cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Roem Syibly
Contact Email
roemsyibly@uii.ac.id
Phone
+628112505178
Journal Mail Official
editor.mawarid@uii.ac.id
Editorial Address
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim - Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5 Sleman Yogyakarta Telp. (0274) 898462
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 26561654     EISSN : 2656193X     DOI : 10.20885/mawarid
Core Subject : Religion, Humanities, Science, Social,
Religion Humanities Astronomy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
al-Mawarid: Jurnal Syariah & Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year (February and August) by the Department of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Formerly, first published in 1993, al-Mawarid was initially published as Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, an Indonesian bi-annual journal on Islamic Law. Since 2019, to enlarge its scope, this journal transforms its name to al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum. al-Mawarid warmly welcomes graduate students, academicians, and practitioners to analytically discuss and deeply explore new issues in relation to the improvement of shariah and law challenges and beyond.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 2 (2022): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)" : 5 Documents clear
KONTRIBUSI SYAIKH NURUDDIN AR-RANIRY SEBAGAI QADLI DI KERAJAAN ACEH DARUSSALAM ABAD KE-17 M Imawan, Dzulkifli Hadi
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 4 No. 2 (2022): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol4.iss2.art4

Abstract

Studi ini menjelaskan kontribusi Syaikh Nuruddin al-Raniry sebagai hakim di Kerajaan Aceh Darussalam Abad ke-17. Jabatan hakim di Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-17 M merupakan jabatan tinggi yang disebut sebagai qadli malikul adil. Diantara ulama yang memiliki kontribusi besar dalam peradilan saat itu adalah Syaikh Nuruddin al-Raniri. Oleh karena itulah, studi ini bertujuan untuk menelusuri kontribusi Syaikh Nuruddin ar-Raniry  dalam membumikan hukum Islam lewat karyanya As-Shirath al-Mustaqim. Metode penelitian menggunakan kajian pustaka; studi diskriptif kualitatif dengan analisis-historis untuk menemukan data-data tentang kontribusi Syaikh Nuruddin ar-Raniry. Hasil kajian ini menjelaskan bahwa Syaikh Nuruddin ar-Raniry sebagai hakim berkontribusi besar dalam membumikan hukum Islam madzhab Syafi’idan mendorong literasi fikih Islam di Nusantara.   This study explains the contribution of Shaykh Nuruddin al-Raniry as a judge in the 17th Century Kingdom of Aceh Darussalam. The position of judge in the Kingdom of Aceh Darussalam in the 17th century AD was a high position called qadli malikul just. Among the scholars who had a major contribution to the judiciary at that time was Shaykh Nuruddin al-Raniri.Therefore, this study aims to explore the contribution of Shaykh Nuruddin ar-Raniry in grounding Islamic law through his work As-Shirath al-Mustaqim. The research method uses literature review; qualitative descriptive study with historical analysis to find data about the contribution of Shaykh Nuruddin ar-Raniry. The results of this study explain that Shaykh Nuruddin ar-Raniry as a judge contributed greatly in grounding the Islamic law of the Syafi’imadhhab and encouraging Islamic fiqh literacy in the archipelago.
DINASTI POLITIK DI INDONESIA DALAM TINJAUAN FIKIH SIYASAH KONTEMPORER Maslamah, Annisaul; Yusdani
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 4 No. 2 (2022): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol4.iss2.art2

Abstract

Islam has no a complete and ready-made political system and governance, including the discussion about the political dynasty. The phenomenon of political dynasties has occurred in Islamic history, also in Indonesia, in reform era from the regional to national level. If seen in legal aspect, there is no any policy prohibiting the practice of political dynasty in Indonesia, but if this still continues, it can threaten the sustainability of the Indonesian government and damage the substance of democracy as a system used in governance. This study aims to explain how the practice of political dynasty in Indonesia during the reform era and to explain how contemporary Siyasah Fiqh perspective,  which in this case uses Muhammad Abid Al-Jabiri’s political reasoning thoughts on the practice of political dynasties in Indonesia. The research method used in this research was library research that is by collecting data and information through the study of various library materials as research sources. The analysis technique in this study used content analysis. The results of this study showed that the practice of political dynasty in Indonesia has emerged any issues from the political to economic aspect. The increasing political dynasty in Indonesia is also determined by a number of factors, some of which are the absence of policy prohibiting the practice of political dynasty. In the perspective of al-Jabiri about the political rationale, it consists of three dominant motives: aqidah (faith), kabilah (tribes) and ghanimah. Al-Jabiri historically confirmed the practice of political dynasties. In practice, political dynasty in Indonesia, aqidah is defined as a political ideology, tribes as nepotism, and ghanimah as economic interests, both economic benefits from political dynasties, or economic interests to continue to grow a political dynasty. Islam tidak mempunyai sistem politik maupun pemerintahan yang lengkap dan siap pakai, termasuk bahasan mengenai dinasti politik. Fenomena  dinasti politik  pernah terjadi dalam sejarah Islam, begitu juga di Indonesia, pada era reformasi ruang lingkupnya dari level daerah sampai nasional. Memang tidak terdapat kebijakan yang melarang praktik dinasti politik di Indonesia, namun jika terus dibiarkan hal ini dapat mengancam keberlangsungan pemerintahan Indonesia dan merusak substansi demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana praktik dinasti politik yang ada di Indonesia era reformasi dan menjelaskan bagaimana tinjauan fikih siyasah kontemporer, yang dalam hal ini menggunakan pemikiran nalar politik Muhammad Abid Al-Jabiri terhadap praktik dinasti politik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka, dengan menggunakan pendekatan normatif, historis dan sosiologis. Teknik analisis dalam penelitian ini  menggunakan analisis isi. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa, praktik dinasti politik di Indonesia menimbulkan berbagai persoalan dari bidang politik sampai ekonomi. Terus tumbuhnya dinasti politik di Indonesia juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya tidak adanya kebijakan yang melarang praktik dinasti politik, dll. Dalam perspektif al-Jabiri mengenai nalar politik yang terdiri dari tiga motif dominan yaitu akidah, kabilah dan ghanimah, al-Jabiri membenarkan adanya praktik dinasti politik secara historis Islam. Dalam praktik dinasti politik di Indonesia akidah diartikan sebagai idelogi politik, kabilah sebagai nepotisme, dan ghanimah sebagai kepentingan ekonomi, baik keuntungan ekonomi dari dinasti politik, ataupun kepentingan ekonomi untuk terus menumbuhkan dinasti politik.
POTRET MAQASID SYARIAH PERSEPEKTIF ABU HAMID MUHAMMAD BIN MUHAMMAD AL-GHAZALI AT-THUSI AS-SYAFI’I Mu'alim, Aris Nur
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 4 No. 2 (2022): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol4.iss2.art3

Abstract

Maqasid syariah jika ditelusuri dari perkembangannya, sudah ada sejak sejak masa rasullullah Saw. Meskipun pada waktu itu belum menyebut secara jelas tema maqasid syari’ah, tetapi setidaknya maqasid syari’ah telah memberikan warna dan kontribusi dalam legislasi hukum Islam sesuai dengan tujuan ditetapkannya hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemikiran imam al Ghazali mengenai maqasid Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan termasuk dalam penelitian deskriptif serta termasuk jenis penelitian bibliografi karena berusaha mengumpukan data, mendeskripsikan dan menganalisis pemikiran Imam al Ghazali mengenai maqashid syariah. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Pemikiran maqasidul syrari’ah Imam al-Ghazali dapat ditelusuri dari kitab-kitab karyanya, terutama dalam kitab al-Mustasfa min Ilmi al-Usul. Ia mengklasifikasikan maslahat berdasarkan diterima atau tidak diterimanya syara’ menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu Maslahat al-mu’tabarah (maslahat yang dibenarkan syara’), Maslahat mulgah (kemaslahatan yang ditolak oleh nashsyara’), dan Maslahah mursalah (maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara’). Al Ghazali juga membagi tingkatan maqasid syari’ah menjadi 3 (tiga) yaitu tingkatan daruriyah (kebutuhan primer), al-hajjiyat (kebutuhan sekunder) dan tahsiniyat (kebutuhan tersier). Dari ketiga tingkatan tersebut, hanya dalam tingkatan darutat saja yang dapat menjadi pedoman dalam penetapan hukum Islam. Sedangkan pada tingkatan hajiyat dan tahsiniyat tidak dapat dijadikan pedoman dalam penetapan hukum kecuali diperkuat dengan adanya dalil. Maqasid sharia if traced from its development, has existed since the time of the Messenger of Allah. Although at that time the theme of maqasid shari'ah had not been clearly stated, at least maqasid shari'ah had given color and contributed to the legislation of Islamic law in accordance with the objectives of establishing Islamic law. This study aims to describe the thoughts of Imam al Ghazali regarding maqasid Syariah. This research is a literature research and is included in descriptive research and is included in the type of bibliographic research because it seeks to collect data, describe and analyze Imam al Ghazali's thoughts on maqashid sharia. In this study it was concluded that Imam al-Ghazali's maqasidul syarari'ah thought can be traced from his books, especially in the book al-Mustasfa min Ilmi al-Usul. He classifies maslahat based on the acceptance or rejection of syara' into 3 (three) types, namely Maslahat al-mu'tabarah (benefits that are justified by syara'), Maslahat mulgah (benefits that are rejected by texts'), and Maslahah mursalah (benefits that are not justified and not canceled by syara'). Al Ghazali also divides the levels of maqasid shari'ah into 3 (three) namely daruriyah (primary needs), al-hajjiyat (secondary needs) and tahsiniyat (tertiary needs). Of the three levels, only at the emergency level can be a guide in determining Islamic law. Meanwhile, at the hajiyat and tahsiniyat levels, it cannot be used as a guide in determining the law unless it is strengthened by the evidence.
PERSINGGUNGAN KONSTITUSI, IDEOLOGI DAN AGAMA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DI INSONESIA PADA ERA REFORMASI Sukirno
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 4 No. 2 (2022): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol4.iss2.art1

Abstract

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945), the ideology of Pancasila and Religion are the three main foundations of the life of the nation in Indonesia, each has a wedge that must be implemented synergistically and harmoniously. Historical facts prove that the intersection of the 1945 Constitution, Pancasila and Religion has always been a dialectic, even though the academic debate is considered finished and final. In the reform era, the clash of the 1945 Constitution, Pancasila and Religion resurfaced through the thoughts and real actions of community organizations and community groups, thus endangering the integrity of Republic of Indonesia. This paper is a normative juridical study with qualitative analysis to answer why in the reform era the intersection of the 1945 Constitution, Pancasila, and Religion (especially Islam) was still debated. This paper is a normative juridical study with qualitative analysis to answer why in the reform era the intersection of the 1945 Constitution, Pancasila, and Religion (especially Islam) was still debated. The results of this study prove that because it is an expression of the freedom of human rights and democratization guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In addition, there are still radical and intolerant groups that consider Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to be contrary to religious teachings. Persinggungan konstitusi, ideologi dan agama seringkali diperdebatkan dan dibenturkan. Ketiganya merupakan landasan berbangsa dan bernegara, namun ideologi dan agama acapkali dianggap sebagai dua kutub yang saling bertentangan. Tulisan ini merupakan kajian yuridis normatif dengan analisis kualitatif berdasarkan pendekatan historis-sosiologis terhadap masalah posisi UUD 1945,Pancasila, dan Agama (Islam), serta pola persinggungan ketiganya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia pada Era Reformasi. Fakta historis membuktikan, persinggungan UUD 1945, Pancasila dan Agama selalu menjadi sebuah dialektika, meskipun perdebatan akademis sudah dianggap selesai dan final. Pada era reformasi, pembenturan UUD 1945, Pancasila dan agama mencuat kembali yang oleh Pemerintah kemudian ditindak tegas dengan alasan penegakan UUD 1945 dan Pancasila, serta menjaga keutuhan NKRI.
الشذوذ الجنسي بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي لحقوق الإنسان : دراسة مقارنة Ragab Mohamed Ahmed Ragab
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 4 No. 2 (2022): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol4.iss2.art5

Abstract

This research “Homosexuality between Islamic Sharia and International Human Rights Law” A Comparative Study, presented as one of the conditions for obtaining a PhD in Islamic Law - Faculty of Islamic Studies - at the Islamic University of Indonesia - Yogyakarta, and it is a library research. The data collected and mentioned by the researcher are published on the scientific arena in books, research,scientific journals and official statements. The researcher followed the scientific method in research work, taking into account the scientific accuracy in the ratio of the sayings of their authors, and mentioning the references in the footnote. Because homosexuality has become the focus of international institutions, and many conferences have been held regarding it, on its legality and the possibility of its permissibility in Islamic Sharia and international law; This research was, and it included four intertwined topics: (1) the terms of homosexuality, its scientific reference and its harms (2) His ruling in Islamic law and the principles of governance, and its ruling in the most famous religions, and the Muslim’s position on homosexuality in the countries in which he lives (3) and his ruling in International law and its premises (4) international law and the cultural specificity of peoples. This research ends with several results, the most important of which are: The need to control terminology and the necessity to use them correctly is one of the most important rules in scientific research, especially if the term touches the core of the intellectual and moral characteristics of the nation, and is used in more than one sense. , including the term homosexuality. So the correct terminology for all illicit sexuality practices is the term "homosexuality", because it includes all that is contained in all the terms الله تعالى أنشأنا من الأرض واستخلفنا فيها، تشريفا وتكريما لنا نحن البشر لتحقيق الغاية من وجودنا قال تعالى ﴿.. قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾ هود: 61. وقال تعالى ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾، قال الإمام ابن كثير في تفسيره (.. أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ..﴾ الأنعام 165 وقال ﴿..وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ..﴾ النمل: 63 وأباح لعباده من النعم ما يساعدهم على هذا الاستخلاف، وما يحقق البقاء والانتشار في الحياة، وهي نعمة الزوجية، فجعلها سنة من سننه في الخلق والتكوين، وهي سنة كونية عامة ومطردة، لا يشذ عنها عالم من عوالم الدنيا سواء كان الإنسان، أو الحيوان، أو النبات، قال الله عز وجل:(وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون) سورة الذاريات: 49، ويقول ﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ) سورة يس 36. (وَأَنَّهُ خَلَقَ الزوجين الذكر والأنثى مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تمنى) النجم (46-45، واختص الله الإنسان بنظام الزوجية الراقي، وجعله من أعظم آياته، قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ الروم: 21. فبالزواج بين الذكر والأنثى تحصل المودة والرحمة والسكن ويحصل الاستمتاع، وتتحقق عمارة الكون، في علاقة منظمة تقوم على التَّكامُل والعدالة بينهما، وليس على التماثل والتساوي، ﴿يَا بَنِي آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآَتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ سورة الأعراف: 26. فلا يتم اتصال بين الذكر والأنثى إلا وفق نظام محكم وطاهر. ومن إبتغى وراء ذلك كان معتديا وآثما وخارجا عن قانون من اهم قوانيين الله في الكون، وخرق هذا القانون يعني انه سوف يضر بباقي المخلوقات التي انضوت وفق هذا النظام. قال عز وجل: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون(المؤمنون: 31:29، قال المفسرون: (فمن ابتغى وراء ذلك فقد عدا الدائرة المباحة، ووقع في الحرمات، واعتدى على الأعراض) ( قطب -2003 م ) ، والعادي هو) المتجاوز ما أحله الله تعالى له إلى ما حرمه الله عليه.. لذا اعتبرت الشريعة الإسلامية جريمة الشذوذ من أعظم الجرائم؛ لما يترتب عليها من أعظم المفاسد، وهى الإسراف في تجاوز منهج الله)( - https://www.alukah.net/ 2016). والشريعة الإسلامية ترى أن الشذوذ الجنسي في صلب هذا الاعتداء. وأنه اعتداء على العرض والنسل التي سنت الشريعة الإسلامية؛ بل وكل الشرائع من التعاليم والقوانين ما يحميه من كل اعتداء؛ بل وعدته من الكليات الخمس التي يجب صيانتها. فالشذوذ الجنسي يتناقض مع الفطرة الإنسانية، فطرة الجسد؛ فضلا عن فطرة النفس، وفيه تناقض كبير مع السنن الكونية وأنه من ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 7 No. 1 (2025): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 6 No. 2 (2024): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 6 No. 1 (2024): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 5 No. 2 (2023): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 5 No. 1 (2023): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 4 No. 2 (2022): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 4 No. 1 (2022): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 3 No. 2 (2021): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 3 No. 1 (2021): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 2 No. 2 (2020): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 2 No. 1 (2020): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 1 No. 2 (2019): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 1 No. 1 (2019): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) More Issue