Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Qawanin: Journal of Economic Syaria Law

qawanin
Website

Published by Institut Agama Islam Negeri Kediri

ISSN : 25983156 EISSN : 26228661 DOI : https://doi.org/10.30762/qawanin.v6i1

Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Qawanin (Journal of Economic Syaria Law) is a media publication of the results of scientific research, in the field of Economic Syaria Law which includes: - Economic Syaria Law - Islamic strategy for economic development - Critical issues and challenges in Islamic economics and finance development - other topics that are still in line with law and economic developments

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 7 Documents

Search results for , issue "Vol 5 No 1 (2021): Juni" : 7 Documents clear

QAIDAH FURU’ FI AL-HIWALAH: SEBUAH TINJAUAN UMUM QAIDAH FURU’ FI AL-HIWALAH: AN OVERVIEW Doli Witro
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 5 No 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Dalam usaha untuk mendapatkan keuntungan dan mempercepat perputaran modal, perusahaan atau pelaku bisnis memperlancar produksi suatu barang yang tujuan akhirnya dapat meningkat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ketika pelaku bisnis atau perusahaan tidak mampu membayar secara keseluruhan dari harga transaksi yang telah disepakati, maka tidak jarang alternatif lain yang digunakan adalah hutang. Dalam utang piutang ada yang dikenal dengan istilah hiwalah. Artikel ini akan membahas beberapa kaidah fiqih, terkhusus kaidah furu’ fi al-hiwalah. Tulisan ini bertujuan untuk melihat lebih lanjut kaidah-kaidah yang terdapat dalam ranah hiwalah. Dengan diketahui ketentuan-ketentuan tersebut diharapkan dapat memberikansumbangsih praktek hiwalah pada perekonomian masyarakat. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat pustaka. Data-data dalam penelitian ini berasal dari bukubuku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu kaidah furu’ fi alhiwalah. Data dalam artikel ini disajikan dengan deskriptif. Teknis analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil analisa menunjukkan hiwalah adalah pemindahan hutang yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang berhutang kepadanya atas dasar saling ridha dan suka sama suka. In an effort to gain profits and accelerate the turnover of capital, companies or business actors facilitate the production of a good whose ultimate goal is to increase the economic growth of society. When a business actor or company cannot pay in full of the agreed transaction price, it is not uncommon for another alternative to be used is debt. In accounts payable, there is what is known as hiwalah. This article will discuss some of the fiqh principles, especially the rules of furu’ fi al-hiwalah. This paper aims to look further at the rules contained in the realm of hiwalah. With these provisions in mind, it is hoped that they can contribute to the practice of hiwalah in the community’s economy. This article uses a qualitative approach that is the library in nature. The data in this study come from books and journals related to the topics discussed, namely the rules of furu’ fi al-hiwalah. The data in this article are presented descriptively. The data analysis technique used was data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the analysis show that hiwalah is a debt transfer made by one person to another who owes him based on mutual approval and acceptance.

FUNGSI AGUNAN DALAM PERBANKAN SYARIAH DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (The Function of Collateral in Sharia Banking from The Perspective of Positive Law and Islamic Law Nurbaedah; Yudhy Machmud
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 5 No 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Pemberian pembiayaan oleh perbankan syariah secara umum mensyaratkan nasabah menyerahkan jaminan atau agunan untuk menjamin pelunasan utangnya. Keberadaan jaminan atau agunan ini merupakan persyaratan guna memperkecil risiko bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan, yakni sebagai bentuk antisipasi bilamana terjadi pembiayaan bermasalah yang disebabkan karena nasabah tidak mampu lagi membayar atau nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk membayar, maka bank dapat mengeksekusi agunan tersebut. Di sisi lain, selama kurun waktu sejak adanya bank syariah di Indonesia, semua transaksi pembiayaan yang terjadi di lingkungan perbankan syariah saat ini, khususnya dalam pembuatan akad atau perjanjian lebih banyak dipengaruhi oleh hukum positif. Dengan kata lain, sebagian besar perjanjian tersebut mengacu/mengadopsi hukum positif yang masih berlaku di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW). Meskpun bank syariah harus tunduk pada aturan-aturan perbankan padaumumnya, tetapi bank syariah mempunyai pedoman utama yaitu al-Qur’an dan al-Hadits yang menjadi landasan operasional perbankan syariah. Hal yang demikian mengakibatkan terjadinya dualisme hukum yang berlaku dalam menyusun akad dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. In general, the provision of financing by Islamic banking requires customers to submit guarantees or collateral to guarantee repayment of their debts. The existence of this guarantee or collateral is a requirement in order to minimize the risk of Islamic banks in channeling financing, namely as a form of anticipation when a financing problem occurs because the customer is no longer able to pay or the customer does not have the good faith to pay, the bank can execute the collateral. In other case, during the period since the existence of Islamic banks in Indonesia, all financing transactions that occur in the current Islamic banking environment, especially in the making of contracts or agreements, are more influenced by positive law. In other words, most of these agreements refer to/adopt positive laws that are still valid in Indonesia, namely the Civil Code or Burgerlijk Wetboek (BW). Even though Islamic banks must comply with banking regulations in general, Islamic banks have the main guidelines, namely theal-Qur'an and al-Hadith which are the basis for Islamic banking operations. This has resulted in the dualism of prevailing laws in drafting contracts in Islamic banking practices in Indonesia.

PERILAKU PEDAGANG UNGGAS DITINJAU DARI PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (The Behavior of Poultry Traders Viewed from Islamic Business Ethics Perspective) Alwi Musa Muzaiyin
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 5 No 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Perdagangan merupakan bentuk usaha yang banyak dijalankan oleh manusia diseluruh dunia, mulai dari berdagang berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari atau kebutuhan primer, sampai menjual kebutuhan akan barang mewah demi kepuasan manusia. Di sini peneliti akan membahas tentang perdagangan unggas; dimana setiap harinya terdapat jutaan pedagang unggasyang berdagang di pasar. Dari besarnya jumlah pedagang tersebut tentunya tidak semuanya mempunyai perilaku sesuai dengan etika maupun aturan dalam berdagang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku pedagang unggas ditinjau dalam perspektif etika bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitusuatu pengujian secara rinci terhadap suatu latar atau satu orang objek, satu keadaan, tempat penyimpanandokumen atau peristiwa. Adapun metode pengumpulan datanya menggunakan metode interview/wawancara, observasi/ pengamatan dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan reduksi data atau penyederhanaanya (data reduction), paparan atau sajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclucion). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pada dasarnya para pedagang unggas yang ada di Pasar sepenuhnya melakukan suatu aktifitas dagangnya yang sesuai dengan ajaran Islam. Karena di sana telah ditemukan perilaku-perilaku dari beberapa oknum pedagang yang menyimpang dari akidah Islam, yakni bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadits. Diantaranya adalah adanyapedagang yang menjual ayam tiren (mati kemaren) kepada para penadah untuk dijual kembali dalam bentuk mentah maupun makanan matang. Selain itu ada juga pedagang yang melakukan penyiksaan kepada unggas dengan mencabuti bulu unggas yang masih hidup untuk dijual bulunya kepada penadah untuk diolah menjadi shuttlecock. Selanjutnya mencegat pedagang lainmaupun masyarakat yang ingin menjual unggasnya ke pasar untuk memasuki pasar, dan juga adanya pedagang yang menjual ayam jantan untuk digunakan berbuat maksiat berupa sabung ayam. Tetapi di lain sisi masih banyak pedagang yang berperilaku sesuai dengan etika bisnis Islam. Yaitu dengan mengedepankan kejujuran, keterbukaan, sopan santun dan juga adanya sifatsaling menghormati dan menghargai antar sesama pedagang. Dan tentunya sifat-sifat tersebut sesuai dengan dalil-dalil al-Qur’an dan juga tuntunan-tuntunan di dalam Hadits. Trade is a form of business that is widely carried out by humans throughout the world, starting from trading various kinds of daily necessities or primary needs, to selling the need for luxury goods for human satisfaction. Here the researcher will discuss the poultry trade; where every day there are millions of poultry traders who trade in the market. Of the large number of traders, of course, not all of them have behavior in accordance with the ethics and rules of trading. This study aims to determine how the behavior of poultry traders is viewed from the perspective of Islamic business ethics. This research uses a qualitative approach, while the research used is a case study, which is a detailed examination of a setting or an object, a situation, a place to store documents or events. The data collection method uses interview / interview, observation/observation and documentation methods. Data analysis using data reduction or simplification (data reduction), exposure or data presentation (data display), and drawing conclusions (conclusions). The results of the study revealed that basically the poultry traders in the market fully carry out their trading activities in accordance with Islamic teachings. Because there have been found the behaviors of some unscrupulous traders who deviate from the Islamic faith, which is contrary to the Al-Qur'an and Hadith. Among them are traders who sell tiren chickens (died yesterday) to traders for resale in raw or cooked food. In addition, there are also traders who torture poultry by plucking the feathers of living birds to sell their feathers to collectors to be processed into shuttlecocks. Then intercept other traders and people who want to sell their poultry to the market to enter the market, and there are also traders who sell roosters to be used for immoral acts in the form of cock fighting. But on the other hand, there are still many traders who behave in accordance with Islamic business ethics. Namely by promoting honesty, openness, courtesy and also the nature of mutual respect and respect among fellow traders. And of course these characteristics are in accordance with the arguments of al-Qur'an and also the guides in the Hadith.

LEGAL DYNAMICS OF BANK INTEREST FROM LAJNAH BAHTSUL MASĀIL NAHDLATUL ULAMA (NU) PERSPECTIVE Joko Hadi Purnomo; Niswatin Nurul Hidayati
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 5 No 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Perdebatan hukum bunga bank menjadi topik yang menarik berbagai pihak untuk mendiskusikannya. Di kalangan ulama Nahdlatul Ulama. hukum bunga bank telah dikaji dan diperdebatan di pesantren-pesantren. Jika ulama telah menyepakati keharaman riba, namun belum ada satu kesepakatan yang memastikan satu hukum bunga bank. Berbagai perbedaan terus berlangsung dengan berbagai argumentasi dengan menggunakan kaidah-kaidah khas pesantren yaitu istinbath hukum. Nahdlatul Ulama. sebagai salah satu organisasi masyarakat keagamaan dan sosial yang memiliki mayoritas pengikut di Indonesia sangat berkepentingan untuk membahas dan menentukan hukumnya. Umat Islam dalam memenuhi kebutuhan ekonomi juga bersinggungan dengan perbankan berbasis bunga, bahkan lebih luas lagi kegiatan peribadatan ibadah haji dan umroh terlepas juga menggunakan jasa bank. Nahdlatul Ulama memiliki metode untuk menentukan hukum yang khas berdasarkan tradisi pesantren yang telah disepakati sebagai metode baku dalam Lajnah Bahtsul Masāil. Tulisan ini bertujuan untuk mengurai istinbath hukum yang digunakan untuk menentukan hukum bunga bank, dan ketetapan hukum bunga bank di Nahdlatul Ulama. The debate on bank interest law has become an interesting topic for various parties to discuss. Among Nahdlatul Ulama Islamic scholars, bank interest law has been reviewed and debated in various Islamic boarding houses (pesantren). If the Islamic scholars have agreed on the prohibition of usury, but there is no agreement that ensures the bank interest law. Various differences continue with various arguments using the typical rules of the pesantren, called istinbath hukum. Nahdlatul Ulama. as one of the religious and social community organizations that has a majority of followers in Indonesia, has a concern on discussing and determining the law. In meeting economic needs, Muslims also intersect with interest-based banking, even more broadly the activities of the Hajj and Umrah pilgrimage which are also using bank services. Nahdlatul Ulama has a method for determining a specific law based on the pesantren tradition which has been agreed as a standard method in the Lajnah Bahtsul Masail. This paper aims to explain the istinbath Hukum used to determine bank interest law, and the bank interest law stipulation in Nahdlatul Ulama.

PENGARUH HARGA DAN LABEL HALAL TERHADAP MINAT BELI ROTI NAF’A DI KECAMATAN KEPUNG KEDIRI (The Influence of Price and Halal Labels on The Interest of Buying Naf'a Bread in Kepung Kediri) Abdul Wahab Ahmad Kholil; Muhamad Wildan Fawa’id;; Lailatul Hidayah
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 5 No 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Bagi seorang muslim, halal adalah sebuah kewajiban. Konsumsi dalam hukum Islam, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup juga mencerminkan pola hubungan dengan Allah SWT. Bahwa setiap pergerakannya dalam mengonsumsi, adalah manifesti zikir atas nama Allah SWT. Larangan konsumsi produk haram tidak hanya berdasarkan logika, tapi juga aspek sosial. Penelitian produk Roti naf’a ini menunjukkan variabel harga adalah aspek yang paling berpengaruh terhadap minat beli masyarakat dengan hasil yang diperoleh dengan nilai regresi linear berganda t hitung sebesar 2,170 dengan tingkat signifikan 0,005 lebih kecil dari 0,05 (0,005 > 0,05). Sedangkan label halal tidak berpengaruh positif terhadap minat beli produk roti Pia Naf’a. Penghitungan uji secara parsial diperoleh nilai t hitung yang didapatkan dari hasil penghitungan sebesar 1,907 dengan nilai signifikansi 0,005 lebih kecil dari taraf kesalahan 5% maka Ha diterima dan Ho ditolak. Faktor yang mempergaruhi minat beli tidak hanya diukur dari pencatuman label halal dalam kemasan, melainkan dari harga, rasa, dan merek. For a Muslim, halal is an obligation. Consumption in Islamic law, apart from fulfilling the necessities of life, also reflects a pattern of relationship with Allah SWT. That every movement in consuming, is a manifestation of dhikr in the name of Allah SWT. The prohibition of consumption of haram products is not only based on logic, but also on social aspects. This research on Rotinaf'a products shows that the price variable is the most influential aspect of people's buying interest with the results obtained with the multiple linear regression value counting 2.170 with a significant level of 0.005 less than 0.05 (0.005> 0.05). Meanwhile, the halal label does not have a positive effect on buying interest in Pia Naf'a bread products. Partial calculation is obtained thatthe calculation value obtained from the calculation results is 1.907 with a significance value of 0.005 which is smaller than the 5% error, so Ha is accepted and Ho is rejected. Factors affecting purchase intention are not only measured from the inclusion of halal labels on the packaging, but also from price, taste, and brand.

DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2018) (The Third Party Fund (DPK) and Murabahah Akad Financing (Study at PT. Bank Syariah Mandiri Period 2014-2018 Andriani; Fitri Patika Sari
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 5 No 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Dana pihak ketiga dalam perbankan Syariah sanggatlah penting. Begitu pentingnya dana pihak ketiga bagi bank, maka untuk menghasilkan keuntungan akan direalisasikan dalam pemberian pembiayaan. Pembiayaan yang paling diminati dalam perbankan syariah adalah pembiayaan akad murabahah. Dengan pendekatan kuantitatif dari data sekunder, pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan periode 2014-2018. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif variabel, uji normalitas, uji hipotesis, uji korelasi dan uji regresi linier sederhana dengan bantuan program SPSS 21.0. Hasil penelitian Dana pihak ketiga padaBank Syariah Mandiri memiliki kenaikan rata-rata sebesar 10%, dimana pada setiap tahun dalam periode tersebut jumlah akan dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat meningkat senantiasa tumbuh positif. Dengan rasio kecukupan modal pada kisaran 9%-12%. Berbanding lurus dengan Dana pihak ketiga, pembiayaan yang ada pada Bank Syariah Mandiri juga mengalami peningkatan dimana rata-rata akan peningkatan dalam periode tersebut 7-8% dengan proporsi terbesar pada pembiayaan dengan menggunakan skema murabahah. Dengan kondisi rasio FDR pada kisaran 75%-85%, maka Bank Syariah Mandiri memiliki rasio yang sehat. Pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan murabahah memiliki hubungan yang kuat antar kedua variabel dengan nilai korelasi pearson = 0,870 dengan persamaan regresi sederhana, Y = 3,912+0,870X, dimana variabel pembiayaan murabahah (Y) tidak terdapat intervensi variabel lain kan bernilai 3,912. Apabila terdapat intervensi variabel dana pihak Ketiga, variabel Pembiayaan Murabahah akan mengalami 0,870 basis poin. Dengan nilai R2 = 0,756 yang mana variabel dana pihak ketiga mampu menjelaskan variabel pembiayaan murabahah dengan persentase sebesar 75,6%, sisanya sebesar 24,4% berasal dari variabel lain yang tidak teridentifikasi pada penelitian ini.Third party funds in Islamic banking are very important. Once the importance of third party funds for banks, to generate profits will be realized in the provision of financing. The financing that is most in demand in Islamic banking is the financing of the Murabahah contract. With a quantitative approach from secondary data, the sample selection uses a purposive sampling method, the sample used in this study is the financial statements for the 2014-2018 period. The data analysis technique used in this research is descriptive statistical analysis of variables, normality test, hypothesis test, correlation test and simple linear regression with the help of the SPSS 21.0 program. Research results Third party funds at Bank Syariah Mandiri have an average increaseof 10%, where in each year in that period the amount of third party funds collected from the public increases and continues to grow positively. With a capital adequacy ratio in the range of 9% - 12%. Directly proportional to third party funds, existing financing at Bank Syariah Mandiri has also increased where on average there will be an increase in the period 7-8% with the largest proportion of financing using the Murabahah scheme. With the FDR ratio in the range of 75% - 85%, Bank Syariah Mandiri has a healthy ratio. The effect of third party funds on Murabahah financing has a strong relationship between the two variables with a Pearson correlation value = 0.870 with a simple regression equation, Y = 3,912 + 0.870X, where the Murabahah financingvariable (Y) has no other variable intervention, it is worth 3,912. If there is a third party fund variable intervention, the Murabahah Financing variable will experience 0.870 basis points. With a value of R2 = 0.756 where the third party fund variable is able to explain the Murabahah financing variable with a percentage of 75.6%, the remaining 24.4% comes from other variables not identified in this study.

PELAKSANAAN BADAL HAJI SEBAGAI PROFIT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (The Implementation of The Badal Hajj As Profit In Terms Of Islamic Law) Rahmadanil
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 5 No 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Badal haji merupakan ibadah haji yang dilakukan seorang muslim untuk menggantikan pelaksanaan ibadah haji orang lain. Badal haji identik dengan upah karena ibadah haji yang digantikan itu memerlukan biaya sesuai dengan yang ditetapkan oleh orang yang digantikan (badil). Ketika badil tidak menetapkan berapa biayanya, maka membuka peluang bagi yang menggantikan (mubdil) untuk menetapkan biaya pelaksanaan badal haji tersebut. Sebagian upah ini merupakan suatu profit dari pelaksananaan badal haji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan badal haji sebagai profit ditinjau dari hukum Islam. Penulis menggunakan metode lapangan (field research) dengan mewawancara informan yang pernah melakukan badal haji, yakni mahasiswa Indonesia yang tengah melakukan studi di Mesir dan Arab Saudi, dan muqimin Indonesia yang tinggal di Arab Saudi.Menurut Ulama Hanafi, tidak membolehkan pembayaran upah untuk haji, adzan, mengajar al-Qur’an dan fiqih, serta ibadahibadah sejenisnya, sebab ibadah-ibadah tersebut dikhususkan bagi pelakunya. Sementara itu jumhur fuqaha dan kalangan mutha’akhirin (generasi baru) madzhab Hanafi membolehkan pemberian upah atas haji dan ibadah-ibadah lain. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan badal haji yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Al-Azhar Mesir dan Universitas Islam Madinah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan badal haji yang dilakukan oleh muqimin di Mekah ada yang sesuai dengan hukum haji ada juga yang tidak, hal ini dikarenakan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selama melakukan badal haji tersebut, karena tujuan utamanya hanya untuk mencari keuntungan/profit/komersial bukan mengutamakan kemabruran dari pelaksanaan badal haji tersebut. Secara hukum Islam, komersialisasi yang dilakukan itu dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syarat dan rukun haji yang berlaku. Namun, komersialisasi yang bersifat ekspoitasi tentu dilarang menurut hukum Islam. Badal hajj is the hajj that a muslim asked to replace the implementation of another person's hajj. Badal hajj is synonymous with wages because of the hajj, which replaced that require a fee in accordance with that specified by the person who replaced (badil).When badil does not determine how much it costs, then open up opportunities for those who replace (mubdil) to set cost of the implementation of the badal hajj. Some of the wages is kind of profit of badal hajj implementation. This study aims to determine how the implementation of the hajj as a profit terms of Islamic law. The authors used the field (field research) method by interviewing informants who have done badal hajj, namely Indonesian students who are currently studying in Egypt and Saudi Arabia, and Indonesian muqimin who live in Saudi Arabia. According to the Hanafi Scholars, it does not allow the payment of wages for the hajj, the call to prayer, teaching the Qur'an and fiqh, as well as other types of worship, because these services are reserved for the performer. Meanwhile, the majority of the fuqaha and among mutha'akhirin (new generation) Hanafi madhhab allows the granting of wages on the other’s hajj and worship.The results of this study show that the implementation of the hajjperformed by the students of Al-Azhar University of Egypt and the Islamic University of Madinah in accordance with the provisions of Islamic law. While the hajj by the muqimin in Mecca there is that in accordance with the laws of hajj there are not, this is because the number of violations committed during the hajj, because its main purpose is only to seek profit/profit/commercial not prioritize of “mabrur” of hajj implementation. In Islamic law, commercialization, which made it permissible for is not in conflict with the terms and pillars of hajj applicable. However, the commercialization of the nature of the exploitation that is forbidden according to Islamic law.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

Filter by Year

2021 2021

Filter By Issues

All Issue Vol 9 No 2 (2025): December Vol 9 No 1 (2025): June Vol 8 No 2 (2024): December Vol 8 No 1 (2024): June Vol 7 No 2 (2023): December Vol 7 No 1 (2023): June Vol 6 No 2 (2022): December Vol 6 No 1 (2022): June Vol 5 No 2 (2021): Desember Vol 5 No 1 (2021): Juni Vol 4 No 2 (2020): Juli Vol 4 No 1 (2020): Januari Vol 3 No 2 (2019): Juli Vol 3 No 1 (2019): Januari Vol 2 No 2 (2018): Juli Vol 2 No 1 (2018): Januari Vol 1 No 2 (2017): Juli Vol 1 No 1 (2017): Januari More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhammad Fikri Alan

Contact Email
redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id

Phone
+62354-689282

Journal Mail Official
redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id

Editorial Address
Jalan Sunan Ampel Nomor 7 Ngronggo Kota Kediri, 64127

Location
Kota kediri,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhammad Fikri Alan

Contact Email redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id

Phone +62354-689282

Journal Mail Official redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id

Editorial Address Jalan Sunan Ampel Nomor 7 Ngronggo Kota Kediri, 64127

Location Kota kediri, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhammad Fikri Alan

Contact Email
redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id

Phone
+62354-689282

Journal Mail Official
redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id

Editorial Address
Jalan Sunan Ampel Nomor 7 Ngronggo Kota Kediri, 64127

Location
Kota kediri,

Jawa timur

INDONESIA