Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA TINGKAT PENYIDIKAN Rifaldi Ahmad; Muhamad Rusjana; Yudi Yusnandi
VIVA THEMIS Vol 5, No 2 (2022): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Setiap orang yang memiliki keluarga selalu memiliki masalah yang terjadi, begitu juga di kota Bandar Lampung masalah KDRT masih terjadi dengan berbagai penyebab yang mengarah pada KDRT. Penelitian ini memuat dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana penyelesaian kasus KDRT dengan korban anak melalui mediasi penal di tingkat penyidikan dan Apa faktor penghambat penyelesaian kasus KDRT dengan korban anak melalui mediasi penal di tingkat penyidikan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Penelitian ini memperoleh data dari lapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk pengolahan datanya menggunakan sumber data sekunder dan sumber data primer. Proses analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di Polres Bandar Lampung adalah memberikan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak korban KDRT. Akibat hukum dari mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana KDRT adalah para pihak mendapat pelayanan dan putusan hukum yang saling menguntungkan (win-win solution), yang dalam hal ini korban menerima ganti rugi materiil dan permintaan maaf dari pihak yang dirugikan. pelaku atas kejahatan tersebut. tindakan terhadap korban. Para pelaku mendapat keringanan hukum setelah kesepakatan dianggap sebagai keputusan terbaik bagi keduanya.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (Studi Putusan Nomor : 323/Pid.B/2021/PN TJK) Ezma Effendi; Januri Januri; Yudi Yusnandi
VIVA THEMIS Vol 4, No 2 (2021): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v4i2.1729

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakkan terhadap pelanggarnya. Salah satu kasus yang terjadi sebagaimana dalam Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN.Tjk. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan saat ini ditinjau dari Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN.Tjk dan bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana dimasa akan datang. Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum deskriptif kualitatif melalui pendekatan normatif dan empiris. Jenis data yang di perlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dan dianalisis secara kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan saat ini sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN.Tjk adalah dengan cara menyusun Rancangan Undang-Undang KUHP dengan menggunakan kajian komparatif dengan membandingkan aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana penipuan pada masa sekarang yang semakin meningkat maka dibutuhkan ketegasan dalam paya pemberantasannya. Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana dimasa akan datang adalah dengan cara mengupayakan penyelesaian secara non penal dengan menggunakan pendekatan pembaruan budaya hukum yang menekankan pada perubahan kultur, moralitas dan perilaku.

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DI KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG yudi yusnandi yusnandi
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v4i1.414

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga dalam memberantasnya juga diperlukan lembaga yang luar biasa (extra ordinary institution), upaya dan cara yang juga luar biasa, sebab korupsi telah terjadi disemua lini, baik Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif serta dengan melibatkan masyarakat. Permasalahan dalam tesis ini adalah : 1. Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana korupsi setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung?, 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku?, 3. Bagaimanakah cara pelaku mengembalikan kerugian Negara dalam perkara Nomor: 32/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Tjk?. Metode Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dan data primer, dan selajutnya dilakukan analisis data secara kualitatif. Hasil Penelitian : Cara pelaku melakukan korupsi yaitu setelah menerima setoran PNBP, seharusnya wajib disetor ke Kas Negara dalam waktu 1x24 jam, akan tetapi oleh pelaku tidak disetorkan dan untuk menutupi seolah-olah uang tersebut telah disetorkan, pelaku memalsukan tanda tangan teller bank dan membuat stempel bank palsu. Menyatakan pertangungjawaban dikenakan karena adanya kesalahan, pengenaan pidana penjara selama 5 tahun, denda Rp.100.000.000 subsidair 3 bulan kurungan, Pengembalian kerugian negara dengan menjatuhkan pidana uang pengganti sebesar Rp. Rp. 1.418.479.500,-, yang harus dibayarkan paling lambat 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sedangkan uang titipan sebesar Rp. 35.000.000,- dirampas untuk menutupi uang pengganti, dan apabila uang titipan tidak mencukupi maka harta benda disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal tidak mempunyai harta benda, maka dipidana penjara selama 2 tahun. Saran adalah mempertimbangkan berbagai aspek yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi, kepentingan masyarakat, dan besarnya kerugian negara, sehingga pidana yang dijatuhkan selaras dengan upaya pemberantasan korupsi dan dalam hal pengembalian kerugian negara perlu dilakukan pelacakan aset, kemudian pelelangan dan jika kurang maka jaksa sebagai eksekutor dapat mengajukan gugatan perdata terhadap ahli waris. Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana, Pengembalian Kerugian Negara.

