cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Randi Atma
Contact Email
qaumiyyah@iainpalu.ac.id
Phone
+6282345682297
Journal Mail Official
qaumiyyah@iainpalu.ac.id
Editorial Address
Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara
Published by Universitas Islam Negeri DATOKARAMA PALU
ISSN : 27750299     EISSN : 27750299     DOI : https://doi.org/10.24239/qaumiyyah
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara dipublikasikan oleh Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Instutut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Terbit dua kali dalam setahun, jurnal ini mengundang para dosen, peneliti, dan pemerhati dalam bidang hukum tata negara dalam kaitannya dengan isu-isu keislaman untuk berpartisipasi dengan mempublikasikan hasil riset pada jurnal ini
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2022)" : 5 Documents clear
TINJAUAN SIYASAH SYAR’IYYAH TERHADAP DAMPAK PENERAPAN OTONOMI DAERAH PADA SISTEM PEMERINTAHAN DESA Mohamad Aswin
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v3i2.42

Abstract

Islam itself provides space for ijtihad in the area of ​​siyasa or politics or the state as long as it is for the benefit and justice and welfare in general. The establishment of a new autonomous region can be a solution to increase welfare and equitable development in an area. So that the research questions in the formulation of the problem are how the impact of the application of regional autonomy on the government system in Petimbe Village and how siyasah syar'iyyah reviews the impact of implementing regional autonomy on the government system in Petimbe Village. The empirical legal method through a qualitative approach is the method of this research. So the results of the study explain that the implementation of regional autonomy in the village government system has a good impact on the ongoing development of the village. With more flexibility for the village in determining the main things that are the needs of the community, trust in the government will gradually arise which can also lead to empowering the community to participate actively in building a village that is more autonomous from day to day. Even though the positive impact that is so large, autonomy itself also opens up many opportunities for KKN actors which arise as a result of the freedom of the village and region in work and Islam does not have specific recommendations on how the government should run its government, but that does not mean that Islam does not regulate it. Islam is a complex religion that regulates all aspects of life, even though in reality Islam does not clearly regulate how the wheels of government should be run, Islam has provided the foundations for how to live in a state and society, while these foundations are in the form of deliberation, justice, equality and equality. monotheism, all of which must be based on the benefit of its people. Abstrak Islam sendiri memberikan ruang ijtihad dalam wilayah siyasah atau politik atau negara asalkan demi kemaslahatan dan keadilan serta kesejateraan secara umum. Pembentukan daerah otonomi baru bisa menjadi solusi peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di suatu daerah. Sehingga yang menjadi pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah adalah bagaimana dampak penerapan otonomi daerah pada sistem pemerintahan di Desa Petimbe dan bagaiama tinjauan siyasah syar’iyyah terhadap dampak penerapan otonomi daerah pada sistem pemerintahan di Desa Petimbe. Adapun metode hukum empris melalui pendekatan kualitatif menjadi metode penelitian ini. Sehingga hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan otonomi daerah pada sistem pemerintahan desa berdampak baik bagi berlangsungnya pembangunan desa. Dengan lebih leluasanya desa dalam menentukan hal-hal pokok yang jadi kebutuhan masyarakatnya maka lambat laun akan timbul kepercayaan kepada pemerintah yang juga dapat menimbulkan pendayagunaan masyarakat untuk turut serta aktif dalam membangun desa yang lebih otonom dari hari ke hari. Meskipun dampak positif yang begitu besar otonomi sendiri juga banyak membuka peluang bagi pelaku-pelaku KKN yang mana timbul akibat keleluasaan desa maupun daerah dalam bekerja, dan Islam tidak ada anjuran spesifik tentang bagaimana seharusnya pemerintah menjalankan roda pemerintahnya namun bukan berarti Islam tak mengaturnya. Islam adalah agama kompleks yang mengatur keseluruhan sendi kehidupan, meskipun pada kenyataanya Islam tak mengatur secara jelas bagaimana seharusnya roda pemerintahan dijalankan namun agama Islam telah memberikan landasan-landasan tentang bagaimana hidup bernegara dan bermasyrakat, adapun landasan-landasan itu berupa musyawarah, keadilan, persamaan dan tauhid yang semunya harus berdasar pada kemaslahatan umatnya.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 ATAS FENOMENA PENGEMIS DI KOTA PALU PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH Karmila S. Pontoh; Yuni Amelia
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v3i2.44

