cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 271 Documents
 1   2   3   4   5 
PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA DAN SINGAPURA Lefri Mikhael; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i2.67446

Abstract

Abstrak: Salah satu upaya memberantas kejahatan perdagangan orang adalah melalui kerangka hukum pidana. Indonesia dan Singapura sama-sama memiliki aturan hukum pidana dalam menangani perdagangan orang, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sedangkan Singapura diatur dalam Prevention of Human Trafficking Act 2014. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan hukum terhadap pengaturan di kedua negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, menggunakan pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan merupakan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dihimpun melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan metode silogisme yang bersifat deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Singapura memiliki persamaan diantaranya diatur dalam lex specialis, dan memiliki pengaturan delik pemanfaatan korban maupun delik penyertaan sedangkan perbedaannya adalah bentuk subjek pelaku, bentuk pemidanaan, serta beda dalam menentukan batas anak sebagai korban. Perbedaan pengaturan kedua undang-undang dapat dijadikan bahan pembaharuan hukum di masa mendatang.Kata Kunci: Perbandingan Hukum; Tindak Pidana Perdagangan Orang; Indonesia; Singapura.Abstract: One of the efforts to overcome the crime of trafficking in persons is through the criminal law framework.. Indonesia and Singapore both have criminal law that deals with human trafficking, namely in Law Number 21 of 2007 on Eradication of the Crime of Human Trafficking, while Singapore regulated in the Prevention of Human Trafficking Act 2014. This study aims to conduct a legal comparison of the regulations in the two countries. This research is normative legal research with prescriptive characteristics, using comparative and statutory approaches. The author used secondary data types, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and then analyzed using a deductive syllogism method. The study indicates that the regulation of criminal acts of human trafficking in Indonesia and Singapore has similarities as regulated in lex specialis, has the regulation of offenses for the use of victims and offenses for participation, while the difference is the form of the perpetrator’s subject, the form of punishment, and in determining the child as a victim. The difference in the regulation of the two laws can be used as material for future legal reforms.Keywords: Law Comparison; Criminal Act of Human Trafficking; Indonesia; Singapore
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMANIPULASIAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEHINGGA DIANGGAP SEBAGAI DATA YANG OTENTIK (Studi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn) Jane Christabel Anastasias Lies Haryanto; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i3.67462

Abstract

Abstrak: Kajian ini menelaah tentang hukum pidana yang berkenaan dengan pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik pada Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn. Metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian normatif bersifat preskriptif. Pendekatan undang-undang serta pendekatan studi kasus yang digunakan peneliti yaitu teknik analisis data dengan teknik silogisme yang memerlukan penalaran deduksi. Hasil dari penelitian ini antara lain bahwa hukum pidana yang berkenaan dengan pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik merujuk pada Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn, Miqdad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.Kata Kunci: Tindak Pidana; Manipulasi; Dokumen Elektronik; Data Otentik. Abstract: This study examines criminal law relating to the manipulation of electronic documents so that it can be considered as if the data is authentic in Verdict Number 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn. This study uses prescriptive normative legal research method. a legal approach and a case study approach uses researchers is a data analysis technique with a syllogism method with deductive reasoning. The results of this study include that the criminal law relating to the manipulation of electronic documents so that it can be considered as if authentic data refers to Article 35 of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In Verdict number 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn, Miqdad has been legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act intentionally and without rights or against the law of manipulation, creation, alteration, omission, destruction of Electronic Informations and / or Electronic Documents aim to the Electronic Informations and / or Electronic Documents are considered as authentic data.Keywords: Criminal Act; Manipulation; Electronic Documents; Authentic Data.
KRITERIA SEBAGAI TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI MENGENAI UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL Riza Choirul Umam; ' Supanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i1.67440

Abstract

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pidana mengenai tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial dan untuk mengetahui kriteria tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial serta penerapannya dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor. 828/Pid.Sus/2020/PN Dps. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekundernya berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa pengaturan hukum pidana mengenai tindak pidana ujaran kebencian tetap diatur dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan pidana lainnya di luar KUHP dengan memperhatikan penjelasan mengenai pengertian ujaran kebencian (hate speech) yang ada didalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang ujaran kebencian (hate speech), sehingga pengaturan mengenai ujaran kebencian (hate speech) yang ada dalam Surat Edaran Kapolri tersebut dapat menyesuaikan peraturan yang ada pada KUHP dan di luar KUHP. Sedangkan kriteria tindak pidana ujaran kebencian dapat merujuk pada unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UU ITE. Berdasarkan kriteria tersebut penerapan hukum pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor. 828/Pid.Sus/2020/PN Dps sudah tepat dimana dalam putusan tersebut telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana ujaran kebencian di media sosial.Kata kunci: Pengaturan dan Penerapan Hukum Pidana, Cybercrime, Ujaran Kebencian, Media SosialAbstract: The purpose of this study was to determine the criminal law regulation regarding the crime of hate speech through social media and to determine the criteria for the crime of hate speech through social media and its application in the Denpasar District Court decision No. 828/Pid.Sus/2020/PN Dps. In this study, the author uses normative legal research which is carried out by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials related to hate speech crimes through social media. The primary legal materials consist of legislation, official records, or minutes in the making of legislation and court decisions. Secondary legal materials are all publications on law that are not official documents which include textbooks, legal dictionaries, legal journals, and commentaries. Based on the results of the research and discussion, it is concluded that the criminal law regulation regarding the crime of hate speech is still regulated in the Criminal Code and other criminal provisions outside the Criminal Code by taking into account the explanation of the meaning of hate speech contained in the Circular Letter of the Chief of Police Number SE/06/X/2015 regarding hate speech, so that the regulation regarding hate speech is in the Circular of the Chief of Police can adjust the existing regulations in the Criminal Code and outside the Criminal Code. While the criteria for hate speech crimes can refer to the elements of Article 28 paragraph (2) in conjunction with Article 45A paragraph (2) of the ITE Law. Based on these criteria the application of criminal law in the decision of the Denpasar District Court Number. 828/Pid.Sus/2020/PN Dps is correct where in the decision all elements of the crime of hate speech on social media have been fulfilled.Keywords: Regulation and Application of Criminal Law, Cybercrime, Hate Speech, Social Media
ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH ANGGOTA DPRD KOTA SURABAYA ' Niken; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i3.67457

Abstract

Abstract: This article aims to find out, describe, and analyze the arrangements and considerations of judges in cases of corruption that were carried out jointly by members of the Surabaya City DPRD. This research uses doctrinal law research. This research is prescriptive or applied. The research approach used by the author is a case study approach and a conceptual approach. The legal materials used by the author are primary legal materials and secondary legal materials. The author's technique of collecting legal materials uses library research techniques and technical analysis of legal materials using the syllogistic deductive method. The decision of the Panel of Judges on the case of a criminal act of corruption that was carried out jointly by the Members of the Surabaya City DPRD has taken into account all aspects of the actions committed by the defendant on his position as a member of the Surabaya City DPRD for the 2014-2019 period and has fulfilled the juridical aspect, namely by referring to positive law in Indonesia.Keywords:  Corruption Crimes; participation; Member of the Surabaya City DPRD Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa pengaturan serta pertimbangan Hakim pada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota DPRD Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini bersifat preskriptif atau terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan pendekatan studi kasus (case study) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan teknik studi kepustakaan dan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode dedukatif silogisme. Putusan Majelis Hakim atas kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh Anggota DPRD Kota Surabaya telah memperhatikan segala aspek perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atas kedudukannya sebagai anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2014- 2019 dan telah memenuhi aspek yuridis yaitu dengan mengacu kepada hukum positif di Indonesia.Kata Kunci:  Tindak Pidana Korupsi; Penyertaan; Anggota DPRD Kota Surabaya
RATIO LEGIS PENGATURAN REHABILITASI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 114/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Lbo) Virginia Viona Verariza; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i1.67426

Abstract

Abstrak: Penelitian ini mengkaji ratio legis rehabilitasi dan kesesuaian memerintahkan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Lbo pada tanggal 20 Oktober 2020. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskiptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis data sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunkan studi kepustakaan atau studi dokumen (library research). Teknik analisa bahan hukum yang digunakan penulis adalah metode analisa kualitatif. Analisa kualitatif yang digunakan bersifat deskriptif dan preskriptif.Hasil penelitian menunjukan bahwa ratio legis pengaturan rehabilitasi dalam Tindak Pidana Narkotika adalah sesuai dengan wilayah kajian politik hukum Indonesia yaitu peraturan perundang undangan yang memuat politik hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan, serta pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum Indonesia. Keberadaan  Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memuat unsur untuk mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia agar terbebas dari maraknya penyalahgunaan Narkotika.Kata Kunci: Rehabilitasi, Penyalahgunaan Narkotika, Ratio LegisAbstract: This study examines the ratio legis of rehabilitation and the imposition of rehabilitation for 6 (six) months which is calculated with a prison sentence of 1 (one) year based on Article 103 of Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics in the decision of Limboto District Court Number 114/Pid.Sus/2020/PN Lbo on October 20, 2020.This research is a prescriptive normative legal research. The approach used is the legal approach and the case approach. The types of research source data consists of primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques using literature study or document study (library research). The technique of analysis of legal material used by the author is a qualitative analysis method. The qualitative analysis used is descriptive and prescriptive. The results of the study indicate that the ratio legis of rehabilitation sanctions arrangements in Narcotics Crime falls within the scope of study of Indonesian legal politics, namely laws and regulations that contain legal politics,   the factors that influence and determine a legal politics, whether it will be, are being, or have been determined, as well as the implementation of laws and regulations which are the implementation of Indonesian legal politics. The existence of Article 103 of Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics which contains matters to achieve the ideals of the Indonesian Nation to be free from the widespread abuse of Narcotics.Keywords: Rehabilitation, Narcotics Abuse, Ratio Legis
PERAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI SURAKARTA SELAMA PANDEMI COVID-19 Adhiatma Indarmawan; ' Hartiwiningsih; Riska Andi Fitriono
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i2.67452

Abstract

Abstrak: Artikel ini menganalisis kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam perpsektif viktimologi. Kekerasan dalam rumah tangga selama pandemi Covid-19 mengalami kenaikan kasus secara signifikan. Kekerasan dalam rumah tangga perlu dilakukan sebuah pemahaman atas peran masing-masing pihak khususnya peran korban untuk memahami bagaimana sebuah kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dari sisi ilmu viktimologis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran korban dalam sebuah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Surakarta selama pandemi Covid-19 serta upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh instansi terkait untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan studi dokumen di Instansi Yayasan Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia Surakarta dan Instansi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta serta data sekunder diperoleh dengan melakukan studi peraturan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan pustaka berdasarkan buku, jurnal, dan referensi literatur lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki peran signifikan disamping peran dari pelaku, peran korban kekerasan dalam rumah tangga atas kekerasan yang dialaminya berupa peran aktif dan peran pasif.Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Peran Korban; Viktimologi.  Abstract: This article analyze about domestic violence’s cases in victimology perspective. Domestic violence cases increases during the Covid-19 pandemic. Domestic violence needs to be analyze about victims and perpretators roles based on victimology to understand how domestic violence could be happened. This study aims to determine the form of victims roles in domestic violence crime cases happens in Surakarta City during the Covid-19 Pandemic and the form of the ways of prevention and control by relevant agencies to reduce domestic violence cases. This research is empirical reasearch with descriptive analytical character. The type of data used in this research is primary data that obtained by interview and documents study in Women’s Solidarity for Humanity and Human Rights Foundation and Technical Implementation Unit for Integrated Service for Women and Children in Surakarta City as well as secondary data by using positive norm study that obtained by Law Number 23 of 2004 and literature study that obtained by books, journals, and other literatures references. The result of this study indicates the victims of domestic violence cases have important roles besides of the role of perpretators, the victims of domestic violence have an active and passive roles in domestic violence cases.Keywords: Domestic Violence Victimology; Victim’s Roles.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAGANG GARAM NDANG NDUT Theodore Sibarani; ' Hartiwiningsih
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i2.67447

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendapatkan jawaban atas pemecahan masalah terhadap putusan hakim ditinjau dari pertimbangan hukum dari unsur yang memberatkan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepastian adanya keadilan putusan majelis hakim sesuai dengan nilai keadilan berdasarkan nilai moral dan Pancasila.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, menggunakan jenis dan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahaan yang diteliti diantaranya menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan hakim, serta menggunakan bahan hukum sekunder yaitu berupa jurnal hukum, buku-buku hukum,  artikel hukum, pendapat para ahli hukum yang  berkaitan dengan permasalahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual dengan disertai menggunakan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme serta dengan pola berpikir deduktif.Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati dilihat dari unsur yang memberatkan, tidak digunakan sebagai alasan pemberat untuk memberikan putusan pidana kepada terdakwa. Hal ini didasarkan atas perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana pemalsuan merek dagang atas garam konsumsi berioduim merek Ndang Ndut tanpa izin edar resmi dari lembaga yang berwenang. Namun, unsur yang memberatkan tersebut tidak menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana kepada terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati memberikan putusan pidana bersyarat selama 3(tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6(enam) bulan. Seharusnya, Majelis Hakim memberikan putusan yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dengan pemberian sanksi pidana penjara, maka masyarakat sekitar mendapat rasa tenang, aman, nyaman, serta tidak khawatir terdakwa melakukan kejahatan pemalsuan kembali. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan keadilan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan kodrat sebagai manusia ciptaan Tuhan yang diberikan akal budi dan kemampuan untuk meneladani dan menjalankan nilai-nilai kebenenaran dan kebaikan serta memperlakukan sesama sebagai bagian dari warga masyarakat dengan cara menghargai dan menghormati hak dan kewajiban orang lain.Kata Kunci: Putusan Hakim; Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang; Tinjauan Yuridis. Abstract: The study aimed at understanding and finding of problem solving on judge’s decision viewed from law perspective from burdensome side. It is conducted to ensure the judge’s decision fair vased on the value of fairness based on moral value and Pancasila.It is prescriptive normative law study with type and source of primary and secondary law materials taken from relevant literature related to the problems tudied, such as constitution, judge’s decision, law article, expert’s opinion of law relating to the problem. The study uses approach of constitution, cases, and conceptual accompanied by analysis of law material using silogism and deductive thinking pattern.Consideration of the judges of District Court of Pati from burdensome proint of view, is not used as burden reason to decide sentence to the defendant. It is based on the action of the defendant doing crime of faking trade mark of comsumption salt with iodine of Ndang Ndut without official distribution permission from the authority. Howeverm the burdensome cannot be base of judge’s consideration in deciding crime decision to the defendant. The judge of the district court of Pati decide to give in condition decision for 3 (three) months with trying periode of 6 (six) months. The judge of District court of Pati decide to fine the defendant with jail for 3 (three) months. The jail sanction causes public to feel peaceful, safe, comfortable, and unworried that the defendant doing the faking anymore. By giving jail sentence, the community around perceive feeling of peace, safe, comfortable, and unworried that the defendant perform the faking crime. It is expected to give fairness based on fair and moral humanity as their functions as creature of God which is given logic and ability to imitate and implement truth and witness as well as settle other people as part of community by respecting others’ right and obligation.Keywords: Faking trade mark crime; Judge’s decision; Jurisdiction review.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN MAGETAN Diyariesta Caesari; ' Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i3.67463

Abstract

Abstrak: Kajian  ini  menelaah  tentang  penerapan  restorative  justice  dalam  penyelesaian  tindak  pidana kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  Kabupaten  Magetan.  Metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian empiris bersifat deskriptif. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan kasus (case approach) yang digunakan peneliti adalah Pendekatan pada penelitian normatif dimana peneliti mencoba membentuk argumentasi aturan pada perspektif perkara konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya perkara tadi erat kaitannya dengan perkara atau peristiwa aturan yang terjadi di lapangan. hasil dari penelitian ini antara lain penerapan restorative justice dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat memberikan nilai yang adil bagi kedua belah pihak dan dapat memenuhi hak-hak anak yang seharusnya diperoleh menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.Kata Kunci: Tindak Pidana; Restorative Justice; Kekerasan Seksual; Hak-hak Anak. Abstract: This study examines the application of restorative justice in the settlement of criminal acts of sexual harrasment against children in Magetan. The research method used is descriptive empirical research method. The legal approach (statute approach) and the case approach used by the researcher is an approach to normative research where the researcher tries to form a rule argument from the perspective of a concrete case that occurs in the field, of course, the case is closely related to the case or regulatory event that occurred in the field. The results of this study include the application of restorative justice in criminal acts of sexual violence against children can provide a fair value for both parties and can fulfill the rights of children that should be obtained according to Law Number 23 of 2002 as amended by Law Number 35 of 2014 and Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection.Keywords: Criminal Act; Restorative Justice; Sexual Harrasment; Children’s Rights
PEMBINAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI YAYASAN PEMBINAAN ANAK NAKAL BHINA PUTERA Salma Mutiarani; ' Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i1.67441

Abstract

Abstrak: Perilaku melanggar hukum yang dilakukan Anak harus diperhatikan secara khusus dan penjatuhan sanksinya berbeda dengan orang dewasa. Anak sebagai pelaku tindak pidana perlu pembinaan.  Salah satu perilaku melanggar  hukum yang  dilakukan  Anak  yaitu  melakukan  tindak  pidana  persetubuhan  dengan sesama anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pembinaan yang ada di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera untuk Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara hakim tunggal yang memutus Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh dan wawancara di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera serta data sekunder yang diperoleh dari jurnal dan referensi lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pembinaan yang ada di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera yaitu pembinaan pendidikan, kepribadian, dan keterampilan yang berguna dan bermanfaat untuk Anak serta sesuai dengan kebutuhan Anak.Kata Kunci: Anak; Tindak Pidana; PembinaanAbstract: Children's unlawful behavior must be given special attention and the imposition of sanctions is different from that of adults. Children as perpetrators of criminal acts need training. One of the behaviors that violate the law by children is committing the crime of sexual intercourse with other children. This study aims to determine the form of coaching that exists at the Bhina Putera Naughty Child Development Foundation for Children as perpetrators of the crime of sexual intercourse. This research is an empirical legal research which is descriptive in nature. The type of data used is primary data obtained from interviews with the single judge who decided on Decision Number 01/Pid.Sus-anak/2021/PN Skh and interviews at the Bhina Putera Naughty Child Development Foundation as well as secondary data obtained from journals and other references. The results of this study indicate that the form of coaching that exists at the Bhina Putera Naughty Child Development Foundation is the development of education, personality, and skills that are useful and beneficial for the child and in accordance with the child's needs.Keywords: Children; Criminal act; Treatment
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA DENGAN REHABILITASI DAN PUTUSAN PIDANA PENJARA (STUDI KASUS PUTUSAN PN YOGYAKARTA) Muhammad Satrio Natigor Utomo; ' Sulistyanta
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i3.67458

Abstract

ABSTRAK: Penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika wajib untuk mendapatkan rehabilitasi baik dari rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana maksud dari Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Akan tetapi di dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 145/Pid.Sus/2021/PN. Yyk justru penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika diberikan hukuman penjara, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan Undang-Undang (statuse approach). Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (library research) dengan teknik analisis bersifat deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kewajiban rehabilitasi bagi penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika sebagai amanah dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini karena penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika merupakan seseorang yang sakit secara fisik beserta mental sehingga harus direhabilitasi. Putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 145/Pid.Sus/2021/PN. Yyk telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 127 ayat (1), akan tetapi apabila mengacu pada prinsip keadilan restoratif bahwa penjatuhan pidana bagi pecandu narkotika tidak tepat karena tidak berorientasi pada pemulihan namun justru berorientasi pada pembalasan.Kata kunci: Tindak Pidana Narkotika; Rehabilitasi; Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Abstract: Addicts and victims of narcotics abuse are obliged to get rehabilitation, both from medical rehabilitation and social rehabilitation. However, in the Yogyakarta District Court Decision Number: 145/Pid.Sus/2021/PN. In fact, addicts and victims of narcotics abuse are given prison sentences. This is contrary to the principles of restorative justice and the orientation of the Narcotics Law which prioritizes rehabilitation for addicts and victims of narcotics abuse. The method in this study uses a doctrinal method with case approach and a status approach. The collection of legal materials uses library research with deductive analysis techniques. The results of the study show that the obligation of rehabilitation for addicts and victims of narcotics abuse is based on Article 54 of the Narcotics Law, this is based on the fact that addicts and victims of narcotics abuse are someone who is physically and mentally sick so they must be given care and treatment in the form of rehabilitation. Furthermore, despite the imprisonment for 1 (one) year in the Yogyakarta District Court Decision Number: 145/Pid.Sus/2021/PN. Yyk has fulfilled the elements in Article 127 paragraph (1), however, when referring to the principle of restorative justice, that the imposition of a criminal offense for narcotics addicts is not appropriate because it is not oriented towards recovery but is instead oriented towards revenge. In addition, imprisonment also hinders the right to obtain health services for prisoners addicted to narcotics.Keywords: Narcotics Crime; Rehabilitation; Addicts and Victims of Narcotics Abuse

Page 1 of 28 | Total Record : 271

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 2 (2022): MEI-AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): JANUARI-APRIL Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue