Bandung Conference Series: Law Studies
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Articles
1 Documents
Search results for
, issue
"1209 - 1218"
:
1 Documents
clear
Keabsahan Hibah Tanah Antara Mantan Pasangan Suami Istri Tanpa Akta Notaris dalam Praktik Pertanahan di Indonesia
Maulina Sukma Wijaya;
Salma Suroyya Yuniyanti
Bandung Conference Series: Law Studies 1209 - 1218
Publisher : UNISBA Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.25408
Abstract. This article analyses the validity of an oral land grant between former spouses and the court jurisdiction over the dispute by examining Cirebon District Court Decision Number 85/Pdt.G/2023/PN Cbn. The research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through a literature review and analysed qualitatively. The study finds that an oral promise to grant land does not satisfy the formal requirements of a land grant because it is not embodied in an authentic deed made by an authorised official. Consequently, it does not transfer land rights, cannot support certificate registration, and does not establish a complete obligation for a breach of contract claim. The disputed land nevertheless remains subject to joint marital property settlement. When the parties are Muslims, the grant dispute generally falls within the absolute jurisdiction of the Religious Court. The District Court decision is materially cautious regarding the absence of a deed, but its reasoning is incomplete because it does not expressly examine absolute jurisdiction. Abstrak. Artikel ini menganalisis keabsahan hibah tanah secara lisan antara mantan suami dan istri serta kewenangan pengadilan dalam memeriksa sengketanya melalui Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Cbn. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa janji lisan untuk menghibahkan tanah tidak memenuhi syarat formal karena tidak dituangkan dalam akta autentik oleh pejabat berwenang. Akibatnya, tidak terjadi peralihan hak, hibah tidak dapat digunakan sebagai dasar balik nama sertifikat, dan belum terbentuk perikatan sempurna sebagai dasar wanprestasi. Hak atas tanah tetap dapat diselesaikan melalui pembagian harta bersama. Apabila para pihak beragama Islam, sengketa hibah pada dasarnya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Putusan Pengadilan Negeri tepat dalam menilai ketiadaan akta, tetapi belum lengkap karena tidak mempertimbangkan kompetensi absolut secara tegas.