Abstract

This study aims to understand and analyze the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning the Phenomenon of Beggars in Palu City from the Perspective of Fiqh Siyasah. This study uses a descriptive analysis method and then draws conclusions using a deductive mindset, namely the analysis taken by stating general provisions regarding Regional Regulations in handling beggars. Furthermore, these provisions are used to analyze the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2018 based on the Siyasah Fiqh perspective. The results showed that the implementation of the Palu City regional regulation Number 3 of 2018 on the handling of beggars in the city. Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 31 of 1980 Article 2 explains that the prevention of homeless and beggars includes preventive, repressive, rehabilitation, and social reintegration efforts. In the Siyasah Jurisprudence Review on the Implementation of the Palu City Regional Regulation Number 3 of 2018 the phenomenon of beggars does not conflict with the principles contained in siyasah fiqh. based on the principles of siyasa fiqh that are oriented towards benefit, avoiding elements of tyranny, the principle of justice and equality of rights, and based on the principle of deliberation. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Fenomena Pengemis di Kota Palu Perspektif Fikih Siyasah. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kemudian diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu analisa yang diambil dengan mengemukakan ketentuan secara umum tentang Peraturan Daerah dalam penanganan pengemis. Selanjutnya ketentuan tersebut digunakan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 berdasarkan perpektif Fikih Siyasah. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi peraturan daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018 atas penanganan pengemis di kota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Pasal 2 menjelaskan bahwa penanggulangan gelandangan dan pengemis yang meliputi upaya-upaya preventif, represif, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Dalam Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018 atas fenomena pengemis tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Fikih Siyasah. berdasarkan prinsip-prinsip Fikih Siyasah yang berorientasi pada kemaslahatan, menghindari unsur kedzaliman, prinsip keadilan dan persamaan hak, serta berdasarkan prinsip musyawarah.
KEWENANGAN KEPALA DESA TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH Nurfatima; M. Taufan B.; Muhammad Taufik
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v3i2.45

Abstract

The essence of the problem in this study is due to the absence of burial places for non-Muslim residents, causing disagreements among residents who refuse to unite non-Muslim cemeteries with Muslim cemeteries. So that interest in answering research questions can be formulated: first, what is the authority of the village head in resolving conflicts from the perspective of siyasa fiqh. Second, how is the approach used by the village head in conflict resolution related to the provisions contained in siyasa fiqh. The use of the research method chosen is a type of empirical Islamic law research. Based on the two research questions that have been formulated, it can be observed from the results of the research: first, conflict resolution carried out by the village head where the village head acts as an imam or leader trying to resolve the problems that occur fairly, so as not to add to the commotion among the people of Tumora Village . The authority exercised by the village head is in accordance with fiqh siyasa. Second, the approach taken by the village head in resolving conflicts is a direct approach through deliberations and the village head gives directions to live tolerantly and do justice in the midst of society. Abstrak Inti permasalahan dalam penelitian ini disebabkan karena tidak adanya tempat pemakaman untuk warga non muslim sehingga menyebabkan perselisihan pendapat antar warga yang menolak pemakaman non muslim disatukan dengan pemakaman muslim. Sehingga ketertarikan dalam menjawab pertanyaan penelitian dapat dirumuskan: pertama, bagaimanakah kewenangan kepala desa dalam penyelesaian konflik dalam perspektif fikih siyasah. Kedua, bagaimanakah pendekatan yang digunakan oleh kepala desa dalam penyelesaian konflik dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam fikih siyasah. Penggunaan metode penelitian yang dipilih adalah jenis penelitian hukum Islam empiris. Berdasarkan dua pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, maka dapat diamati dari hasil penelitian: pertama, Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh kepala Desa dimana kepala desa berperan sebagai seorang imam atau pemimpin berusaha menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan adil, sehingga tidak menambah keributan di antara masyarakat Desa Tumora. Kewenangan yang dilakukan oleh kepala Desa telah sesuai dengan fikih siyasah. Kedua, pendekatan yang dilakukan oleh kepala desa dalam menyelesaikan konflik dengan pendekatan secara langsung lewat musyawarah dan kepala desa memberikan arahan untuk hidup bertoleransi dan berbuat keadilan di tengah-tengah masyarakat.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH Hanan Siti Hawa; Gani Jumat; Suhri Hanafi
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v3i2.47

