cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kamal Fahmi Kurnia
Contact Email
kamal.fahmi1405@gmail.com
Phone
+6281398486424
Journal Mail Official
vivathemis@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
ISSN : -     EISSN : 25989626     DOI : https://doi.org/10.24967/vt
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum [E-ISSN: 2598-9626] is the Journal of Legal Studies published by the Faculty of Law of Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, INDONESIA. Its main aim to disseminate critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various contemporary legal issues both local and foreign. The manuscript is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on law issues from various perspectives. This journal published biannually (January and July). The scopes of Viva Themis Novelty are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS" : 6 Documents clear
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM MEWUJUDKAN NILAI KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH Septia Emelda; Sri Zanariyah; Raja Agung Kusuma
VIVA THEMIS Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v5i1.1757

Abstract

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam program PTSL ini menargertkan penyertifikatan kurang lebih sebanyak 6.000 bidang tanah. Sedangkan tahap kedua ada 20.000 bidang tanah dalam proses pendataan pengukuran. Sehingga total target yang menjadi sasaran PTSL di Kota Bandar Lampung sebanyak 26.000 (dua puluh enam ribu) bidang tanah. Permasalahan dalam penenlitian ini adalah 1) bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam mewujudkan nilai kepastian hukum di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan 2) apakah faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam mewujudkan nilai kepastian hukum di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Metode penelitian dalam tulisan ilmiah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini memberikan jawaban bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam mewujudkan nilai kepastian hukum di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dengan merujuk kepada Petunjuk Teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018 meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah. Sedangkan faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam mewujudkan nilai kepastian hukum di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, faktor penhambatnya adalah berupa: 1) Permasalahan administrasi, 2) Kepemilikan hak melalui waris 3) Pengukuran, 4) Pajak, 5) Tenaga SDM Kantor Pertanahan kurang dan 6) Masyarakat Kurang Paham Hukum. Sedangkan faktor pndukungnya adalah dengan dilakukannya penyuluhan tentang PTSL oleh Petugas Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan dimudahkan Persyaratannya serta Percepatan Proses Pendaftaran Tanah secara sistematis lengkap. Saran dari penelitian ini ditujukan kepada Kantor Pertanahan Bandar Lampung agar pendaftaran tanah secara sistematik perlu dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang tanah yang ada di desa/kelurahan secara lengkap untuk terciptanya tertib pertanahan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I OLEH REMAJA DI TEMPAT HIBURAN MALAM Riza Aribat Al Faqih; Fathur Rachman; Mirwansyah Mirwansyah
VIVA THEMIS Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v5i1.1755

Abstract

Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.Pada 17 Oktober 2019 lalu, anggota polisi Polsek Teluk Betung Selatan menangkap seorang remaja yang masih berusia 21 tahun di salah satu tempat hiburan malam Shoutbank. Remaja ini ditangkap atas kepemilikan narkotika jenis ekstasi.Permasalahan dalam penelitian ini terkait faktor yang menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkotika golongan I oleh remaja di tempat hiburan malam serta dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjk. Metode penelitian dalam tulisan ilmiah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian sehubungan dengan faktor yang menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkotika golongan I oleh remaja di tempat hiburan malam disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor internal yang terdapat pada faktor individu pelaku merupakan salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba pada remaja. Serta faktor eksternal seperti ketidak harmonisan keluarga dapat berpengaruh pada hubungan antara orang tua dengan anak yang kurang baik, seperti perceraian dan penelantaran dapat menyebabkan anak berisiko menyalahgunakan narkoba dan faktor ekonomi. Pelaku-pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba ini memang kebanyakan pelaku ini tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Selain itu dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjk adalah dengan menganalisa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur- unsurnya Setiap Orang dan Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Saran penelitian ini adalah sebaiknya perlu menggali informasi untuk mengidentifikasi faktor penyebab penyalahgunaan Narkoba Golongan I, terutama pada masyarakat dengan usia remaja dan sebaiknya para Penegak Hukum menjalin kerjasama antara apoteker dengan tenaga kesehatan lain dan pengguna serta keluarga dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA.
TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYEDIA JASA ATAS PENGIRIMAN BARANG PADA PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT (TIKI) CABANG LAMPUNG Rahmat Dwi Saputra; Sri Zanariyah; Mirwansyah Mirwansyah
VIVA THEMIS Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v5i1.1756

Abstract

Secara hukum pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi atas permintaan dari si pengirim barang untuk mengirimkan suatu barang tertentu agar disampaikan kepada si penerima barang dapat dikualifikasikan sebagai suatu perjanjian pengangkutan. Salah satu perusahaan jasa pengiriman barang yang ada yakni PT. Citra Van Titipan Kilat (TiKi) Cabang Lampung. TiKi merupakan salah satu perusahaan jasa pengiriman dan logistik dengan melayani kebutuhan dan kepentingan pelanggan secara optimal sehingga dikenal di Indonesia. Tujuan dalam peneltian ini yakni untuk mengetahui tanggung jawab pihak penyedia jasa atas pengiriman barang PT. Citra Van Titipan Kilat (TiKi) Cabang Lampung serta untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan ganti rugi oleh jasa pengiriman barang PT. Citra Van Titipan Kilat (TiKi) Cabang Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dyang digunakan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Bentuk tanggung jawab pihak penyedia jasa pengiriman barang PT. Citra Van Titipan Kilat (TiKi) Cabang Lampung kepada konsumen apabila terdapat permasalahan atas barang yang dikirimkan seperti barang rusak atau barang hilang dengan mengganti barang yang hilang tersebut dengan penghitungan 10 kali lipat biaya kirim. Namun apabila barang tersebut diasuransikan maka pihak Tiki menanggung semua biaya kerugian yang diderita oleh konsumen dengan menggantinya sebesar 100% sesuai nilai harga yang sama dengan barang milik konsumen. Mekanisme pelaksanaan ganti rugi jasa pengiriman Barang PT. Citra Van Titipan Kilat (TiKi) Cabang Lampung diawali dengan adanya laporan komplain dari pihak konsumen kepada pihak jasa pengiriman. Apabila complain tersebut sudah dilaporkan dan pihak Tiki sudah memastikan kebenarnya atas kelalaian pengriman barang tersebut maka pihak Tiki akan merespon dan mengganti kerugian atas barang sampai dengan 7 hari masa kerja.
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS Sulis Tia Ningsih; Lina Maulidiana; Muhammad Lutfi
VIVA THEMIS Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v5i1.2345

Abstract

Marriage is basically a bond of love between a man and a woman who are expected to live together until the end of their lives, but not all marriages end happily. Some marriages end in divorce based on the couple's inability to reconcile. One of the impacts of divorce is the emergence of joint property disputes. The purpose of writing this thesis is to find out the provisions for resolving joint property disputes in divorce at a religious court and to find out the basis for judges' considerations in deciding disputes on joint property case No. 0308/Pdt.G/2018/PA. Mr.This study uses normative juridical and empirical juridical research methods. The data were obtained through the literature and the results of interviews with Maswari as a judge at the Tanggamus Religious Court and analyzed using qualitative.The results of the research show that the provisions for resolving joint property disputes in divorce are the authority of the Religious Courts based on the provisions of Letter (a) point 10 Explanation of Number 37 of Law Number 3 of 2006 concerning Explanation of changes to Article 49 of Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts and in provisions regarding dispute settlement are prioritized through peace in the mediation stage, if there is no peace agreement then it will proceed to the main case according to procedures in the Civil Procedure Code and the basis for consideration of judges in deciding disputes on joint property case No. 0308/PDT.G/2018/PA. Tgm., dividing joint assets in the form of assets in the form of land and buildings, rental proceeds of joint property assets, business assets and assets in the form of debts of each party, both the Plaintiff and the Defendant, receive a half share based on the provisions of Article 97 of the Compilation of Islamic Law.
KEWENANGAN DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA LAMPUNG DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Rangga Yoga Winata; Fathur Rachman; Yudi Yusnandi
VIVA THEMIS Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v5i1.2343

Abstract

Authority is the right to do something or order other people to do or not do something in order to achieve certain goals, one of which is the authority exercised by the Directorate of Water and Air Police of the Lampung Regional Police in the context of eradicating narcotics crimes that violate Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics with the formulation of the problem: a) What is the Authority of the Directorate of Water and Air Police of the Lampung Regional Police in Investigating Criminal Acts of methamphetamine-type Narcotics in the Coastal Area of Teladas Tulang Bawang Village?; b) Does BPOM Lampung have the authority to test laboratories in investigating criminal acts of methamphetamine-type narcotics in the coastal area of Teladas Tulang Bawang village?The research method used is through a normative approach and an empirical approach. Sources of data are primary data in the form of information obtained directly and secondary data. Data collection procedures through library research, review of laws, and field studies through interviews. the data used is descriptive qualitative.The results of research conducted on the basis of the authority of the Directorate of Water and Air Police of the Lampung Regional Police regarding narcotics in Teladas Village were carried out through a) 1. Investigation; 2. Title of Case and Delivery of Warrant for Commencement of Investigation (SPDP); 4. Forced Efforts; 5. Examination; 6. Settlement of Case Files; 7. Submission of Case Files to the Public Prosecutor; 8. Submission of Suspects and Evidence. b) The Lampung Food and Drug Supervisory Agency has the authority to carry out narcotics laboratory tests in accordance with the Drug and Food Control Agency Regulation Number 9 of 2020 concerning the Strategic Plan of the Food and Drug Supervisory Agency by cooperating with law enforcement, namely laboratory testing in accordance with the noble values of teamwork for the sake of To improve the quality of enforcement, BPOM must cooperate with law enforcement.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN MARITAL RAPE Rizky Sandra Tomi; Sri Zanariyah; Mirwansyah Mirwansyah
VIVA THEMIS Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v5i1.2344

Abstract

Law enforcement officials have made efforts to protect child victims of violence, including child victims of Marittal Rape (sexual violence in the family). This is because there are many child victims of marital rape in Indonesian society as has been widely reported in the mass media about acts of sexual violence committed against children by family members, whether committed by biological fathers, brothers, sisters, uncles, grandfathers and other family members. The problem studied is how is the implementation of legal protection for children as victims of marital rape? and the inhibiting factors for protecting children as victims of marital rape?The research method consists of, this type of research is normative empirical. The problem approach in this study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The type of data consists of two groups, namely primary data and secondary data. Data collection is done by literature study, field study. Data processing was carried out including data selection and data classification. The data analysis used was qualitative analysis.Legal protection for victims of criminal acts of obscenity is in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection Article 64 Paragraph (3) which includes rehabilitation efforts, rehabilitation efforts, both within institutions and outside institutions, efforts to protect from publicity identity through the mass media and to avoid labeling, providing safety guarantees for witnesses victims and expert witnesses, both physically, mentally and socially and providing accessibility to obtain information regarding case developments. Obstacles and solutions in implementing legal protection for child victims of abuse include: Victims of rape are individuals who suffer physically, mentally and socially due to criminal acts, even victims can suffer from prolonged fear, this is because victims of abuse besides suffering physically, also experienced great mental pressure as a result of these actions. The solution to these obstacles was that the victim was a criminal act of obscenity.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS Vol 8, No 1 (2025): VIVA THEMIS Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS Vol 7, No 1 (2024): VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS Vol 6, No 1 (2023): VIVA THEMIS Vol 5, No 2 (2022): VIVA THEMIS Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS Vol 4, No 2 (2021): VIVA THEMIS Vol 4, No 1 (2021): VIVA THEMIS Vol 3, No 2 (2020): VIVA THEMIS Vol 3, No 1 (2020): VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS Vol 2, No 1 (2019): VIVA THEMIS Vol 1, No 2 (2018): VIVA THEMIS Vol 1, No 1 (2018): VIVA THEMIS More Issue