cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER" : 12 Documents clear
PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP SUAP AKTIF DAN SUAP PASIF IMPOR DAGING SAPI Yohana Putri Damayanti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i3.40746

Abstract

AbstrakPenelitian ini mengkaji permasalahan mengenai putusan hakim nomor : 34/PID/TPK/2014/PT.DKI jo 1195K/Pid.Sus/2014 tentang pemberi dan penerima suap. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, yang disertai dengan argumentasi hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah bersifat deduksi yang artinya ialah merumuskan fakta hukum dengan menggunakan kesimpulan atas premis mayor dan premis minor.  Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan Putusan nomor PID/TPK/2014/PT.DKI jo 1195K/Pid.Sus/2014 menunjukan penegakan hukum terhadap pemberi suap dan penerima suap belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang hubungan antara Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Pasal-pasal yang banyak bertumpang tindih membuat pelaksanaan penegakan hukum tidak tepat, Terdakwa Maria Elizabeth yang merupakan pemberi suap dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a, sedangkan Terdakwa Penerima suap Luthfi Hasan Ishaaq dikenakan Pasal 12 huruf a. Hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun 3 bulan dan denda Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi pemberi suap, dan 18 tahun penjaradan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bagi penerima suap. Perbedaan penjatuhan hukuman yang sangat tajam inilah yang dikaji penulis. Pasal 12 huruf a yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan putusannya adalah tidak tepat karena unsurnya adalah penyelenggara yang menerima hadiah atau janji diberikan untuk menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuau dalam jabatannya, seharusnya perbuatan penerima suap dikenakan Pasal 11 dengan unsurnya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.Kata kunci : Gratifikasi, Penegakan tindak pidana korupsi, Undang-undang tindak pidana korupsiAbstractThis research examines the issue of judge verdict number: 34/PID/TPK/2014/PT.DKI jo 1195K/Pid. Sus/2014 about giver and receiver of bribe. This type of research is a normative legal research that is prescriptive, which is accompanied by argumentation of research results. The approach is used the approach of the Act and the case approach. The technique of collecting legal materials in this research is literature study. The technique of analysis of legal materials is used a deduction which means is to formulate legal facts by using the conclusion of the major premise and minor premise. The result of the research showed that based on the Decision Number 34/ PID/TPK/2014/PT.DKI jo 1195K/Pid.Sus/2014 shows law enforcement against the bribe and bribery recipients not fully in accordance with the Law relation between Article 5 paragraph (1) letter a, Article 5 paragraph 2,  Article 12 Sub-Article a and Article 11 of Law Number 31 Year 1999 jo Law Number 20 Year 2001 regarding Corruption.The overlapping articles make the implementation of law enforcement inaccurate, Accused Maria Elizabeth who is a bribe subject to Article 5 paragraph (1) letter a, while Defendant Luthfi Hasan Ishaaq is charged with Article 12 letter a. The judge sentenced him 2 years and 3 months and a fine of Rp 250,000,000.00 (two hundred and fifty million rupiahs) for the bribeer, 18 years of jail and a fine of Rp 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) for the recipient of the bribe. This very sharp penalty distinction is reviewed by the author. Article 12 letter a which is used by the Judge in the judgment is improper because the element is the organizer receiving the prize or promise given to move to do or not to do something in his/her position, the act of receiving the bribe shall be imposed with Article 11 with the element that the gift or promise is given because Power or authority relating to his position, or who, in the minds of the person giving the gift or promise, is related to his/her position.Keywords: Gratuities, the enforcement of corruptions, Corruption crime Act
PERBANDINGAN TUGAS DAN WEWENANG INDEPENDENT COMMISSION AGAINST CORRUPTION (HONGKONG) DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (INDONESIA) DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI Cynthia Dewi Kusumastuti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i3.40741