Abstract

The rise of creative field traders has led to the emergence of various problems and issues that the irregular existence of field creative traders disturbs the comfort and cleanliness of the environment. The phenomenon of field creative traders has become a concern because it is no longer in accordance with the development of conditions, state administration and the handling of regional autonomy. This research is included in the type of field research research. The nature of the research is descriptive analysis. Data were taken from two sources, namely primary and secondary data. The method used in analyzing the data is a qualitative research method combined with literary theory, then the collected data is processed systematically using an inductive mindset. The results of the research show that in Regional Regulation No. 3 of 2012 it is very clear that field creative traders have rights, obligations and prohibitions that must be obeyed, it's just that the practice that occurs in the field is that there are still many field creative traders, even from the government, they don't carry out the points in regional regulations properly, so that the market still looks not clean, neat, and orderly. From the perspective of Fiqh Siyasah, it is true that the contents of the regulations contained in Regional Regulation No. 3 of 2012, is in accordance with the provisions of Islamic law. However, there are still many things that are not in accordance with the provisions of Fiqh Siyasah. Abstrak Maraknya Pedagang Kreatif Lapangan berbuntut pada munculnya berbagai masalah dan persoalan bahwa keberadaan Pedagang Kreatif Lapangan yang tidak teratur mengganggu ketertiban, serta kebersihan lingkungan. Fenomena Pedagang Kreatif Lapangan telah menjadi perhatian karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian field research. Sifat penelitian bersifat deskriptif analisis. Data diambil dari dua sumber yaitu data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode penelitian kualitatif yang dipadukan dengan teori kepustakaan, lalu dari data yang terkumpul diolah secara sistematis dengan menggunakan pola pikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 sudah sangat jelas bahwa pedagang kreatif lapangan memiliki hak, kewajiban, dan larangan yang harus ditepati, hanya saja praktek yang terjadi di lapangan masih banyak Pedagang Kreatif Lapangan bahkan dari pihak pemerintah tidak menjalankan poin-poin dalam Peraturan Daerah dengan baik, sehingga Pasar masih terlihat tidak bersih, rapih, dan tertib. Ditinjau dalam perspektif Fiqh Siyasah bahwa sejatinya isi peraturan yang termuat dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012, telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Namun implementasinya di lapangan masih banyak hal yang kurang sesuai dengan ketentuan Fiqh Siyasah.
KEMURNIAN HAKIM ADHOK PADA SISTEM PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA Daryono
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v3i2.48

Abstract

The purpose of this study is to examine the purity of ad-hoc judges in the Industrial Relations Justice system in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statute and comparative approach. The results of the study show that the position of ad hoc judges as executor of judicial power, who should be free to enforce law and justice, is different from that of ad hoc judges at the Industrial Relations Court whose position is regulated in Law No. 2 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement (UU-PPHI). The position of ad hoc judges at the Industrial Relations Court is tied to each of the proposing organizations, either Workers/Labourers' organizations or employers' organization, which causes the position of an ad hoc Judges, in the industrial relations judicial system to be less independent, due to the requirements of the interests of each proposing organization. In fact, the existence of ad-hoc judges in the judicial system is expected to be able to create a sense of community justice. Abstrak Tujuan studi ini untuk mengkaji Kemurnian Hakim Ad-hoc pada sistem Peradilan Hubungan Industrial di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa Kedudukan hakim Ad-hoc sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman, yang seharusnya bebas merdeka dalam menegakan hukum dan keadilan, namun berbeda halnya dengan Hakim Ad hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial yang kedudukannya diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU-PPHI), Kedudukan Hakim Ad hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial ternyata terikat dengan masing-masing organisasi pengusul, baik organisasi Pekerja/Buruh atau organisasi pengusaha, yang menyebabkan kedudukan Hakim Ad hoc dalam sistem peradilan hubungan industrial menjadi tidak independen, karena syarat kepentingan dari masing-masing organisasi pengusul. Padahal keberadaan hakim ad-hoc pada sistem Peradilan diharapkan mampu menciptakan rasa keadilan masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025) Vol. 5 No. 2 (2024) Vol. 5 No. 1 (2024) Vol. 4 No. 2 (2023) Vol. 4 No. 1 (2023) Vol. 3 No. 2 (2022) Vol. 3 No. 1 (2022) Vol. 2 No. 2 (2021) Vol. 2 No. 1 (2021) Vol. 1 No. 2 (2020) Vol. 1 No. 1 (2020) More Issue