cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1 Documents
 1 
Search results for , issue "1085 - 1094" : 1 Documents clear
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual di Media Sosial dalam Perspektif Keadilan Meriyan Nuurhayyan; Nandang Sambas
Bandung Conference Series: Law Studies 1085 - 1094
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.24006

Abstract

Abstract. The rapid development of information technology has increased the risk of sexual harassment on social media, while law enforcement in Indonesia still faces legal uncertainty (rechtsonzekerheid). This study aims to analyze the imposition of criminal sanctions against perpetrators of sexual harassment on social media and to evaluate the effectiveness of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). The study employs a normative legal method using both a legislative and a case-based approach. The results show that although the Electronic Information and Transactions Law No. 1 of 2024 and the Law on Sexual Violence Crimes (TPKS Law) provide for imprisonment, fines, and restitution, their implementation has not fully reflected justice due to overlapping regulations and inconsistent standards of criminal liability. The ITE Law is also not yet functionally effective due to limitations in digital forensic infrastructure and an evidentiary paradigm that remains oriented toward physical evidence, causing law enforcement to tend to react only after a case goes viral. Therefore, standardization of digital evidence and regulatory harmonization are needed to achieve more effective and just legal protection for victims in the digital space. Abstrak. Pesatnya perkembangan teknologi informasi meningkatkan risiko pelecehan seksual di media sosial, sementara penegakan hukumnya di Indonesia masih menghadapi ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid). Penelitian ini bertujuan menganalisis penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual di media sosial serta mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE No. 1 Tahun 2024 dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah mengatur pidana penjara, denda, dan restitusi, penerapannya belum sepenuhnya mencerminkan keadilan akibat tumpang tindih regulasi dan standar pertanggungjawaban pidana yang belum seragam. UU ITE juga belum efektif secara fungsional karena keterbatasan infrastruktur forensik digital dan paradigma pembuktian yang masih berorientasi pada bukti fisik, sehingga penegakan hukum cenderung reaktif terhadap viralitas kasus. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi pembuktian digital dan sinkronisasi regulasi untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan bagi korban di ruang digital.

Page 1 of 1 | Total Record : 1

 1 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies 1353 - 1360 1345 - 1352 1337 - 1344 1327 - 1336 1319 - 1326 1311 - 1318 1303 - 1310 1293 - 1302 1287 - 1292 1279 1286 1271 - 1278 1265 - 1270 1257 - 1264 1249 - 1256 1241 - 1248 1233 - 1240 1225 - 1232 1219 - 1224 1209 - 1218 1201 - 1208 1193 - 1200 1183 - 1192 1175 - 1182 1167 - 1174 1157 - 1166 1149 - 1156 1141 - 1148 1135 - 1140 1127 - 1134 1119 - 1126 1111 - 1118 1103 - 1110 1085 - 1094 1077 - 1084 1069 - 1076 1061 - 1068 1053 - 1060 1043 - 1052 1035 - 1042 1027 - 1034 1019 - 1026 1009 - 1018 1001 - 1008 993 - 1000 985 - 992 977 - 984 969 - 976 961 - 968 953 - 960 More Issue