cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Firdaus Annas
Contact Email
firdaus@uinbukittinggi.ac.id
Phone
+6285274444040
Journal Mail Official
humanisma.uinbukittinggi@gmail.com
Editorial Address
Data Center Building - Kampus II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Jln Gurun Aua Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat Telp. 0752 33136 Fax 0752 22871
Location
Kab. agam,
Sumatera barat
INDONESIA
Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
ISSN : 25493809     EISSN : 25494198     DOI : https://dx.doi.org/10.30983/alhurriyah
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam is a journal which publishes the research results related to the Islamic law from various disciplines or interdisciplinary such as Sharia Economy Law or Islamic Economy Law/Muamalah, Islamic Constitutional Law/Siyasah, Islamic Family law/Ahwal Al-Shakhsiyah, Islamic Criminal Law/Jinayah, Islamic Law Methodology or Methodology of Islamic Law/Maqashid Sharia, and Sociology of Islamic Law. The editorial team invites the researchers, scholars, and Islamic studies and social observers to submit the research result article which has never been published in the media or other journals. Al Hurriyah is published twice a year, in June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 7 No 1 (2022): January - June 2022" : 16 Documents clear
Rehabilitation Sanctions Against Addicts and Drug Abuse Victims: Overview of Islamic Criminal Law Sari, Dini Ratna; Ridha, Muhammad
Alhurriyah Vol 7 No 1 (2022): January - June 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v7i1.4887

Abstract

This article was written because rehabilitation sanctions for victims of drug abusers and addicts are not specified in Islamic criminal law in Indonesia. Because drugs are similarly intoxicating and mind-altering under Islamic criminal law, they are referred to (qiyased)asalcohol (khamr) and are punishable by flogging and ta’zir. Neither of the two sanctions addresses treatment or rehabilitation; instead, they emphasise physical penalties and the deterrent effect they have on alcohol-related offenses. The data for this library research was gathered from reference books, encyclopedias, papers, notes, and a variety of publications.This study can be concluded as follows: first, if the defendant is caught red-handed, evidence is found with the use of one day, a positive laboratory certificate for the use of drugs according to the investigator's request, a certificate from a government psychiatrist or psychiatrist appointed by the judge, there is no evidence that the person concerned is involved in the distribution of drugs for addicts. Second, in Islamic law, drugs are qiyased to khamr because the illat(reason)is both intoxicating and depriving the mind. If khamr is the punishment for drinking in Islamic criminal law, ta’zir is the punishment for drug addicts in positive Indonesian law (rehabilitation).Artikel ini ditulis karena sanksi rehabilitasi yang dijatuhkan terhadap korban penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika di Indonesia tidak ada dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam narkotika diqiyaskan kepada khamar karena illatnya sama-sama memabukkan dan menghilangkan akal seseorang, sehingga sanksi yang diberikan ialah berupa sanksi had seperti dera dan sanksi ta’zir. Dari kedua sanksi tersebut lebih kepada sanksi fisik dan efek jera yang diberikan kepada pelaku khamar tidak ada yang menyinggung mengenai  pengobatan atau rehabilitasi. Penelitian kepustakaan merujukdata dari buku referensi, artikel, catatan, serta berbagai jurnal.Penelitianinidisimpulkan sebagai berikut: pertama, jika terdakwa dalam..keadaan tertangkap tangan, pada waktu...tertangkap tangan ditemukan barang bukti dengan pemakaian satu hari, surat laboratorium positif penggunaan..narkoba sesuai permintaan penyidik, surat keterangan psikiater atau dokter jiwa pemerintah yang ditunjuk hakim, tidak ada bukti bahwa yang.bersangkutan terlibat peredaran.narkotika bagi pecandu. Kedua, dalam hukum Islam narkotika diqiyaskan kepada khamr dikarenakan illatnya sama-sama memabukkan atau menghilangkan akal. Jika dalam hukum pidana Islam hukuman bagi peminum khamr adalah had maka dalam hukum positif Indonesia hukuman pecandu narkotika adalah hukuman ta’zir (rehabilitasi).
Pedophile Ex-Prisoners’ Rights From the Perspectives of the Constitution, Social Life, and Islamic Law in Indonesia Khotifah, Yulita
Alhurriyah Vol 7 No 1 (2022): January - June 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v7i1.5260

Abstract

In Indonesia, pedophilia crime is a fairly prevalent social problem. Some of them gained widespread attention and discussion, such as the case of SJ, an ex-convict who committed sexual assault on youngsters. The goal of this study is to examine the restrictions placed on the rights of ex-offenders, the constitutional law's legal foundation for these restrictions, and Islamic law's approach to these restrictions. By gathering reading materials that are pertinent to the investigation, the library research approach is used. The findings of this study indicate that the community imposes social sanctions on ex-offenders in the form of challenges in interacting with the general populace because of uneasy feelings caused by the ex-offenders' despicable behaviours. The Criminal Code and the Constitution provide the constitutional legal framework for sexual assault against minors, but from an Islamic perspective, those who commit such crimes face severe repercussions, including both physical and spiritual punishment for breaking Allah's laws. However, one can change for the better by confessing his sins and using the “taubatan nasuha” (“sincere and pure repentance).Fenomena kejahatan pedofilia di Indonesia sudah sangat banyak terjadi dimasyarakat. Di antaranya menjadi pemberitaan hangat dibicarakan oleh banyak kalangan masyarakat. Seperti kasus yang terjadi pada inisial SJ, seorang mantan narapidana kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pembatasan hak-hak mantan narapidana, menganalisis dasar hukum konstitusi mengenai hak-hak mantan narapidana dalam kehidupan sosial, dan menganalisis hukum Islam terhadap pembatasan hak-hak mantan narapidana dalam kehidupan sosial. Metode penelitian yang digunakan berupa metode kepustakaan dengan mengumpulkan sumber bacaan yang relevan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini, bahwa bentuk sanksi social dari masyarakat terhadap mantan narapidana seperti kesulitan dalam hal bersosialisasi dengan masyarakat luas karena masyarakat merasa resah akibat dari kebiasaan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh mantan narapidana tersebut. Sementara dasar hukum konstitusi kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur terdapat dalam KUHP dan UUD sedangkan dari pandangan Islam pelaku mendapat sanksi had, yaitu ketika seseorang melakukan kesalahan dan melanggaraturan yang ditetapkan  oleh Allah  akan mendapatkan hukuman  di dunia dan di akhirat. Namun seseorang dapat bertaubat dengan “taubatan nasuha”untuk memperbaiki perilakunya agar menjadi lebih baik.
The Impact of Online Gold Trade Using the Dropshipment System Based on Maqashid Syari'ah Hanani, Ghana Qonitati
Alhurriyah Vol 7 No 1 (2022): January - June 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v7i1.5265

Abstract

In the business world, entrepreneurs have used the Internet to promote their products. This marks the start of the growth of online commerce. Many people prefer online transaction as it does not need a large investment or a physical location. The online transaction requires only a few electronic tools that are linked to the Internet. Resellers and drop shipping are two online trade systems that are popular among business actors today. This library research examined the classic fiqih books and the constitution regarding the buyer and the sale, the Fatwa of the Indonesian Council of Ulama National Sharia Board (DSN MUI) regarding gold trade, previous related research, and the reality of the current events. The researcher determined that the contract between the dropshipper and the customer was a salam contract because the transactions system is the ordering system, where payment is made in cash and the goods are delivered later. The dropshipping system used in the sample case fulfilled the salam trade regulation; however, it did not fulfill the goods for sale because the goods were still in the agents/distributors' possession (suppliers).Dalam dunia perdagangan, para pebisnis sudah menggunakan internet sebagai alat untuk memasarkan produknya.Dari sinilah muncul bisnis online. Jual beli online banyak diminati orang dikarenakan jual beli online tidak memerlukan modal yang besar dan tidak memerlukan tempat usaha. Jual beli online hanya memerlukan seperangkat alat elektronik yang tersambung internet. Sistem jual beli online yang marak oleh pelaku usaha pada masa kini adalah reseller dan dropshipping. Penelitian kepustakaan (library research), ini akan mengkaji buku-buku fiqih klasik dan perundangan-undangan tentang jual beli emas, Fatwa DSN MUI tentang jual beli emas, penelitian terdahulu yang terkait serta melihat fakta realita dari kejadian yang ada. Menurut analisa penulis, akad yang diterapkan antara Dropshipper dan Customer adalah akad salam dengan alasan sistem ini merupakan sistem jual beli dengan cara pemesanan dimana pembayaran diberikan secara tunai dan kemudian barang akan dikirim dikemudian hari. Praktik jual beli sistem dropshipping yang diterapkan pada contoh kasus dilihat dari rukun jual beli salam sudah terpenuhi namun pada syarat ketentuan tentang barang yang dijual belum terpenuhi karena barang masih berada di tangan Agen/ distributor (supplier).
Child Protection Affected by the Covid-19 in Indonesia: Islamic Perspective putri, suci ramadhani
Alhurriyah Vol 7 No 1 (2022): January - June 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v7i1.5319

Abstract

This article is a library research from textual analysis related to child protection from the perspective of Islamic regulation and Covid-19. The data analysis method is qualitative-descriptive analysis method. The description of the data is divided into several stages, namely: Islam and the Covid-19 in Indonesia, Children in Islamic point of view, National Movement for Foster Parents or Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), and Child Protection Affected by the Covid-19 from Islamic Perspective. The study shows children as one of the groups who are vulnerable to get their rights lost due to the Covid-19 pandemic, such as the right to life, economy, education and others. In Islamic regulation, children’s rights (ri'ayah) are contained in maqāshid sharia, namely maintaining children (hifż al-nasl). Responding to the absence of regulatory certainty in Indonesia that protects the rights of children affected by the Covid-19 pandemic, even though Islam protects children through the value of hifż al-nasl, the presence of the Gerakan Nasional Orang Tua Asuh is expected to be an alternative solution to protect children affected by the Covid-19 pandemic in Indonesia.Artikel ini merupakan penelitian kepustakaan dengan sumber data penelitian bersumber dari literatur terkait perlindungan anak perspektif hukum Islam dan Covid-19. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif-deskriptif. Deskripsi data terbagi ke dalam beberapa tahapan, yaitu: Islam dan Pandemi Covid-19 di Indonesia, Anak dalam pandangan hukum Islam, Mengenal Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), dan Perlindungan Anak Terdampak Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah bahwa anak menjadi salah satu kelompok yang rentan terenggut hak-haknya akibat pandemi Covid-19, seperti hakhidup, ekonomi, pendidikan dan lainnya. Di dalam hukum Islam, merawat dan memenuhi hak-hak anak (ri’ayah) merupakan salah satu makna yang juga terkandung dalam maqāshid syariah, yakni menjaga keturunan (ḥifż al-nasl). Menyikapi belum adanya kepastian regulasi di Indonesia yang melindungi hak-hak anak terdampak pandemi Covid-19, padahal Islam melindungi anak melalui nilai ḥifż al-nasl, maka kehadiran Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) diharapkan dapat menjadi solusi alternatif untuk melindungi anak-anak terdampak Pandemi Covid-19 di Indonesia.
Islam Law Review About Applications of Contraception Vasetomy and Tubectomy Methods to Muslim Community in West Sumatera Dahlan, Dasrizal; Jusmawati, Jusmawati
Alhurriyah Vol 7 No 1 (2022): January - June 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v7i1.5368

Abstract

The population of Indonesia, the majority of whom are Muslims, automatically become participants in the Family Planning Program. The Family Planning Program has offered various contraceptives, some of which are allowed to be used by Muslims and those that are not. Contraceptive devices for Muslim women are IUD, Pills, Injectable Drugs, Implants, and other traditional methods, while those that are not allowed for Muslim women are Menstrual Regulation, Abortion, Ligasituba which binds the oviduct sac, and tubectomy, namely lifting the ovum place called the sterilization. Men can use condoms and vasectomy. Sterilization for both men (vasectomy) and women (Tubectomy) according to Islam is haram (forbidden) because it causes permanent infertility. Sterilization can be done if the family planning participant is at risk if using other contraceptive methods or other contraceptive methods fail to regulate birth. Based on the problems above, this study wants to reveal how the application of contraception devices for vasectomy and tubectomy by acceptors to the Muslim community of West Sumatra. Data was collected using documentation and interview techniques, while data analysis was carried out using qualitative descriptive techniques. The results of the study revealed that the use of vasectomy and tubectomy contraceptives was generally based on considerations of the wife's health and adjusted to the doctor's recommendations.Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam dengan sendirinya menjadi peserta program Keluarga Berencana Program Keluarga Berencana telah menawarkan bermacam-macam alat kontrasepsi, yang boleh dipakai oleh umat Islam ada pula yang tidak boleh. Alat kontrasepsi untuk wanita Islam adalah, IUD, Pil, Obat Suntik, Susuk dan cara-cara tradisional lainnya, sedangkan yang tidak boleh untuk wanita Islam adalah Menstrual Regulation, Abortus, Ligasituba yang mengikat saluran kantong ovum dan tubektomi yakni mengangkat tempat ovum yang disebut dengan sterilisasi. Laki-laki dapat memakai kontap kondom dan vasektomi. Sterilisasi baik untuk laki-laki (Vasektomi) maupun untuk wanita (Tubektomi) menurut Islam pada dasarnya haram (dilarang) karena mengakibatkan kemandulan yang tetap. Sterilisasi dapat dilakukan jika peserta KB beresiko jika memakai alat kontrasepsi lainnya atau alat kontrasepsi lain itu gagal mengatur kelahiran. Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian ini ingin mengungkap bagaimana penerapan alat kontrasepsi KB Vasektomi dan Tubektomi oleh aseptor pada komunitas Muslim Sumatera Barat.  Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan wawancara, sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemakaian alat kontrasepsi vasektomi dan tubektomi secara umum didasarkan pada pertimbangan kesehatan istri dan disesuaikan dengan rekomendasi dokter.
The State Legal Policies on Sharia Application in Changing Pattern of Indonesia’s Islamic Movements Maula, Bani Syarif
Alhurriyah Vol 7 No 1 (2022): January - June 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v7i1.5455

Abstract

Legal politics are inextricably linked to power politics. Political dynamics in Indonesia are always colored by the dynamics of Islamic politics, as most Indonesians' political aspirations are influenced by Islamic views. This paper examines the evolution of Islamic law in the modern Indonesian democratic system, particularly after the reform era. Indonesia's democratisation gave rise to freedom of expression and opinion. Even today, Islamic conservatism is growing in Indonesia, but this does not mean that radical Islamist groups are gaining strength. Many political organisations, including Islamic parties and other Islamic movements, have liberated themselves and broadened their organisational philosophies in order to address broader issues and concerns. While maintaining their Islamic identity, some Islamic groups are turning towards the secularization of their goals and objectives as a means of adapting to the changing political environment. Political analysts refer to this development as post-Islamism. The current direction of Islamic politics is more accommodating aspects of democracy but still highlights its Islamic sides. This makes the government more accommodative to laws and regulations based on Islamic teachings.Politik hukum tidak lepas dari aspek-aspek politik kekuasaan. Di Indonesia, dinamika politik juga tidak lepas dari politik Islam, karena aspirasi politik sebagian besar masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh pandangan Islam. Makalah ini membahas tentang perkembangan hukum Islam dalam sistem demokrasi Indonesia kontemporer, terutama setelah masa reformasi. Demokratisasi Indonesia memunculkan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Bahkan saat ini konservatisme Islam di Indonesia semakin meningkat, namun hal itu bukan berarti menguatnya kelompok Islamis radikal. Banyak organisasi politik termasuk partai Islam dan gerakan-gerakan Islam lainnya melakukan pembebasan diri dan melakukan keterbukaan filosofi organisasi mereka untuk mengakomodasi berbagai masalah dan keprihatinan yang lebih luas. Sambil mempertahankan identitas keislamannya, beberapa kelompok Islam beralih ke arah sekularisasi tujuan dan sasaran mereka sebagai sarana untuk beradaptasi dengan lingkungan politik yang berubah. Analis politik menyebut perkembangan ini sebagai post-Islamisme. Arah politik Islam saat ini lebih mengakomodasi aspek-aspek demokrasi namun tetap menonjolkan sisi keislamannya. Hal ini membuat pemerintah lebih bersikap akomodatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlandaskan ajaran Islam.
Methods and Stages of Ijtihad in Fiqh Nawazil: Correlation and Implementation in Fatwa of the Indonesia Ulama Council Related to Covid-19 Ulil Albab, Muhammad; Nurwahidin, Nurwahidin
Alhurriyah Vol 7 No 1 (2022): January - June 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v7i1.5482

Abstract

Fiqh, like the law in general, always faces new problems (nawāzil) that need solutions through ijtihad. To establish the law of the problem of fiqh nawazil, a standard method of ijtihad is needed. Through this research, the author seeks to review the literature related to ijtihad fiqh nawazil to be assembled into a standard method, which is then compared with the procedure of establishing fatwa of the Indonesian Ulama Council (MUI) and used as a theory to dissect MUI fatwa related to Covid-19. From the results of the study of related literature, ijtihad fiqh nawazil can be conducted by three methods, namely bayānī, ta’līlī, and istiṣlaḥī, which are then practiced through three stages, namely taṣawwur al-masalat, takyīf fiqhī, and taṭbīq al-ahkām. Although there is a slight difference in the aspect of language between the methods and stages of the ijtihad fiqh nawazil with the MUI fatwa establishment procedure, both have the same substance, so it can be concluded that the fatwa establishment procedure of the MUI has included three stages of the ijtihad fiqh nawazil methods. This is increasingly seen in the MUI fatwa decree related to Covid-19, especially in the Law on the Use of AstraZeneca Vaccine.Fikih, sebagaimana hukum pada umumnya, akan selalu menemui masalah-masalah baru (nawāzil) yang membutuhkan solusi melalui proses ijtihad. Untuk menentukan hukum dari masalah fikih nawāzil, diperlukan metode ijtihad yang baku. Melalui penelitian ini, penulis berupaya mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan ijtihad fikih nawāzil untuk dapat dirangkai menjadi sebuah metode baku, yang kemudian dikomparasikan dengan prosedur penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta digunakan sebagai teori untuk membedah fatwa-fatwa MUI terkait Covid-19. Dari hasil pengkajian literatur-literatur terkait, ijtihad fikih nawāzil dapat dilakukan dengan tiga metode, yaitu bayānī, ta’līlī, dan istiṣlaḥī, yang kemudian dipraktikkan melalui tiga tahapan, yaitu taṣawwur al-masalat, takyīf fiqhī, dan taṭbīq al-ahkām. Meskipun terdapat sedikit perbedaan dari aspek kebahasaan antara metode dan tahapan ijtihad fikih nawāzil tersebut dengan prosedur penetapan fatwa MUI, keduanya memiliki substansi yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa prosedur penetapan fatwa MUI telah mencakup tiga tahapan dari metode ijtihad fikih nawāzil tersebut. Hal ini semakin terlihat implementasinya dalam Surat Keputusan Fatwa MUI terkait Covid-19, terkhusus tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca.
Interpretation of Ijab Kabul Conditions: Pros and Cons of Ittihad Al-Majlis in Marriage Contract from a Contemporary Ulama Perspective Sallom, Dea Salma
Alhurriyah Vol 7 No 1 (2022): January - June 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v7i1.5647

Abstract

Currently, numerous issues must be addressed by a human, particularly Muslims who follow strict rules in their daily lives. Islam regulates marriage in great detail including the issue of Ittihad al-majlis in the marriage contract (akad), which is now an issue due to technological advancements and human elasticity. The purpose of this study is to deeply examine the development of the concept of Ittihad al-majlis as an interpretation of the terms of the ijab kabul which are the pros and cons of society. This study used a qualitative descriptive approach with the library research method as a data source to determine the provisions of Islamic law and sharia principles to solve the problems. The study indicates that Ittihad al- majlis in the marriage akad has several meanings according to the views of the Islamic scholars (ulama) of the four madzhab ulama and contemporary ulama. Some argue that Ittihad al-majlis does not have to be united in one place, but the consent (ijab) and acceptance (kabul) should be in one place; it means that the person who will perform the ijab and kabul does not have to be in the same place as well as the witnesses.Seiring dengan perkembangan zaman, banyak problematika yang harus dihadapi oleh umat manusia, terlebih umat Islam yang memiliki aturan khusus dalam menjalani kehidupan. Islam mengatur masalah pernikahan dengan sangat detail mengenai aturan-aturan yang harus ditaati oleh penganutnya, termasuk masalah ittihad al-majlis dalam akad nikah yang kini menjadi problem sebab perkembangan teknologi dan elastisitas manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara lebih dalam perkembangan konsep ittihad majlis sebagai interpretasi syarat ijab kabul yang menjadi pro-kontra masyarakat karena perkembangan zaman yang semakin maju dan kondisi yang tidak terduga. Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode penelitian pustaka sebagai sumber datanya. Berdasarkan data dari bahan pustaka akan penulis gunakan untuk menentukan terkait ketentuan hukum Islam dan prinsip-prinsip syariat guna memecahkan permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ittihad al-majlis dalam akad nikah memiliki beberapa arti menurut pandangan ulama empat madzhab dan ulama kontemporer. Sebagian berpendapat bahwa ittihad al-majlis tidak harus bersatu dalam satu tempat, melainkan ijab dan kabulnya lah yang berada dalam satu tempat, artinya orang yang akan melakukan ijab dan kabul tidak harus berada di satu tempat begitu juga dengan saksi-saksinya.
Rehabilitation Sanctions Against Addicts and Drug Abuse Victims: Overview of Islamic Criminal Law Sari, Dini Ratna; Ridha, Muhammad
Alhurriyah Vol 7 No 1 (2022): January - June 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v7i1.4887

Abstract

This article was written because rehabilitation sanctions for victims of drug abusers and addicts are not specified in Islamic criminal law in Indonesia. Because drugs are similarly intoxicating and mind-altering under Islamic criminal law, they are referred to (qiyased)asalcohol (khamr) and are punishable by flogging and ta’zir. Neither of the two sanctions addresses treatment or rehabilitation; instead, they emphasise physical penalties and the deterrent effect they have on alcohol-related offenses. The data for this library research was gathered from reference books, encyclopedias, papers, notes, and a variety of publications.This study can be concluded as follows: first, if the defendant is caught red-handed, evidence is found with the use of one day, a positive laboratory certificate for the use of drugs according to the investigator's request, a certificate from a government psychiatrist or psychiatrist appointed by the judge, there is no evidence that the person concerned is involved in the distribution of drugs for addicts. Second, in Islamic law, drugs are qiyased to khamr because the illat(reason)is both intoxicating and depriving the mind. If khamr is the punishment for drinking in Islamic criminal law, ta’zir is the punishment for drug addicts in positive Indonesian law (rehabilitation).Artikel ini ditulis karena sanksi rehabilitasi yang dijatuhkan terhadap korban penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika di Indonesia tidak ada dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam narkotika diqiyaskan kepada khamar karena illatnya sama-sama memabukkan dan menghilangkan akal seseorang, sehingga sanksi yang diberikan ialah berupa sanksi had seperti dera dan sanksi ta’zir. Dari kedua sanksi tersebut lebih kepada sanksi fisik dan efek jera yang diberikan kepada pelaku khamar tidak ada yang menyinggung mengenai  pengobatan atau rehabilitasi. Penelitian kepustakaan merujukdata dari buku referensi, artikel, catatan, serta berbagai jurnal.Penelitianinidisimpulkan sebagai berikut: pertama, jika terdakwa dalam..keadaan tertangkap tangan, pada waktu...tertangkap tangan ditemukan barang bukti dengan pemakaian satu hari, surat laboratorium positif penggunaan..narkoba sesuai permintaan penyidik, surat keterangan psikiater atau dokter jiwa pemerintah yang ditunjuk hakim, tidak ada bukti bahwa yang.bersangkutan terlibat peredaran.narkotika bagi pecandu. Kedua, dalam hukum Islam narkotika diqiyaskan kepada khamr dikarenakan illatnya sama-sama memabukkan atau menghilangkan akal. Jika dalam hukum pidana Islam hukuman bagi peminum khamr adalah had maka dalam hukum positif Indonesia hukuman pecandu narkotika adalah hukuman ta’zir (rehabilitasi).
Pedophile Ex-Prisoners’ Rights From the Perspectives of the Constitution, Social Life, and Islamic Law in Indonesia Khotifah, Yulita
Alhurriyah Vol 7 No 1 (2022): January - June 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v7i1.5260

Abstract

In Indonesia, pedophilia crime is a fairly prevalent social problem. Some of them gained widespread attention and discussion, such as the case of SJ, an ex-convict who committed sexual assault on youngsters. The goal of this study is to examine the restrictions placed on the rights of ex-offenders, the constitutional law's legal foundation for these restrictions, and Islamic law's approach to these restrictions. By gathering reading materials that are pertinent to the investigation, the library research approach is used. The findings of this study indicate that the community imposes social sanctions on ex-offenders in the form of challenges in interacting with the general populace because of uneasy feelings caused by the ex-offenders' despicable behaviours. The Criminal Code and the Constitution provide the constitutional legal framework for sexual assault against minors, but from an Islamic perspective, those who commit such crimes face severe repercussions, including both physical and spiritual punishment for breaking Allah's laws. However, one can change for the better by confessing his sins and using the “taubatan nasuha” (“sincere and pure repentance).Fenomena kejahatan pedofilia di Indonesia sudah sangat banyak terjadi dimasyarakat. Di antaranya menjadi pemberitaan hangat dibicarakan oleh banyak kalangan masyarakat. Seperti kasus yang terjadi pada inisial SJ, seorang mantan narapidana kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pembatasan hak-hak mantan narapidana, menganalisis dasar hukum konstitusi mengenai hak-hak mantan narapidana dalam kehidupan sosial, dan menganalisis hukum Islam terhadap pembatasan hak-hak mantan narapidana dalam kehidupan sosial. Metode penelitian yang digunakan berupa metode kepustakaan dengan mengumpulkan sumber bacaan yang relevan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini, bahwa bentuk sanksi social dari masyarakat terhadap mantan narapidana seperti kesulitan dalam hal bersosialisasi dengan masyarakat luas karena masyarakat merasa resah akibat dari kebiasaan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh mantan narapidana tersebut. Sementara dasar hukum konstitusi kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur terdapat dalam KUHP dan UUD sedangkan dari pandangan Islam pelaku mendapat sanksi had, yaitu ketika seseorang melakukan kesalahan dan melanggaraturan yang ditetapkan  oleh Allah  akan mendapatkan hukuman  di dunia dan di akhirat. Namun seseorang dapat bertaubat dengan “taubatan nasuha”untuk memperbaiki perilakunya agar menjadi lebih baik.

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2 (2025): December 2025 Vol 10 No 1 (2025): June 2025 Vol 9 No 2 (2024): December 2024 Vol 9 No 1 (2024): June 2024 Vol 8 No 2 (2023): December 2023 Vol 8 No 1 (2023): June 2023 Vol 8, No 1 (2023): June 2023 Vol 7, No 2 (2022): July - December 2022 Vol 7 No 2 (2022): July - December 2022 Vol 7 No 1 (2022): January - June 2022 Vol 7, No 1 (2022): January - June 2022 Vol 6, No 2 (2021): July - December 2021 Vol 6 No 2 (2021): July - December 2021 Vol 6, No 1 (2021): January - June 2021 Vol 6 No 1 (2021): January - June 2021 Vol 5, No 2 (2020): Juli - Desember 2020 Vol 5 No 2 (2020): Juli - Desember 2020 Vol 5, No 1 (2020): Januari - Juni 2020 Vol 5 No 1 (2020): Januari - Juni 2020 Vol 4, No 2 (2019): Juli-Desember 2019 Vol 4 No 2 (2019): Juli-Desember 2019 Vol 4 No 1 (2019): Januari-Juni 2019 Vol 4, No 1 (2019): Januari-Juni 2019 Vol 3, No 2 (2018): Juli - Desember 2018 Vol 3 No 2 (2018): Juli - Desember 2018 Vol 3, No 1 (2018): Januari-Juni 2018 Vol 3 No 1 (2018): Januari-Juni 2018 Vol 2, No 2 (2017): Juli-Desember 2017 Vol 2 No 2 (2017): Juli-Desember 2017 Vol 2 No 1 (2017): Januari - Juni 2017 Vol 2, No 1 (2017): Januari - Juni 2017 Vol 1 No 2 (2016): Juli - Desember 2016 Vol 1, No 2 (2016): Juli - Desember 2016 Vol 1 No 1 (2016): Januari - Juni 2016 Vol 1, No 1 (2016): Januari - Juni 2016 More Issue