cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Firdaus Annas
Contact Email
firdaus@uinbukittinggi.ac.id
Phone
+6285274444040
Journal Mail Official
humanisma.uinbukittinggi@gmail.com
Editorial Address
Data Center Building - Kampus II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Jln Gurun Aua Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat Telp. 0752 33136 Fax 0752 22871
Location
Kab. agam,
Sumatera barat
INDONESIA
HUMANISMA : Journal of Gender Studies
Published by Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
ISSN : 25806688     EISSN : 25807765     DOI : http://dx.doi.org/10.30983/humanisma
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Social Sciences
HUMANISMA: Journal of Gender Studies (e-ISSN: 2580-7765 & p-ISSN: 2580-6688) is a Academic Journal Publication by Center for the Gender and Children Studies of State University for Islamic Studies (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, West Sumatra, Indonesia. It specializes in research on Gender and Child problems from a range of disciplines and interdisciplinary fields. The interdisciplinary approach in Gender studies is used as a method to discuss and find solutions to contemporary problems and gender and child issues. The topic covered by this journal includes fieldwork studies with different viewpoints and interdisciplinary studies in sociology, anthropology, education, politics, economics, law, history, literature, and others. The editorial team invites researchers, scholars, and Islamic and social observers to submit research articles that have never been published in the media or other journals
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Stugi Gender
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2018): December 2018" : 8 Documents clear
MENGUPAYAKAN PENJAGAAN TIDAK FORMAL MERENTAS GENDER: EMPOWERING INFORMAL CARE GIVERS ACROSS GENDER Mohd. Suhaimi Mohamad
HUMANISMA : Journal of Gender Studies Vol 2, No 2 (2018): December 2018
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.869 KB) | DOI: 10.30983/jh.v2i2.772

Abstract

In many traditional societies, women play an important role  as informal caregiver. They take care of small children, family members who are disabled, old and frail.  They perform their role within the private family sphere without much complaints. However when many women enter labour force outside their family many of them can no longer become family care giver. The  seperation between nuclear familes and extended families due to rural urban migration makes older women like mothers and mothers in-law can no longer available to provide help. As an alternative, many urban families opt for domestic help to look after their young children, disabled family members and the elderly.  Domestic helpers continue their domestic chores as instructed by the lady of the house an at the same time perform caregiving role. The important issue  related to having domestic maid to perform care giving role especially in Muslim family is regarding physical contact.  Most of the activities in caregiving roles involves physical contact especially during cleaning patients body, changing their clothes, prepare their bed, feeding them, holding their hands and body for therapy. However Islamic paractice do not allow physical contact like touching between two people who are not close family relations or mahram.  Since most of domestic maid who also perform the role as caregiver are women, therefore the issue of empowering men to become caregiver is very important  because the needs of male caregivers to care for male patients is increasing. Based onwhat is stated in the Quran and hadith and related documents, this paper will outline the need for informal care in families and communities that need to be addressed, particularly those who are Syariah-compliant. Cases from research in the relevant field will be presented to highlight the issues why men should be encourage to consider role as informal caregivers.Dalam banyak masyarakat tradisional, perempuan memainkan peran penting sebagai pengasuh informal. Mereka merawat anak-anak kecil, anggota keluarga yang cacat, tua dan lemah. Mereka melakukan peran mereka dalam ruang keluarga pribadi tanpa banyak keluhan. Namun ketika banyak perempuan memasuki angkatan kerja di luar keluarga mereka, banyak dari mereka tidak bisa lagi menjadi pemberi perawatan keluarga. Pemisahan antara keluarga inti nuklir dan keluarga besar karena migrasi perkotaan pedesaan membuat perempuan yang lebih tua seperti ibu dan ibu mertua tidak lagi dapat menyediakan bantuan. Sebagai alternatif, banyak keluarga perkotaan memilih bantuan rumah tangga untuk menjaga anak-anak mereka, anggota keluarga yang cacat dan orang tua. Pembantu rumah tangga melanjutkan pekerjaan rumah tangga mereka seperti yang diperintahkan oleh nyonya rumah dan pada saat yang sama melakukan peran pengasuhan. Masalah penting terkait dengan memiliki pembantu rumah tangga untuk melakukan peran memberi perawatan terutama dalam keluarga Muslim adalah tentang kontak fisik. Sebagian besar kegiatan dalam peran pengasuhan melibatkan kontak fisik terutama selama membersihkan tubuh pasien, mengganti pakaian, menyiapkan tempat tidur, memberi makan, memegang tangan dan tubuh untuk terapi. Namun paraktek Islam tidak mengizinkan kontak fisik seperti menyentuh antara dua orang yang tidak memiliki hubungan keluarga atau mahram. Karena sebagian besar pembantu rumah tangga yang juga berperan sebagai pengasuh adalah perempuan, maka masalah pemberdayaan laki-laki untuk menjadi pengasuh sangat penting karena kebutuhan pengasuh laki-laki untuk merawat pasien laki-laki semakin meningkat. Berdasarkan apa yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadits dan dokumen terkait, makalah ini akan menguraikan kebutuhan untuk perawatan informal dalam keluarga dan masyarakat yang perlu ditangani, terutama mereka yang mematuhi Syariah. Kasus-kasus dari penelitian di bidang yang relevan akan disajikan untuk menyoroti masalah mengapa laki-laki harus didorong untuk mempertimbangkan peran sebagai pengasuh informal. Keywords: gender, informal care giver, care giving, family.
PEMBERDAYAAN WANITA DAN TANAH ADAT MINANG Azima Azima
HUMANISMA : Journal of Gender Studies Vol 2, No 2 (2018): December 2018
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.54 KB) | DOI: 10.30983/jh.v2i2.773

Abstract

In the Minang community, women are considered as holders of trust and all decisions related to the use of their typical land are still dependent on the decisions of the adat leaders. In another sense, a woman is justified in possessing but the property given to her is pregnant soon (Norhalim Ibrahim 2005). Indigenous women will be grouped with land ownership but in terms of power and rights to land still controlled by traditional leaders. The lack of power in the context of managing and using customary land has led to various issues that have touched indigenous lands. The issue is the issue of customary land that is not cultivated and has become widespread. Therefore, this study aims to examine how indigenous women become hindered as a result of the boundaries held by them. Therefore, in-depth interviews with customary land owners in the study area were conducted. The study found that there were a number of obstacles that hindered efforts to capture indigenous women. Because of the allocation of Enakmen Chapter 215 customary land, conflicts between trustees and tribes, it is difficult to obtain credit facilities and the location of customary land. This situation eventually pushed to the limits of efforts to wake up the economy of women. The lack of power resulting from limited property rights makes the economic empowerment of indigenous women not easy to handle. Thus some changes in the context of traditional leadership must need to think about the relevance of ownership that is more utilizing the owner, but in the same period it does not conflict with the existence of the Minang ethnic and ethnic groups.Dalam masyarakat Minang wanita dianggap sebagai pemegang amanah dan segala keputusan berkait dengan urusan pemakaian tanah khasnya masih lagi tergantung kepada keputusan pemimpin adat. Dalam erti lain, seseorang wanita itu dibenarkan memiliki tetapi hakmilik yang diberikan kepadanya adalah hamilik terhad (Norhalim Ibrahim 2005).   Wanita adat akan  diompokkan dengan pemilikan tanah tetapi dari segi kuasa dan hak terhadap tanah masih dikuasai oleh pemimpin adat.  Ketiadaan kuasa dalam konteks mengurus dan memakai tanah adat menyebabkan timbul pelbagai isu yang menyentuh tanah adat. Antaranya adalah isu tanah adat yang tidak diusahakan dan menjadi terbiar. Oleh yang demikian kajian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pemerkasaan wanita adat menjadi terhalang akibat daripada sekatan pegangan yang dimiliki oleh mereka.  Oleh itu indepth interview dengan pemilik tanah adat  di kawasan kajian dilakukan. Dapatan kajian mendapati terdapat beberapa halangan yang menghalang usaha untuk memperkasakan wanita adat.  Antaranya peruntukan tanah adat Enakmen Bab 215, konflik antara pemegang amanah dan keberadaan suku, kesukaran mendapatkan kemudahan kredit dan lokasi tanah adat.  Keadaan ini akhirnya mendorong kepada batasan terhadap usaha membangunkan ekonomi wanita.  Ketiadaan kuasa akibat daripada hak milik yang terhad menjadikan  usaha pemberdayaan ekonomi wanita adat menjadi tidak mudah untuk ditangani.  Oleh demikian beberapa perubahan dalam konteks kepimpinan adat harus perlu memikirkan kerelevanan pemilikan yang lebih memanfaatkan pemilik namun dalam masa yang sama tidak mempertikaian keberadaan suku dan etnik minang. Keywords: Indigenous women, empowerment, ownership of land, land ownership and pregnancy
ANALISIS TERHADAP HADIS-HADIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nofry Andi
HUMANISMA : Journal of Gender Studies Vol 2, No 2 (2018): December 2018
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (479.692 KB) | DOI: 10.30983/jh.v2i2.824