PERAN PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM MEWUJUDKAN INTEGRITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Ino Susanti; Yudi Yusnandi
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v7i2.2077

Kontemplasi akan tidak kokohnya perjuangan melawan penjajah jika hanya bergerak sendiri-sendiri Menghantarkan pada pemikiran perjuangan yang berlandaskan persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia yang melahirkan kesadaran kebersamaan sebagaimana tertuang dalam semangat Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Diskursus Wawasan Kebangsaan muncul bersamaan dengan gagasan para pejuang untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa agar bangsa Indonesia memiliki harkat dan martabatnya sendiri sebagai bangsa yang merdeka.Pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila pada akhirnya mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan integritas segenap warga negara pada umumnya dalam menjalankan kehidupan berbangsa sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dalam menyelenggarakan sendi kehidupan bernegara, dan khususnya bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat merupakan suatu kemutlakan yang harus dimiliki sebagai bukti kecakapan profesinya.Ideologi Pancasila sebagaimana terlahir dari nilai-nilai yang terkandung dalam ke lima sila pada akhirnya menjadi payung dari pelaksaan pemahaman terhadap Wawasan Kebangsaan tersebut. Pancasila yang merupakan staatsfundamentalnorm bangsa Indonesia harus dimanifestasikan dalam sikap dan perilaku Penyelenggara Negara yang dalam hal ini oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat agar dapat menegakkan kewajibannya sebagai warga negara yang diberi kepercayaan oleh masyarakat yang memilihnya.

PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI DESA SUNGAI LANGKA, GEDONG TATAAN Yudi Yusnandi; Ratna Kumala Sari; Muhammad Furqon Kamali; Yessy Clara Putri; Lukmanul Hakim; Dias Rizki Nugraha
JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI Vol 4, No 01 (2023): JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jams.v4i01.2291

Tujuan pengabdian adalah untuk menambah tingkat pemahaman masyarakat tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menumbuhkan kesadaran dari masyarakat Desa Sungai Langka. Penyuluhan hukum dilakukan dengan metode presentasi, penjelasan, dan tanya jawab di depan peserta penyuluhan. Narasumber dalam pelaksanaan penyuluhan ini adalah Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai dan Bhabinkamtibmas Desa Sungai Langka. Peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan berjumlah 35 orang. Berdasarkan pelaksanaan pengabdian, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan di Desa Sungai Langka berhasil dilaksanakan. Peserta kegiatan mengerti langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang tengah menghadapi KDRT dan ingin melapor kepada kepolisian. Selain lapor kepada kepolisian, ada cara lain yang bisa dilakukan apabila menerima kekerasan, yaitu laporan via daring atau online ke SAPA 129.

KEWENANGAN DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA LAMPUNG DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Rangga Yoga Winata; Fathur Rachman; Yudi Yusnandi
VIVA THEMIS Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v5i1.2343

Authority is the right to do something or order other people to do or not do something in order to achieve certain goals, one of which is the authority exercised by the Directorate of Water and Air Police of the Lampung Regional Police in the context of eradicating narcotics crimes that violate Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics with the formulation of the problem: a) What is the Authority of the Directorate of Water and Air Police of the Lampung Regional Police in Investigating Criminal Acts of methamphetamine-type Narcotics in the Coastal Area of Teladas Tulang Bawang Village?; b) Does BPOM Lampung have the authority to test laboratories in investigating criminal acts of methamphetamine-type narcotics in the coastal area of Teladas Tulang Bawang village?The research method used is through a normative approach and an empirical approach. Sources of data are primary data in the form of information obtained directly and secondary data. Data collection procedures through library research, review of laws, and field studies through interviews. the data used is descriptive qualitative.The results of research conducted on the basis of the authority of the Directorate of Water and Air Police of the Lampung Regional Police regarding narcotics in Teladas Village were carried out through a) 1. Investigation; 2. Title of Case and Delivery of Warrant for Commencement of Investigation (SPDP); 4. Forced Efforts; 5. Examination; 6. Settlement of Case Files; 7. Submission of Case Files to the Public Prosecutor; 8. Submission of Suspects and Evidence. b) The Lampung Food and Drug Supervisory Agency has the authority to carry out narcotics laboratory tests in accordance with the Drug and Food Control Agency Regulation Number 9 of 2020 concerning the Strategic Plan of the Food and Drug Supervisory Agency by cooperating with law enforcement, namely laboratory testing in accordance with the noble values of teamwork for the sake of To improve the quality of enforcement, BPOM must cooperate with law enforcement.

Peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Operasi Yustisi Penanganan Covid-19 Dery Hendryan; Muhammad Rusjana; Yudi Yusnandi
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v8i1.2437

One of the main duties and functions of the Legal Department as regulated by the Mayor of Bandar Lampung No. 38 of 2021 Article 9 paragraph (1). There is Regional Regulation No. 1 of 2018. During the Covid-19 pandemic, the government issued Mayor's regulation Bandar Lampung city No. 18 of 2020 and No. 25 of 2020. This regulation forms the juridical basis and technical guidelines for judicial operations in handling Covid-19. The problem in this research is, what is the role of the Legal Department of the Bandar Lampung City Regional Secretariat in the justice operations in handling Covid-19? And what are the supporting and inhibiting factors in carrying out the justice operation? The research method is a normative juridical approach and an empirical juridical approach using secondary data and primary data. The results of the study, that the role of the Legal Department in the efforts of the Judicial Operations for Handling Covid-19 for Enforcement of Legislation, are in the form of: (1) not optimal due to the absence of the main tasks and functions of the Legal Section in Regional Regulation No. 1 of 2018, Mayor Regulation No. 18 of 2020 and Mayor Regulation No. 25 of 2020, (2) coaching (socialization/ education), written warnings 1, 2 and 3, controlling and sealing, (3) does not have a deterrent effect on residents and business actors because of light sanctions. Supporting factors for the Judicial Operations handling of Covid-19, namely: (1) support from the Mayor according to the vision and mission for Bandar Lampung, Healthy, Smart, Faithful, Cultured, Comfortable, Superior, Competitive, Based on the Economy for the Prosperity of the People, (2) coordination between agencies related very well and (3) the actions of the PPNS/Justisi Team were accompanied by the police as the PPNS Supervisory Board. The inhibiting factors are: (1) lack of facilities and infrastructure, (2) limited number of PPNS and (3) the Regional Regulation on Covid-19 does not yet exist, as a result of which sanctions and fines cannot be applied.

Penyuluhan tentang Fenomena Perkawinan Usia Dini Akibat Pergaulan Bebas: Tinjauan Pelanggaran Hukum dan Dampaknya terhadap Kesehatan serta Upaya Pencegahan Stunting Mirwansyah, Mirwansyah; Lutfie, M.; Gunawan, Tedi; Yusnandi, Yudi
JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI Vol 5, No 01 (2024): JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jams.v5i01.3302

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat mengenai fenomena perkawinan usia dini akibat pergaulan bebas, meninjau pelanggaran hukum yang terkait, dan mengevaluasi dampak negatifnya terhadap kesehatan. Kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi tanya jawab. Kegiatan pengabdian ini ditujukan kepada warga Desa Karya Tunggal dan dilaksanakan pada 25 Juli 2024 di Aula kantor Desa Karya Tunggal, Kec. Katibung, Lampung Selatan. Pelaksanaan pengabdian ini melalui empat tahapan yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Selama kegiatan penyuluhan, proses berlangsung lancar dengan pemateri yang menjelaskan fenomena perkawinan usia dini akibat pergaulan bebas, aspek hukum yang terkait, serta dampak kesehatannya termasuk risiko stunting. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi dengan keterlibatan aktif dalam setiap sesi dan diskusi yang produktif, mencerminkan pemahaman dan ketertarikan mendalam terhadap topik. Namun, beberapa kendala seperti keterlambatan waktu pelaksanaan dan lokasi yang tidak memadai mempengaruhi efektivitas kegiatan, mengurangi waktu untuk pembahasan mendalam dan kenyamanan peserta, sehingga beberapa topik penting tidak dapat dibahas secara optimal.

Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) Tidak Diberikannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Setelah Pelunasan Perjanjian Kredit Mulisa, Nadya; Lutfi, Mohammad; Yusnandi, Yudi
VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i2.2420

Berdasarkan Putusan No. 210/Pdt.G/2020/PN-Tjk menunjukkan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatig Daad) yang merugikan Penggugat. Permasalahan pada penelitian adalah faktor yang menyebabkan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) tidak diberikannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor dalam perkara Putusan No. 210/Pdt.G/2020/PN-Tjk dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara terhadap perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) tidak diberikannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor berdasarkan Putusan No. 210/Pdt.G/2020/PN-Tjk.Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara langsung terhadap narasumber yang akan berhubungan dengan masalah penelitian, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan faktor yang menyebabkan perbuatan melawan hukum tidak diberikannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor dalam perkara Putusan No. 210/Pdt.G/2020/PN-Tjk yaitu faktor hukum karena tidak adanya ketentuan internal yang mengharuskan jaminan fidusia diikat secara notariil. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara terhadap perbuatan melawan hukum tidak diberikannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor berdasarkan yaitu kreditur pada saat tidak melakukan pencoretan pencatatan Jaminan Fidusia setelah hutang dari debitur dilunasi

Tinjauan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Membawa Senjata Tajam di Tempat Umum Yusnandi, Yudi; Mirwansyah, Mirwansyah; Hendryan, Dery
VIVA THEMIS Vol 7, No 1 (2024): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i1.2765

Children's behavior is a joint responsibility of parents, family, school and society, so that if there is a deviation in children's behavior, such as being the perpetrator of possessing sharp weapons, there needs to be a role for these elements. In criminology, the child's behavior can be influenced by one of these elements, be it family, school, society and so on. Because in general children imitate what happens and sees behavior, so it is possible that children's behavior as users of sharp weapons is imitated by one of the existing elements. The problems in this research include: What is the legal review of the ownership of sharp weapons owned by children? What are the legal consequences for children who own sharp weapons? Legal review of ownership of sharp weapons owned by children in Indonesian law. The Criminal Code does not regulate the ownership of sharp weapons. This criminal act is regulated in the provisions of the Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1951. Legal consequences for children who own weapons sharp, namely that the child will be held accountable for his actions before the law, to be tried and receive punishment as a consequence of his actions. The legal consequences for children who own sharp weapons are that the child will be held accountable for his actions before the law, to be tried and receive punishment as a consequence of his actions.

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search