cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER" : 9 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMANIPULASIAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEHINGGA DIANGGAP SEBAGAI DATA YANG OTENTIK (Studi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn) Jane Christabel Anastasias Lies Haryanto; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i3.67462

Abstract

Abstrak: Kajian ini menelaah tentang hukum pidana yang berkenaan dengan pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik pada Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn. Metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian normatif bersifat preskriptif. Pendekatan undang-undang serta pendekatan studi kasus yang digunakan peneliti yaitu teknik analisis data dengan teknik silogisme yang memerlukan penalaran deduksi. Hasil dari penelitian ini antara lain bahwa hukum pidana yang berkenaan dengan pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik merujuk pada Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn, Miqdad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.Kata Kunci: Tindak Pidana; Manipulasi; Dokumen Elektronik; Data Otentik. Abstract: This study examines criminal law relating to the manipulation of electronic documents so that it can be considered as if the data is authentic in Verdict Number 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn. This study uses prescriptive normative legal research method. a legal approach and a case study approach uses researchers is a data analysis technique with a syllogism method with deductive reasoning. The results of this study include that the criminal law relating to the manipulation of electronic documents so that it can be considered as if authentic data refers to Article 35 of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In Verdict number 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn, Miqdad has been legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act intentionally and without rights or against the law of manipulation, creation, alteration, omission, destruction of Electronic Informations and / or Electronic Documents aim to the Electronic Informations and / or Electronic Documents are considered as authentic data.Keywords: Criminal Act; Manipulation; Electronic Documents; Authentic Data.
ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH ANGGOTA DPRD KOTA SURABAYA ' Niken; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i3.67457

Abstract

Abstract: This article aims to find out, describe, and analyze the arrangements and considerations of judges in cases of corruption that were carried out jointly by members of the Surabaya City DPRD. This research uses doctrinal law research. This research is prescriptive or applied. The research approach used by the author is a case study approach and a conceptual approach. The legal materials used by the author are primary legal materials and secondary legal materials. The author's technique of collecting legal materials uses library research techniques and technical analysis of legal materials using the syllogistic deductive method. The decision of the Panel of Judges on the case of a criminal act of corruption that was carried out jointly by the Members of the Surabaya City DPRD has taken into account all aspects of the actions committed by the defendant on his position as a member of the Surabaya City DPRD for the 2014-2019 period and has fulfilled the juridical aspect, namely by referring to positive law in Indonesia.Keywords:  Corruption Crimes; participation; Member of the Surabaya City DPRD Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa pengaturan serta pertimbangan Hakim pada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota DPRD Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini bersifat preskriptif atau terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan pendekatan studi kasus (case study) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan teknik studi kepustakaan dan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode dedukatif silogisme. Putusan Majelis Hakim atas kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh Anggota DPRD Kota Surabaya telah memperhatikan segala aspek perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atas kedudukannya sebagai anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2014- 2019 dan telah memenuhi aspek yuridis yaitu dengan mengacu kepada hukum positif di Indonesia.Kata Kunci:  Tindak Pidana Korupsi; Penyertaan; Anggota DPRD Kota Surabaya
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN MAGETAN Diyariesta Caesari; ' Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i3.67463

