cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2015): APRIL" : 9 Documents clear
PERTIMBANGAN HAKIM MENERAPKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Sgn) Dyah Ayu Ramadana Sony Putri
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 1 (2015): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i1.40545

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Sragen terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I berupa rehabilitasi dan untuk mengetahui rehabilitasi dapatkah menjerakan penyalahguna narkotika golongan I. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis dan sumber data penelitian menggunakan data primer dengan melalui wawancara dan sata sekunder berupa peraturan perundangundangan, buku, jurnal, karya ilmiah, artikel dan putusan hakim. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi rehabilitasi meliputi 3 hal yaitu peraturan perundang-undangan, pendapat ahli dan alasan kemanusiaan. Sedangkan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dapat menjerakan pengguna tergantung pada diri penyalahguna apakah mempunyai niatan untuk sembuh atau tidak. Sebab apabila tidak ada niatan dari penyalahguna akan sulit untuk menyembuhkan ketergantungannya terhadap narkotika.Kata kunci : sanksi pidana, narkotika, rehabilitasiAbstract The aim of this research is to discover the application of criminal sanction by the Judges of Sragen District Court toward drug abuse action group I in the form of rehabilitation and to discover whether the rehabilitation could cure the drug abuse doer. This descriptive research used empirical research method. This research also applied qualitative approach. The primary data was collected through interview and the secondary data were in the form of legislation, books, journals, scientific works, articles, and verdict. The data were analyzed using qualitative technique of data analysis. This research concludes that the judges consideration in the application of rehabilitation including 3 matters, they are legislation, expert opinion, and humanity reason. The rehabilitation could cure the doer with the strong intention to recover. On the other hand, the rehabilitation would be difficult for the doer who have no strong intention to recover from drug dependence.Keywords: criminal sanction, drug, rehabilitation
PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DAN CHINA Rizqi Nurul Awaliyah
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 1 (2015): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i1.40551

Abstract

AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan  ancaman sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan perundang-undangan Indonesia dan China. Perbandingan tersebut meliputi persamaan, perbedaan kelebihan dan kelemahan dari masing-masing peraturan perundangundangan. Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan studi kepustakaan dan  analisis data yang digunakan adalah metode silogisme dengan pendekatan deduktif. Berdasarkan perbandingan pengaturan ancaman sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan perundang-undangan Indonesia dan China terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Dari persamaan dan perbedaan tersebut dapat diketahui kelebihan dan kelemahan dari masing-masing peraturan perundang-undangan di Indonesia dan China. Sehingga dari perbandingan tersebut dapat ditemukan beberapa kelebihan dari Peraturan Perundangundangan tentang tindak pidana korupsi di China yaitu Criminal Law Of The People’s Republic Of China yang dapat menjadi masukan untuk pembaharuan peraturan perundang-undangan tentang ancaman sanksi tindak pidana korupsi di Indonesia sehingga pengaturan tentang ancaman sanksi tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi lebih baik.Kata kunci : Perbandingan hukum, sanksi pidana,  korupsiAbstractThis study was to compare the threat of criminal sanctions in corruption under the laws of Indonesia and China. The comparison includes the similarities, differences in the strengths and weaknesses of the respective legislations. The method used in this study is a normative legal research which prescriptive characteristic with a comparative approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Data collection techniques with literature study and data analysis used is the syllogism with deductive approach Based on the comparison of the threat of criminal sanctions in corruption under the laws of Indonesia and China there are some similarities and differences. From these similarities and differences can be known strengths and weaknesses of the respective laws and regulations in Indonesia and China. So, from this comparison can be found some of the advantages of legislation on corruption in China is Criminal Law Of The People’s Republic Of China can be input for the renewal of legislation on sanction corruption in Indonesia so that the settings on the threat of sanctions corruption in Indonesia can be better.Keywords: Comparative law, criminal sanctions , corruption
TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCABULAN SEJENIS TERHADAP ANAK DI SURAKARTA Elvina Anggun Hapsari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 1 (2015): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i1.40546

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak di Kota Surakarta dan mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak di Kota Surakarta. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer berupa wawancara dan data sekunder diperoleh langsung dari bahan pustaka serta data tertier berupa kamus besar bahasa indonesia, ensiklopedia dan lain-lain. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisa data menggunakan model analisa interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak di Kota Surakarta disebabkan oleh pertama faktor kelainan seksual (Abnormal sexual) yang diderita oleh pelaku, kedua faktor lingkungan, ketiga faktor pengalaman traumatis yang pernah dialami oleh pelaku, keempat faktor kurangnya pendidikan agama yang kuat, kelima faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, keenam faktor mata pencaharian yang berhubungan dengan layanan jasa seksual waria yang dapat menimbulkan suatu kebiasaan yang membentuk keadaan abnormal. Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas maka terdapat upaya-upaya yang dilakukan baik oleh pihak kepolisan dan Lembaga Pemasyarakatan untuk mengurangi tindak pencabulan sejenis terhadap anak yaitu: upaya preventif, upaya represif, upaya persuasive serta pemberian pembinaan-pembinaan.Kata Kunci : Kriminologi, Pencabulan Sejenis Terhadap AnakAbstractThis research is aimed at finding out factors causing same-sex obscenity toward children in Surakarta and efforts done by the local law enforcer in preventing the crime experienced by children in Surakarta. This research is a qualitatively empirical law study, and surely using qualitative approach. The primary data for this research is interview. The secondary data is bibliographical reference while the third one is Bahasa Indonesia main dictionary, encyclopedia and other related references. The data then were collected through both field and bibliographical study. Next, the data were analyzed interactively. This study showed that there are some factors causing same-sex obscenity toward children in Surakarta. The first factor is sexual abnormality suffered by the perpetrator. The second is environment. The third is trauma experienced also by the perpetrator. The fourth is the lack of religious basis. The fifth is science and technology, while the sixth is livelihood that connects to she-male service that leads to sexual abnormality. In the basis of those factors above, it is suggested that police department and penitentiary in decreasing same-sex obscenity toward children in Surakarta, must carry out preventive, repressive and persuasive efforts and giving some understanding about the danger of the crime.Keywords: Criminological, Same-sex Obscenity Against Children
PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2014/Pn.Yyk) Sandhi Amukti Bahar
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 1 (2015): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i1.40555

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam menanggulangi tindak pidana penghinaan melalui media sosial di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi dalam tindak pidana penghinaan melalui media sosial pada perkara nomor 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk dirasa kurang tepat. Hal ini dikarenakan dalam penerapan hukumannya hakim tidak melihat besarnya kesalahan pada diri pelaku sehingga menjatuhkan sanksi pidana penjara, padahal dalam sistem pemidanaan Indonesia menerapkan double track system sehingga pemberian sanksi haruslah melihat besaran kesalahan agar tercipta keadilan pada diri pelaku. Seharusnya sanksi yang dijatuhkan adalah pidana denda dan bukan pidana penjara.Kata Kunci: Penghinaan, Media Sosial, SanksiAbstractThe research intends to understand the application of criminal sentence in coping with criminal act of humiliation through social media in Yogyakarta State Court. The research method used is normative legal research with prescriptive tendency and case approach. The legal material sources used are primary and secondary legal materials. The analysis technic used in the research is deductive syllogism technic. Based on the research result, it can be concluded that the sentence application in criminal act of humiliation through social media in case number 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk is considered less proper. This is because the judge doesn’t notice the dimensions of the fault done by the subject in applying sentence, so that the judge sentences imprisonment; besides in fact, the Indonesian criminalization system applies double track system, so that in the process of sentencing, the jude has to notice the dimensions of the fault in order to manifest justice to the subject. Necessarily, the sentence sentenced is fines penalty, not imprisonment.Keywords: Indignity, Defamation, Social Media, Sentence
KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN OBAT YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR (STUDI PUTUSAN HAKIM : 267/PID.B/2012/PN.KB.MN) Jihad Afghan Garuda Mataram
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 1 (2015): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i1.40550

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemalsuan obat dalam hukum positif di Indonesia dan penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana pengedaran obat yang tidak memenuhi standar dalam menjatuhkan suatu perkara pidana. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat perskriptif dengan jenis data sekunder, yaitu data pustaka melalui literatur serta peraturan perundangundangan yang terkait dengan pemalsuan obat. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulsi lakukan, diperoleh hasil bahwa pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan obat diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu dalam KUHP Pasal 386 Ayat (1). Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, dan Pasal 201 dalam hal pelakunya korporasi. Dan juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat (1) butir a, diancam dengan sanksi administrasi (Pasal 8 Ayat (4)), serta sanksi pidana (Pasal 62 Ayat (1) dan Pasal 63); Pasal 19 Ayat (1), diancam dengan sanksi perdata (Pasal 19 Ayat (2)) serta sanksi administrasi (Pasal 60).Kata Kunci : Pemalsuan Obat, Pengedaran Obat, Obat Yang Tidak Memenuhi Standar.AbstractThis research aims to find out the regulation of medicine falsification in Indonesia’s Positive Law and to find out law implementation of the criminal offense of drug or medicine distribution that do not meet the standards in imposing a criminal case. This study belongs to a normative research that is prescriptive in nature using secondary data type, that is, the literary data constituting the literature and law and ordinance relevant to the medicine falsification. In this research, the technique of collecting data used was literary study. Technique of analyzing data employed was qualitative data analysis one. Considering the result of research the writer had done, it can be found that the regulation of medicine falsification criminal action is regulated in several laws and ordinances including in the Article 386 Clause (1) of KUHP (Penal Code). Than it is regulated in the Article 196, 197, 198, of Act Number 36 of 2009 about The Health, and Article 201 of Act Number 36 of 2009 about The Health that in the case the actor is corporation. It is also regulated in the article 8 Clause (1) item a of Act Number 8 of 1999 about The Consumer Protection, threatened with the administration sanction (Article 8 Clause (4)), also (Article 62 Clause (1) and Article 63); Article 19 Clause (1), threatened by the civil sanction (Article 19 Clause (2)) as well as admiistration sanction (Article 60).Keyword : Medicine/ drugs falsification, medicine/ drugs distribution, Medicine/ drugs which not standards.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ATAU KEKERASAN HEWAN DALAM TRADISI KERAPAN SAPI DI KABUPATEN BANGKALAN MADURA Thrischa Vidia Kusuma
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 1 (2015): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i1.40552

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk penganiayaan atau kekerasan dalam pelaksanaan tradisi Kerapan Sapi dan penegakan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dalam tradisi kerapan sapi di Kabupaten Bangkalan Madura. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif yaitu dimaksudkan untuk memberikan deskripsi sehingga menciptakan analisis dan intepretasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif yang akan dianalisis dengan teknik interaktif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penulisan ini adalah wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan penganiayaan hewan dalam pelaksanaan tradisi kerapan sapi di Kabupaten Bangkalan, Madura masih dilakukan oleh masyarakat meskipun terdapat peraturan yang melarang tindakan penganiayaan atau kekerasan terhadap hewan. Peraturan tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dan Intruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2012 tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan. Selain itu dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk tindakan penganiayaan atau kekerasan terhadap hewan serta bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana tersebut.Kata Kunci : Tindak Pidana Penganiayaan Hewan, Kerapan Sapi, Penegakan HukumAbstractThis research aims to determine forms of mistreatment or violence in the implementation of the tradition Kerapan Sapi and law of the enforcement about a criminal offense persecution against the animals in a tradition Kerapan Sapi in Bangkalan Madura. The Methods used is an empirical study laws that are the characteristic of descriptive. It is meant to give a description that creating analysis and interpretation on the results of research conducted. Writing this law is using the qualitative will analyzed with the interaction. The kind of used data in this study is the primary data and secondary data. A technique used in the data collection is an interview and literature review. Based on the research, the results can be concluded that the action of mistreatment animals in the implementation of the tradition Kerapan Sapi in Bangkalan, Madura carried out by the society. Although there are regulations banned action of persecution or violence against the animals. These regulations is the Criminal of Law (the Criminal Code) (KUHP). The Law of Republic of Indonesia Number 41 Year 2014 About Change of the Law No. 18 Year 2009 About Livestock And Health Animals, the Government Regulation No. 95, 2012 about the Public Health veterinary and Welfare Animals and also the instruction Of Governor from east java No. 1/INST/2012 about Implementation of Kerapan Sapi Without the Violence. In addition, this research described how forms action persecution or violence against the animals, and how the law enforcement done to combat the criminal offenses.Keyword: Criminal act Mistreatment of Animals, Kerapan Sapi, law enforcement.
PENERAPANCONCURSUS DALAM KASUS PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI KOTA KEDIRI Dyah Ekawati Kusumaningrum
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 1 (2015): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i1.40547

Abstract

AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahuipenerapan concursus dalam kasus pencabulan terhadap  anak di bawah umur yang terdapat dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Kdr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif  bersifat perspektif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.Data primer didapat dari KUHP, Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Kdr, dan wawancara dengan pihak terkait maupun ahli hukum. Sedangkan data sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum,  dan internet. Teknik analisis yang digunakan deduktif silogisme.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa concursus atau perbarengan tindak pidala di Indonesia diatur dalam pasal 63-71 . Kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Sony Sandra telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Kediri dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yaitu pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan perbarengan perbuatan (concursusrealis). Perbuatan tersebut berdasarkan analisis lebih tepat termasuk kedalam perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 KUHP.Kata kunci :Pencabulan Anak, Concursus, Kejahatan.AbstractThis legal writing aims to find out the application of incidents in case of child sexual abuse that contained in Decision Number 8 / Pid.Sus / 2016 / PN.Kdr.This research is an normative legal research is perspective. The type of data used is primary data and secondary data. Primary data obtained from the Indonesian Penal Code, Decision Number 8 / Pid.Sus / 2016 / PN.Kdr, and interviews with related parties and legal experts. The secondary data consists of textbooks, legal journals, and the internet.The analytical technique used deductive syllogism. Based on the results of the study shows that the incidents is regulated in articles 63-71 of the Indonesian Penal Code. The case of immorality against children under age by Sony Sandra has been decided by the District Court of Kediri with Article 81 paragraph (2) of Law RI Number 23 Year 2002 Jo Article 65 paragraph (1) of the Indonesian Penal Code of obscenity of child with Incidents deeds. Such conduct is based on a more precise analysis including into the continuing action as referred to in Article 64 of the Indonesian Penal Code.Key words: Child sexual abuse, incidents, crime
TINJAUAN TERHADAP PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Analisis Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2014/Pn.Skh.) Ravinska Audina Zhasadoma
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 1 (2015): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i1.40553

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan nomor : 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu dengan mengajukan  pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai premis mayor dan pertimbangan hakim putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 15/Pid. Sus/2014/PN.Skh sebagai premis minor, yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian yang memberatkan yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor : 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh yaitu bahwa hakim menyatakan perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dalam perkara tindak pidana pencurian yang memberatkan yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor : 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh yaitu bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yaitu : alat bukti yang terdiri dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, ada tidaknya alasan pemaaf dan pembenar serta ditambah dengan keyakinan hakim.Kata kunci : Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, Pelaku Anak, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.AbstractThis research intents to know the regulation of substantive criminal law againts the perpetrators of the crime of burdensome theft is done by children and to know the legal reasoning of judges in imposing punishment on the decision number 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh. The research method used is a method of normative legal research or legal research doctrinal prescriptive. This study uses a source of primary and secondary legal materials. The analysis technique used in this reaserch is the method of syllogism that used deductive thinking patterns, the technique present the regulation of theft by burdensome theft as the major premise, and the consideration of judges Sukoharjo District Court Number : 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh as the minor premise, then the conclusion can be drawn. Based on the research, it is known that the Judge’s decision in the case of the incriminating crime of theft executed by children in the case number 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh, that the Judge stated that the defendants action was proven legally and convicingly meet all the elements contained in the Article 363 verse (1) the 5th of the Criminal Code. about the Judge’s consederation in giving the desicion in the case of incriminating crime of theft done by children in the case number 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh, that in giving the decision, the judge would consider several things, the evidence which consist of the information from witnesses, the information from the defendants and evidence, the fulfillment to the elements of the criminal, incriminating and alleviating things, whether there ia a reason of forgiving and justifier.Keywords : the crime of burdensome theft, child perpetrators, Article 363 verse (1) the 5th of the Criminal Code.
TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (MARITAL RAPE) DALAM PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN SINGAPURA Nita Erlytawati
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 1 (2015): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i1.40548

Abstract

AbstrakPenelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (marital rape) di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan. Sedangkan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ditemukan bahwa pengaturan marital rape di Indonesia tidak tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tidak dirinci secara jelas dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), hanya disebutkan dengan istilah kekerasan seksual terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Sedangkan di Singapura pengaturannya diperinci dalam Singapore Penal Code Cap.224 (Cap.224) dan Women’s Charter (Cap.353) walaupun dengan beberapa pengecualian.Kata kunci: perkosaan dalam perkawinan, perbandingan hukum, ketentuan pidanaAbstractThis research aims to know how marital rape is regulated in Indonesia and Singapore. The study used normative legal research method which prescriptive characteristic. This research uses statute approach and comparative approach. In this research, the legal materials which are used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of legal material analysis is syllogism method that using deductive thinking model. According to the result of this research, it was found that the marital rape arrrangements in Indonesia are not expressly regulated in the Indonesia Crimal Code and not detailed in Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence, is only mentioned in terms of sexual violence againts persons within the scope of their household. While in Singapore the arrangements are detailed in the Singapore Penal Code Cap.224 (Cap.224) and Women’s Charter (Cap.353) although with some exceptions.Keywords: marital rape, comparative law, legislation

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 2 (2022): MEI-AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): JANUARI-APRIL Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue