cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Akram
Contact Email
sekretariatjurnalkumdil@gmail.com
Phone
+6221-29079286
Journal Mail Official
jurnalhukumperadilan@mahkamahagung.go.id
Editorial Address
Jl. Jend. A. Yani Kav. 58 Lt. 10 Cempaka Putih Jakarta Pusat
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Peradilan
Published by Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI
ISSN : 23033274     EISSN : 25281100     DOI : https://doi.org/10.25216/jhp
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP) is published by the Research Center for Law and Judiciary of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. JHP aimed to be a peer-reviewed platform and an authoritative source of information on legal and judiciary studies. The scope of JHP is analytical, objective, empirical, and contributive literature on the dynamics and development of legal studies, specifically in Indonesia. JHP welcomes scientific papers on a range of topics from research studies, judicial decisions, theoretical studies, literature reviews, philosophical and critical consultations that are analytical, objective, and systematic. However, from a wide range of topics that researchers can choose from, JHP puts more attention to the papers focusing on the sociology of law, living law, legal philosophy, history of national law, customary law, literature studies, international law, interdisciplinary, and empirical studies. Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP) is a media dedicated to judicial personnel, academician, practitioners, and law expertise in actualizing the idea of research, development, and analysis of law and judiciary. Jurnal Hukum dan Peradilan comes out three times a year in March, July, and November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7 No 1 (2018)" : 8 Documents clear
PELUANG DAN TANTANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENGHADAPI ERA PASAR BEBAS / OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS IN DEALING WITH FREE MARKET SUADI, AMRAN
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.7.1.2018.1-22

Abstract

Lembaga keuangan syariah merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan sistem keuangan berbasis syariah. Keberadaannya kini telah diakui dalam kancah perekonomian dunia. Dalam konteks tersebut, lembaga keuangan syariah dihadapkan pada pasar atau perdagangan bebas yang menuntut adanya persaingan secara bebas dan minimnya hambatan tarif dan non tarif. Salah satu kekhasan pasar bebas adalah ekspektasi tinggi terhadap kualitas produk barang dan jasa serta bonafiditas lembaga-lembaga keuangan yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris terhadap peluang dan tantangan lembaga keuangan syariah dalam menghadapi pasar bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah telah diakui secara internasional. Pasar bebas merupakan peluang bagi lembaga keuangan syariah dikarenakan probabilitas bagi meningkatnya pangsa pasar sangat terbuka. Namun demikian, pasar bebas juga menghadirkan tantangan tersendiri karena lembaga keuangan syariah dituntut untuk memiliki sumber daya yang profesional serta kelengkapan sarana dan prasarana pendukung. Untuk hal itu, diperlukan tindakan antisipatif agar lembaga keuangan syariah dapat bertahan di tengah era pasar bebas.Sharia financial institute was the core unit to implementatesharia economic system. It’s existence is well-recognized in the world economic dynamics. Towards free trade (free market), the institute of sharia financial should deal with the concept of free trade that insists free competition and minimizing the barrier of tariff and non-tarrif. One of the most preticular aspect of free market was the ultimate expectation of goods and services quality, besides the bonafidity of the parties in the market. The research was picking up normative-empirical method and is aiming to analyze the position and threats that should be dealt by sharia financial institution in free market era. The research found that it is well-recognized by the international economic communities.Freemarket is the main stage and opportunities for sharia financial institution to raise its market-share. Nevertheless, free market, simultaneously, presences a huge challenge for sharia financial institution in providing highly-qualified human resources and comprehensive infrastructure. Hence, it’s been urgently required some strategical and effective mission by the stakeholder to make sure that sharia financial institution could be exist for longtime period in dealing with free market.
EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN DALAM MENANGGULANGI PENGHINDARAN PAJAK KORPORASI / THE EFFECTIVENESS OF CRIMINAL SANCTION ON THE GENERAL PROVISIONS OF TAXATION IN ADDRESSING CORPORATION TAX EVASION NURCHALIS, NFN
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.7.1.2018.23-44

Abstract

Penghindaran pajak yang dilakukan dengan skema tertentu oleh wajib pajak badan, dalam hal ini korporasi telah menjadi permasalahan yang sulit diatasi dengan instrumen perundang-undangan yang ada saat ini khususnya melalui ketentuan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP), spesifik ketentuan pidananya dalam mengatasi penghindaran pajak oleh wajib pajak badan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kualitatif. Data disajikan secara deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan yang terkait setiap pokok penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan masih kurang memadainya perangkat pidana dalam UU KUP, diindikasikan dengan masih tingginya nilai penghindaran pajak oleh wajib pajak badan. Pembinaan wajib pajak sebagai tujuan pidana pajak tidaklah berjalan semestinya, terlihat dari kultur pajak wajib pajak badan yang masih menganggap pajak sebagai beban untuk diefisienkan, mulai dari pelaku usaha, hingga akademisi. Dalam penerapannya, pidana pajakpun diterapkan sesuai unsur subjektif dan objektif ketentuan pidana Pasal 38-39 UU KUP. Namun UU KUP ternyata masih menganut pemidanaan terhadap orang pribadi sebagaimana dianut KUHP/KUHAP tanpa ada penjelasan lebih lanjut, sehingga menjadi masalah dalam penerapannya terhadap korporasi. Namun dengan adanya Perma Nomor 13 Tahun 2016 maka hal itu dapat dilakukan, meskipun bersifat formil. Disisi lain, pidana UU perpajakan meskipun dikatakan menganut asas ultimum remedium namun kenyataannya, ketentuan pidananya masih banyak yang menganut pidana sebagai premium remedium.Tax evasion by the corporate taxpayer has become difficult to overcome with existing legislation instrument especially by criminal law. This research analyzes the effectiveness of Law Number 6 of 1983 on General Provisions of Taxation as amended by Law Number 16 of 2009 (hereinafter UU KUP), Specifically through its criminal provision, against the corporate taxpayer. This research was a normative legal research with qualitative analysis method. The research was presented descriptively in order to draw the conclusion about each subject of the research. The research result showed the inadequate enforcement of UU KUP showing the high indication of the tax evasion by the corporate taxpayer. The control system of the taxpayer through criminal sanction had not run effectively, it was seen by the culture of the corporate taxpayer who still regards taxes as burdens to be addressed, ranging from business actors to academics. Furthermore, the tax crime was applied according to the subjective and objective elements of the criminal regulation Article 38-39 of UU KUP. However, UU KUP holds punishment system against only individuals as a law subject without any further explanation, as adopted by KUHP / KUHAP. Thus becoming a problem in its application to corporations. Nevertheless, with the presence of Supreme Court Regulation Number 13 of 2016, this case could be done, although it is still a formal regulation. On the other hand, the taxation law, though it was said that it held the principle of ultimum remedium, in reality, its criminal provision was still much embraced the crime as the premium remedium.
PERANAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PENYIMPANGAN PADA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN / THE ROLE OF SUPERVISORY JUDGE TO PREVENT THE DISCRETION IN COURT DECISION IMPLEMENTATION ALHUMAMI, KHUNAIFI
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.7.1.2018.45-66

Abstract

Penyimpangan dalam proses peradilan pidana sebenarnya bukan hanya dapat terjadi pada tahap penyelidikan, penyidikan (pra-adjudikasi), penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan (adjudikasi), tetapi juga dapat terjadi pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan (pasca adjudikasi). Penelitian ini membahas masalah peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam mencegah terjadinya penyimpangan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan, kendala apa saja yang dihadapi, dan bagaimana upaya mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang sebagian besar datanya diperoleh dari studi kepustakaan didukung oleh penelitian observatoris selama peneliti melaksanakan tugas sebagai jaksa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini peranan Hakim Pengamat dan Pengawas belum dijalankan secara maksimal sehingga belum cukup efektif dalam mencegah terjadinya penyimpangan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Adapun kendala penyebab Hakim Pengamat dan Pengawas kurang berperan secara efektif, pada umumnya terkait dengan kesibukan Hakim Pengawas dan Pengamat itu sendiri, karena selain dibebani tugas sebagai pengamat dan pengawas yang bersangkutan juga masih dibebani tugas-tugas penanganan perkara. Bahkan tugas sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat jutsru dianggap sebagai tugas sampingan. Kendala lain yang dihadapi ialah belum tersedianya sarana dan prasarana, serta tidak adanya biaya operasional. Oleh karena itu ke depan perlu ada reformulasi terhadap keberadaan lembaga Hakim Pengawas dan Pengamat agar dapat berfungsi secara efektif.Discretion in the criminal justice process not only occur in the investigation (pre-adjudication) and the prosecution on trial stage (adjudication) phase, but also occur during the execution of the court decision (post-adjudication). This study discusses the role of supervisory judges in preventing the occurrence of discretion in the execution of court decisions, the problems arise, and the solution. This research is a normative research that most of the data obtained from literature study, supported by observatory research during researcher perform duty as a prosecutor. The results showed that the role of supervisory judge not maximal so that not yet effective enough in preventing occurrence of discretion at stage of execution of court decision. The supervisory judge is busy with the duties of handling cases. Most of the time the duties as a supervisory judges are considered as a side task. Other obstacles encountered are the lack of facilities and infrastructure, and the absence of operational costs. Therefore, in the future there needs to be a reformulation of the existence of the Supervisory Judge institutions in order to be effective.
PENERAPAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI PRAJURIT TNI DALAM PUTUSAN PENGADILAN / THE IMPLEMENTATION OF MEDICAL AND SOCIAL REHABILITATION FOR INDONESIAN NATIONAL ARMED FORCES PERSONNEL IN COURT DECISION HUTAPEA, TUMBUR PALTI D.
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.7.1.2018.67-86

Abstract

Pemerintah berupaya gencar memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia yang kerap terjadi dan telah menerobos berbagai lapisan masyarakat. Di institusi TNI, tidak jarang ditemui oknum prajurit TNI terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, terlihat dari banyaknya perkara pidana narkotika yang disidangkan di pengadilan militer di beberapa wilayah Indonesia. Sampai saat ini belum ada regulasi khusus dari internal TNI yang mengatur Oditur Militer dalam mengeksekusi terdakwa sesuai perintah putusan untuk melaksanakan rehabilitasi medis dan sosial di rumah sakit yang ditunjuk. Lebih lanjut, belum ditemukan peraturan yang menunjuk rumah sakit milik pemerintah ataupun rumah sakit milik kedinasan di institusi TNI sebagai tempat rehabilitasi medis dan sosial yang dikhususkan bagi Prajurit TNI aktif. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi upaya yang bisa dilakukan agar perintah putusan pengadilan untuk melakukan rehabilitasi medis dan sosial dapat terlaksana di lingkungan institusi TNI dan sesuai dengan amanat undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan didasarkan pada pengkajian hukum positif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, tesis dan lain sebagainya. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) digunakan dalam penelitian ini. Beberapa putusan tingkat kasasi dalam amar putusannya memerintahkan terdakwa (prajurit TNI yang didakwa) untuk melaksanakan rehabilitasi medis dan sosial, hal ini merupakan langkah progresif atau terobosan baru di ranah peradilan militer. Namun demikian, ditemui kendala dalam pelaksanaan eksekusinya. Oleh sebab itu, perlu dibuat regulasi khusus di internal institusi TNI untuk menetapkan rehabilitasi medis dan sosial terhadap prajurit yang terlibat penyalahgunaan/pecandu narkotika. Inisiasi kerja sama institusi TNI dengan beberapa rumah sakit pemerintah dan/atau seluruh rumah sakit milik TNI yang dilengkapi dengan unit rehabilitasi medis dan sosial juga perlu dilakukan.The government has aggressively combat drug abuse and trafficking in Indonesia, which often happens that even had penetrated various layers of the society. This makes narcotics related crime was categorized as an extra ordinary crime, requiring special and ongoing handling. In TNI institutions there were many TNI soldiers involved in narcotics abuse as there are still many narcotic criminal cases being tried in military court in some parts of Indonesia. There is no special regulation within the TNI institution that regulates the Military Oditur to execute the defendant in accordance with the order of the decision to carry out medical and social rehabilitation at the designated hospitals. Furthermore, no regulations have been formulated that assigns state-owned hospitals or government-owned hospitals in TNI institutios as a special medical and social rehabilitation center for TNI soldiers. This study aims to identify measures that can be done in order to command the court's decision can be implemented in the environment and in accordance with the military institution mandated by law. The method used in this study is normative law research based on positive law study. This study uses the primary legal materials in the form of law and court decisions, secondary legal materials in the form of books, journals, theses and so forth. A statute approach and case approach were used in this study. Several judgments of appeal as yudex juris mention in the ruling ordered the defendant (TNI soldiers indicted) to carry out medical and social rehabilitation is a progressive step or a new breakthrough in the realm of military court, although encountered obstacles in the execution. Need to be made in the internal regulation of the military institutions to establish medical and social rehabilitation of the soldiers involved in the abuse / drug addicts. Initiation TNI cooperation with several goverment hospitals or owned hospitals in TNI institutions equipped with medical and social rehabilitation unit also needs to be done.
PERTIMBANGAN KEADAAN-KEADAAN MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN DALAM PENJATUHAN PIDANA / AGGRAVATING AND MITIGATING CIRCUMSTANCES CONSIDERATION ON SENTENCING HANANTA, DWI
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.7.1.2018.87-108

Abstract

Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum cukup jelas mengatur perihal keadaan memberatkan dan meringankan yang dapat dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana. Literatur mengenai hal tersebut juga masih minim, padahal permasalahan tersebut sangat penting karena merupakan hal yang wajib dipertimbangkan dalam setiap putusan yang menjatuhkan pidana. Setelah pertimbangan pembuktian kesalahan terdakwa, pertimbangan untuk penjatuhan pidana merupakan hal terpenting lainnya dalam putusan. Penjatuhan pidana inilah yang disebut sebagai proses yang melibatkan pergulatan batin hakim yang memutus perkara. Pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan memiliki pengaruh terhadap: proporsionalitas penjatuhan pidana, penentuan penjatuhan pidana maksimum dan pidana minimum, dan juga sebagai dasar penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus yang telah ditentukan pembuat undang-undang. Penelitian ini juga merumuskan beberapa karakteristik dan batasan pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan yang harus dipenuhi dalam penjatuhan pidana.Aggravating and mitigating circumstances on sentencing have not clearly regulated in Indonesian legislation, it is also lack of studies wrote about this issue, even though this issue is very important in determining sentences. Following the examination of proof on the defendant’s guilt, consideration on sentencing are the next crucial things - this is what so-called the judges inner struggle. Consideration of aggravating and mitigating circumstances influences: the proportionality of sentencing, determination on maximum and minimum sentencing, and also as a rationale of sentences below the minimum limit that has been determined by legislator. This research also concludes criteria and limitation on what circumstances should be considered as aggravating and mitigating.
PEMBENTUKAN QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH / THE ESTABLISHMENT OF ACEH QANUN NO 3 OF 2013 ON ACEH FLAG AND SYMBOL RIDWANSYAH, MUHAMMAD
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.7.1.2018.109-126

Abstract

Penelitian tentang pembentukan Qanun Aceh ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses evaluasi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh telah mendapat pengesahan oleh Gubernur dan DPRA. Hasil evaluasi Pemeritah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menolak pemberlakukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan (literature research) yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu daerah tertentu, mengenai sifat-sifat atau faktor-faktor tertentu. Hasil penelitian ini adalah, (1) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh merupakan simbol masyarakat Aceh sendiri. Hal ini dikarenakan ada sejarah yang kuat terhadap bendera dan lambang Aceh, (2) peraturan perundang-undangan memberikan legitimasi terhadap qanun bendera dan lambang Aceh, (3) peneliti juga menemukan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang menjelaskan dasar terbentuknya qanun tersebut. Dalam hal proses evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri terkait qanun tersebut, masih belum ada titik temu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. Hal ini dikarenakan qanun bendera dan lambang Aceh tidak bisa dibatalkan oleh Pemerintah Pusat karena terhalang oleh pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.The research on Aceh Qanun (local regulation) establishment was conducted to analyze the evaluation process of Aceh Qanun Number 3 of 2013 on Aceh Flag and Symbol. Aceh Qanun Number 3 of 2013 on Aceh Flag and Symbol was ratified by Governor and Aceh House of Representative (DPRA). The result of government evaluation in this case Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia refused the enactment of Aceh Qanun Number 3 of 2013 on Aceh Flag and Symbol. This research was a normative legal research. The data collection was library research methods to get secondary data in law matters. The research, a descriptive analysis research, aims to describe or provide a systematic, factual and accurate description of a particular area, about certain traits or factors. The research result were as follows, (1) Aceh Qanun Number 3 of 2013 on Aceh Flag and Symbol was Aceh people own symbol. It has a stong history behind the Flag and Symbol, (2) the regulations gives legitimation on Aceh Flag and Symbol Qanun,(3) the researcher also found that there was an Act no.11 year 2006 on Aceh Government that stated the foundation of that Qanun.In relation with the evaluation process by Ministry of Home Affairs, there was no common ground between Central Government and Aceh Government. Aceh Qanun on Aceh Flag and Symbol can not be canceled by Central Government because it is hindered by Act no.11 year 2006 on Aceh Government.
EKSEKUTABILITAS PUTUSAN ARBITRASE OLEH LEMBAGA PERADILAN / THE EXECUTABILITY OF ARBITRATION AWARD BY JUDICIAL INSTITUTIONS HARAHAP, PANUSUNAN
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.7.1.2018.127-150

Abstract

Masalah arbitrase merupakan salah satu isu hukum yang cukup aktual dan menarik untuk dibicarakan, karena memiliki peran penting dalam kaitannya dengan dunia bisnis yang semakin berkembang pesat akhir-akhir ini. Dalam dunia usaha dan lalu lintas di bidang perdagangan, baik di tingkat nasional maupun internasional, para pelaku usaha dalam kontrak bisnis mereka umumnya lebih menyukai lembaga arbitrase dari pada lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa bisnis yang terjadi di antara mereka, sehingga penggunaan lembaga arbitrasepun semakin populer dan meningkat jumlahnya. Suatu sengketa bisnis yang diajukan oleh para pihak melalui lembaga arbitrase seperti halnya pengadilan selalu diakhiri dengan putusan, dan putusan tersebut harus pula dapat dilaksanakan atau dieksekusi. Suatu putusan, tidak ada artinya jika tidak dapat dilaksanakan. Akan tetapi kerapkali terjadi, meskipun putusan sudah ada, pihak yang kalah atau termohon eksekusi tidak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela atau dengan iktikad baik (in good faith). Dalam hal yang demikian, maka atas permohonan pihak yang menang atau pemohon eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri dapat melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara paksa (execution forcee).The arbitration problem is one of the legal issues that are quite actual and interesting to research because it has an important role in rapid business growth. In national or international levels business and trade, the stakeholder in their business contracts generally prefer arbitration agencies rather than judiciary institution to resolve business disputes, so the need of arbitration institutions is popular and increased in number. A business dispute filed by the parties through arbitration, as well as the court, always ends with an award, and the final decision must also be executed or executed. An award will become meaningless if it can not be implemented. But often, even if the verdict already exists, the losing party or the executioner will not commit arbitrary decisions voluntarily or in good faith. In such cases, at the request of the victor or the execution applicant, the Head of the District Court may execute the arbitration ruling by force (execution forcee).
KEBIJAKAN KRIMINALISASI KONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DI INDONESIA / CRIMINALIZATION POLICIES ON CONSUMING ALCOHOLIC BEVERAGES IN INDONESIA RIZAL, MOCH. CHOIRUL
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.7.1.2018.151-174

Abstract

Selain masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan kriminalisasi yang ada saat ini masih belum mampu menjawab permasalahan pokok, yakni dampak negatif dari pengonsumsian minuman beralkohol. Dalam hal ini, tujuan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila belum terwujud dengan baik. Studi konseptual ini fokus terhadap 2 (dua) permasalahan pokok. Pertama, kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol di Indonesia. Di tingkat undang-undang, yakni KUHP, kebijakan kriminalisasi terhadap subjek hukum yang mengonsumsi minuman beralkohol diharuskan merugikan kepentingan hukum orang lain atau umum, yakni sebagaimana ditentukan dalam Pasal 300, Pasal 492 ayat (1), dan Pasal 536 KUHP. Di tingkat yang lain, yakni peraturan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, beberapa telah secara tegas memuat kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol tanpa mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut merugikan orang lain atau tidak. Kedua, kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol di Indonesia pada masa yang akan datang. Berdasar pada pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis, perlu diadakan pembaruan hukum terkait kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol di Indonesia. Adanya pembaruan kebijakan kriminalisasi mengonsumsi minuman beralkohol di Indonesia menunjukkan bahwa negara telah menjamin hidup sejahtera lahir batin, tempat tinggal, serta lingkungan hidup yang baik dan sehat. Semua itu merupakan kebutuhan manusia yang menjadi hak asasi yang harus dihormati dan dipenuhi oleh negara atau pemerintah dalam konteks melindungi kehidupan segenap bangsa Indonesia.Besides still scattered in several laws and regulations, the existing criminalization policy is still not able to answer the main issue, namely the negative impact of consuming alcoholic beverages. In this case, the national development objectives based on Pancasila have not been properly achieved. This conceptual study focuses on 2 (two) key issues. First, the scattered criminalization policies on consuming alcohol in Indonesia. At the law’s level, the Criminal Code, the criminalization policies of legal subjects consuming alcoholic beverages is required to impair the legal or other public interest, as provided in Article 300, Article 492 paragraph (1) and Article 536. At another level, namely the regional regulations, both at the provincial and district/city levels, some have explicitly contained the criminalization policy of consuming alcoholic beverages without considering whether the act is harming others or not. Second, the policy of criminalization to consume alcoholic beverages in Indonesia in the future. Based on philosophical, juridical, and sociological considerations, it is necessary to reform law related to criminalization policy of consuming alcoholic beverages in Indonesia. In the future, with the renewal of the criminalization policy of consuming alcoholic beverages in Indonesia, the state has guaranteed a well-born and inner life, a place to live, and a good and healthy environment which is a human need that becomes a human right that must be respected and fulfilled by the state or government in the context of protecting the lives of all people.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 3 (2025) Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13, No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13, No 2 (2024) Vol 13, No 1 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12, No 3 (2023) Vol 12, No 2 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11, No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10, No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 3 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9, No 2 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9, No 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8, No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8, No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 8, No 1 (2019) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7, No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6, No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5, No 3 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4, No 3 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3, No 3 (2014) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2, No 3 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1 No 3 (2012) Vol 1, No 3 (2012) Vol 1, No 2 (2012) Vol 1 No 2 (2012) Vol 1 No 1 (2012) Vol 1, No 1 (2012) More Issue