Abstract

Abstrak: Kajian  ini  menelaah  tentang  penerapan  restorative  justice  dalam  penyelesaian  tindak  pidana kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  Kabupaten  Magetan.  Metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian empiris bersifat deskriptif. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan kasus (case approach) yang digunakan peneliti adalah Pendekatan pada penelitian normatif dimana peneliti mencoba membentuk argumentasi aturan pada perspektif perkara konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya perkara tadi erat kaitannya dengan perkara atau peristiwa aturan yang terjadi di lapangan. hasil dari penelitian ini antara lain penerapan restorative justice dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat memberikan nilai yang adil bagi kedua belah pihak dan dapat memenuhi hak-hak anak yang seharusnya diperoleh menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.Kata Kunci: Tindak Pidana; Restorative Justice; Kekerasan Seksual; Hak-hak Anak. Abstract: This study examines the application of restorative justice in the settlement of criminal acts of sexual harrasment against children in Magetan. The research method used is descriptive empirical research method. The legal approach (statute approach) and the case approach used by the researcher is an approach to normative research where the researcher tries to form a rule argument from the perspective of a concrete case that occurs in the field, of course, the case is closely related to the case or regulatory event that occurred in the field. The results of this study include the application of restorative justice in criminal acts of sexual violence against children can provide a fair value for both parties and can fulfill the rights of children that should be obtained according to Law Number 23 of 2002 as amended by Law Number 35 of 2014 and Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection.Keywords: Criminal Act; Restorative Justice; Sexual Harrasment; Children’s Rights
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA DENGAN REHABILITASI DAN PUTUSAN PIDANA PENJARA (STUDI KASUS PUTUSAN PN YOGYAKARTA) Muhammad Satrio Natigor Utomo; ' Sulistyanta
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i3.67458

Abstract

ABSTRAK: Penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika wajib untuk mendapatkan rehabilitasi baik dari rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana maksud dari Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Akan tetapi di dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 145/Pid.Sus/2021/PN. Yyk justru penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika diberikan hukuman penjara, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan Undang-Undang (statuse approach). Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (library research) dengan teknik analisis bersifat deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kewajiban rehabilitasi bagi penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika sebagai amanah dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini karena penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika merupakan seseorang yang sakit secara fisik beserta mental sehingga harus direhabilitasi. Putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 145/Pid.Sus/2021/PN. Yyk telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 127 ayat (1), akan tetapi apabila mengacu pada prinsip keadilan restoratif bahwa penjatuhan pidana bagi pecandu narkotika tidak tepat karena tidak berorientasi pada pemulihan namun justru berorientasi pada pembalasan.Kata kunci: Tindak Pidana Narkotika; Rehabilitasi; Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Abstract: Addicts and victims of narcotics abuse are obliged to get rehabilitation, both from medical rehabilitation and social rehabilitation. However, in the Yogyakarta District Court Decision Number: 145/Pid.Sus/2021/PN. In fact, addicts and victims of narcotics abuse are given prison sentences. This is contrary to the principles of restorative justice and the orientation of the Narcotics Law which prioritizes rehabilitation for addicts and victims of narcotics abuse. The method in this study uses a doctrinal method with case approach and a status approach. The collection of legal materials uses library research with deductive analysis techniques. The results of the study show that the obligation of rehabilitation for addicts and victims of narcotics abuse is based on Article 54 of the Narcotics Law, this is based on the fact that addicts and victims of narcotics abuse are someone who is physically and mentally sick so they must be given care and treatment in the form of rehabilitation. Furthermore, despite the imprisonment for 1 (one) year in the Yogyakarta District Court Decision Number: 145/Pid.Sus/2021/PN. Yyk has fulfilled the elements in Article 127 paragraph (1), however, when referring to the principle of restorative justice, that the imposition of a criminal offense for narcotics addicts is not appropriate because it is not oriented towards recovery but is instead oriented towards revenge. In addition, imprisonment also hinders the right to obtain health services for prisoners addicted to narcotics.Keywords: Narcotics Crime; Rehabilitation; Addicts and Victims of Narcotics Abuse
PENERAPAN ATURAN PERBUATAN BERLANJUT DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA Alif Oksaryan Mulyana; Diana Lukitasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i3.67459

