cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1 Documents
 1 
Search results for , issue "1085 - 1094" : 1 Documents clear
Pertanggungjawaban Dan Akibat Hukum Penerbitan Sertifikat Hak Milik Oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Di Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah indah andara batu bara; Arif Firmansyah
Bandung Conference Series: Law Studies 1085 - 1094
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.23943

Abstract

Abstract. The issuance of a Certificate of Ownership (SHM) by the National Land Agency (BPN) in the conservation forest area of Tesso Nilo National Park raises legal problems, especially related to land administration authority and legal certainty of land rights. This study aims to analyze the form of legal accountability of BPN and the legal consequences of the issuance of SHM in conservation forest areas, reviewed from the provisions of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that the issuance of SHM in conservation forest areas is contrary to the principles of legality and the principle of prudence in land registration, so the certificates issued have the potential to be legally defective and can be canceled. The legal consequences of the issuance include the abolition of land rights, the return of land to the state, and the existence of administrative and legal responsibilities for land officials who issue certificates. This research is expected to contribute to land law enforcement and the protection of conservation forest areas.   Abstrak Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di kawasan hutan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait kewenangan administrasi pertanahan dan kepastian hukum hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum BPN serta akibat hukum atas penerbitan SHM yang berada di dalam kawasan hutan konservasi, ditinjau dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan SHM di kawasan hutan konservasi bertentangan dengan prinsip legalitas dan asas kehati-hatian dalam pendaftaran tanah, sehingga sertifikat yang diterbitkan berpotensi cacat hukum dan dapat dibatalkan. Akibat hukum dari penerbitan tersebut meliputi hapusnya hak atas tanah, pengembalian tanah kepada negara, serta adanya tanggung jawab administratif dan hukum bagi pejabat pertanahan yang menerbitkan sertifikat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penegakan hukum pertanahan dan perlindungan kawasan hutan konservasi.  

Page 1 of 1 | Total Record : 1

 1 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies 1353 - 1360 1345 - 1352 1337 - 1344 1327 - 1336 1319 - 1326 1311 - 1318 1303 - 1310 1293 - 1302 1287 - 1292 1279 1286 1271 - 1278 1265 - 1270 1257 - 1264 1249 - 1256 1241 - 1248 1233 - 1240 1225 - 1232 1219 - 1224 1209 - 1218 1201 - 1208 1193 - 1200 1183 - 1192 1175 - 1182 1167 - 1174 1149 - 1156 1141 - 1148 1135 - 1140 1127 - 1134 1119 - 1126 1111 - 1118 1103 - 1110 1085 - 1094 1077 - 1084 1069 - 1076 1061 - 1068 1053 - 1060 1043 - 1052 1035 - 1042 1027 - 1034 1009 - 1018 1001 - 1008 985 - 992 977 - 984 961 - 968 953 - 960 More Issue