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan wewenang lembaga anti korupsi Independent Commisstion Againt Corruption Hongkong dan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dengan jenis dan sumber data penelitian menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa tugas dan wewenang Independent Commisstion Againt Corruption Hongkong dan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia memiliki perbedaan dalam pemberantasan korupsi. Independent Commisstion Againt Corruption Hongkong salah satu negara yang berhasil pemberantasan  korupsi di Asia yang dapat di contoh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia.Kata Kunci : Tugas dan Wewenang, Independent Commisstion Againt Corruption, Komisi Pemberantasan Korupsi AbstractThis study aims to determine the duties and authority of anti-corruption institutions Independent Commisstion againt Hongkong Corruption and the Corruption Eradication Commission of Indonesia in combating corruption. This study uses normative legal research with the prescriptive nature of the research. This study uses the approach of the law with the types and sources of data research using primary data, secondary data, and the data tertiary. Data collection techniques used is a literature study or studies document. Data analysis techniques in this study using syllogism that uses deductive thinking patterns. Results from this study is that the duties and authority of the Hong Kong Independent Commisstion againt Corruption and the Corruption Eradication Commission of Indonesia has a difference in combating corruption. Independent Commisstion againt Corruption Hong Kong one of the countries that successfully combating corruption in Asia that can be emulated by the Indonesian Corruption Eradication Commission. Keywords: Duties and Authorities, Independent Commisstion againt Corruption, the Corruption Eradication CommissionKeywords: Corruption, Comparative, Anti-Corruption Organization, Duties And Powers
PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH BATAS ANCAMAN MINIMUM KHUSUS PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA Tria Anindita
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i3.40747

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjatuhan pidana di bawah batas ancaman minimum khusus Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung secara yuridis kurang tepat karena putusan tersebut menyimpangi batas minimum khusus yang telah ditentukan Undang-Undang Narkotika, akan tetapi secara substansi dapat dibenarkan karena demi keadilan, namun seharusnya penjatuhan pidana didasarkan pada pasal yang didakwakan dan yang dianggap terbukti yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, bukan mengacu pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika.Kata kunci : penjatuhan pidana, minimum khusus, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika.AbstractThe objective of this study is to determine the imposition of criminal under the special minimum threat limit of Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 Year 2009 about narcotics in the narcotics crime. This study use normative legal research method with prescriptive characteristic. It uses legislation approach and case approach. The type of data used is secondary data include primary legal materials and secondary legal materials. This research use literary study as the technique of collecting data. The technique of data analysis is using syllogism method that use deductive thinking model. The results of the study indicate that the judgment of the Supreme Court is juridically inaccurate because the decision deviates from the special minimum limit determined by the Narcotics Law, however it can be subtantilly corrected for the sake of justice, but the criminal sanction should be based on the article that is accused and which is deemed to exist Article 112 paragraph (1) Of the Narcotics Law, not in Article 127 paragraph (1) sub-paragraph a of the Narcotics Law.Keywords : Criminal imposition, special minimum, Article 112 paragraph (1) Law Number 35 Year 2009, narcotics.
PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DAN SINGAPORE PENAL CODE Rahmatika Damayanti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i3.40742

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pemalsuan uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Singapura Bagian XII tentang Pelanggaran Terkait Koin dan Setempel Pemerintah serta Bagian XVIII tentang Pelanggaran Terkait Dokumen atau Rekaman Elektronik, Kesalahan Instrumen, dan Catatan Mata Uang dan Catatan Bank khusunya mengenai sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan uang. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif  yang bersifat preskriptif dan terapan serta melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer berupa perturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan uang serta bahan hukum sekunder yang berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan pamalsuan uang. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang telah diatur secara terperinci oleh masing-masing negara tersebut. Adanya perbedaan dan persamaan dari pengaturan tindak pidana pemalsuan uang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi kebaharuan hukum di masing-masing negara.Kata kunci : sanksi pidana, pemalsuan koin, mata uang kertas, Indonesia, SingapuraAbstractThe aim of this research is to describe the comparison on regulation of counterfeiting in Legislation Number 7 Of 2011 about Currency and Singapore Penal Code Chapter XII about Offences Relating To Coin and Goverment Stamps and Chapter XVIII about Offences Relating To Documents Or Electronic Records, False Instruments, And To Currency Notes and Bank Notes especially on the punishment for the actor of counterfeiting. This normative legal research is descriptive an applied through legislation and comparative approach. The legal materials used in this legal writing are primary legal materials in the form of legislation related to counterfeiting and secondary legal materials in the form of books and journals related to counterfeiting. This research used literature review technique of data collection and deductive technique of data analysis with syllogism method. Based on the analysis, regulation on the punishment for the actor of counterfeiting has been regulated in detail by each country. The differences and similarities of those regulations can be used as consideration for law innovation on each country.Keyword: punishment, counterfeiting coin, currency notes, Indonesia, Singapore
TINDAK PIDANA TERHADAP PENJUALAN ORGAN TUBUH MANUSIA UNTUK TRANSPLANTASI DARI DONOR HIDUP DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DIINDONESIA ' Marcelina
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i3.40745

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui modus penjualan organ tubuh untuk transplantasi dari donor hidup dan pengaturan pidana terhadap penjualan organ tubuh manusia untuk transplantasi dari donor hidup di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian berupa pendekatan undang-undang. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan cyber media. Teknik analisis data yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme. Kesimpulan penelitian ini adalah beberapa modus penjualan organ tubuh manusia di Indonesia yang sudah diketahui oleh masyarakat yaitu penipuan, adopsi bayi, penjualan organ tubuh secara online, pengambilan organ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW), penculikan anak serta organ tubuh dijual ke luar negeri. Namun belum ada kasus yang sudah diselesaikan di pengadilan. Sanksi pidana yang melarang penjualan organ tubuh manusia dari donor hidup untuk transplantasi tersebut ada dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh tersebut belum diundangkan untuk mendukung berjalannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Kata kunci : penjualan organ tubuh manusia, transplantasi, pidanaAbstractThis research aims to determine the forms of the sale of organs for transplantation from live donors and criminal regulation against the sale of human organs for transplant from living donors in Indonesia. This research uses normative law research and technical prescriptive or applied. The research approach in the form of approach to the legislation. Data type of research is secondary data with primary legal materials and secondary law. Data collection techniques such as the study of literature and cyber media. Data analysis technique used is the syllogism deduction method. It is concluded that some form of sale of human organs in Indonesia is already known by the public, namely fraud, infant adoption, organ sales online, organ harvesting Indonesian labor and women labor, abduction of children and organs for sale abroad. However, no case has been resolved in court. Criminal sanctions prohibiting the sale of human organs by living donors for transplantation exists in the Act No. 36 of 2009 on Health and Act No. 21 Year 2007 on Combating Trafficking in Persons and Government Regulation No. 18 of 1981 on regarding the clinical and post-mortem and post-mortem anatomical tools or tissue transplant. Draft regulations on organ transplant and/or tissue in not yet been enacted to support the passage of the Act No. 36 of 2009 on Health.Keyword : sale of human organ body, transplantation, criminal
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN Andani Maya Sari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i3.40740

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan jenis dan sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam memutus perkara Nomor : 02/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Krg dirasa sudah sesuai karena hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berpedoman pada dakwaan kedua dan semua unsurnya terpenuhi walaupun dalam penjatuhan sanksi pidananya terhadap residivis dirasa masih relatif ringan karena dalam hal ini hakim mengutamakan unsur keadilan dimana terdakwa merupakan seorang anak.Kata Kunci : Sanksi Pidana, anak, pencurian dengan pemberatanAbstractThis study aims to determine the application of criminal sanction toward children as perpetrators of gequalificeerd diefstal. The study used normative legal research method which prescriptive characteristic. The study approaches constitution and case with the type and source of the data which uses both primary and secondary data. The research is using literary study and documentary study as the technique of collecting data. The technique of law material analysis is syllogism method that using deductive thinking model. The result of the study showed that the judge of the District Court of Karanganyar to decide the case in Law Number 02/Pid.Sus.Anak/2015/PN.krg it is considered appropriate for the judge to drop criminal sanctions based on the second indictment and all the elements has been met despite the imposition of criminal sanction against recidivist still relatively light because the judge in deciding the case priority element of justice in which the accused is a child.
ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN IJAZAH DAN SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN NASIONAL DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.MPw) Mutia Puspita Devi
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i3.40737

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan penerapan sanksi pidana terhadap Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.Mpw sudah sesuai dengan hukum pidana di Indonesia atau belum. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan ijazah dan SKHUN yang dilakukan Pelaku memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana. Pada putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.Mpw pelaku dinyatakan terbukti melakukan pemalsuan surat dan melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP, namun Pemalsuan Ijazah  telah diatur pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 67 ayat (1). Sesuai asas lex specialis derogat legi generali maka yang digunakan adalah aturan pada Pasal 67 ayat (1). Pemalsuan SKHUN lebih tepat digunakan ketentuan pada Pasal 264 ayat (1) KUHP karena SKHUN merupakan akta autentik. Pemalsuan surat berupa ijazah dan SKHUN palsu diatur dalam dua aturan pidana maka terdapat Concurcus Idealis, sehingga yang digunakan adalah aturan hukum terberat yaitu aturan pada Pasal 67 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, ijazah dan SKHUN palsu, penerapan sanksiAbstractThis study aims to determine the criminal liability against forgery of diploma and National Certificate of Examination Results or called SKHUN and the application of criminal sanctions in Decision No. 373 / Pid.B / 2015 / PN.Mpw have as according with the criminal law or not yet. This research is normative legal research which is prescriptive.  The research approach used that statute approach and case approach. Types of legal materials used are the primary legal materials, secondary and tertiary. The technique used in this research is the study of literature. The analysis technique used is the deductive method. The results showed criminal liability against forgery of diplomas and SKHUN conducted qualified criminal liability. In the decision No. 373 / Pid.B / 2015 / PN.Mpw perpetrators declared guilty of forgery and violating Article 263 paragraph (1) of Criminal Code, but forgery of diploma had been set on Law No. 20 of 2003 on National Education System Article 67 paragraph (1). According the principle of lex specialis derogat legi generali then used is the rule in Article 67 paragraph (1). Forgery of SKHUN more appropriate to use the provisions of Article 264 paragraph (1) Criminal Code because SKHUN is an authentic letter. Forgery of letter such as fake diplomas and SKHUN arranged in two criminal rules then there Concurcus Idealist, so used are the toughest legal rules that the rules in Article 67 paragraph (1) of Law Number 20 Year 2003 on National Education System.Keywords : criminal liability, fake diplomas and national certificate of examination results, application of sanction
PERLINDUNGAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB JOMBANG Hafiidh Fajar Bahari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i3.40748

Abstract

AbstrakPenelitian ini mengkaji permasalahan tentang perlindungan terhadap narapidana anak di Lembaga Permasyarakatan kelas IIB Jombang. Jenis penelitian hukum adalah penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yaitu deskriptif, memberikan data yang teliti tentang keadaan manusia atau gejala-gejala lainnya. Pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi dokumen, pengamatan, dan wawancara. Sumber data penelitian diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik analisis data reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan narapidana anak di Lembaga Permasyarakatan orang dewasa tidak tepat. Hak Narapidana Anak yang belum diberikan oleh Lembaga Pemasyarkatan Kelas IIB Jombang dalam memberikan perlindungan hukum bagi Narapidana Anak yaitu Hak untuk mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran sebagaimana telah diatur pada UndangUndang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.Kata Kunci : perlindungan narapidana anak, pembinaanAbstractThis study examines issues concerning about protection of child prisoners in class B Jombang Correctional Institution. The type of legal research is empirical law research. The characteritic of the research is descriptive, giving conscientious data about the human condition or other symptoms. The research approach is qualitative approach. The techniques of collecting legal materials used are techniques of document study, observation, and interview. The sources of research data obtained from primary data sources and secondary data source. The data analysis technique consisting data reduction, data presentation, conclusion and verification. The results of the research shows that the placement of child prisoners in Adult penitentiarys is inappropriate. The Rights of Child Prisoners who have not been granted by Class IIB Jombang Correctional Institution in providing legal protection for Child Prisoners is the Right to Education and Teaching as set Law Number 12 of 1995 on Correctional Institution.Keywords: protection of child prisoner, nurturing
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMIDANAAN KORPORASI (PT. INDOSAT MEGA MEDIA) PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI Alfath Gumilang Priangga Jati
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i3.40743

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana dan sistem pemidanaan korporasi PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) yang melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat penelitian preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach) dengan jenis dan sumber data penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum penulisan ini adalah dengan studi dokumen atau studi pustaka (library reseach). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode sologisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana korupsi yang mensyaratkan adanya mens rea. Prinsip pertanggungjawaban pidana yang tepat untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi melalui perantara direktur yang menjalankannya adalah dengan prinsip identifikasi karena prinsip ini mengidentifikasikan alter ego yakni Indar Atmanto sebagai Direktur Utama PT. IM2 yang memiliki kedudukan yang cukup tinggi sehingga segala pemikiran, keinginan dan tindakannya merupakan pemikiran, keinginan dan tindakan korporasi sehingga kesalahan pada Direktur Utama diidentifikasi kepada koporasi. Korporasi dan direktur (pengurus) merupakan subyek hukum yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri oleh sebab itu pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana diberikan kepada masingmasing, dengan demikian pidana tambahan pada korporasi pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat berdiri sendiri tanpa disertai pidana pokok yaitu denda.Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, korupsi, korporasi, pemidanaanThis study is intended for knowing the form of criminal liability and corporate sentencing of PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) which commits corruption. This study uses normative research method with preciptive and applied research. This study uses conceptual approach and statue approach with type and data sourch in the form of primary and secondary legal materials. The techniques of collecting legal sourch of this study with document studies or library research. The techniques of analysis of legal materials used by writer in this research is by method of silogisme which use deductive thinking pattern. . The result of this study is a form of corporate liability of corruption which requiring the existence of mens rea. The principle of proper criminal liability for corruption commited by the corporation through director who manage it is identification principle because this principle identifies an alter ego that is Indar Atmanto as Director of PT.IM2 which has high enough positon, so that all though, whishes and action is the corporate though, whishes and action, so the mistake of director is identified to corporate. Corporations and directors are different legal subjects and stand sparated so criminal liability and criminal sanctions are granted to each.  Therefore the secondary sentence sanction to corporation of corruption perpetrator can’t stand alone without primary sentence sanction that is fine.Keyword: Criminal Liability, Corruption, Corporate, Sentencing.
TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 89/PID.B/2014/PN.SIAK) Yunia Rijayanti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i3.40738

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dan mengevaluasi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembakaran hutan dan lahan dalam putusan nomor 89/Pid.B/2014/PN.Siak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undangundang dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer danbahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2015 belum memberikan pengaturan khusus mengenai tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Pengaturan pidana pembakaran hutan dan lahan secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Putusan hakim dalam perkara Nomor 89/Pid.B/2014/PN.Siak belum tepat mengenai penerapan pasal, penjatuhan sanksi dan pertimbanganya, karena belum mencerminkan nilai kepastian hukum, keadilan serta kemanfaataan.Kata kunci : Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembukaan LahanAbstractThis study aimed to determine the role of criminal code about forest and land burning along with the evaluation of the judges in deciding the forest and land burning cases based on the decision No. 89/ pid.B/2014/PN.Siak. This research is normative legal research that is prescriptive and technical.  This research uses statute approach and case approach. The data type of this study was a secondary data with primary and secondary legal materials. The data collection techniques used is literature study. The data analysis technique used deduction with the syllogism method. The Criminal Codes and The Draft of Criminal Codes 2015 had not given special arrangements regarding to the forest and land burning. The criminal arrangement of forest and land burning particularly contained in the Law No. 41 of 1999 about Forestry, The Law No. 32 of 2009 about Protection and Environmental Management, and The Law No. 39 of 2014 about Plantation. The judges’ decision on the case No. 89/Pid.B/2014/PN.Siak had not been appropriate according to the application of the Article, the sanctions and the considerations, due to the reflection of the law value, justice and benefits.Keywords: Criminal Code About Forest And Land Burning, The Law No. 32 Of 2009 About Protection And Environmental Management, Land Clearing

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): MEI-AGUSTUS Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): JANUARI-APRIL Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue