cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1 Documents
 1 
Search results for , issue "1077 - 1084" : 1 Documents clear
Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Pemegang SHM dalam Kasus Penertiban Lahan di Bantaran Kali Baru Bekasi Ditinjau dari PP No. 19 Tahun 2021 Amanda Rahmania Pranata; Arif Firmansyah
Bandung Conference Series: Law Studies 1077 - 1084
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.23935

Abstract

Abstract. Land in the legal sense is part of the earth’s surface that can be controlled and utilized by individuals or legal entities based on rights recognized by the state. In practice, these regulations do not always operate as intended, particularly in land acquisition for public interest, as seen in the land clearance along the Kali Baru Bekasi riverbank in 2025. This study aims to examine the implementation of land acquisition and legal protection for holders of Certificates of Ownership (SHM) based on Government Regulation Number 19 of 2021. This research uses a normative juridical method with statutory and case approaches, relying on secondary data analyzed descriptively and qualitatively. The results indicate that the implementation has not fully complied with applicable regulations, especially regarding compensation. Some SHM holders did not receive proper compensation, and legal protection has not been optimally implemented. Therefore, there remains a gap between legal norms and practice, requiring a more transparent and procedurally compliant land acquisition process.   Abstrak. Tanah dalam arti hukum merupakan bagian dari permukaan bumi yang dapat dikuasai dan dimanfaatkan oleh individu maupun badan hukum berdasarkan hak yang diakui oleh negara. Dalam praktiknya, pengaturan tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, terutama dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, seperti yang terjadi pada penertiban lahan di bantaran Kali Baru Bekasi tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pengadaan tanah serta perlindungan hukum bagi masyarakat pemegang Sertipikat Hak Milik (SHM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban lahan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya terkait pemberian ganti kerugian. Sebagian pemegang SHM tidak memperoleh kompensasi sebagaimana mestinya dan perlindungan hukum belum berjalan optimal. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, sehingga diperlukan pelaksanaan pengadaan tanah yang lebih transparan dan sesuai prosedur.

Page 1 of 1 | Total Record : 1

 1 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies 1353 - 1360 1345 - 1352 1337 - 1344 1327 - 1336 1319 - 1326 1311 - 1318 1303 - 1310 1293 - 1302 1287 - 1292 1279 1286 1271 - 1278 1265 - 1270 1257 - 1264 1249 - 1256 1241 - 1248 1233 - 1240 1225 - 1232 1219 - 1224 1209 - 1218 1201 - 1208 1193 - 1200 1183 - 1192 1175 - 1182 1167 - 1174 1149 - 1156 1141 - 1148 1135 - 1140 1127 - 1134 1119 - 1126 1111 - 1118 1103 - 1110 1085 - 1094 1077 - 1084 1069 - 1076 1061 - 1068 1053 - 1060 1043 - 1052 1035 - 1042 1027 - 1034 1009 - 1018 1001 - 1008 985 - 992 977 - 984 961 - 968 953 - 960 More Issue