Abstract

Abstract: The application of the concursus is not an easy thing because one formulation and the other Concursus formulations have similarities, so in its application, it is necessary to be careful and thorough with judges in deciding and applying which concursus rules will be used, therefore This article purpose of examining and answering the problem of how to apply the provisions of Article 64 of the Criminal Code regarding continuing actions in criminal case decisions. This legal research is prescriptive normative legal research. The approach used is statutory. The data collection technique used is a literature study. The data analysis technique uses the syllogism method with a deductive mindset. Based on the results of the research conducted by the author, it can be concluded that in continuing actions there is a "relationship in such a way" between every action that is carried out, which between one action and another must be linked and considered as one act only, and for these actions only arise. For one, this element is an essential element of Article 64 of the Criminal Code, this is what distinguishes it from other Concursus, especially from the Realist Concursus which is almost similar to continuing cctions yet these elements.Keywords: Application; Action continues; Criminal Case Judgment ABSTRAK: Penerpan concursus bukanlah suatu hal yang mudah karena antar satu rumusan dengan rumusan Concursus yang lainnya mempunyai kemiripan maka dalam penerpannya diperlukan kehati- hatian dan ketelitian Hakim dalam memutuskan dan menerapkan aturan concursus mana yang nantikanya akan digunakann oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana penerapan ketentuan Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut dalam putusan perkara pidana. penelitian hukum ini sendiri merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah   pendekatan   perundang-undangan.   Teknik   pengumpulan   data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis  maka  dapat  disimpulkan bahwa penerapan dari aturan perbuatan berlanjut saat terdapat suatu unsur atau sayarat “hubungan sedemikian rupa” antara setiap perbuatan yang dilakukan, kemudian diantara satu perbuatan dengan perbuatan lain harus dikaitkan dan dianggap sebagai satu perbuatan saja, serta atas perbuatan- perbuatan tersebut timbul hanya dari satu kehendak saja, dimana unsur tersebut merupakan unsur yang paling esensial dari Pasal 64 KUHP hal inilah yang membedakan dengan Concursus yang lain khususnya dengan Concursus Realis yang hampir serupa dengan Perbuatan Berlanjut.Kata Kunci: Penerapan; Perbuatan berlanjut; Putusan Perkara Pidana
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP PERILAKU CATCALLING DI SOSIAL MEDIA Alriansyah Sakhi Fauzan; Winarno Budyatmodjo; Diana Lukitasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i3.67454

Abstract

This study examines the perspective of criminal law related to the problem of verbal sexual harassment or catcalling, with advances in information and communication technology, crime has now progressed rapidly, not to mention the crime of verbal sexual harassment or catcalling which is carried out on social media, perpetrators of harassment This verbal sexual activity uses social media to carry out its actions, by way of comments or uploading content that contains elements of catcalling, currently catcalling is still considered only a joke, the act of catcalling has violated the norms of decency and morality. In this journal the author discusses how to apply criminal law regarding verbal sexual harassment or catcalling behavior and discusses how the perpetrators of catcalling behavior can be subject to criminal sanctions in accordance with applicable law in Indonesia. Number 44 of 2008 concerning Pornography, Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. In this paper, the author uses normative research methods and analyzed using syllogistic analysis techniques with deductive thinking patterns. 
IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA PADA MASA COVID-19 DI LAPAS WIROGUNAN YOGYAKARTA Onni Dwiatmi; , Supanto; ' Ismunarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i3.67460

Abstract

Abstrak: Artikel ini mengkaji dan mendeskripsikan permasalahan terkait apakah pemberian asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 mempunyai hubungan dengan pembinaan terhadap narapidana pada masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian studi dokumen atau kepustakaan, dan metode penelitian lapangan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pembinaan dengan pemberian asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 cenderung positif, didukung dengan adanya penjelasan terkait hak bagi narapidana. Potensi kasus pengulangan tindak pidana di masa pandemi terjadi akibat beberapa faktor pendukung lain.Kata Kunci: Asimilasi, Covid-19, Residivis. Abstract: This article examines and describes problems related to whether the provision of assimilation based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2020 is connected with fostering prisoners during the Covid-19 pandemic. The method used is empirical research. This research is descriptive with a qualitative approach. The types and sources of legal materials used are primary data and secondary data covering primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques using research methods document or literature study, and field research methods. Data analysis technique using interactive model analysis techniques. The results of the study indicate that the relationship between coaching and providing assimilation based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2020 during the Covid-19 pandemic tended to be positive, supported by an explanation related to the rights of prisoners. The potential for repeating criminal acts during a pandemic occurs due to several other supporting factors.Keywords: Assimilation, Covid-19, Recidivism
PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN SOSIAL DI MASA PANDEMI COVID-19
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i3.67455

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 dan mengetahui jenis pidana yang tepat terhadap pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosial di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat perspektif dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penalaran logika deduktif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang relevan dengan topik pembahasan dalam penelitian. Hasil penelitian diperoleh bahwa pengaturan terhadap pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 beserta ancaman pidananya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti dalam UU PTPK, UNCAC dan UU TPPU. Jenis pidana yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi haruslah dapat memberikan efek jera dan mengembalikan harta kekayaan yang telah diperoleh oleh pelaku korupsi kepada negara. Korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara terhadap dana pengadaan bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 sudah seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana maksimum.Kata kunci: Aturan Hukum Pidana, Jenis Pidana, Pandemi COVID-19, Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Abstract: This study aims to determine the rules of criminal law for perpetrators of corruption in social assistance during the COVID-19 pandemic and determine the appropriate type of crime against perpetrators of corruption in social assistance during the COVID-19 pandemic. This research is a normative legal research, with a perspective using primary and secondary legal materials which are analyzed using deductive logic reasoning methods. The technique of collecting legal materials used is a literature study that is relevant to the topic of discussion in the research. The results of the study showed that the regulation of criminal acts of corruption in social assistance during the COVID-19 pandemic along with the threat of punishment has been regulated in several laws and regulations, such as the PTPK Law, UNCAC and the Money Laundering Law. The type of criminal act imposed for perpetrators of corruption must be able to provide a deterrent effect and return the assets that have been obtained by the perpetrators of corruption to the state. Corruption perpetrated by state officials against funds for the provision of social assistance during the COVID-19 pandemic should have been a consideration for the judges in imposing the maximum sentence.Keywords: Criminal Law Rules, Types of Criminal, COVID-19 Pandemic, Corruption Crimes Social Assistance
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA BEKASI Shafira Herpradanti; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i3.67456

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Bekasi dengan menganalisis faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di kota Bekasi serta upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Metro Bekasi Kota dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di kota Bekasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang dapat memengaruhi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di kota Bekasi yakni Faktor Pendidikan, Keluarga, serta Lingkungan. Diantara ketiga faktor tersebut, diketahui bahwa faktor yang paling mepengaruhi dalam melakukan penyalahgunaan narkotika di kota Bekasi adalah Faktor Keluarga. Sementara itu, upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Metro Bekasi Kota dalam menangani penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dilakukan dengan beberapa cara, yakni dengan mengadakan pembinaan serta penyuluhan tentang dampak narkotika, kemudian membuat sosialisasi melalui brosur, poster dan sejenisnya, serta melakukan pendekatan terhadap seluruh instansi, tokoh masyarakat maupun tokoh agama, serta pemerintah daerah untuk bersama-sama memberantas narkotika di Kota Bekasi.Kata Kunci: anak, kriminologi, penyalahgunaan narkotika Abstract: This study aims to determine the criminological review of criminal acts of narcotics abuse committed by children in the city of Bekasi by analyzing the causes of narcotics abuse by children in the city of Bekasi and the efforts made by the Metro Bekasi Police in tackling narcotics abuse by children in the city of Bekasi. Bekasi city. This research is an empirical legal research with descriptive analysis. The data in this study were obtained from primary data and secondary data. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that several factors that can influence narcotics abuse by children in the city of Bekasi are Education, Family, and Environmental Factors. Among these three factors, it is known that the most influencing factor in drug abuse in the city of Bekasi is the family factor. Meanwhile, the efforts made by the Bekasi City Metro Police in dealing with narcotics abuse by children are carried out in several ways, namely by providing guidance and counseling about the impact of narcotics). Then, making outreach through brochures, posters and the like as well as approaching all agencies, community leaders and religious leaders, as well as local governments to jointly eradicate narcotics in Bekasi City.Keywords: Child, Criminology, Drug abuse

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): MEI-AGUSTUS Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): JANUARI-APRIL Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue