cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER" : 12 Documents clear
KAJIAN TERHADAP PERBUATAN TURUT SERTA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PAJAK GALIAN C (PASIR) (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 527/PID.B/2010/PN.LMJ) Rachdityo Pandu Wardhana; Seta Aji Widi Antara
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i3.32710

Abstract

AbstractThe purpose of this research is to explore the core of together and continues acts of corruption in tax funds quarrying C (sand) in Decision No. 527/Pid.B/2010/PN.Lmj.Research is the authors are interested to explain variety of subject matter that will be addressed in this study which included actions undertaken participate continuously in the corruption tax funds quarrying C (sand) in Decision No. 527/Pid.B/2010/PN.Lmj , legal considerations in deciding cases judges participate in ongoing acts of corruption in the excavation tax C (sand) contained in Decision No. 527/Pid.B/2010/PN.Lmj.Research is continuing to participate in corruption methods used by the author of this study is to construct normative legal research. “Normative legal research or legal research literature has the same definition with doctrinal study (doctrinal research), the research is based on material - material law ( library based) that focus on reading and studying the material - primary and secondary legal materials “.Defendant Endro Prapto Ariyadi, SH conducted together and continues with Drs. Achmad Fauzi and Setiadi Laksono Halim seen from the case of the position as stated in Decision No. 527/Pid.B/2010/PN.Lmj can be inferred if an unlawful act that is contrary to applicable Law for committing “Corruption In Unison Deeds Continues As One “. In casu the defendant in the subsidiary charges proved but did not have a nature that is not against the law is a criminal act then the defendant should be legally declared too loose of all legal charges (onslag van recht vervolging).Keywords : corruption, conducted together and continues, too loose of all legal chargeAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang inti dari perbuatan turut serta secara berlanjut dalam tindak pidana korupsi pajak galian C (pasir) studi kasus putusan Nomor 527/Pid.B/2010/PN.Lmj.Dalam penelitian ini penulis tertarik mengemukakakan berbagai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu yang termasuk perbuatan turut serta yang dilakukan secara berlanjut dalam tindak pidana korupsi dana pajak galian C (pasir) dalam Putusan Nomor 527/Pid.B/2010/PN.Lmj, pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perbuatan turut serta secara berlanjut dalam tindak pidana korupsi pajak galian C (pasir) yang tertuang dalam Putusan Nomor 527/Pid.B/2010/PN.Lmj.Penelitian terus berpartisipasi dalam metode korupsi digunakan oleh penulis dari penelitian ini adalah untuk membangun penelitian hukum normatif. “Penelitian hukum normatif atau literatur penelitian hukum memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal (penelitian doktrinal), penelitian ini didasarkan pada materi-materi hukum (perpustakaan berbasis) yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder”. Terdakwa Endro Prapto Ariyadi, SH dilakukan bersama-sama dan berlanjut dengan Drs. Achmad Fauzi dan Setiadi Laksono Halim dilihat dari kasus posisi sebagaimana tercantum dalam Keputusan No 527/Pid.B/2010/PN.Lmj dapat disimpulkan jika perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hukum yang berlaku karena melakukan “Korupsi Dalam Deeds Unison terus As One “. In casu terdakwa dalam dakwaan subsidair terbukti tetapi tidak memiliki sifat yang tidak melawan hukum adalah tindak pidana maka terdakwa harus secara hukum dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging).Kata Kunci: korupsi, perbuatan turut serta secara berlanjut, lepas dari segala tuntutan
TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) Rizky Meitha Kumala; Vinsya Murtiningsih
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i3.32698

Abstract

AbstractThe purpose of the article is to determine the Legal Protection of Domestic Workers in Cases of Domestic Violence. This article will review the problems are encountered in the work of domestic workers and forms of legal protection given to domestic workers. The problem often faced by Domestic workers are the structural problems of poverty and discrimination; and the problem of working conditions of exploitation, violence, restrictions on freedom and access to information, and there isn’t organization of domestic workers. Legal protection against domestic workers has been relatively good. Legislation can use to protect domestic workers are Constitution of the Republic of Indonesia year 1945; Law No. 23 Year 2004 about the Elimination of Domestic Violence; Law No. 39 Year 1999 about Human Rights; the International Labour Organization Convention (ILO) No. 189 on Decent Work for Domestic Workers. While in Law Number 13 Year 2003 about Manpower Employment is no legal protection against domestic workers. The inhibitory Factors the legal protection of domestic workers are the juridical and social aspects. The law enforcement is expected optimize their role to provide protection and services for victims of domestic violence, one of which is domestic worker.Keywords: Legal Protection; Domestic Workers; Domestic Violence.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Artikel ini akan mengkaji mengenai masalah yang dihadapi PRT dalam menjalankan pekerjaannya dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap PRT. Masalah yang sering dihadapi oleh PRT antara lain adalah masalah struktural yang terdiri dari kemiskinan dan diskriminasi; dan masalah kondisi kerja yang terdiri dari eksploitasi, kekerasan, pembatasan kebebasan dan akses untuk mendapatkan informasi, dan ketiadaan organisasi PRT. Perlindungan hukum terhadap PRT secara umum sudah relative baik. Pengaturan Perlindungan PRT antara lain dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; serta Konvensi Internasional Labour Organization (ILO) Nomor 189 mengenai Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menjangkau perlindungan hukum terhadap PRT. Faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap PRT antara lain meliputi aspek yuridis dan aspek sosial. Diharapkan para aparat penegak hukum dapat mengoptimalkan perannya dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, yang salah satunya adalah PRT.Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Pekerja Rumah Tangga (PRT); Kekerasan dalam Rumah Tangga
PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK SURAKARTA (PTPAS) Astari Ummy Farieda; Denaldy Oktavian Noor Rizki
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i3.32722

Abstract

AbstractThis legal study aims to determine the processes of legal protection given to wife as a victim of domestic violence in Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (Integrated Services for Women and Children Surakarta (PTPAS) and as well to detect obstacles faced by PTPAS in conducting legal protection for the wife as a victim of domestic violence in Surakarta.This research is descriptive study and looking from the objectives including sociological or empircal legas research. The research location is at Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS). Type of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques used in this papaer were interviews and literature study through a variety of literature including books, regulations, publication of various organizations and other literary materialsassociated with study. Data analysis using qualitative data analysis with interactive analysis model (Interactive Model of Analysis).Based on the reseacrh results of this study, protection given to the wife as a victim of domestic violence by PTPAS are including medical care, counseling, legal services, and rehabilitation services that have been regulated in Act No. 23 of 2004 on the Abolishment of Domestic Violence. In protecting victims and services the process can not be separated from the various obstacles. The problem faced is divided into two, internal constraints that include the constraints from he victim and the constraints of PTPAS, while the external constraints include constraints of family and society.Keywords: legal protection of victims, wife, domestic violenceAbstrakPenelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui proses-proses perlindungan hukum yang diberikan pada istri sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS) serta kendala-kendala yang dihadapi oleh PTPAS dalam melakukan perlindungan hukum bagi istri korban KDRT di Surakarta.Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum sosiologis atau empiris. Lokasi penelitian di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS). Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan melalui berbagai literatur meliputi buku-buku peraturan perundang-undangan publikasi dari berbagai organisasi dan bahan kepustakaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif (Interactive Model of Analysis).Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil tentang perlindungan yang diberikan bagi istri sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS) yaitu pelayanan medis, pelayanan konseling, pelayanan hukum, serta pelayanan rehabilitasi yang telah diatur dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam melakukan perlindungan serta pelayanan tidak terlepas dari berbagai kendala. Kendala yang dialami dibagi menjadi dua yaitu kendala internal yang meliputi kendala dari korban serta kendala dari PTPAS, sedngjan kendala eksternal meliputi kendala dari keluarga serta masyarakat.Kata Kunci: perlindungan hukum korban, istri, kekerasan dalam rumah tangga
PERBANDINGAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI NEGARA SINGAPURA DAN INDONESIA Tunjung Mahardika Hariadi; Hergia Luqman Wicaksono
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i3.32712

Abstract

AbstractThe aim of this article’s writing is to explain the difference of corruption eradication in Indonesia and Singapore from the culture, the legal aspect, and corruption eradication’s institution in each country. Has been the fact that corruption had been exist since long time ago. But that make the difference is how the treatments by different government of the countries. In this case, compration corruption eradication between Indonesia with Singapore have so many difference. This article’s writing uses secondary law source, that is book, journal, article, and another writings from printing media or internet that have correlation in this normative studies about corruption eradication between government of Indonesia and Singapore. Regulation of corruption eradication in Singapore pressing the separation of the suspect of corruption, in Indonesia pressing the act. Singapore applies separation function of corruption eradication from the previous one under the police institution to be an independent institution with compact and flexible structure institution. In Indonesia, there’s not yet the unity of institution that is able to treat corruption. Corruption eradication in Indonesia is done by 3 institution, that is Attorney, Police, and Corruption Eradication Commission (KPK). Corruption eradication in one country won’t be optimal if it’s not supported the government’s political will to eradicate corruption, unity of corruption eradication institution, and enforcement of corruption eradication’s rule. Keyword: corruption, corruption eradicationAbstrakTujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan perbandingan mengenai pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia dan Singapura ditinjau dari segi budaya, peraturan hukum yang ada, dan kelembagaan lembaga pemberantasan korupsi yang ada di masing-masing negara tersebut. Sudah menjadi kenyataan bahwa korupsi telah ada sejak dahulu kala. Namun yang membuat perbedaan adalah bagaimana penanganannya oleh pemerintahan di negara-negara yang berbeda. Dalam hal ini, perbandingan pemberantasan korupsi antara Indonesia dengan Singapura memiliki berbagai perbedaan. Penulisan artikel ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya yang berasal baik dari media cetak maupun internet yang mempunyai korelasi dengan penelitian normatif perihal perbandingan pemberantasan korupsi antara pemerintahan negara Indonesia dengan Singapura. Regulasi pemberantasan korupsi di Singapura lebih membedakan pada pemilahan pelaku dari tindak pidana korupsi, sedangkan di Indonesia lebih membedakan pada delik yang terjadi. Di Singapura diterapkan pemisahan fungsi pemberantasan korupsi yang semula berada di bawah institusi kepolisian menjadi suatu badan independen dengan struktur kelembagaan yang ramping dan fleksibel. Di Indonesia, belum ada kesatuan lembaga yang berhak menangani korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan oleh 3 lembaga negara, yaitu Kejaksaaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemberantasan korupsi di satu negara tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung political will pemerintah untuk memberantas korupsi, kesatuan lembaga negara yang memberantas korupsi, dan penegakan peraturan pemberantasan korupsi yang ada.Kata kunci: korupsi, pemberantasan korupsi
TELAAH KRIMINOLOGIS PELECEHAN DAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Damaiana -; Monica Ayu Soraya Tonny Saputri
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i3.32700

Abstract

AbstractThis article aim to deeply assess about the phenomenon of sexual harassment and violence against children in criminology with the effort to overcome sexual harassment and violence against children. This article is involved into normative legal research with library research as the technique of collecting the law materials. More over, this article review the reason of the crime and offender type in criminology. Although, there are Act that regulates about sexual harassment and violence against children in Penal Code and Children Protection Act Number 23 Year 2002, but these Act not enough to intimidate offender. There are some effort to overcome this crime in preventive and repressive by paying attention to the victim’s condition, society participation and criminal sanction.Keywords: criminology, sexual harassment and violence, childrenAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai fenomena pelecehan dan kekeasan seksual terhadap anak secara kriminologis beserta upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk menanggulangi pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak. Artikel ini termasuk dalam penelitian normatif dengan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan datanya. Lebih lanjut, artikel ini menelaah sebab-sebab kejahatan dan tipe penjahat menurut kriminologi. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur mengenai kejahatan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak yaitu dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun kedua peraturan tersebut tidak cukup menimbulkan efek jera bagi pelaku. Terdapat beberapa upaya untuk menanggulangi kejahatan ini baik secara preventif maupun represif dengan memperhatikan kondisi korban, partisipasi masyarakat dan sanksi pidana.Kata kunci: kriminologi, kekerasan dan pelecehan seksual, anak
URGENSI DELIK AGAMA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN AGAMA Aziz Nurbela
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i3.32708

Abstract

AbstractPancasila, especially the first principle of the “Belief in God Almighty” respect among religious followers and the adherents of different beliefs. In daily practice, the cases relating to religious offenses, such as insult faiths, degrading religion, incitement and defamation against certain religions and the destruction of places of worship performed by an individual or group of people or organizations are still happening amongst the people. Therefore, be required Blasphemy regulation on Indonesia Penal Code to protect the interests of any religion. This study aims to explain the urgency of Blasphemy in the Indonesia Penal Code in an attempt to protect the interests of religionBased on the description it can be thought of principal question raised is significant reason Blasphemy regulation in the Penal Code in order to protect the interests of existing religions in the country of Indonesia. This research method is descriptive analytical study with normative juridical approach. Legal materials derived from the literature study and domunter later in the analysis. The results were obtained conclusions in determining the importance of religious offense under Indonesian criminal law is how to realize a sense of peace religion or religious life as well as an interest in public interest law for any society that has been duly protected.Keywords: Religion, Social Reality, Criminal Law.Keywords : Pancasila, Blasphemy, Indonesian Penal CodeAbstrakPancasila terutama sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” menghormati antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Dalam prakteknya sehari-hari masih terjadi kasus-kasus yang berkaitan dengan delik agama, misalnya penghinaan pemeluk agama, merendahkan martabat agama, penghasutan dan penodaan terhadap agama tertentu serta perusakan tempat-tempat ibadah yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang atau organisasi masih terjadi ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengaturan delik agama dalam hukum pidana Indonesia untuk melindungi kepentingan setiap agama. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan urgensitas delik agama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia sebagai upaya melindungi kepentingan agama.Berdasarkan pokok pemikiran diatas maka dapat diajukan pertanyaan yaitu alasan penting pengaturan delik agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana guna melindungi kepentingan agama yang ada di negara Indonesia ini. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Bahan hukum berasal dari studi kepustakaan dan dokumenter kemudian di analisis. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan dalam menentukan pentingnya delik agama dalam hukum pidana Indonesia adalah bagaimana mewujudkan rasa keagamaan atau ketenteraman hidup beragama sebagai suatu kepentingan hukum sekaligus kepentingan umum bagi setiap masyarakat yang sudah sepatutnya dilindungi.Kata kunci : Pancasila, Delik Agama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
TINDAK PIDANA PLAGIARISME JASA PEMBUATAN SKRIPSI SEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA Johan Pramudya Utama
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i3.32696

Abstract

AbstractThis legal research aims to examines the criteria of plagiarism as a criminal act, as well as knowing the act of plagiarism through the essay-making services as copyright infringement associated with the basic issues of criminal law. This research is a normative legal research that is prescriptive. Types and sources of data used in this research is the primary legal materials and secondary legal materials. The data collection techniques by means of literature study. While the analysis techniques used were legal materials using the deduction method. Deduction method stems from the filing of the major premise then the minor premise. From both of these conclusions drawn. Based on the discussion generated two conclusion, which is the first the criteria of plagiarism as a criminal act, which took raw work of others and call it a work of his own, using papers obtained from other people and then publish it with his own name, and employ or use the services of someone else to write a paper or purchasing paper and publish it with his own name. Second, plagiarism through the essay-making services as copyright infringement associated with the basic issues of criminal law, which is associated with a criminal act consisting of subjective elements and objective elements act of plagiarism through the essay-making services as a criminal offense; associated with the error consists of the ability of responsible, deliberate error (dolus), and errors with negligence (culpa); associated with criminal sanctions consisting of Article 380 paragraph (1) item 1 of the Criminal Code and Article 380 paragraph (1) item 2 of the Criminal Code, Article 72 paragraph (1) jo. Article 2 paragraph (1) of Law No. 19 of 2002 on Copyright Act and Article 72 paragraph (2) of Law No. 19 of 2002 on Copyright, Article 70 jo. Article 25 paragraph (2) of Law No. 20 Year 2003 on National Education System.Keywords : plagiarism, criminal act, essay-making services, copyright infringement.AbstrakPenelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji kriteria perbuatan plagiarisme sebagai tindak pidana, serta mengetahui perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi sebagai pelanggaran hak cipta dihubungkan dengan masalah dasar hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi pustaka. Sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu menggunakan metode deduksi. Metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian premis minor. Dari kedua hal tersebut ditarik kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dihasilkan dua simpulan, yaitu pertama kriteria perbuatan plagiarisme sebagai tindak pidana, yaitu mengambil mentah-mentah karya orang lain dan menyebutnya sebagai karya sendiri, menggunakan karya tulis yang didapat dari orang lain kemudian mempublikasikannya dengan nama sendiri, dan memperkerjakan atau memakai jasa orang lain untuk menulis suatu karya atau membeli karya tulis lalu mempublikasikannya dengan nama sendiri. Kedua, perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi sebagai pelanggaran hak cipta dihubungkan dengan masalah dasar hukum pidana, yaitu dihubungkan dengan tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi sebagai tindak pidana; dihubungkan dengan kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, kesalahan dengan sengaja (dolus), dan kesalahan dengan kealpaan (culpa); dihubungkan dengan sanksi pidana terdiri dari Pasal 380 ayat (1) angka 1 KUHP dan Pasal 380 ayat (1) angka 2 KUHP, Pasal 72 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 70 jo. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Kata kunci : plagiarisme, tindak pidana, jasa pembuatan skripsi, pelanggaran hak cipta.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROSTITUSI ONLINE ( CYBER PROSTITUTION ) DI INDONESIA Alvionita Rhiza K; Pramesthi Dyah S
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i3.32720

Abstract

AbstractActivities based on internet technology is no longer a new matter in the society, the problem in this journal is how society responses, how can prostitution online happen and prevention of prostitution online, efforts to prevent and mitigate the crime of prostitution through the online medium can be done through the efforts of penal (criminal law) as well as the efforts of non-penal (outside the criminal law). From the discussion above problems there is something interesting to be researched and studied as a way to describe and analyze how the causes of prostitution in the online media and its prevention.This study aims to determine how the setting along with the legal view of the sanctions and the prevention of the crime of prostitution is done with the online media.This study uses normative research is secondary data , secondary data obtained in the form of legislation in force , can also be a skilled expert opinion on the issue presented in the literature both from books , scientific texts , and others.Effect can be positive and negative. Based on this study it was found that the occurance of cyber crime in which protitution can be run online, is looked one of the negative effects. In positive law in force in Indonesia , however until now there are very many online prostitution cases that occurred , according to the compilers of the case due to lack of traction on the rule of law and the lack of severity of the sanctions imposed on perpetrators.Keywords : Criminal offense, Prostitusion, Online, CybercrimeAbstrakAktivitas berbasis teknologi internet, bukan lagi menjadi hal baru dalam masyarakat, dimana yang menjadi permasalahan dalam jurnal ini adalah mengenai bagaimana respon masyarakat, penyebab terjadinya prostitusi online beserta upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana prostitusi melalui media online itu dapat dilakukan melalui upaya penal (hukum pidana) maupun upaya non-penal (di luar hukum pidana). Dari suatu pembahasan permasalahan di atas terdapat sesuatu yang menarik untuk diteliti dan dikaji sebagai jalan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana penyebab terjadinya prostitusi dalam media online beserta pencegahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan beserta pandangan hukum tentang pemberian sanksi dan pencegahan terhadap tindak pidana prostitusi yang dilakukan dengan media online.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu data sekunder, data sekunder yang diperoleh berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat juga berupa pendapat para pakar yang ahli mengenai masalah ini yang disampaikan dalam berbagai literatur baik dari buku, naskah ilmiah, dan lain-lain.Mengenai adanya dampak dari teknologi internet adalah dampak positif dan dampak negative. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa munculnya sebuah tindak pidana baru (cybercrime) yakni berupa prostitusi yang dapat dilakukan secara online, merupakan salah satu dampak negative. Yang diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, akan tetapi sampai sekarang masih banyak sekali kasus prostitusi online yang terjadi, menurut penyusun itu terjadi dikarenakan kurang tegasnya penegakan hukum dan kurang beratnya sanksi yang dijatuhkan kepada pelakunya.Kata Kunci : Tindak pidana, Prostitusi Online, Cybercrime
KENDALA PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SRAGEN Aan Riana Angkasa Aji Putra; Ningrum Puspita Sari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i3.32714

Abstract

Abstract In the implementation of granting parole inmates by correctional officers, correctional institusion and the community has always faced obstacles, this study aims to determine the constraints that arise in the process of granting parole inmates. This type of research is used by the author in this study is empirical legal research, legal research is using primary and secondary data sources. Data obtained from interviews and observations of past continues on secondary data. From the analysis ofthe results of this study, it was concluded that: 1) The absence of a guarantor, where the procedures to be performed at the time of the nomination rights of parole, the officer must meet administrative files, one of which is a letter jamianan 2) lack of skilled professionals to develop appropriate skills inmates inmates demand, 3) the rules and regulations does not include all aspects of coaching prisoners, but only a special set of processes, procedures and procedures for granting coaching course, 4) negative view of society and still highlight the attitude of rejection and stigmatization on the socialization of inmates and less to community about the importance of the task and Correctional. 5) There is a very influential economic pressure on inmates in community integration, 6) Lack of facilities and infrastructure that support the implementation of coaching in Sragen Correctional Institusion such as limited employment for inmates. From these results the need for improved regulation and the Directorate General of Corrections shall establish policies primarily non-physical program increased knowledge and education to the prison officers and Correctional Center on coaching program integration, one granting parole. Keywords: parole, Inmate, Correctional InstitutionAbstrak Dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat narapidana oleh petugas pemasyarakatan, Badan Pemasyarakatan dan masyarakat selalu menghadapi kendala, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya kendala-kendala yang muncul dalam proses pemberian pembebasan bersyarat narapidana. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen dalam memberikan pembebasan bersyarat. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memakai sumber data primer dan sekunder. Data yang diperoleh berasal dari wawancara dan observasi lalu berlanjut pada data sekunder. Dari analisis terhadap hasil penelitian dapat , disimpulkan bahwa : 1) Tidak adanya penjamin, dimana prosedur yang harus dilakukan pada saat pengusulan hak pembebasan bersyarat, petugas harus memenuhi berkas administratif yang salah satunya yaitu surat jamianan 2) kurangnya tenaga profesional untuk membina narapidana sesuai keahlian yang diminati narapidana, 3) Peraturan dan ketentuan belum mencakup semua aspek pembinaan narapidana, tetapi hanya khusus mengatur tentang proses, tata cara serta prosedur pemberian pembinaan saja, 4) Pandangan negatif dari masyarakat dan masih menonjolkan sikap penolakan dan stigmatisasi pada narapidana dan Sosialisasi yang kurang kepada masyarakat mengenai tugas dan arti penting Pemasyarakatan. 5) Adanya desakan ekonomi yang sangat berpengaruh pada integrasi narapidana di masyarakat, 6) Keterbatasan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pembinaan di Lapas Sragen seperti keterbatasan penyediaan lapangan kerja bagi narapidana. Dari hasil penelitian tersebut perlu adanya perbaikan regulasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus menetapkan kebijakan program non fisik terutama peningkatan pengetahuan dan pendidikan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan maupun Balai Pemasyarakatan mengenai program pembinaan integrasi, salah satunya pemberian pembebasan bersyarat.Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PUBLIK, SEBAGAI INSTRUMEN MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI Herlambang Budi Prasetya; Achmad Shafiyyul Fuad
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i3.32704

Abstract

AbstractThe aim of this article is to describe about how important are the role of public accountability and transparency in the government organization, to suppress, decrease and prevent corruption in Indonesia. Corruption in Indonesia have already been widespread and systemic. This crime has envenom and gnaw on nation and state life. Eliminating effort that already done lately is only partial and incomprehensive, which the result is ineffective to reduce corruption in Indonesia. therefore its necessary to use a new method that can be effectively eradicate corruption in Indonesia.Public Accountability and transparency have an important role in the effort to eradicate corruption. By way of public accountability and transparency we hope that it can increase public official responsibility towards the citizen. In the other hand, the citizen can be actively participating in the effort to prevent and eradicate corruption. So, with that we hope it can decrease, prevent and eradicate corruption in Indonesia.Keyword : public accountability, public transparency, citizen participation, corruption.Abstrak Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan gambaran tentang betapa pentingnya peran akuntabilitas dan transparansi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menekan, mengurangi dan mencegah tindak pidana korupsi diIndonesia. Korupsi di Indonesia telah menyebar secara luas dan sistemik. Kejahatan ini telah meracuni dan menggrogoti kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya pemberantasan yang selama ini dilakukan hanya bersifat parsial dan tidak komprehensif, yang mana hasilnya kurang efektif untuk mengurangi korupsi di Indonesia. maka dari itu diperlukan cara baru yang dapat secara efektif untuk memberantas korupsi di Indonesia.akuntabilitas publik memiliki peranan yang penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan akuntabilitas dan transparansi publik diharapkan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab pejabat publik kepada rakyat.selain itu rakyat juga dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan begitu diharapkan dapat mengurangi, mencegah dan memberantas korupsi dari Indonesia.Kata kunci: akuntabilitas publik, transparansi publik, peran masyarakat, korupsi.

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 2 (2022): MEI-AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): JANUARI-APRIL Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue