Gani Jumat
Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PEMBATALAN KEBERANGKATAN JEMAAH HAJI Seha; Gani Jumat; Muhammad Syarief Hidayatullah
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v3i1.38

Abstract

This study aims to find out why the Ministry of Religion issued KMA No. 494 of 2020 concerning the Cancellation of the Departure of the Hajj Congregation for the 2020 Hajj pilgrimage, as well as the view of fiqh siyasa on this decision. This research method uses the method of analysis of regulatory texts using a hermeneutic approach which is carried out by analyzing texts related to the legal issues being discussed. The results of the research show that the Minister of Religion issued a policy contained in the Decree of the Minister of Religion Number 494 of 2020 concerning Cancellation of Departure of Pilgrims to Hajj to maintain the health and safety of pilgrims from the dangers of the Covid-19 pandemic while at the same time providing legal certainty to pilgrims who are delayed to departed. The Hajj rules do not only come from the Indonesian government, but are also regulated by Saudi Arabia and apply to all countries, so the government canceling the departure of pilgrims is also a response to the rules issued by the Saudi Arabian government. As for the Decree of the Minister of Religion when viewed from the fiqh siyasa it is very appropriate, because in fiqh siyasa there is a provision that fighting for the benefit and safety of the ummah is the main goal. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Kementerian Agama mengeluarkan KMA No. 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020, serta bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap putusan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis terhadap teks regulasi dengan menggunakan pendekatan hermeneutik yang dilakukan dengan menganalisis teks yang terkait isu hukum yang sedang dibahas. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, Menteri Agama mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji dilakukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan jemaah haji dari bahaya pandemi Covid-19 sekaligus memberikan kepastian hukum kepada jemaah haji yang tertunda untuk diberangkatkan. Aturan haji tidak hanya berasal dari pemerintah Indonesia, tetapi juga diatur oleh Arab Saudi dan berlaku bagi semua negara, sehingga pemerintah membatalkan keberangkatan jemaah haji juga merupakan respon dari aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Adapun Keputusan Menteri Agama tersebut apabila ditinjau dari fiqh siyasah sudah sangat tepat, karena dalam fiqh siyasah terdapat ketentuan bahwa memperjuangkan kemaslahatan serta keselamatan bagi ummat merupakan suatu tujuan utama.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH Hanan Siti Hawa; Gani Jumat; Suhri Hanafi
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v3i2.47

Abstract

The rise of creative field traders has led to the emergence of various problems and issues that the irregular existence of field creative traders disturbs the comfort and cleanliness of the environment. The phenomenon of field creative traders has become a concern because it is no longer in accordance with the development of conditions, state administration and the handling of regional autonomy. This research is included in the type of field research research. The nature of the research is descriptive analysis. Data were taken from two sources, namely primary and secondary data. The method used in analyzing the data is a qualitative research method combined with literary theory, then the collected data is processed systematically using an inductive mindset. The results of the research show that in Regional Regulation No. 3 of 2012 it is very clear that field creative traders have rights, obligations and prohibitions that must be obeyed, it's just that the practice that occurs in the field is that there are still many field creative traders, even from the government, they don't carry out the points in regional regulations properly, so that the market still looks not clean, neat, and orderly. From the perspective of Fiqh Siyasah, it is true that the contents of the regulations contained in Regional Regulation No. 3 of 2012, is in accordance with the provisions of Islamic law. However, there are still many things that are not in accordance with the provisions of Fiqh Siyasah. Abstrak Maraknya Pedagang Kreatif Lapangan berbuntut pada munculnya berbagai masalah dan persoalan bahwa keberadaan Pedagang Kreatif Lapangan yang tidak teratur mengganggu ketertiban, serta kebersihan lingkungan. Fenomena Pedagang Kreatif Lapangan telah menjadi perhatian karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian field research. Sifat penelitian bersifat deskriptif analisis. Data diambil dari dua sumber yaitu data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode penelitian kualitatif yang dipadukan dengan teori kepustakaan, lalu dari data yang terkumpul diolah secara sistematis dengan menggunakan pola pikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 sudah sangat jelas bahwa pedagang kreatif lapangan memiliki hak, kewajiban, dan larangan yang harus ditepati, hanya saja praktek yang terjadi di lapangan masih banyak Pedagang Kreatif Lapangan bahkan dari pihak pemerintah tidak menjalankan poin-poin dalam Peraturan Daerah dengan baik, sehingga Pasar masih terlihat tidak bersih, rapih, dan tertib. Ditinjau dalam perspektif Fiqh Siyasah bahwa sejatinya isi peraturan yang termuat dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012, telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Namun implementasinya di lapangan masih banyak hal yang kurang sesuai dengan ketentuan Fiqh Siyasah.