Abstract

In 2000 with the issuance of Presidential Instruction No. 9 concerning Gender Mainstreaming in National Development with the aim of accelerating national development in various fields of life in accordance with the mandate of opening the 1945 Constitution. This Instruction instructs all Ministries / Institutions and Governments both central and regional to mainstream gender in the entire development process from planning to evaluation. The campaign for gender mainstreaming in development is a strategy to reduce the gap between Indonesian male and female residents in accessing and obtaining development benefits and increasing their participation in decision making and control over development resources.
SJARIKAT SIMPAN-PINJAM DAN KONGSI OESAHA: RESPON ATAS MONETERISASI KOLONIAL Dedi Arsa
HUMANISMA : Journal of Gender Studies Vol 2, No 2 (2018): December 2018
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.54 KB) | DOI: 10.30983/jh.v2i2.812

Abstract

Artikel ini menelaah moneterisasi dan respon atasnya di Nusantara, khususnya di Minangkabau. Penyusunannya menggunakan metode penyusunan yang dikenal pada umumnya dalam metode penyusunan sejarah modern: heuristik, kritik intern-ekstern; interpretasi; dan ekplanasi dalam bentuk historiografi. Dari artikel ini dihasilkan: 1). Kehadiran kolonial mengintensifkan ekonomi uang (moneterisasi) ke dalam masyarakat tradisional yang sebelumnya belum begitu terasuki secara nyata ke dalam sistem ini. Prosesnya berlangsung lewat dua periode penting kolonialisme: Sistem Tanam Paksa & Liberalisasi Ekonomi. 2). Implikasinya: ikatan kolektif merenggang dan ketergantungan baru kepada negera kolonial dengan ekonomi uangnya yang individual meningkat, serta masyarakat mengalami keterbelahan  yang menciptakan keadaan anomie, suatu masyarakat yang terguncang secara sosiologis. 3). Kondisi ini direspon dengan terbentuknya perkumpulan simpan-pinjam maupun syarikat-syarikat usaha atau kongsi-kongsi bersama. Hal ini untuk menciptakan usaha kolektif yang telah terkikis oleh sistem kapital yang cenderung individualis. Usaha ini mengeras dalam bentuk/formulasi yang lebih baku: Koperasi. Namun. sepanjang sejarah, koperasi tidak dapat tumbuh, menjadi dominan, dalam mengimbangi perkembanga ekonomi uang yang semakin mapan.   
FEMINISME : ANTARA OTORITER DAN OTORITATIF Endrizal Endrizal
HUMANISMA : Journal of Gender Studies Vol 2, No 2 (2018): December 2018
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.013 KB) | DOI: 10.30983/jh.v2i2.823

Abstract

This paper is a philosophical description of women's knowledge. Does gender affect the way and what knowledge will be obtained by someone. If we follow the thesis of historical materialism of Marxism, then the answer is "yes," because a person's position in the relations of production determines the way he knows, and what content he will acquire, and women, in patriarchal society, the disadvantaged position. Then, whether to provide a critical assessment of the way and content of gender-affected knowledge requires a certain universal rationality assessment criterion. If so, how to make that rationality no longer a new force of oppressors, as claimed by postmodern thinkers. Feminism, as a philosophical movement and reflection, must use certain universal rationality and criteria of judgment without falling on totalitarianism on the one hand, or relativism on the other. Feminism must be authoritative without being authoritarian
LIMITED GENDER KNOWLEDGE OF ELEMENTARY SCHOOL’S TEACHERS :A CASE STUDY OF 20 TEACHERS OF SDN 28 DAN 43 RAWANG TIMUR PADANG, WEST SUMATERA Selinaswati Selinaswati
HUMANISMA : Journal of Gender Studies Vol 2, No 2 (2018): December 2018
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.973 KB) | DOI: 10.30983/jh.v2i2.533

Abstract

This research aims to describe the lack of gender knowledge of 20 teachers in two primary schools in Padang. It is assumed that teachers in primary schools are important to have gender knowledge. This is because primary schools is the basic education for pupils in building their character and constructing their mindset, especially mindset with gender awareness and gender sensitivity attitude. Thus teachers without gender bias and lack of gender knowledge plays an important role for widely spread the gender sensitivity and gender awareness in order to fight the bias gender and discrimination against women.   The research takes qualitative method by using in-depth interview and distribute questioner toward 20 teachers in 2 primary schools. The result showed that most teacher in these two primary schools have lack of knowledge about gender concept and kind of difficult to make different among the definition of sex  and gender concept. This lack of knowledge to some extent affected the learning process with several gender biases in facing their pupils in the school activities. It is recommended in increasing the socialization process of gender knowledge around primary school’s teachers.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kurangnya pengetahuan gender dari 20 guru di dua sekolah dasar di Padang. Diasumsikan bahwa guru di sekolah dasar penting untuk memiliki pengetahuan gender. Ini karena sekolah dasar adalah pendidikan dasar bagi siswa dalam membangun karakter mereka dan membangun pola pikir mereka, terutama pola pikir dengan kesadaran gender dan sikap sensitivitas gender. Jadi guru tanpa bias gender dan kurangnya pengetahuan gender memainkan peran penting untuk menyebarkan kepekaan gender dan kesadaran gender secara luas untuk melawan bias gender dan diskriminasi terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam dan mendistribusikan kuesioner kepada 20 guru di 2 sekolah dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar guru di kedua sekolah dasar ini kurang memiliki pengetahuan tentang konsep gender dan agak sulit untuk membedakan antara definisi jenis kelamin dan konsep gender. Kurangnya pengetahuan sampai batas tertentu mempengaruhi proses pembelajaran dengan beberapa bias gender dalam menghadapi murid-murid mereka dalam kegiatan sekolah. Disarankan dalam meningkatkan proses sosialisasi pengetahuan gender di sekitar guru sekolah dasar.Keyword: Gender, knowledge, elementary school.
EMPATHY IN EARLY CHILDHOOD:A PRELIMINARY STUDY Charyna Ayu Rizkiyanti; Ade Irva Murty
HUMANISMA : Journal of Gender Studies Vol 2, No 2 (2018): December 2018
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.933 KB) | DOI: 10.30983/jh.v2i2.813

Abstract

Nowadays, bullying is still becoming an unsolvable issue in Indonesia. Among students, bullying phenomenon happens started from kindergarten level untill high school level. By having empathy, children are being much more understanding, more adept at handling anger and daring to say no to commit violence, including bullying. This current research examines the preschoolers’ empathy through self-report in response to short clip. The short clip assesses the extent to which children endorsed behaviours that were regarded as showing their empathy towards others (cognitive and affective). A total of 50 preschoolers with age 4-6 year old participated in this study. By decriptive analysis, result found that all preschoolers with the exception of a few showed empathy in two components, both cognitive and affective. This study implies that in order to elevate children’s empathy, parents must be modelling how to  identify and express emotions toward them. Saat ini, intimidasi masih menjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan di Indonesia. Di kalangan siswa, fenomena bullying terjadi mulai dari tingkat TK hingga tingkat SMA. Dengan memiliki empati, anak-anak menjadi jauh lebih pengertian, lebih mahir dalam menangani kemarahan dan berani mengatakan tidak untuk melakukan kekerasan, termasuk bullying. Penelitian saat ini meneliti empati anak-anak prasekolah melalui laporan diri sebagai tanggapan terhadap klip singkat. Klip pendek menilai sejauh mana anak-anak mendukung perilaku yang dianggap menunjukkan empati mereka terhadap orang lain (kognitif dan afektif). Sebanyak 50 anak prasekolah dengan usia 4-6 tahun berpartisipasi dalam penelitian ini. Dengan analisis deskriptif, hasil menemukan bahwa semua anak prasekolah dengan pengecualian beberapa menunjukkan empati dalam dua komponen, baik kognitif dan afektif. Studi ini menyiratkan bahwa untuk meningkatkan empati anak, orang tua harus menjadi model bagaimana mengidentifikasi dan mengekspresikan emosi terhadap mereka.Keywords: Empathy, preschooler, cognitive-affective empathy, compassionate 
PEMAHAMAN MASYARAKAT DI KECAMATAN LINTAU BUO UTARA TENTANG HUKUM PERKAWINAN SEHUBUNGAN DENGAN TERJADINYA PERKAWINAN ANAK Ashabul Fadhli
HUMANISMA : Journal of Gender Studies Vol 2, No 2 (2018): December 2018
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (496.84 KB) | DOI: 10.30983/jh.v2i2.811

Abstract

Adanya praktek perkawinan anak yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Lintau Buo Utara diyakini bermula dari kompleksitas persoalan yang sembraut, diantaranya adalah lemahnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum perkawinan. Pada temuan di lapangan, pelaksanaan pernikahan yang dilansungkan oleh orang tua atau keluarga besar anak dilakukan dalam dua bentuk yaitu perkawinan yang dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Batusangkar setelah mendapatkan penetapan hukum dispensasi kawin dan perkawinan yang tidak dilakukan melalui hukum Negara. Pada bentuk perkawinan yang kedua, perkawinan biasanya dilakukan secara diam-diam atau di bawah tangan. Temuan ini dikuatkanoleh penuturan dan informasi dari masyarakat setempat yang sekiranya sudah dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Untuk menyikapi informasi dan kebiasaan masyarakat di atas, penelitian ini berusaha untuk mengulas dan mendalami pemahaman masyarakat terkait sejauh mana aturan hukum Negara melalui hukum perkawinan dilaksanakan.Pada akhir penelitian akan diketahui apakah pertimbangan menikahkan anak sudah terintegrasi dengan baik antara ide-ide fiqh dan isi Undang-Undang Perkawinan, atau hanya sebatas pengetahuan yang tidak dilaksanakan, dan selalu berujung pada kebiasaan menikahkan anak dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum negara. The existence of child marriage practices conducted by the community in Kecamatan Lintau Buo Utara is believed to stem from the complexity of unresolved issues among others is the weak knowledge of the community regarding marriage law. In the field findings, the marriage exercises carried out by the parents or the extended family of children are conducted in two forms: marriage done at the Batusangkar Religious Courts Office after obtaining the law of marriage and marriage dispensation which is not done through the law of the State. In the second form of marriage, marriage is usually done secretly or under the hands. These findings are corroborated by the narrative and information of the local community which if it has been considered as a matter of course. To address the information and habits of the community above, this research seeks to review and deepen the understanding of the people related to the extent to which the rule of law of the State through marriage law is implemented. At the end of the research will be known whether the consideration of marriage is well integrated between the ideas of fiqh and the contents of the Marriage Law, or only limited knowledge that is not implemented, and always led to the habit of marrying children in ways that contradict state law.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): December 2025 Vol. 9 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 8 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 8 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 7 No. 2 (2023): December 2023 Vol. 7 No. 1 (2023): June 2023 Vol 7, No 1 (2023): June 2023 Vol 6, No 2 (2022): December 2022 Vol 6, No 1 (2022): June 2022 Vol 5, No 2 (2021): December 2021 Vol 5, No 1 (2021): June 2021 Vol 4, No 2 (2020): December 2020 Vol 4, No 1 (2020): June 2020 Vol 3, No 2 (2019): December 2019 Vol 3, No 1 (2019): June 2019 Vol 2, No 2 (2018): December 2018 Vol 2, No 1 (2018): June 2018 Vol 1, No 2 (2017): December 2017 Vol 1, No 1 (2017): June 2017 More Issue