Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[PENGATURAN JUDI BOLA ONLINE SEBAGAI TINDAK PIDANA SIBER DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Devy Suciati]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v4i2.40633
<![CDATA[AbstractThis research aims to determine the form of the application of criminal sanctions and the provisions of the law of criminal offences against a decent online football gambling. This research is the normative legal research which is prescriptive. The data,which used in this writing, was secondary data. Secondary data used include primary legal materials and legal secondary materials. Data collection techniques are used, namely the study of librarianship. The results showed that the application of criminal law to jail for perpetrators of criminal acts of ball online gambling contrary to theory of law about cyber crime. A decision-making model for offender online football gambling should give priority to regulations that are more specific (lex specialis derogat legi generali), namely regulation Law Number 19 of 2016 juncto Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions about governing the crime of gambling online which is contained in Article 27 Paragraph (2) of the act of information and Electronic Transactions. So decision making is done not only to apply criminal sanctions and provisions of law that are in the Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).Keywords:online football gambling , the application of criminal sanction, Lex Specialis derogat Legi GeneraliAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penerapan sanksi pidana dan ketentuan hukum yang layak terhadap tindak pidana judi bola online . Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana penjara bagi pelaku tindak pidana judi bola online bertentangan dengan teori hukum tentang cyber crime.Model pengambilan keputusan bagi pelaku judi bola online sebaiknya mengutamakan peraturan perundangundangan yang bersifat lebih khusus(lex specialis derogat legi generali) yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian secara online yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi pengambilan keputusan yang dilakukan tidak hanya menerapkan sanksi pidana dan ketentuan hukum yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).Kata Kunci: Penerapan Sanksi Pidana, Tindak Pidana Judi Bola Online, Cyber Crime, Lex Specialis Derogat Legi Generali.]]>
<![CDATA[ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT PERBANDINGAN ORGAN TUBUH GINJAL DALAM KOMPARASI HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA DAN FILIPINA ]]>
<![CDATA[Orysa Ayu Pawestri]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v4i2.40575
<![CDATA[AbstractThe need for kidneys in Indonesia has increased from year to year. Ironically, the need for kidneys are not supported by the regulations in indonesia .This might impact on increasing of practice to commercialize kidney. Giving criminal sanctions against the perpetrators of criminal acts and commercialization of kidneys do not provide solutions to meet the need of the kidneys in Indonesia. Different things with Philippine, they implement the enforcement regulation of organ commercialization and implementation kidney systematically carried out by the integral institute health. This study is a normative legal research prespective, with comparative approach Data collection techniques with literature study and data analysis. Thus, by looking at the implementation of the health system and health laws in the Philippines, Indonesia can improve the health of the legal system in order to fulfill kidney.Keyword: criminal sanctions, commercial, kidneyAbstrakKebutuhan akan organ tubuh ginjal di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun kebutuhan akan organ tubuh ginjal tidak di dukung dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Hal ini berdampak pada maraknya praktek komersialisasi organ tubuh ginjal. Pemberian sanksi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana komersialisai organ tubuh ginjal tidak memberikan jalan keluar terjadap pemenuhan kebutuhan organ tubuh ginjal di Indonesia. Berbeda dengan Negara Filipina yang menerpakan pemberlakukan regulasi terhadap komersialisasi organ tubuh ginjal secara sistematik dan pelaksanaanya dilakukan oleh lembaga instasi kesehatan secara integral. Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat prespiktif, dengan menggunakan pendekatan perbandingan.Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan analisis data. Sehingga, dengan melihat pemberlakuakn sistem kesehatan dan hukum kesehatan yang ada di Filipina, Indonesia dapat memperbaiki sistem hukum kesehatan dalam rangka pemenuhan organ tubuh ginjal.Kata Kunci: tindak pidana, komersialisasi, organ tubuh ginjal]]>
<![CDATA[ANALISIS KASUS PEMALSUAN IJAZAH DAN TRANSKIP NILAI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (Studi Putusan Nomor 123/PID.B/2014/PN.YYK) ]]>
<![CDATA[Dewi Kartika Sari]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v4i2.40570
<![CDATA[AbstractThis study aims to determine the crime of setting diploma forgery cases based on Law Number 20 Year 2003 on National Education System and its application through the consideration of the judge in the District Court of Yogyakarta No. 123 / Pid.B / 2014 / PN.YYK. This study uses normative legal research or legal research doctrinal prescriptive or applied. This study uses a source of primary legal materials and secondary by using the analytical techniques used in this research is the method of syllogism that uses pattern deductive reasoning, that the way of thinking on the basic principles, then study presents the object to be examined in order to draw conclusions on the facts specific nature. Based on the results of this study concluded that the regulation of the crime of forgery diploma regulated in Law Number 20 Year 2003 on National Education System in Article 68 paragraph (1), Article 68 paragraph (2), Article 69 paragraph (1), and Article 69 paragraph (2 ). That consideration of the judge in applying the Yogyakarta District Court No. 123 / Pid.B / 2014 / PN.YYK not in accordance with the applicable regulations should overrule judges more general laws such as the KUHP and use Law Number 20 Year 2003 on National Education SystemKeywords: Crime, Counterfeiting Diploma, National Education SystemAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana kasus pemalsuan ijazah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan penerapannya melalui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 123/PID.B/2014/PN.YYK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana pemalsuan ijazah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 68 ayat (1), Pasal 68 ayat (2), Pasal 69 ayat (1), dan Pasal 69 ayat (2). Bahwa pertimbangan hakim dalam menerapkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 123/PID.B/2014/PN.YYK belum sesuai dengan peraturan yang berlaku seharusnya hakim mengesampingkan peraturan hukum yang lebih umum seperti KUHP dan menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan Ijazah, Sistem Pendidikan Nasional]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA CYBERBULLYING PADA AKUN TWITTER SEBAGAI PENCEMARAN NAMA BAIK ]]>
<![CDATA[Risky Ana Setyoningrum]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v4i2.40639
<![CDATA[AbstractThis research was to describe and study the problems about the application of Article 27 Paragraph (3) of Law Number 11 Year on Information and Electronic Transactions in Molly Andriana case by Sleman District Court Judge is in conformity or not with the provisions of the applicable legislation. This type of research is normative research. This research is legal prespective. Secondary data types include primary legal materials, secondary and tertiary. Data collections techniques used in this paper is a literature study by reviewing existing legislation, research instruments such as the Code of Penal (Penal Code), Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions, Decision Mahkamah Constitutional Court Number 50/PUU-VI/2008, Sleman District Court’s Decision No. 471/Pid.Sus/2013/PN.Slmn, then technical analysis is deductive method. The result of result showed that the application of Article 27 Paragraph (3) of Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions in the case of Molly Andriana is in conformity with the provisions of applicable laws in Indonesia. Application of the article is based on the principle of “Legi specialist derogate lex generalis”. Clause 27 (3) of Law No. 11 Year 2008 is “lex specialis” and article 310 Criminal Code Constitutes a “lex generalis”. Her case is also in accordance with the decision of the Constitutional Court Number 50/PUU-VI/2008. Status of norm in Article 27 paragraph (3) of the Act ITE is specially to enforcement of the Act.Keywords: cyberbullying, defamation, Article 27 Paragraph (3) of Law Number 11 Year 2008, Article 310 Criminal CodeAbstrakPenelitian ini mendiskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kasus Molly Andriana oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman sudah sesuai atau belum dengan ketentuan Perundangundangan yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan yang ada, instrumen penelitian berupa Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor 50/PUU/VI/2008, Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 471/Pid.Sus/2013/PN.Slmn, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekteonik dalam kasus Molly Andriana sudah sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Penerapan pasal tersebut berdasarkan pada asas “Legi Specialis derogat lex generalis”. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan “lex specialis” dan Pasal 310 KUHP merupakan “lex generalis” nya hal ini juga sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Kedudukan norma pada Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE merupakan pemberlakuan secara khusus ke dalam Undang-undang.Kata kunci: cyberbullying, pencemaran nama baik, Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 310 KUHP]]>
<![CDATA[ANALISIS PENERAPAN PASAL 359 KUHP MENGENAI KEALPAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Putusan Nomor: 267/PID.B/2011/PN/SKH) ]]>
<![CDATA[Gita Febri Ana]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v4i2.40634
<![CDATA[AbstractThis research analyzes the judge’s decision on verdict number 267/Pid.B/2011/PN.Skh in the case of loss of a person’s life because of negligence. This research is a type normative legal research. It is a prescriptive research presenting research result’s arguments. It uses legislation approach and case approach. The technique of data collection used is literary study. The technique of data analysis used is deductive which is formulating legal fact by making conclusion of major premise and minor premise. The result shows that based on verdict number 267/Pid.B/2011/PN.Skh, the defendant’s act was a negligent deed causing loss of a person’s life. The application of the article charged to the defendant, Wiyarto, in the verdict is a single charge, that is article 359 of criminal code (Penal Code). It is not suitable because the defendant’s act was rather to intentionally kill a person than to cause loss of a person’s life because of negligence. The defendant’s act is included as deliberately conscious, therefore it may be subject to ordinary murder crimes contained in Article 338 of the Criminal Code (Penal Code).Keywords: criminal act, negligence, loss of a person’s lifeAbstrakPenelitian ini mengkaji mengenai putusan hakim nomor 267/Pid.B/2011/PN.Skh dalam kasus hilangya nyawa orang yang terjadi karena kealpaan atau kelalaian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif, yang memberikan argumentasi hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka.Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah bersifat deduksi yang artinya ialah merumuskan fakta hukum dengan cara membuat kesimpulan atas premis mayor dan premis minor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan hakim nomor 267/Pid.B/2011/PN.Skh perbuatan terdakwa merupakan suatu perbuataan alpa yang menyebabkan hilangnya nyawa orang. Penerapan Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa Wiyarto dalam putusan tersebut berupa dakwaan tunggal yaitu Pasal 359 KUHP adalah tidak tepat, karena berdasarkan perbuatannya Terdakwa lebih memenuhi unsur-unsur menghilangkan nyawa orang dengan sengaja daripada unsur-unsur kealpaan. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan, sehingga dapat dikenakan tindak pidana pembunuhan biasa yang terdapat pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Kata Kunci: tindak Pidana, kealpaan, hilangnya nyawa orang]]>
<![CDATA[ANCAMAN KEKERASAN DAN PEMBUNUHAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (ANALISA PUTUSAN NOMOR 44/Pid.Sus/2014/PT.Smg) ]]>
<![CDATA[Diah Kristi Sarah]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v4i2.40571
<![CDATA[AbstractThis study aims to determine the law criminal offense cases threatening and killing through electronic media means pursuant to Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions and the Criminal Code and its application through the consideration of judges in the Appeal Court Semarang No. 44 / Pid. Sus / 2014 / PT.Smg. This study uses normative legal research or legal research doctrinal prescriptive or applied. This study uses a source of primary legal materials and secondary by using the analytical techniques used in this research is the method of syllogism that uses pattern deductive reasoning, that the way of thinking on the basic principles, then study presents the object to be examined in order to draw conclusions on the facts specific nature. Based on the results of this study concluded that the regulation the regulation of criminal acts or threats of violence and murder through electronic media regulated in Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions reviewed article 45 in conjunction with article 29 paragraph (3). High judge’s decision is not contrary to the law in the Criminal Code. That consideration of the judge in applying the Court of Justice ruling Semarang No. 44 / Pid.Sus / 2014 / PT.Smg is in compliance with applicable regulations, both according to the Law on Information and Electronic Transactions and the Criminal Code. On the other hand the judge should also consider the issue of justice for the defendant by observing the fact.Keywords: Threats of violence, Murder and electronic media.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana kasus pengancaman dan pembunuhan melalui media elektronik berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan penerapannya melalui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 44/Pid.Sus/2014/PT.Smg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana pengancaman kekerasan dan pemnbunuhan melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 29 juncto 45 ayat (3). Putusan hakim tinggi juga tidak bertentangan dengan hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bahwa pertimbangan hakim dalam menerapkan putusan PengadilanTinggi Semarang Nomor 44/Pid.Sus/2014/PT.Smg sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun KUHP. Di sisi lain seharusnya hakim juga mempertimbangkan masalah keadilan bagi terdakwa dengan melihat fakta persidangan.Kata Kunci: Ancaman kekerasan, Pembunuhan dan Media elektronik.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PEMALSUAN GELAR DALAM BIDANG KEDOKTERAN (Analisis Putusan Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.TG) ]]>
<![CDATA[Sigit Hartono]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v4i2.40574
<![CDATA[AbstractThis reseacrh aims to find out about the rules regarding counterfeiting degree in medicine as well as to determine the consideration of the judge in the District Court Tanah Grogot No. 254 / Pid.B / 2013 / PN.TG based on the perspective of the draft Penal Code and Law No. 29 2004 About the Practice of Medicine. To achieve these objectives, the normative legal research. Normative legal research, legal research that is done by examining secondary data or literature as basic material for examination by doing a search for rules and literature relating to the cases studied. Based on the results of research and data analysis has been done it was concluded that the arrangements regarding the crime of counterfeiting a degree in medicine in Indonesia is regulated in some provisions of the legislation, namely: Article 263 of the Criminal Code and Article 77 of Law Number 29 Year 2004 on Medical Practice , As well as in consideration of the District Court Judge Tanah Grogot No. 254 / Pid.B / 2013 / PN.TG is in conformity with Article 263 paragraph (2) of the Criminal Law Act and Article 77 of Law Number 29 Year 2004 on Medical Practices.Keywords: Crime, Counterfeiting Degree, MedicineAbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peraturan mengenai pemalsuan gelar dalam bidang kedokteran serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 254/Pid.B/2013/PN.TG berdasarkan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturanperaturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan gelar dalam bidang kedokteran di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu: Pasal 263 KUHP dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Serta dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 254/Pid.B/2013/PN.TG sudah sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan Gelar, Kedokteran]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN DI KABUPATEN BANTUL ]]>
<![CDATA[Norri Tisa Lisanda]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v4i2.40638
<![CDATA[AbstractThe study aims to determinate the implementation of dropping fine punishment against the sellers of illegal liquor in the district of bantul. The method used in this study was a normative law which prescriptive characteristic. The approach was used in this study are Law and case by the type and sources of data which used primary data obtained through interview and secondary data taken from the articles of the legislation, books, law journals, scientific work, articles, and decided of the judge. While the technique of data analysis in this study used silogism method which used deductif of the opinion. The result of the study showed that the judge of the District Court of Bantul to decide the case in Law Number 52/ Pid C/2016/PN. Btl still had not appropiate with the justice, because dropping fine punishment doesn’t contribute wary effect towards illegal liquor sellers. That doesn’t appropiate with the punishment theory, where the theory is teach that dropping punishment and at least the implementation had to prevention convict orientation (special prevention) from the possibility to repeat the crime again in the future, and generan prevention broad society (general prevention) from the possibility of doing a crime well as it have been done by the convict and more that adverse and troubling the society.Keywords: liquor, illegal, implementatioan of punishment.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penjatuhan sanksi pidana denda terhadap penjual minuman beralkohol ilegal di Kabupaten Bantul. Penelitian ini diambil dengan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan jenis dan sumber data penelitian menggunakan data primer dengan melalui wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya ilmiah, artikel dan putusan hakim. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Simpulan dari penelitian ini ialah bahwa yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam memutus perkara Nomor 52/Pid.C/2016/PN.Btl. belum sesuai dengan keadilan, karena dalam menjatuhi pidana denda tidak memberikan efek jera terhadap penjual minuman beralkohol ilegal. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori pemidanaan, dimana teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (special prevention) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (general prevention) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya yang merugikan dan meresahkan masyarakat.Kata kunci: minuman beralkohol, ilegal, pelaksanaan pidana]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI (Studi Putusan Nomor 1405K/PID.SUS/2013) ]]>
<![CDATA[Wasistha Budiarja Darmawan]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v4i2.40635
<![CDATA[AbstractThis legal researchaims to determine criminal liability the preparators offender a criminal act conducted by environmental corporation according to law number 32 of 2009 concering Protection and environment empowerment. This research include prescriptive normative law research use of legislation approach and case approach. This research use secondary data. Secondary data sources include primary law materials and secondary law materials. Analysis techniques used literature studies and law materials analysis techniques used deductive mindset. Based on discussions, produced a this conclusion accountability crimes done corporate of Law Number 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management Referring to form of responsibility subtitute that can be dropped to the and corporate vicarious based on the liability and Article 116 paragraph 1 who menaces his criminal to be contained in Article 117-119.Key Word: Criminal liability, persons, corporations, vicarious liability.AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana lingkungan yang dilakukan korporasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dimana menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengambilan bahan hukum adalah studi pustaka dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil pembahasan, dihasilkan suatu simpulan bahwa pertanggunggjawaban pidana yang dilakukan korporasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup mengacu pada bentuk pertanggungjawaban pengganti yang dapat dijatuhkan kepada orang dan korporasi berdasarkan teori vicarious liability dan Pasal 116 ayat (1) yang ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 117-119.Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, orang, korporasi, vicarious liability.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 132/PID. B/SUS/2014/PN. IM) ]]>
<![CDATA[Tegar Adi Wicaksono]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v4i2.40572
<![CDATA[AbstractThis study is conducted to evaluate the factors contributing pushing people to act against the law in child trafficking, considering expert opinion and decision making by District Court of Indramayu’s number 132/ Pid. B/Sus/2014/PN. This study uses normative legal research or legal research doctrinal prescriptive or applied. This study uses a source of primary legal materials and secondary by using the analytical techniques used in this research is the method of syllogism that uses pattern deductive reasoning, that the way of thinking on the basic principles, then study presents the object to be examined in order to draw conclusions on the facts specific nature. Based on the results of this study concluded thatchild trafficking is affected by factors, including economic, social culture, and establishment of law. judges decision in case of child trafficking should be heavier. Considering that the suspect get advantages from victim’s economic and the victim it self still under age.Keywords: crime, human trafficking, child.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor yang menyebabkan yang menjadikan seseorang melakukan tindak pidana perdagangan anak, hal ini dilihat dari berbagai teori yang di kemukan oleh beberapa ahli dan melihat pula faktor yang terjadi di dalam putusan Pengadilan Negeri Indramayu NomorPengadilan Negeri Indramayu Nomor 132/Pid. B/Sus/2014/PN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menyajikan data yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak dapat di tinjau dari faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan faktor penegakan hukum. Dan dalam pertimbangan hakim dalam terkait penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak seharunya hakim dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku harusnya lebih berat terkai pelaku memanfaatkan kondisiekonomi korban dan korban adalah anak dibawah umur.Kata kunci: Tindak Pidana,Perdangangan Orang, Anak]]>
