaya termasuk adat nyongkolan. Fokus utama kajian artikel ini adalah bagaimana dampak dari larangan adat nyongkolan dalam perkawinan masyarakat sasak Montong Bongor pada masa pandemi covid-19 dengan menggenunakan penelitian lapangan (field research) dan pendekatan studi kasus (case study) melalui pola dalam pengumpulan data yang akan dilakukan melalui observasi, wawancara dan juga akan dilakukan analisis terhadap berbagai dokumentasi, kemudian di interpresetasikan secara kualitatif. Tulisan ini menemukan bahwa dampak dari larangan adat nyongkolan dalam perkawinan masyarakat sasak Montong Bongor pada masa pandemi covid-19 yakni, pertama, hilangnya momen menjadi raja dan ratu sehari. kedua, menurunnya pemasukan ekonomi mikro masyarakat sasak montong bongor dan ketiga hilangnya budaya nyongkolan sebagai ciri khas perkawinan masyarakat sasak.
PERALIHAN PERAN PASANGAN TERDIDIK ANTARA SUAMI DAN ISTRI Arif Sugitanata; Moh. Zakariya
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v6i2.7961

Abstract

This article discusses how the transition of roles of educated couples between husband and wife by using literature study because the materials and data in their preparation use books and journals related to the transition of roles of educated couples between husband and wife, then the data used in this study is a qualitative study, then the method used is descriptive analytical. This article concludes that married couples who in fact have a higher educational background tend to modern relationship patterns where the division of roles in the family is flexible or not rigid, so that husband and wife do not feel burdened if they perform public and domestic roles alternately or together. -the same because there has been an agreement as a result of good communication in the family. However, the problem is when one or both of them are not able to divide these roles properly, thus burdening one of the parties. So big is the impact of changing the roles of husband and wife in a family, especially in families with highly educated husband-wife backgrounds, for that in building family relationships, division of tasks, and role exchanges it is very important to do it as well as possible with the principle of mu'asyaroh bi. al-ma'ruf, equality and balance in the family to create a harmonious family, a sakinah family, mawaddah, warohmah.Artikel ini membahas bagaimana peralihan peran pasangan terdidik antara suami dan istri dengan menggunakan studi kepustakaan karena bahan dan data dalam penyusunannya menggunakan buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan peralihan peran pasangan terdidik antara suami dan istri, selanjutnya data yang digunakan dalam kajian ini ialah kajian kualititatif, kemudian metode yang digunakan adalah menggunakan deskriptif analitis. Artikel ini menyimpulkan bahwa pasangan suami-istri yang notabene mempunyai latar belakang pendidikan tinggi cenderung kepada pola hubungan modern di mana pembagian peran dalam keluarga bersifat luwes atau tidak kaku, sehingga antara suami-istri tidak merasa terbebani jika melakukan peran publik dan domestik secara bergantian ataupun bersama-sama karena telah kesepakatan sebagai buah dari komunikasi yang berjalan baik dalam keluarga. Namun yang menjadi masalah adalah ketika salah satu atau keduanya tidak mampu membagi peran tersebut dengan baik sehingga memberatkan salah satu pihak. Begitu besar dampak peralihan peran suami-istri dalam sebuah keluarga, khususnya pada keluarga dengan latar belakang suami-istri berpendidikan tinggi, untuk itu dalam membangun relasi keluarga, pembagian tugas, dan pertukaran peran menjadi sangat penting dilakukan dengan sebaik mungkin dengan berprinsip mu’asyaroh bi al-ma’ruf, kesetaran dan keseimbangan dalam keluarga untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. 
SISTEM PEMILU SEBAGAI WUJUD DEMOKRASI DI INDONESIA: ANTARA ORDE LAMA, ORDE BARU DAN REFORMASI Abdul Majid; Arif Sugitanata
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.179 KB) | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v2i1.18

Abstract

Indonesia is a country that upholds the values ​​of sovereignty in the nation and state. However, the transitional period with several elections that have been held has not been able to make Indonesia a well-established and well-democratic country. This shows that the legal system in Indonesia is still weak, which changes every time an election is held. This paper explains the journey of the democratic system and elections that have been carried out in Indonesia from time to time by conducting historical and juridical studies and the findings in this paper conclude that the ethics and morality of the personality of the political elite need to be built so that the democratic system in Indonesia can run well, because of the debate. politics and democracy so far have not been able to make political elites realize that democracy is a process that runs from the individual level. If the principles of democracy are mature from the individual level, they may be easily applied in the public political community, so that it will have an impact on changing the democratic system in Indonesia for the better. Abstrak Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedaulatan dalam berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, masa transisi dengan beberapa Pemilu yang telah dilaksanakan ternyata belum mampu mengantarkan Indonesia sebagai negara yang berdemokrasi dengan baik dan mapan. Hal ini terlihat masih lemahnya sistem hukum di Indonesia yang berubah-ubah setiap akan menyelenggarakan Pemilu. Tulisan ini menjelaskan perjalanan sistem demokrasi dan Pemilu yang pernah dilaksanakan di Indonesia dari masa ke masa dengan melakukan kajian historis dan yuridis serta temuan dalam tulisan ini menyimpulkan bahwa etika dan moralitas kepribadian elit politik perlu dibangun agar sistem demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik, karena perdebatan politik dan demokrasi selama ini tidak mampu menyadarkan para elit politik bahwa demokrasi adalah sebuah proses yang berjalan sejak tingkat individual. Apabila prinsip demokrasi sudah matang dari tingkat individunya, mungkin akan mudah diaplikasikan di dalam komunitas politik yang bersifat publik, sehingga akan berdampak pada perubahan sistem demokrasi di Indonesia yang lebih baik.
RELEVANSI PEMBAHARUAN ISLAM BIDANG HUKUM KELUARGA TERHADAP EGALITER LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN Arif Sugitanata
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 14 No. 2 (2020): BILANCIA
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/blc.v14i2.574

Abstract

In the kinship system in the Arab era, ignorance of their wives was nothing more like merchandise, which could also be inherited. When their husbands die, these wives will belong to the sons who are left behind and some will also marry them and marry them to whomever they like. These incidents leave women to a very low and despicable level. Thus the ignorance community is committed to harassing women, humiliating and depriving them of their rights in a very long historical period. The era of ignorance is like a dark spot in women's civilization. Islam is present as a religion of renewal that is blessed by God Almighty through the intermediary of the Prophet Muhammad SAW, who is present as a bearer of guidance to the truth from Allah SWT, which is preached by His Messenger, as a result of the deviations that have been committed by his followers. Therefore, Islam is a religion that is true and blessed by Allah SWT until the end of time. Then the presence of Islam provides space for justice for women and elevates their position and gives equal roles to men, both for their rights, dignity and their involvement with men in various fields, except in fields that are not in accordance with their nature and nature. as a woman.
GENEALOGI DAN PRODUK PEMBAHARUAN HUKUM WARIS TURKI arif sugitanata; Suud Sarim Karimullah; Wifa Lutfiani Tsani
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 16 No. 2 (2022): BILANCIA
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/blc.v16i2.1035

Abstract

This article discusses genealogy and products of inheritance law renewal in Turkiye. The focus of this research is genealogically how inheritance law was born in Turkiye and what are the products of inheritance law reform in Turkiye. In this study, researchers used literature studies whose data sources came from related books and journals. This study concludes that the geneology of inheritance law renewal in Turkiye broadly began when the Turkiye state was founded and led by Mustofa Kemal as the first leader, where Ankara was the capital. This had an impact on the Turkiye country which carried out many major reforms influenced by the West, such as the prohibition of polygamy, giving freedom to women and upholding equality for them, including in the field of inheritance, where men and women get one to one. Then the inheritance law products imposed by the Turkiye state were included in the Turkish Civil Code. The amendment was approved by the Turkiye National Assembly on November 27, 2001 and socialized through the Turkiye Daily Newspaper on December 8, 2001. The amendment contains 1030 articles, one of which relates to inheritance law in Turkiye, where inheritance distribution is enforced in the Turkiye inheritance law regulations only applies to nuclear families who can receive inheritance. Meanwhile, relatives outside the nuclear family cannot become heirs unless the nuclear relatives also take care of the heirs, so that they receive a share of the inheritance. Then in inheritance law there is no difference between the rights, position and degrees of men and women because both are considered the same, so there is no difference in obtaining a share of the inheritance.
JURIDICAL ANALYSIS OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE IN GOVERNMENT SYSTEMS IN THE DIGITAL ERA Suud Sarim Karimullah; Arif Sugitanata; Fawwaz Elmurtadho
Constitution Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Constitution Journal December 2023
Publisher : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v2i2.64

Abstract

This article conducts a juridical analysis of public information disclosure in government systems in the digital era. The purpose of compiling this article is to identify legal issues related to public information disclosure in the digital era and provide appropriate legal solutions to overcome these problems. The research method used is a literature study by analyzing laws and regulations related to public information disclosure, as well as collecting the latest data and information about the use of information technology in government in a descriptive-analytical manner. The study results show that public information disclosure is a basic principle in a democratic government system that is fundamental for strengthening government accountability and encouraging public participation in policy-making. In the digital era, public information disclosure is becoming increasingly important, but it also requires the protection of information security and privacy because public information disclosure in the digital era has complex legal implications, such as issues of information security, personal data protection, and copyright issues. This article suggests that the government strengthen regulations regarding public information disclosure in the digital era, including developing strict information security standards and protecting intellectual property rights. In addition, the government also needs to increase public awareness about their right to obtain public information and develop an effective and efficient information system to facilitate access to public information.
Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris Rizal Al Hamid; Arif Sugitanata; Suud Sarim Karimullah
Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam Vol. 4 No. 1 (2023): Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam
Publisher : STAIN Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56633/jsie.v4i1.553

Abstract

This research examines the synchronization process between the sociological approach and the empirical discovery of sui generis Islamic law. This qualitative research uses a literature study method that analyses pre-existing theories, concepts, or phenomena. The results show that the sociological approach can help understand the social and cultural factors that influence the development of Islamic law. Through this approach, it was found that Islamic values can adapt to local values according to the needs and social context of the community. Meanwhile, the discovery of empirical sui generis Islamic law is developing Islamic law by considering the social and cultural realities in which the law is applied. In this case, the research shows that the process of empirical sui generis Islamic law discovery can help produce Islamic law that is more relevant to the needs of society. Therefore, this research shows that the synchronization between the sociological approach and the discovery of sui generis Islamic law can help develop Islamic law in society's social and cultural context. This research provides practical implications for researchers and practitioners in considering the social and cultural context in developing Islamic law.
REPRESENTASI FEMINISME DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI PULAU AMAZON LILY DALAM SERIAL ANIME ONE PIECE Arif Sugitanata; Siti Aminah; Muhammad Hasyied Abdurrasyied
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 16 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v16i1.9922

Abstract

This research examines the representation of feminism and women's empowerment in "One Piece," specifically on Amazon Lily Island, as depicted in episodes 408 to 421 of the anime series. This study employs a literature review and a qualitative research approach with a descriptive-analytical method to investigate how Amazon Lily Island, as a matriarchal society, embodies feminist values through the independence, strength, and solidarity of its women. Unlike previous studies focusing on feminist characters in films and television series, this research emphasizes the distinctiveness of Amazon Lily Island in the "One Piece" narrative, reflecting key themes such as gender, power, and matriarchy. The findings reveal that the island's female characters, especially Queen Boa Hancock, epitomize strong and autonomous female archetypes yet grapple with the paradox of power and vulnerability. This study enriches the literature on feminism in media, particularly in anime, and discusses how the Amazon Lily Island narrative contributes to a broader understanding of women's empowerment and the challenges they encounter in a patriarchal society.
RELEVANSI PEMBAHARUAN ISLAM BIDANG HUKUM KELUARGA TERHADAP EGALITER LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN Arif Sugitanata
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 14 No. 2 (2020): BILANCIA
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/blc.v14i2.574

Abstract

In the kinship system in the Arab era, ignorance of their wives was nothing more like merchandise, which could also be inherited. When their husbands die, these wives will belong to the sons who are left behind and some will also marry them and marry them to whomever they like. These incidents leave women to a very low and despicable level. Thus the ignorance community is committed to harassing women, humiliating and depriving them of their rights in a very long historical period. The era of ignorance is like a dark spot in women's civilization. Islam is present as a religion of renewal that is blessed by God Almighty through the intermediary of the Prophet Muhammad SAW, who is present as a bearer of guidance to the truth from Allah SWT, which is preached by His Messenger, as a result of the deviations that have been committed by his followers. Therefore, Islam is a religion that is true and blessed by Allah SWT until the end of time. Then the presence of Islam provides space for justice for women and elevates their position and gives equal roles to men, both for their rights, dignity and their involvement with men in various fields, except in fields that are not in accordance with their nature and nature. as a woman.
Co-Authors Abdul Majid Fawwaz Elmurtadho Hulaimi Azhari Jamaludin Jamaludin Moh. Zakariya Muhammad Hasyied Abdurrasyied Rizal Al Hamid Siti Aminah Suud Sarim Karimullah Suud Sarim Karimullah Suud Sarim Karimullah Wifa Lutfiani Tsani